Rabu, 22 Oktober 2014 | Redaksi | Tentang Kami | Hubungi Kami | Info iklan
Kata Kabar
Home / Politik
Bagaimana Nasib Bendera Aceh?
Katakabar.com | Kamis, 11 April 2013 13:34 WIB
Dibaca: 704
aceh.jpg
Bendera aceh yang diarak warga
Aceh (katakabar) Setelah Aceh membuat benderanya sendiri melalui Perda, Bagaimana kelanjutan nasibnya? Hari ini, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha, kepada wartawan di Kantor Presiden, menjelaskan bahwa bendera Aceh bertentangan dengan UU dan PP.

Didalam UU Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam Pasal 246 ayat 4 disebutkan bahwa bendera yang dianggap sah adalah bendera merah putih.

"Meskipun daerah termasuk Aceh bisa memiliki bendera daerah, namun itu adalah bendera yang melambangkan unsur keistimewaan atau kekhasan, bukan simbol kedaulatan atau mewakili kedaulatan," papar Julian.

Selain Undang-undang kata Julian, ada juga PP Nomor 77 tahun 2007 dimana dalam Pasal 6 ayat 4 disebutkan bahwa bendera daerah tidak mewakili atau tidak mencerminkan lambang organisasi perkumpulan dari gerakan separatis yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Dan itu (Perda Aceh) tidak sejalan dengan dua hal tadi (UU dan PP),' tegasnya.

Bisa saja Perda Aceh itu dicabut, karena menurutnya membatalkan Perda itu sudah biasa dilakukan. Namun, sebelum melangkah pada upaya pencabutan Perda Aceh, Julian mengatakan masih ada waktu satu minggu setelah adanya kesepakatan untuk tidak mengibarkan bendera GAM di Aceh selama 15 hari.

"Mendagri sudah membicarakan dengan baik dengan Pemerintah Aceh dan terus dikomunikasikan untuk mencari jalan penyelesaian dan solusi yang paling tepat agar pada saatnya nanti, menerima solusi yang berlaku untuk semua," ujarnya.

Sementara Ketua Komisi A DPR Aceh, Adnan Beuransyah sebelumnya mengatakan jika Mendagri atau Pemerintah Pusat akan membatalkan Qanun Nomor 3 tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh berarti pusat tidak berkomitmen dalam menjaga perdamaian.

“Sebab Aceh berada dalam bingkai NKRI. Padahal komitmen bersama di Helsinki, semua pihak akan mengwujudkan pemerintah rakyat Aceh yang demokrtis dan adil dalam kesatuan RI. Itu saja yang kita jaga,” katanya di Gedung DPR Aceh beberapa waktu lalu.

Karena itu, dia berharap Pemerintah Pusat membiarkan apa yang ada saat ini untuk menjaga keadaan yang kondusif. “Kalau ini dibiarkan maka rakyat tidak akan ribut. Sebaliknya kalau ini ditantang, maka rakyat akan bangkit. Ketika rakyat bangkit, Kami tidak bisa kontrol dan akan terjadi kekacauan.  Yang jelas kami berharap dengan pengesahan bendera ini tidak terjadi konflik apapun di Aceh. Itu yg kita harapkan,” paparnya seperti dilansir modusaceh.com


Komentar