Back to Top

Tentang Kaum Dhuafa di Negeri Kaya

Penulis : Sahdan | Selasa 25 April 2017, 10:51 WIB | Dibaca: 181 Kali | Kategori : Serba serbi|

Mandau (katakabar) - Isi Undang-Undang Dasar 1945 yang dibikin oleh para pendahulu itu begitu, bernas, bertanggungjawab dan peduli.

Lihatlah pasal 34. Ayat 1 mengatakan begini; Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Lalu ayat 2, Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Ayat 3, Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Begitu indah dan dalamnya makna tiga ayat tadi. Ayat yang mencerminkan kesetiaan pada pengorbanan para pendahulu untuk mendirikan negeri bernama Indonesia.


Hingga kemudian muncul Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) yang diseremonikan saban tahun. Bergepok - gepok duit rakyat dihabiskan biar seremoni itu meriah. Belum lagi banyaknya hadir lembaga-lembaga yang mengatasnamakan dhuafa.

Lantas apa yang terjadi dengan para fakir miskin dan anak tadi? Makin hari jumlahnya justru makin bertambah banyak berseliweran di negeri kaya raya ini. Belum lagi orang gila, makin menghiasi sudut-sudut kota.

Alhasil, muncullah ragam panti asuhan. Ada yang niatnya baik tapi tak sedikit pula yang justru hanya memanfaatkan keberadaan mereka.

Lantas timbul pertanyaan, apakah meningkatnya jumlah orang miskin, anak terlantar, pengemis serta orang gila, lantaran semakin banyak mengaku miskin atau lantaran faktor X?

Di Duri, pasca mekar menjadi 4 kecamatan, pertanyaan itu juga berseliweran. "Kesetiakawanan sosial sudah menipis dalam kehidupan bermasyarakat di kolong langit bernama Tanah Melayu," kata seorang aktivis sosial Duri, Refri, saat berbincang dengan katakabar.com dua hari lalu.

Kepedulian kata Refri justru kental kelihatan saat helat politik terjadi. Duit, sembako dan yang lain mengalir deras. Itupun buat mereka yang punya hak pilih.

Begitu momen politik selesai, yang namanya memberipun selesai. Jabatan, harta dan kekayaan menjadi dewa, sesama manusia tak lagi dihormati dan dihargai layaknya manusia. Antara hak dan bukan hak sama saja, hukum rimba kembali berjaya di era informasi dan tekhnologi.

"Masyarakat sudah kayak domba, dijadikan gembala pada saat momen dan helat politik, setelah tujuan tercapai, mereka dibiarkan merana larut dalam kemiskinan," katanya.

Lembaga negara yang mengurusi anak terlantar, fakir miskin, pengemis dan orang gila, seakan kehilangan taji.

Budaya ketimuran yang berazazkan gotong-royong, tolong menolong serta musyawarah dan mufakat sudah digerus zaman.

Menumpuk harta dan kekayaan menjadi budaya baru lantaran takut miskin, yang kemudian menghilangkan budaya ketimuran tadi.

Kalau sudah seperti ini kata Refri, apa guna saban tahun HKSN diperingati? Masihkah penting pasal 34 tadi terus melengkapi pasal yang ada di UUD '45 tadi?

Refri kemudian berharap supaya lembaga negara yang mengurusi masalah sosial lebih tanggap. Pejabat yang duduk di lembaga itu, hingga ke dinas sosial, tidak cuma pandai memberesi administrasi.

"Penempatan seseorang di jabatan tertentu harus orang yang mampu mengurai masalah dan mencari solusi, bukan orang yang justru cuma pandai 'menjilat' bokong atasannya," kata Refri.


Editor : Aziz



Ingin mengirimkan berita menarik di sekeliling anda ? SMS ke nomor : 0822 8311 0007 atau kirim Email ke alamat : redaksi@katakabar.com (harap cantumkan data diri anda).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :



 

Download Aplikasi Android