Back to Top

Selaksa Konflik di Tanah Riau

Penulis : aziz | Senin 05 Juni 2017, 19:23 WIB | Dibaca: 118 Kali | Kategori : Lingkungan|Pekanbaru

Pekanbaru (katakabar) - Dua tahun lalu, sekitar 5000 masyarakat di 19 desa yang ada di Kecamatan Bantan dan Bengkalis terhenyak setelah tahu bahwa lahan yang sudah mereka garap turun temurun, sudah menjadi konsesi PT Rimba Rokan Lestari (PT.RRL).

Mereka kemudian buru-buru bereaksi. Temuan Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari), ruang hidup masyarakat di sana sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Artinya, masyarakat sudah ada di pulau itu jauh sebelum PT. RLL beroperasi pada 1998.

Banyak kemudian yang mempertanyakan, pertimbangan apa yang dipakai hingga Menteri Kehutanan membikin SK Menhut No 262/KPTS-II/1998 tanggal 27 Februari 1998 tentang Pemberian HPH HTI seluas 14.875 hektar kepada PT Rimba Rokan Lestari (RRL) di Pulau Bengkalis itu.

September 2016, Pansus DPRD Bengkalis merekomendasikan kepada Bupati Bengkalis untuk mengeluarkan kebijakan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar mencabut atau meninjau ulang SK itu. Termasuk meninjau ulang SK 314/MenLHK/2016 Tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi bukan Kawasan Hutan.

"Rekomendasi DPRD Bengkalis jelas meminta review RTRWP Riau untuk memberikan ruang kelola kepada masyarakat di Bengkalis. Tapi kok Gubernur Riau keukeuh mengesahkan RTRW itu ya? Ada apa ini?,” Wakil Koordinator Jikalahari, Made Ali, bertanya-tanya dalam siaran pers yang diterima katakabar.com tadi sore.

Konflik yang terjadi di Pulau Bengkalis itu kata Made, baru satu dari sederet konflik antara masyarakat dengan korporasi Hutan Tanaman Industri (HTI).

Konflik HTI lainnya yang terafiliasi dengan Asia Pulp and Paper (APP) dan Asia Pacific Resources International Holdings Limited (APRIL) tersebar di 11 Kabupaten Kota di Propinsi Riau.

Saat ini kata Made, korporasi HTI menguasai 2,3 juta hektar hutan dan tanah di Riau. "Di dalam 2,3 juta hektar itu ada hutan tanah milik masyarakat adat dan tempatan yang hidup sebelum Indonesia merdeka yang kemudian dirampas oleh korporasi dengan cara menyuap pejabat,” kata Made Ali. Hhhmmm...


Editor : Aziz



Ingin mengirimkan berita menarik di sekeliling anda ? SMS ke nomor : 0822 8311 0007 atau kirim Email ke alamat : redaksi@katakabar.com (harap cantumkan data diri anda).


Berita Terkait :

Komentar Via Facebook :



 

Download Aplikasi Android