Soal Ranperda ke Perda Bengkalis 2020

Bapemperda Gelar Rapat, Tentang Kesiapan OPD

Bengkalis, katakabar.com - Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bengkalis gelar rapat tentang kesiapan Organisasi Perangkat Daerah terhadap rancangan Perda sudah ditetapkan menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah, di ruang Banmus DPRD Bengkalis, kemarin.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2020 sebanyak 22 Rancangan Peraturan Daerah meliputi, Pengelolaan Anak Yatim Piatu, Panti Asuhan dan Panti Jompo di Kabupaten Bengkalis, Pengelolaan Kelistrikan di Kabupaten Bengkalis, Kesehatan untuk Masyarakat Miskin, Pemekaran Kecamatan Baru, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Pulau Rupat.

Berikutnya, Pemekaran Kelurahan dan Desa se Kabupaten Bengkalis, Perlindungan Perempuan dan Anak, Pengarustamaan Gender, Penanaman Modal, Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis.

Seterusnya, Pembentukan dan Susunan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkalis, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Penyelenggaraan Pengarsipan, Penanggulangan Bencana, Kerjasama Daerah.

Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019, Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten Bengkalis 2020-2040, Pengelolaan Air Limbah Domestik, Penyertaan Modal Terhadap PT BSP, Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis 2020-2040 Dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda, Hendri memastikan, dari 22 Ranperda yang sudah disahkan. Ada 5 yang menjadi hak inisiatif dewan meliputi, Pengelolaan Anak Yatim Piatu, Panti Asuhan dan Panti Jompo, Pengelolaan Kelistrikan di Kabupaten Bengkalis, Kesehatan untuk Masyarakat Miskin dan Pemekaran Kecamatan Baru serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

"Dari 22 Ranperda saat ini, 9 ranperda yang sudah ada rancangan peraturan daerah dan naskah akademik," kata Politisi Partai berlambang pohon Beringin ini.

Kepala Bagian Persidangan DPRD Bengkalis, Firdaus mengakan, pada waktu keadaan normal atau sebelum pandemi Covid 19, dari pembahasan perda di tahun 2020 cuma 6 dari Ranperda yang ada.

Untuk penambahan ranperda nantinya bakal dimasukkan di APBD-P Tahun 2020. Apalagi adan rasionalisasi untuk pandemi Covid 19, perlu perhitungan kembali dana pansus dalam rangka pelaksanaan penunjang kinerja badan Bapemperda.

"Anggaran dalam pembahasan Ranperda yang paling penting, pokok-pokok pengeluaran keuangan daerah lantaran ada aturan baru yang keluar di tahun 2019 lalu.

Dianggarkan 6 Pansus

Sekretaris DPRD Kabupaten Bengkalis, Radius Akima menjelaskan, untuk APBD murni tahun 2020 dianggarkan sebanyak 6 pansus sesuai dengan anggaran yang ditetapkan.

“Saat ini sudah ada 4 pansus yang berjalan, pembentukan Pansus RTRW dan RDTR yang merupakan kebijakan dari pemerintah pusat dengan batas waktu hingga bulan Mei 2020, mesti dikelarkan di tingkat kabupaten, Pansus Tata Tertib Atau Tatib, serta Pansus Covid 19.

Dengan ketersediaan anggaran saat ini, kalau ada penambahan pansus kemungkinan tidak bisa terealisasi kecuali yang sifatnya urgent atau mendesak bisa dibentuk selepas APBD-P.”

Anggota DPRD 4 Periode, Hendri kembali meminta kepada seluruh OPD terkait dan pihak Setwan untuk menyiapkan penganggaran dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan serta melakukan penyempurnaan Ranperda dan naskah sehingga nantinya dapat bekerja dengan sebaik-baiknya, serunya.




Editor : Sahdan

Berita Terkait