Home / Lingkungan / Dandim 0303 Bengkalis Turlap Lihat Abrasi dan Longsor di Desa Muntai
Dandim 0303 Bengkalis Turlap Lihat Abrasi dan Longsor di Desa Muntai
Longsor dan abrasi parah di Muntai dan Muntai Barat. Foto Rian.
Bantan, katakabar.com - Komandan Distrik Militer (Dandim) 0303 Bengkalis, Letkol Inf. Endik Yunia K turun lapangan, lihat dampak dari abrasi pantai, dan tekanan air lantaran banjir membuat belasan hektar lahan perkebunan masyarakat Desa Muntai dan Muntai Barat Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau longsor jadi lautan, pada Sabtu (26/11)
Orang Nomor Satu di jajaran Koramil 0303 Bengkalis tidak cuma melihat, tapi memonitor kejadian di lokasi abrasi dan longsor yang menggerus wilayah kedaulatan Indonesia berbatasan dengan negara Malaysia.
Dandim 0303 Bengkalis yang diteruskan Kasdin, Mayor Arh Sudiyono mengatakan, Dandim dapat informasi atas kejadian tersebut berdasarkan laporan dari Babinsa yang bertugas di Desa Muntai dan Desa Muntai Barat.
Untuk mencek kebenaran mewakili Dandim 0303 Bengkalis Mayor Arh Sudiyono turun ke lapangan.
"Ternyata kejadian abrasi ini cukup parah, kita sampaikan di forum dan rapat- rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bengkalis untuk ditindaklajuti," tegasnya.
Kami hanya bisa mendorong pihak-pihak berkompeten bagaimana bisa mengatasi persoalan serius ini. Apalagi dari penelusuran di lapangan, garis pantai Desa Muntai Barat yang menghadap ke Selat Malaka sepanjang 7 kilometer. Sedang areal Desa Muntai Barat yang mekar dari Desa Muntai Migaris pantainya cuma sepanjang kurang lebih 6 kilometer.
Total garis pantai dari dua desa yang menghadap ke Selat Malaka berbatasan langsung dengan negara Malaysia sepanjang 13 kilometer, dan terdampak akibat abrasi pantai sehingga tanah jadi longsor sekitar 95 persen dari panjang garis pantai.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Ikatan Pemuda Melayu Peduli Lingkungan ( IPMPL) Solihin bersama sejumlah masyarakat memohon kepada Presiden RI, Joko Widodo agar dapat memerintahkan kementerian terkait, khususnya Kementerian PUPR segera mungkin dapat membentengi pantai wilayah kedalutan RI, yakni pulau Bengkalis, dan pulau Rupat dengan batu pemecah ombak. Jika ini tidak dilakukan pulau Bengkalis bisa menjadi lautan ke depan.
"Kita dapat informasi dari BWS III Wilayah Sumatra untuk Desa Muntai dan Desa Muntai Barat tahun 2023 bakal dibangun batu pemecah ombak sepanjang 400 meter. Tapi program tersebut sepertinya tidak serius untuk menyelamatkan wilayah kedaulantan kita. Apalagi program cuma sepanjang 800 meter untuk menyelamatkan 13 kilometer, apa mampu atasi abrasi cukup parah di dua desa tersebut. Hal ini sangat kita kesalkan," jelasnya.
Kata Solihn, jika pulau Bengkalis diukur secara keseluruhan terdampak abrasi berhadapan dengan Selat Malaka berbatasan dengan negara malaysia sepanjang 65 kilometer. Kita bisa bayangkan kalau setiap tahaun hanya di bangun 800 Meter atau diatas 1 kilometer.
"Saya duga separuh pulau Bengkalis telah menjadi lautan baru benteng pemecah ombak selesai dibangun. Itu sia- sia, kita mohon kepada Presiden RI untuk dapat membuat kebijakan agar program batu pemecah ombak dibangun sekaligus. Apalagi Desa Muntai dan Muntai Barat telah pernah dikunjungi Presiden RI, sepengetahuan saya sekitar 28 September 2021 lalu terkait permasalahan abrasi pantai yang cukup parah tersebut. Saat itu, Presiden RI melakukan penanaman mangrove secara serimoni," ulasnya.
Kami mohon betul kepada Presiden RI segera mengalokasikan anggaran APBN bisa menyelamatkan pulau Bengkalis, salah satu titik reperensi terdepan wilayah kedaulatan negara kita dengan negara tetangga, sebutnya.
Komentar Via Facebook :