DLH Pelalawan Gelar Konsultasi Publik Penyusunan Akhir RPPEG

Pelalawan, katakabar.com - Kabupaten Pelalawan salah satu daerah di Provinsi Riau, punya lahan gambut terluas. Dari data Kementerian Pertanian RI, lahan gambut di Pelalawan seluas 718.919 hektar, mayoritas dengan kedalaman di atas lima meter.

Guna memberikan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pelalawan bekerja sama dengan Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, menggelar konsultasi publik penyusunan akhir Rencana Perlindungan dan Pengelolan Ekosistem Gambut (RPPEG) Kabupaten Pelalawan, pada Kamis (4/3) sore kemarin.

Kegiatan dipusatkan di kantor DLH Pelalawan, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016.

Pakar Gambut dari Universitas Riau, Dr Sigit Sutikno MSc dan DR Nurul Qomar MP, Pemerhati Lingkungan Riau Dr M Syafii MSI dan Deputi team leader kehutanan United Nations Development Programme ( UNDP) dari Konsultan PT Sekala, I Made Sudana SHut MSi, turut hadir dalam konsultasi publik tersebut.

Begitu pula Kepala DLHK Riau, Bapedda Litbang Riau, Dinas PUPR Riau, UNRI, Unilak, NGO, meliputi Riau Madani, Jikalahari, Yayasan Masyarakat Gambut Riau dan Walhi. Dan Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Disbunak, Bappeda, Bagian Hukum Pelalawan.

Pihak perusahaan HTI dan HGU di Pelalawan seperti RAPP, Arara Abadi, Musim Mas, Adei Plantation, SLS, Madu Coro, Selaras Abadi Utama, serta 4 perusahaan restorasi ekosistem (RE) di yang berada di semenanjung Kampar, Global Alam Nusantara, Gemilang Cipta Nusantara, Sinar Mutiara Nusantara dan The Best One Unitimber.

Kepala DLH Pelalawan, Eko Novitra, yang diteruskan Kabid Tata Lingkungan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan, Davis Riswan kepada katakabar.com, Jumat (5/3) di ruang kerjanya mengatakan, pihaknya bekerjasama dengan PT Sekala sebagai konsultan dari United Nations Development Programme ( UNDP), telah melaksanakan penyusunan finalisasi dokumen akhir RPPEG Pelalawan untuk 30 tahun ke depan dari 2020-2050 mendatang, di penghujung tahun 2020 lalu.

"Kabupaten Pelalawan, Kabupaten dan Kota pertama di Provinsi Riau yang sudah menuntaskan penyusunan RPPEG ini," ulasnya.

Kata Davis, setelah menuntaskan penyusunan finalisasi dokumen akhir RPPEG. Kita laksanakan konsultasi publik untuk mendapatkan saran dan masukan dari berbagai pihak. Sehingga kegiatan ini dapat menghasilkan dokumen yang benar-benar dapat dijadikan sebagai pedoman pengelolaan dan perlindungan dalam ekosistem gambut di 'Negeri Amanah' ini.

"Produk akhir sesuai keputusan Bupati Pelalawan tentang penerapan RPPEG Pelalawan 30 tahun ke depan ( 2021-2050) tersebut, saat ini tinggal arahan atau instruksi dari KLHK RI dengan menerbitkan surat keputusan (SK)," jelasnya.

Dilajutkan mantan Kasi Amdal DLH Pelalawan ini, tujuan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut ini, agar dapat tersedianya dokumen tertulis yang memuat potensi, masalah ekosistem gambut, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. Selain tersedianya dokumen tertulis mengenai perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut, tujuan lain dari penyusunan ini sebagai arah kebijakan, strategi, program, sasaran program, indikator kinerja dan target perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) sebuah upaya corrective action atau tindakan untuk menghilangkan penyebab dari suatu masalah agar tidak terjadi berulang, dalam pengelolaan ekosistem gambut. Artinya, RPPEG ini upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi ekosistem gambut dan mencegah terjadinya kerusakan ekosistem gambut, meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

"Harapannya dari terbitnya RPPEG Kabupaten Pelalawan, tersusunnya upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut yang baik serta dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dengan berbagai aspek, seperti aspek ekonomi, sosial budaya masyarakat, dan lingkungan hidup, demi terjaminnya kelestarian fungsi ekosistem gambut yang dapat menunjang kehidupan kini dan masa mendatang di Kabupaten Pelalawan,” bebernya.

Deputi team leader kehutanan United Nations Development Programme ( UNDP) dari Konsultan PT Sekala, I Made Sudana SHut MSi menambahkan, Indonesia pernah mengalami kebarakaran hutan dan lahan (Karhutla) dilahan gambut pada tahun 2015 lalu yang mencapai 2,6 juta hektar. Di Provinsi Riau, Kabupaten Pelalawan menjadi salah satu daerah penyumbang Karhutla terbesar, sebab memiliki lahan gambut cukup luas yakni i 718.919 hektar.

Kondisi ini merupakan bukti dari salah urusnya pengelolaan ekosistem gambut. Dimana pembukaan lahan gambut secara masif disertai pembuatan saluran drainase menyebabkan lahan gambut menjadi kering dan mudah terbakar.

"Untuk itu, adanya penyusunan finalisasi dokumen akhir RPPEG Pelalawan untuk 30 tahun kedepan (2020-2050) ini, diharapkan mampu mencegah terjadinya kerusakan ekosistem gambut lewat tata kelola ekosistem gambut yang baik. Ke depannya, potensi kejadian karhutla di Negeri yang terkenal dengan kedahsyatan Gelombang Bono ini, dapat dicegah dan diantisipasi," sebutnya.


 

Editor : Sahdan

Berita Terkait