DPRD Meranti Undang BPN Bahas Persoalan PIPPIB

Meranti, katakabar.com - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti terus berupaya untuk menyelesaikan persoalan pertanahan, yakni penetapan Peta Indikatif penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB). Untuk itu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat diundang membahas PIPPIB tersebut.

Asisten III Setdakab Meranti, Bagian Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda, serta Camat se Kabupaten Kepulauan Meranti turut mengikuti pertemuan yang digelar pada Rabu (9/2) lalu.

Di pertemuan itu, Komisi I DPRD meminta BPN Kepulauan Meranti memaparkan persoalan pertanahan di Kabupaten paling bungsu di Provinsi Riau saat ini.

Mewakili pihak BPN, Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran Pertanahan BPN Kepulauan Meranti, Mashuri Husin menjelaskan, persoalan penetapan PIPPIB di Kepulauan Meranti berdampak kepada kegiatan di BPN Kepulauan Meranti menjadi merosot.

"Areal Penggunaan Lain (APL) yang bisa dikelola cuma sebesar 27 persen dari luas Kabupaten Kepulauan Meranti, dan ini tidak bisa pula dikerjakan dengan sertifikasi dan peralihan hak mengingat hanya 4 persen saja wilayah yang bisa dikelola dan tidak masuk dalam PIPPIB," ulasnya.

Bagi tanah masyarakat sambung Mashuri, bahkan yang sudah bersertifikat yang masuk kedalam wilayah PIPPIB, diperlukan melakukan klarifikasi ke Dirjen Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), jelasnyam

Kasi Pengukuran Pertanahan BPN Kabupaten Kepulauan Meranti, Susilo menambahkan, bahwa yang terjebak di dalam pemetaan PIPPIB merupakan kebijakan pemerintah pusat tersebut termasuk tanah milik masyarakat yang sudah bersertifikat.

"BPN sudah mengupayakan sekitar 12 ribu sertifikat tanah milik masyarakat Kepulauan Meranti yang terdata di BPN
diajukan ke Dirjen Planologi KLHK untuk dikeluarkan dari PIPPIB, tapi hingga saat ini belum ada tanggapan," tegasnya.

Di pembahasan itu, sejumlah nggota Komisi I meminta BPN memberi contoh ataupun alur proses pengurusan klarifikasi pengajuan ke Dirjen Planologi KLHK, sehingga masyarakat yang membutuhkan bisa mengajukan klarifikasi hak milik tanahnya terbantu. Di Kepulauan Meranti ada yang berhasil mengajukan klarifikasi ke Dirjen Planologi KLHK, dimana permohonan klarifikasi secara mandiri.

"Alur proses tersebut bisa disampaikan dan disosialisasikan oleh DPRD saat bertemu dengan konstituen di kala reses."

Saat rapat, berlangsung dialog tanya jawab antara Komisi I, Asisten III, Kabag Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Camat dengan BPN Kepulauan Meranti membahas berbagai macam ragam persoalan pertanahan yang ditemui di lapangan.

Di penghujung rapat, Ketua Komisi I DPRD Kepulauan Meranti, Pauzi SE MIKom menekankan perlunya sosialisasi mekanisme dalam melakukan klarifikasi kepemilikan tanah masyarakat termasuk dalam wilayah PIPPIB ke Dirjen Planologi.

"Perlu kerja sama antara DPRD dengan BPN untuk mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat. Selain itu, perlu dilaksanakan rapat kerja lanjutan untuk membahas persoalan pertanahan di Kepulauan Meranti, seperti terkait SOP maupun form dan tata baskah dinas Surat Kepemilikan Tanah (SKT) bagi Camat dan lain sebagainya," serunya. (Advertorial).

Editor : Sahdan

Berita Terkait