Dugaan Pemotongan BLT Pekanbaru Berujung Laporan Kejaksaan

Pekanbaru, katakabar.com - Dugaan penyimpangan dalam penyaluran bantuan untuk warga terdakwa Covid-19 di Kota Pekanbaru, akhirnya dilaporkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat. Atas laporan itu, Kejaksaan berjanji akan menindaklanjutinya.

Adapun laporan itu disampaikan oleh seorang warga Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru. Warga yang bernama Suroto itu langsung menyampaikan laporan pada Jumat (3/7) kemarin.

Laporan itu terkait adanya pemberitaan yang menyebutkan warga menerima bantuan yang tak sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan sebesar Rp300 ribu. Warga diketahui hanya menerima Rp250 ribu.

"Sudah saya laporkan. Ini sebenarnya menjawab tantangan dari pihak Kejari (Pekanbaru). Karena dalam pemberitaan (sebelumnya) kan, mereka minta dilaporkan. Ya makanya ini saya laporkan," ujar pria yang juga berprofesi sebagai seorang advokat itu, Senin.

Dikatakannya, seharusnya Korps Adhyaksa menindaklanjuti informasi tersebut, meskipun belum ada laporan. Hal tersebut dikarenakan sudah adanya warga yang merasa dirugikan dalam penerimaan dana bantuan tersebut.

"Karena itu kan sudah ada dugaan awalnya dari keterangan warga penerima bantuan. Jadi ngapain lagi nunggu laporan? Tapi ya tidak apa-apalah, kita ikuti. Makanya kita laporkan dugaan itu," tegas dia.

Dengan adanya laporan itu, dia berharap agar Kejari Pekanbaru segera menindaklanjutinya. "Saya berharap agar ini secepatnya dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kasihan kan warga yang terdampak. Yang diterima tidak seberapa, kena potong pula," imbuh Suroto.

Terpisah, Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Pekanbaru, Yuriza Antoni mengaku belum mengetahui adanya laporan tersebut. Kendati begitu, dia berjanji akan mengecek hal tersebut.

"Saya belum tahu. Tapi pasti akan saya cek pada Senin ini," kata Yuriza.

Jika benar adanya, mantan Kasi Pidana Umum (Pidum) Kejari Lingga, Kepulauan Riau (Kepri) itu berjanji akan menindaklanjutinya. Pihaknya akan menelaah laporan tersebut, sebelum melakukan proses penyelidikan.

"Pasti itu (akan ditindaklanjuti). Kita telaah dulu yang pasti (laporannya)," pungkas Yuriza yang juga pernah menjabat Kasi Pidsus Kejari Pelalawan itu.

Sebelumnya diwartakan, ada dugaan penyimpangan dalam batuan untuk warga terdampak Covid-19 di Kota Pekanbaru. Bantuan itu bersumber dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Riau. Penyalurannya dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Dalam bantuan ini, seharusnya per Kepala Keluarga (KK) penerima mendapatkan uang sebesar Rp300 ribu. Namun kenyataannya, mereka hanya menerima Rp250 ribu saja.

Informasi adanya pemotongan dana tersebut berawal dari seorang warga penerima bantuan yang bernama Daryadi.

Kepada awak media, Daryadi mengatakan bahwa bantuan itu diambil di BPR Pekanbaru, Jalan Arifin Achmad. Setelah antre cukup lama, dia akhirnya menerima uang tersebut sebesar Rp250 ribu. Sedangkan sisanya sebesar Rp50 ribu, belum bisa diberikan pihak BPR.

"Kata pihak BPR Rp40 ribu dikasihkan bulan depan. Rp10 ribu untuk biaya administrasi. Sayang juga kenapa harus nunggu sebulan lagi untuk mengambil sisanya," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Sosial, Provinsi Riau, Darius Husin, menjelaskan, bankeu yang diserahkan ke kabupaten/kota, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat untuk menyerahkan kepada penerima, yaitu sebesar Rp300 ribu. Terkait mekanisme penyalurannya, diserahkan ke pemda tersebut, salah satunya Pemko Pekanbaru.

"Seharusnya memang tidak ada pemotongan, dan menerima penuh. Berapa yang diberikan segitulah yang diserahkan ke masyarakat. Kalau ada biaya administrasi, itu pemerintah kabupaten/kota yang menanggungnya, bukan dari anggaran yang ada," kata Darius belum lama ini.

Ditegaskan Darius, jika memang ada pemotongan sebesar Rp50 ribu per KK, maka pihaknya meminta agar dikembalikan lagi ke masyarakat penerima. Karena anggaran itu harusnya bulat diterima oleh masyarakat, seperti di daerah lain ada dibayar tunai, ada juga yang transfer secara penuh melalui rekening bank.

"Daerah lain ada yang bayar cash," imbuhnya.

Terpisah, Asisten I Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Riau, Ahmad Syah Harrofie, menjelaskan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Riau tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini dinyatakan, warga tedampak Covid-19 tetap menerima Rp300 ribu. Sedangkan untuk biaya penyalurannya, ditanggung oleh pemerintah kabupaten dan kota.

“Jadi masyarakat tetap menerima Rp300 ribu. Artinya di situlah ada bantuan pemerintah kabupaten/kota untuk membiayai penyalurannya," singkat Harrofie.

Editor : Anggi

Berita Terkait