Kasus Eks Bupati Bengkalis Inkracht

Elidanetti: Khawatir Terjadi Gelombang Dua Dugaan Tipikor di 'Negeri Junjungan'

Bengkalis, katakabar.com - Kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang menjerat mantan Bupati Kabupaten Bengkalis, Amril Mukminin sudah berkekuatan hukum (inckracht). Setelah Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengurangi hukuman Amril dari 6 tahun menjadi 4 tahun penjara ditambah denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan.

Menurut Pengamat Hukum, Elidanetti SH kepada katakabar.com di kantornya di Jalan Mawar Duri, pada Sabtu (23/10) sore, dengan putusan inkracht mantan Bupati Bengkalis itu
terbukti secara bertahap menerima uang Rp5,2 miliar agar PT Citra Gading Asritama mengerjakan proyek peningkatan Jalan Duri-Sei Pakning Kabupaten Bengkalis.

"Eks Bupati Bengkalis ini terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP."

Putusan inkracht adalah proses penyelesaian akhir dari suatu perkara yang telah diputus oleh pengadilan. Putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dilaksanakan oleh ketua pengadilan tingkat pertama yang disebut dengan eksekusi, ujarnya.

Kata pengacara sedang tapaki karir di Jakarta
asal Duri Kabupaten Bengkalis ini, saya khawatir selepas putusan inkracht ini bakal ada pengungkapan dugaan kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) gelombang kedua di 'Negeri Junjungan' nama lain dari Kabupaten Bengkalis.

"Memperhatikan proses persidangan mantan Bupati Bengkalis selama ini, ada hal-hal baru yang muncul tak terduga, seperti gratifikasi yang mengarah kepada dugaan kasus pencucian uang, dan lainnya,"

Itu berarti, persoalan Tindak Pidana Korupsi (Tipikior) di Kabupaten Bengkalis belum selesai ke depan ini. Apalagi, Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) RI masih terus melakukan proses berbagai kasus Tipikor yang berhubungan dengan mantan Bupati Bengkalis, Amril Mukminin.

"Kekhawatiran saya tentang gelombang kedua pengungkapan dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) mudah-mudahan tidak terjadi di Kabupaten Bengkalis. Bila terjadi, ini presedent buruk bagi Kabupaten Bengkalis, khususnya di lingkup Pemerintahan Daerah. Dimana sudah dua kepala daerahnya beruntun masuk penjara lantaran tersandung kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)."

Selaku warga Duri Kabupaten Bengkalis sangat prihatin terhadap berbagai persoalan hukum yang terjadi. Apalagi kalau nanti ada gelombang kedua pengungkapan kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Kabupaten Bengkalis, sebutnya.

Sekedar diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI resmi memasukkan mantan Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rumah Tahanan Kelas I, Pekanbaru, Riau pada Jumat (22/10) lalu.

"Jaksa eksekusi, Leo Sukoto sudah melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA,)” kata pelaksana tugas juru bicara KPK RI, Ali Fikri, pada Jumat (22/10) lalu seperti dikutip dari berbagai sumber yang layak dipercaya.

Editor : Sahdan

Berita Terkait