Identifikasi kondisi Sospol, Bustami HY Buka Rakor Pilbup 2020

Bengkalis, katakabar.com - Rapat koordinasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020, digelar  di Ruang Hangtuah Kantor Bupati, kemarin. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, Bustami HY yang membuka secara resmi rapat koordinasi itu.

Rakor digelar sebagai upaya untuk menginventarisasi dan mengantisipasi cegah dini dalam mewujudkan kondisi keamanan dan ketertiban daerah. Dengan melakukan identifikasi kondisi sosial politik serta mewaspadai kemungkinan timbulnya tindakan destruktif ancaman, gangguan, tantangan serta permasalahan-permasalahan lainnya yang dapat menghambat proses pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020, ujar Plh Bupati Bengkalis ini.

Kata Bustami HY, rapat koordinasi sebagai tindak lanjut surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor : 440/5113/sj tentang pelaksanaan rakor penegakan hukum protokol kesehatan di daerah.

Pelaksanaan Pilkada secara kelembagaan tugas pokok dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Bengkalis. Tapi secara tanggung jawab, kita semua termasuk Pemerintah Daerah, TNI, POLRI, Perangkat Daerah, para paslon, partai politik, simpatisan dan pihak-pihak terkait lainnya, punya tanggung jawab untuk menyukseskan perhelatan akbar ini sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dengan tidak melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.

"Kepada KPU, Bawaslu dan para Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis, untuk benar-benar mematuhi peraturan perundang-undangan terkait pilkada, menjaga situasi kamtibmas yang kondusif serta mematuhi protokol kesehatan, sebab ada sanksi bagi yang melanggarnya. hal ini perlu dingatkan disebabkan kasus masyarakat yang terkonfirmasi positif Covid 19 dari waktu ke waktu cenderang meningkat, jelasnya. 

Masih Bustami HY, dari 26 September hingga 5 Desember 2020, bakal ada tahapan masa kampanye bagi Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis.

Itu sebabnya, perlu di waspadai potensi ramainya pendukung yang hadir di lokasi dan luar lokasi kampanye, sehingga dapat menimbulkan kerumunan yang rawan dan berpotensi terjadinya penyebaran Covid 19.

Begitu pula pada rapat debat public terbuka, agar tidak berkerumun mengumpulkan masa dalam jumlah yang besar dan harus ada upaya penegakan hukum disiplin mematuhi protokol kesehatan.

“Untuk itu kepada KPU dan Bawaslu diharapkan terus mendorong kepada pasangan calon untuk menandatangi fakta integritas demi mewujudkan pilkada yang demokratis, berintegritas, sehat, bermarwah dan bermartabat, serta kondusif," tegasnya.

Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, Khairul Umam, Kapolres Bengkalis, AKBP Hendra Gunawan, Kajari diwakili Kasi Intel, Nico Fernando, Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis, Rudi Ananta Wijaya, sert lainnya turut hadir di sana.

Editor : Sahdan

Berita Terkait