Home / Kesehatan / IPNU Riau Sebut Penerapan PPKM Level 4 Kurang Efektif
IPNU Riau Sebut Penerapan PPKM Level 4 Kurang Efektif
Pekanbaru, katakabar.com - Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU) Provinsi Riau kritisi kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4, yang resmi di perpanjang hingga 9 agustus 2021 oleh Pemerintah Provinsi Riau.
Menurut Sekretaris PW Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama (IPNU) Riau, Hendi Selwa, mestinya perpanjangan PPKM Level 4 di Riau dilakukan dengan indikator yang jelas. Kalau tidak, ini bisa menjadi blunder bagi Riau bila tidak benar-benar dalam mengambil kebijakan yang tepat.
Sejatinya kata Hendi, tujuan PPKM level 4 untuk menekan angka penularan Covid 19 di tengah masyarakat. Tapi faktanya, berdasarkan data dari Satgas Covid 19 Riau, sejak diterapkannya PPKM level 4, tren kasus terkonfirmasi positif Covid 19 di Provinsi Riau belakangan ini alami peningkatan yang cukup signifikan, dimana kasus harian pasien Covid 19 diatas 800 hingga 1000 kasus per hari.
"Ini jelas menunjukan ketidak efektifan PPKM level 4 dalam mengurangi kasus Covid 19 di Riau, dan kebijakan perpanjangan PPKM level 4 di Riau bisa berakibat fatal, sebab menyangkut keselamatan masyarakat," ujar Alumni Ilmu Pemerintahan Pascasarjana UIR ini.
PPKM level 4 ini bukan hanya berdampak pada sektor kesehatan sambung Hendi, tapi pekerjaan dan mata pencaharian masyarakat di Riau.
Sejak penerapan PPKM level 4 sudah banyak membuat masyarakat menderita, mulai dari terima gaji tidak full lagi disebabkan pembatasan waktu bekerja, belum lagi yang terkena PHK, bahkan tukang parkir pun tidak bisa lagi mendapatkan uang seperti biasanya disebabkan mereka bekerja tidak full lagi lantaran pembatasan jam operasional aktivitas kantor, usaha, serta lainnya.
"Tempat-tempat usaha banyak dibatasi jam operasionalnya, sehingga pendapatan berkurang, dampaknya karyawan tidak digaji full, bahkan hingga di PHK. Tidak sampai di situ, tempat-tempat usaha yang kedapatan melanggar jam operasional dikenakan denda.
Belum lagi penyekatan jalan yang tujuannya mengurangi kerumunan, malah sebaliknya membuat lebih banyak kerumunan lantaran aktivias masyarakat menjadi terpusat pada jalan tertentu yang tidak disekat," cerita Hendi.
Saya rasa pemerintah Provinsi Riau harus melek terhadap apa yang dirasakan masyarakat, jangan hanya mengikuti intruksi kebijakan yang diambil pusat, tapi harus ada inisiatif untuk kebijakan di daerahnya.
"Gubernur Riau sebagai Pemimpin mestinya bisa menjadikan kebijakannya sebagai Problem Solver, bukan malah menjadi Troble Maker."
Saat ini kebijakan yang di ambil pemerintah daerah Provinsi Riau bukan menyelesaikan masalah, tapi malah menjadi masalah," tegasnya.
Gubernur Riau tambah Hendi, seperti tidak ada solusi dan inisiatif dalam membuat kebijakan, sebab Provinsi Riau hanya Copy Paste kebijakan pemerintah pusat dengan PPKM level 4. Mestinya fokus saja terhadap program vaksinasi, serta fokuskan anggaran untuk membantu masyarakat yang terdampak.
"Tidak apa-apa, saya melihat Pemerintah Provinsi Riau saat ini hanya berani mempublikasikan data daerah penyekatan , zona Covid 19 dan denda Prokes, tapi tidak berani mempublikasikan data sebaran bantuan sosial ke masyarakat dan dampak akibat penerapan PPKM level 4," bebernya.
Bahkan dalam hal pelayanan publik saat ini masyarakat semakin dipersulit dengan kebijakan harus menyertakan sertifikat vaksin dalam memenuhi kebutuhan dasar hak sipil, kebijakan ini jelas tidak berdasar lantaran amanat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik mengandung makna, "Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif".
Pemerintah Provinsi Riau jangan aneh-aneh lah membuat kebijakan, jangan asal buat dan asal jadi, tanpa memperhatikan dasarnya.
Sudah cukuplah masyarakat di Riau ini menderita akibat Covid 19, jangan di persulit lagi dengan kebijakan yang semakin mempersulit aktivitas masyarakat, imbaunya.
Elok Gubernur Riau Fokus ke pemerataan Vaksin di masyarakat daripada buang-buang anggaran demi mengukuti kebijakan pemerintah pusat dengan menerapkan PPKM level 4.
"Buatlah kebijakan yang bisa meringankan beban masyarakat, dan menjadi solusi di tengah-tengah kesulitan masyarakat menghadapi Covid 19," tandasnya.
Komentar Via Facebook :