Kapoldasu Jelaskan Dugaan Perbudakan Modern Pekerja Sawit di Rumah Terbit Rencana PA

Langkat|Katakabar.com  

Dugaan perbudakan terhadap pekerja sawit di rumah Bupati Langkat yang kena OTT, Terbit Rencana Perangin-Angin, terus menyeruak. Berbagai kalangan mendesak polisi yang kini sudah membentuk tim melakukan penyelidikan.

Atas dugaan tersebut, KPK Migrant CARE mendesak pihak kepolisian untuk melakukan pengusutan. Dalam siaran persnya, dikatakan kalau pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat di Sumatera Utara. 

Bahwa OTT KPK terhadap Terbit Rencana Perangin Angin, Bupati Langkat Sumut pada 18 Januari 2022 atas dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Langkat periode 2020-2022 dengan barang bukti berupa uang senilai Rp 786 juta, sekaligus membuka kotak pandora atas dugaan kejahatan lain.

Berdasarkan laporan yang kami terima tersebut, berikut informasi yang kami peroleh terkait kondisi dugaan praktek perbudakan modern terhadap puluhan pekerja sawit di rumah Bupati Langkat. 

Di lahan belakang rumah Bupati Langkat ditemukan ada kerangkeng manusia yang menyamai penjara (besi dan digembok) yang dijadikan kerangkeng untuk para pekerja sawit di ladangnya

Ada dua sel di dalam rumah Bupati yang digunakan untuk memenjarakan sebanyak 40 orang pekerja setelah mereka bekerja

Para pekerja yang dipekerjakan di kebun kelapa sawitnya, sering menerima penyiksaan, dipukuli sampai lembam-lebam dan sebagian mengalami luka-luka. Para pekerja tersebut dipekerjakan di kebun kelapa sawitnya selama 10 jam, dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore

Setelah mereka bekerja, dimasukkan ke dalam kerangkeng/sel dan tidak punya akses kemana-mana.Setiap hari mereka hanya diberi makan 2 kali sehari

Selama bekerja mereka tidak pernah menerima gaji Migrant CARE menilai bahwa situasi diatas jelas bertentangan dengan hak asasi manusia, prinsip-prinsip pekerjaan layak yang berbasis HAM, prinsip anti penyiksaan, dimana pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia melalui UU No 5 Tahun 1998 pada 28 September 1998 dan hak atas kebebasan bergerak yang diatur dalam instrumen HAM.

Bahkan situasi diatas mengarah pada dugaan kuat terjadinya praktek perbudakan modern dan perdagangan manusia yang telah diatur dalam UU nomor 21/2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Atas situasi tersebut,

Migrant CARE meminta kepada Komnas HAM untuk melakukan langkah-langkah kongkrit sesuai kewenangannya guna mengusut tuntas praktek pelanggaran HAM tersebut.

"Kita mendatangi rumah pribadi Bupati Langkat, ada tempat menyerupai kerangkeng berisi tiga, empat orang, langsung kita dalami," kata Kapolda, Senin (24/1/2022).

Diterangkannya, hasil pendalaman yang dilakukan, pihaknya mendapati informasi jika orang-orang yang dikerangkeng tersebut sedang menjalani rehabilitasi kecanduan narkoba. Lokasi itu diinisiasi secara pribadi oleh Terbit Rencana.

Sementara itu Kapolda Sumut, Irjen Pol Panca Putra menjelaskan, kalau pihaknya sudah membentuk tim dan melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut dan menemukan hasil kalau penjara di rumah bupati langkat terkena ott tersebut merupakan lokasi rehab narkoba. 

"Tempat rehabilitasi dibuat yang bersangkutan secara pribadi untuk merehabilitasi korban narkoba," terang Panca. 

Diakatakan Panca, tempat rehabilitasi yang diinisiasi Terbit Rencana sudah berlangsung sekitar 10 tahun. Orang yang sedang menjalani rehabilitasi juga dipekerjakan di kebun milik Terbit Rencana, orang yang dipekerjakan kondisinya sudah mulai membaik.

"Dilihat kemarin itu pengguna narkoba yang baru masuk dua hari sebelum OTT. Untuk yang lainnya sedang bekerja di kebun, diladang," sebutnya.

Editor : Dedi

Berita Terkait