Komisi III DPRD Bengkalis ke Provinsi Tindaklanjuti Dana Bagi Hasil

Pekanbaru, katakabar.com - Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ((DPRD) Kabupaten Bengkalis, Adri bersama anggota Komisi III bertandang ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau, pada Kamis (15/10) lalu, guna menindaklanjuti dana bagi hasil provinsi tahun 2022 ke kabupaten.

Di sana, para legislator dari 'Negeri Junjungan' nama lain dari Kabupaten Bengkalis bertemu dan diteriman Kepala Bapenda Provinsi Riau, Herman di ruang rapat VIP Bapenda lantai tiga, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid 19.

"Kami minta pandangan dan konfirmasinya, pertama harapan sudah membaiknya situasi Covid 19 mudah-mudahan ke depan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tentang bagi hasil bertambah baik, seiring meningkatnya aktivitas ekonomi. Kami minta gambaran dan progres rencana ke depan, seperti apa di tahun 2022 nanti sehingga bisa melihat gambaran yang bakal dijadikan sebagai Baseline postur APBD pada 2022," kata Adri.

Kedua ujar Ketua Komisi III ini, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis saat ini masih tetap mengandalkan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas. Sedang komitmen pemerintah pusat transfer ke daerah dalam tahun berjalan cuma sebesar 70 persen. Kalau dilihat realisasi 3 tahun terakhir belakangan mendekati angka 80 persen.

Untuk Tahun 2022 sambung Adri, proyeksi provinsi tentang dana bagi hasil perlu dijabarkan di hadapan Komisi III. Perlu diketahui, apakah ada peningkatan dari sisi dana bagi hasil disebankan beralihnya Chevron ke Pertamina dan bertukarnya pola pengelolaan dari Cost Recovery ke Griss Split?

Kepala Bapenda Provinsi Riau, Herman menjelaskan, Komisi III ke depan bisa menjadi sangat besar, semua UPT yang berkaitan dengan hasil pendapatan mitra kerja di bawah naungan Komisi III.

"Hampir semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dijadikan mitra, selagi OPD itu bisa menghasilkan pendapatan, ini bukan hanya dengan BPKD, Biro di sini mulai dari BUMD termasuk Dinas Perikanan sebagai penghasil bibit, Perkebunan, Dinas Pertanian, serta PUPR," jelas Herman.

Ada lima item yang diterangkan soal DBH pajak, yakni Pajak Kendaraaan Bermotor (PKB) sesuai dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2017 pasal 3 ayat 1 pemberiannya 70 persen provinsi, dan 30 persen kabupaten. Itu sebabnya,nprovinsi membuat pergram agar masyarakat mau membayar pajak, dengan pemutihan pajak dari Bulan Septemper hingga Bulan November.

Terus, Pajak Balik Nama kendaraan Bermotor (PBNKB) pemberiannya 70 persen provinsi dan 30 persen kabupaten, Pajak Bahan Bakar Minyak (PBBM) pemberiannya 30 persen provinsi dan 70 persen kabupaten.

Selan itu, Pajak Air Minum Permukaan (PAMP) pemberiannya 50 persen provinsi dan 50 persen kabupaten.

"Untuk air permukaan kami perlu bantuan kawan-kawan yang ada di kabupaten. Lantaran untuk mengatasi masalah air permukaan perlu alat yang namanya Water Meter, dan Water Meter tersebut nanti ditera atau dikalibrasi. Dimana kewenangan tera dan kalibrasi itu ada di Perindag kabupaten."

Selanjutnya, Pajak Rokok, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 3, pemberiannya 50 persen provinsi dan 50 persen kabupaten.

Solusi inovasi yang kami tawarkan untuk peningkatan masyarakat untuk pembayaran pajak, kami membuat program operasional Samsat tanjak, operasional Samsat Drive Thru, optimalisasi armada Samsat keliling, penggunaan layanan SMS Blest dan SMS getway, penggunaan layanan Pop Up di media sosial.

Program lainnya, penagihan pajak secara Door to Door, operasional signal, aplikasi integrasi Elite dan PKB, serta integrasi pelayanan non perizinan dan pajak daerah, Program ini akan kami buat di seluruh kabupaten dan kota, tandasnya.

 

Editor : Sahdan

Berita Terkait