Kunker ke Pekanbaru

Komisi IV DPRD Bengkalis Konsul Soal Realokasi dan Refocusing Anggaran

Pekanbaru, katakabar.com - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis kunjungan kerja ke Komisi V DPRD Provinsi Riau, di Pekanbaru, dua hari menjelang berakhirnya bulan Juni 2021.

Di sana, para legislator yang membidangi kesejahteraan rakyat konsultasi tentang strategi dan kebijakan pengalokasian kembali (Realokasi) dan kegiatan anggaran pemerintah yang semula digunakan untuk membangun dipotong untuk penanganan Covid 19 (Refocusing).

Sekedar diketahui, kondisi saat ini masih belum membaik sepenuhnya disebabkan pandemi Covid 19 membuat berbagai sektor kehidupan terkena dampaknya.

Di sisi lain, pemerintah lewat instansi terkait terus mengeluarkan berbagai kebijakan yang diharapkan dapat menjadi pemicu (Trigger) pemulihan sosial dan ekonomi nasional. Tapi terbatasnya anggaran menjadi pertimbangan, ada hal-hal yang dianggap prioritas dan ada pula hal-hal mesti ditunda dulu pelaksanaannya.

Probelem yang sering terjadi di daerah, apa yang dianggap sebagai hal prioritas oleh pemerintah belum tentu sesuai dengan fakta riil di lapangan. Salah satunya termasuk hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kesejahteraan masyarakat.

Untuk membereskan hal itu, Komisi IV DPRD Kabupaten Bengkalis yang membidangi kesejahteraan rakyat melakukan konsultasi ke Komisi V DPRD Provinsi Riau fokus di bidang yang sama. Rombongan Komisi IV DPRD Bengkalis, Febriza Luwu, Zahraini, Irmi Syakip Arsalan, Firman, Morison Bationg Sihite, Zamzami, Asmara, Andy Fahlevi, Rahmah Yenny, Abdul Kadir, Elman dan Jasmi, yang bertandang ke Pekanbaru ini diterima Anggota Komisi V DPRD Provinsi Riau, Mira Roza, di ruang rapat gedung parlemen 'Negeri Lancang Kuning'.

Realokasi dan refocusing sesuai kondisi masing-masing daerah. Target pendapatan daerah dan rasionalisasi belanja daerah dilakukan penyesuaian lebih dulu, dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD.

Setelah itu, baru dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2020.

“Saat ini refocusing belum sepenuhnya kelar. Apalagi permasalahan di daerah, DPRD tidak dilibatkan sehingga ada pokir dari teman-teman yang ikut terrefocusing, sebab tidak ada kesepakatan apa saja, mestinya yang direfocusing yang urgent. Padahal Pokir jelas kebutuhan riil masyarakat yang disampaikan dan dikeluhkan kepada kami,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Bengkalis, Febriza Luwu.

Kasus refocusing saat ini sudah tahun kedua, tapi tidak ada keterlibatan khusus dari DPRD. Pemerintah cukup memberitahu saja ke DPRD, pelibatan secara teknis tidak ada. Bagaimana cara mensiasati agar ini bisa dikawal? tanya Irmi Syakip Arsalan yang diamini Moris dan Zahraini.

Hal ini pengalaman kita bersama, persoalan ini kami hadapi di provinsi. Untuk refocusing, sesuai dengan instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020, kalau melihat filosofi, membludaknya kasus Covid 19 yang berkembang dengan pesat dan akhirnya pada Januari hingga Februari terjadi lonjakan signifikan. Lantaran itu dikeluarkan peraturan ini. Awalnya kita sepakat, tapi seiring berjalannya waktu, saat APBD datang ternyata Pokir terimbas. Paling tidak disangka, ada kegiatan yang sudah masuk ke APBD, sebab refocusing tidak jadi dilaksanakan.

"Intinya, tidak bisa berlama-lama berkeluh kesah, yang lakukan kembali ke tupoksi kita sebagai anggota DPRD, kita punya tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan. Itu sebabnya, kita perlu minta item-item apa saja yang di refocusing, dan lakukan pengawasan terhadap itu, biar semuanya menjadi jelas,” ungkap Mira Roza selaku anggota komisi V DPRD Provinsi.

DPRD punya kewajiban untuk melakukan pengawasan pada lembaga ekskutif dalam menjalankan perannya, jika melakukan refocusing dan realokasi perlu diawasi apakah terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Kewenangan untuk mengetahui apa-apa saja item yang direfocusing menjadi hak DPRD, jelasnya.

Pada pertemuan ini dibahas mengenai penyaluran dana desa, Bosda, dan BLT yang memang belum sepenuhnya tepat sasaran dan diperlukan pengawalan yang lebih lanjut lagi.

“Alhamdulillah, pertemuan ini sedikit banyak telah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya dan teman-teman yang lain. Ada penambahan ilmu dan hal baru untuk dibawa pulang dan dilakukan kroscek kembali sudah sejauh mana bergeraknya. Terima kasih telah bersedia meluangkan waktu untuk menjamu kami dan berdiskusi terkait permasalahan ini” sebut Febriza.

 

Editor : Sahdan

Berita Terkait