Kontrol Politik Badan Permusyawaratan Desa

Penulis: Muhammad Irwanto, SH, MH.

Dosen Hukum Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis

Bengkalis, Katakabar.com - Kita tentu tahu, negara yang kita cintai ini merupakan negara kepulauan terbesar di jagad raya. Rangkaian pulau-pulau dari Sabang terhubung perairan hingga ke Merauke. Samudera hindia yang merangkul nusantara dari barat serta Samudera Pasifik yang mengawal Nusantara dari timur menambah cerahnya cahaya Indonesia.

Negara maritim terbesar di Asia Tenggara ini menyelenggarakan pemerintahan secara bertingkat. Mulai dari pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai pada unit pemerintahanan paling kecil yang dikenal dengan pemerintahan desa. 

 

Sebagai unit terkecil dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintahan desa merupakan ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat secara nyata.

Wajah pemerintahan desa dapat dianggap sebagai wajah pemerintahan Indonesia secara keseluruhan. Pada tingkat pemerintahan desalah semua urusan rakyat dipetakan, dikomunikasikan, dan diselesaikan. 

Akhirnya, pemerintahan desa bukan hanya fokus pada urusan pemerintahan formal tetapi juga harus mengakomodir urusan pemerintahan informal seperti urusan  agama, budaya dan hak tradisional masyarakat setempat. 

Secara yuridis, pelaksanaan pemerintahan desa dilakukan oleh Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintahan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai lembaga yang memiliki kontrol politik  terhadap jalannya pemerintahan di desa. 

Pelaksanaan fungsi “Political Control” BPD ini dilakukan melalui tiga tahap yaitu dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 61 Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasca terbitnya Undang-undang tentang Desa tersebut, dengan berbagai macam kewenangan yang melekat baik dalam konteks BPD sebagai lembaga maupun Anggota BPD sebagai “ Person In Charge” sebenarnya menjadi lebih dominan. Dengan bangunan sistem pemerintahan desa saat ini, wadah musyawarah desa yang diselenggarakan BPD menjadi forum untuk mengambil keputusan-keputusan strategis, BPD dengan political powernya dapat memainkan peran penting dalam mendorong proses pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif dan akuntabel.

Namun dari fakta yang  banyak ditemui dilapangan, peran dan fungsi BPD dirasa belum maksimal dalam menjalankan Political Control. 

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti Pertama, terpilihnya anggota BPD didasarkan  pada kekentalan voter behavior dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai hubungan semenda, kekerabatan dan ketokohan bukan dengan dasar pertimbangan kompetensi dan candidate personality. Kedua, belum tersedia mekanisme yang memadai yang kemudian dicantumkan dalam kerangka program kerja BPD. 

 

Ketiga, kurangnya pemahaman  anggota BPD terhadap tugas dan kewajibannya. Keempat, kurangnya komunikasi internal antar anggota BPD dalam melakukan pengawasan. Kelima, sumber daya financial kurang memadai untuk BPD mengembangkan sumber daya manusianya.

Untuk memaksimalkan fungsi BPD dalam mensukseskan tujuan pembangunan suatu daerah maka perlunya kebijakan dari pemerintah daerah setempat melalui dinas terkait untuk memberikan rangsangan pengetahuan yang dapat mendongkrak kapasitas BPD dalam membantu pemerintahan daerah. 

Adanya kegiatan pelatihan yang diinisiasi oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa dapat menjadi batu loncatan bagi Parlemen Desa dalam memaksimalkan tupoksinya sebagai representasi masyarakat.

Wassalam…

Sukamaju, 2 Desember 2021

Editor : Sany Panjaitan

Berita Terkait