Kuat Dugaan Tanah Restan Transmigrasi 'Diperjualbelikan' di Desa Suka Maju

Pasir Pengaraian, katakabar.com - Tanah Restan (R) adalah tanah sisa pembagian lahan di dalam Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) yang sudah diserahkan ke Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pada undang-undang dan aturan yang ada, tanah restan yang belum di manfaatkan dapat diberikan secara gratis kepada warga pemecahan Kepala Keluarga (KK) peserta Transmigrasi yang ditetapkan berdasarkan SK Bupati atau Walikota yang berpedoman kepada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Tapi, itu dinilai tak berlaku bagi warga Desa Suka Maju, Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) yang sudah puluhan tahun menempati sisa tanah transmigrasi yang digarap oleh warga setempat untuk dijadikan pemukiman, pertanian, dan perkebunan.

Salah seorang warga desa Suka Maju, Ucok sebut saja begitu kepada wartawan mengaku tanah restan yang ditempatinya diperoleh dengan cara dibeli dari seseorang sekitar tahun 1990 silam. Tapi,  pihak desa meminta sejumlah uang pengganti atas lahan yang ditempatinya belum lama ini.

"Kami diminta uang pengganti lantaran menempati tanah restan, kalau tidak lahan kami bakal diambil alih oleh desa. Uang pengganti tersebut berkisar Rp2,5 juta permer lari," ujar Ucok.

Ucok tidak sendirian yang sudah membayar uang pengganti tersebut, tapi bersama 14 orang warga lainnya sudah menyerahkan uang kepada oknum aparat Desa Suka Maju sebagai pengganti lahan sisa transmigrasi yang mereka tempati selama puluhan tahun belakangan.

Masalahnya itu tadi, pelepasan lahan sisa transmigrasi ini tidak dibarengi dengan Surat Keputusan (SK) Bupati dan Peraturan Desa (Perdes).

Tidak cuma meminta uang pengganti, oknum perangkat desa tidak bisa menunjukkan dasar hukumnya. Perangkat desa dinilai tebang pilih, sebab banyak warga menempati lahan sisa transmigrasi yang tidak diminta uang pengganti.

"Tiap kali ditanya dasar hukum uang pengganti lahan, mereka (perangkat desa) tidak bisa menjawab, kami yakini uang pengganti ini cuma akal-akalan perangkat saja," jelas Ucok.

Warga lainnya tidak mau dituli namanya menambahkan, kami bingung ulah perangkat desa yang mengatakan uang pengganti lahan sisa transmigrasi bakal digunakan untuk membeli lahan baru sebagai pengganti lahan yang sudah ditempati warga, hingga saat ini tidak ada.

"Hingga saat ini perangkat desa tidak bisa menunjukkan dimana lokasi lahan pengganti itu," katanya.

Kepala Desa Suka Maju, Indra Atmaja saat dikonfirmasi soal adanya uang pengganti lahan dan biaya pengurusan penerbitan sertifikat yang diminta pihak desa kepada warga.

"Itu bukan dijual belikan, tapi ditukar guling untuk menggantikan lahan yang diduduki masyarakat," kata Kades Indra Atmaja, kepada katakabar.com pada Senin (2/8) via pesan singkat WhatsApp.

Dijelaskan Indra, penerbitan sertifikat lahan sisa transmigrasi itu sudah mendapat persetujuan dari Bupati lewat usulan Calon Peserta Penerima (CPP) beberapa waktu lalu yang melibatkan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rokan Hulu.

"Kita sudah mengganti lahan yang ditempati warga dengan membeli kebun sawit seluas 2 hektar seharga Rp200 juta lebih," bebernya.

Dimana lokasi lahan pengganti dan tukar guling pengganti lahan tersebut? Jawaban Kades rada ngaur. Berlandaskan dasar hukum yang tertuang di berita acara peserta rapat, tidak menyebutkan kapan rapat tersebut dilaksanakan.

"Dasar hukumnya ada kesepakatan yang tertuang di berita acara, peserta rapat pada saat itu ada dari Dinas Transimigrasi, ada dari kecamatan, aparatur desa, babinsa, babinkamtibmas, BPD, lPM dan unsur masyarakat yang menyatakan sepakati boleh ditukar gulingkan lantaran mengingat masyarakat sudah lama menempati dan membangun diatas tanah tersebut," cerita Indra.

Untuk Luas lahan yang diduduki masyarakat luasnya 2 hektar dan sudah digantikan berupa kebun kelapa sawit seluas 2 hektar berada di seputaran Desa Suka Maju, tambahnya.

Aneh, saat ditanya berapa luas tanah sisa transmigrasi yang ditempati warga. Kades tidak bisa menjawab.

"Status lahan sisa transmigrasi ditentukan berdasarkan keterangan dari tokoh masyarakat yang menempati diawal masuk transmigrasi.

"Kami cuma mendengar keterangan dari tokoh, bukan berdasarkan peta desa."

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Diskopukmnakaertrans) Rokan Hulu (Rohul) Zulhendri, mengaku belum mengetahui persoalan tersebut.

"Hingga saat ini kami belum mengetahui persoalan tanah restan transmigrasi itu, nanti saya cek dulu," sebut Zulhendri singkat.

Editor : Sahdan

Berita Terkait