Lepas PN Pelalawan Vonis 4 Tahun dan Denda Rp1,5 Miliar, J Hutapea Banding

Pelalawan, katakabar.com - Sidang putusan perkara pidana, dengan terdakwa Jamanatar Hutapea soal lahan kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan di Pengadilan Negeri (PN) Pelalawan digelar, pada Senin (18/10) lalu.

Majelis hakim vonis Jamanatar Hutapea 4 Tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar subsider tiga bulan. Sedang alat berat dirampas oleh negara.

Vonis 4 tahun penjara oleh majelis hakim, lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Pelalawan, yakni 7 tahun penjara, dan denda Rp1,5 miliar subsider 6 bulan kurungan.

Lantaran perbuatan terdakwa, Jamanatar Hutapea mengolah kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) Desa Kusuma Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, dengan mengunakan alat berat, dijerat Pasal 92 ayat (1) huruf b jo Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Terbukti bersalah, seperti dakwaan jaksa penuntut umum terdakwa tidak mengantongi izin apa pun demikian unsur ini telah terpenuhi. Berdasarkan pembelaan terdakwa, majelis hakim telah mempertimbangkan, dan terdakwa mengakui telah membuat jalan dan parit membersihkan jalur tanah dalam pembelaan terdakwa, menjatuhkan hukuman terdakwa bersalah J dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, dan denda Rp1,5 Miliar dengan subsider 3 bulan kurungan dan alat berat dirampas oleh Negara ," ujar Ketua Hakim dipimpin Abraham Van Vollen Hoven Ginting didampingi dua hakim anggota, Joko Ciptanto, dan Alvin Ramadhan Nur Luis.

Sidang terdakwa digelar secara virtual, hakim ketua menanyakan terdakwa Jemanatar Hutapea, "apakah menerima putusan atau mengajukan banding?," tanya hakim 

"Saya tak bersalah majelis hakim. Saya menyatakan banding," kata  terdakwa Jamanatar Hutapea saat diminta tanggapannya melalui sidang virtual.

Penasehat Hukum (PH) lewat Robi Mardiko menjelaskan, dalam keterangan setelah klien menyatakan banding, hakim memutuskan tidak sesuai harapan.

"Kita melihat pertimbangan, baik itu pembelaan kita, baik dari fakta persidangan dari keterangan saksi, dan ahli dari kita yang dihadirkan, tidak satupun ada pertimbangan dari majelis hakim. Intinya kita menghormati keputusan majelis hakim, selanjutnya kami berupaya melakukan banding disebabkan tidak sesuai fakta persidangan," jelasnya.

Menurut Robi Mardiko, fakta menyatakan yang dilakukan terdakwa bukan melakukan membuka lahan baru apa yang dibacakan majelis hakim. Tapi menyisip pohan sawit yang mati, hakim memutuskan terdakwa dinyatakan membuka lahan baru di kawasan hutan TNTN.

"Pada intinya dari awal persidangan berjalan, klien kita tidak membuka lahan baru, itu tidak pernah. Perlu digaris bawahi klien kami cuma membersihkan, menyisipkan tanaman yang sudah mati yang dibeli dari anak kemenakan ninik mamak Bahtin Palabi," ulasnya.

Di sini sambung Robi, kita lihat membuka lahan dan memasukkan alat berat. Lahan mana yang diolah! Sedang lahan dibeli terdakwa lahan masuk perluasan kawasan hutan, bukan membuka di kawasan hutan, yang mana perluasan tersebut terjadi pada Tahun 2014 silam. Lahan itu sudah dikelola pada tahun 2010 silam hingga sekarang.

"Mana kita buka sekarang. Ini tidak sejalan dengan fakta persidangan tapi kita tetap menghormati keputusan hakim. Itu sebabnya, keberatan kita melakukan upaya banding untuk memperjelas sesungguhnya klien kami tidak membuka lahan, yang ada membersihkan dan menyisipkan tanaman yang sudah mati," bebernya.

Ditanya soal terdakwa Jamanatar Hutapea banding atas ketidak puasan putusan hakim. Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyiapkan kontra memori  banding.

"Terdakwa mengajukan banding, mungkin dalam 7 hari kita bakal nyatakan banding juga," ujar JPU Kejari Pelalawan, Rahmad Hidayat singkat.

Editor : Sahdan

Berita Terkait