Karhutla Turun 82 Persen

Mahfud MD: Jaga Situasi Lewat Inpres Nomor 3 2020

Jakarta, katakabar.com - Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Tanah Air menukik hingga 82 persen berdasarkan data yang dihimpun dari 2019 dan 2020. Total luas wilayah kasus Karhutla pada 2019 tercatat hingga 2,6 juta hektar, dan pada 2020 luas wilayah menjadi 296.942 hektar.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan RI (Menko Polhukam), Mahfud MD meminta seluruh komponen tetap menjaga situasi tersebut dengan upaya-upaya komprehensif.

Hal itu menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Indonesia dan sudah menjadi implementasi dari Inpres Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, kata Mahfud MD saat memberikan arahan dan kebijakan pada Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2021, pada Jumat (5/3).

Kata Menko Polhukam, Karhutla turun sebesar 82 persen dari yang terjadi pada tahun 2019 lalu. Itu sudah sangat jauh.

"Mari, kita jaga situasi ini. Pemerintah sudah berkomitmen untuk melaksanakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sebagai wujud kehadiran negara,” jelasnya.

Dilanjutkannya, Inpres Nomor 3 Tahun 2020 sebagai arahan dan instruksi yang dibuat Presiden RI, Joko Widodo untuk percepatan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.

Lewat Inpres tersebut, Presiden memerintahkan kepada seluruh komponen yang ditunjuk untuk melakukan upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Indonesia yang meliputi kegiatan pencegahan terjadinya Karhutla.

Seperti yang disampaikan Presiden RI, Joko Widodo dalam peresmian dan pembukaan acara Rakonas PB BNPB 2021 di Istana Negara pada Rabu (3/3) lalu, upaya pencegahan dan mitigasi mesti dilakukan sebagai kunci utama dalam pengurangan risiko bencana.

"Presiden RI sudah menekankan pencegahan. Sekecil apapun, begitu muncul segera diselesaikan sebelum meluas. Sebelum muncul dicegah di tempat-tempat yang rawan (terjadi kebakaran),” tegas Mahfud MD.

Berpedoman pada Inpres Nomor 3 Tahun 2020 ujarnya, pentingnya upaya pengembalian keadaan seperti semula dari wilayah terdampak Karhutla termasuk aspek yang terkait di dalamnya. Bagaimana seluruh komponen dapat mengembalikan keadaan alam hingga situasi sosial ekonomi masyarakatnya.

"Kalau sudah dicegah yang selanjutnya dilakukan ada pemadaman dan penanganan setelah Karhutla. Pengembalian keadaan alam, situasi sosial ekonomi masyarakat itu harus ditangani, itu sebabnya Inpres ini sifatnya komprehensif,” bebernya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menekankan, implementasi dari upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana karhutla mesti diefektifkan.

Selain tindak pidana Karhutla, ada tindak administrasi yang mengacu pada penggantian rugi sesuai dengan tingkat kerusakan dari suatu akibat yang ditimbulkan hingga bagaimana pemulihan dan rehabilitasinya.

“Jangan cuma mencegah, memadamkan, dan melakukan pemulihan situasi, tapi efektifkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kebakaran,” serunya.

Bukan cuma tindak pidananya. Tindak administrasinya sekaligus pembayaran ganti rugi sesuai tingkat kerusakan atau akibat yang dibutuhkan untuk rehabilitiasi,” tandasnya.

Rakornas PB BNPB 2021

Pada Rapat Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Rakornas PB) Badan Penanggulangan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) tahun 2021 di hari ketiga, mengusung materi “Hidrometeorologi Basah dan Kering, Perspektif Kebijakan dan Implementasi”.

Selain Menko Polhukam Mahfud MD, hadir sebagai pemberi arahan kebijakan, meliputi perwakilan Menteri PUPR, perwakilan Menteri KLHK, perwakilan Menteri Pertanian dan perwakilan Menteri ATR/BPN pada sesi pertama.

Selanjutnya untuk sesi kedua, diisi Kepala BMKG, Gubernur Provinsi Riau, Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Bupati Sumedang dan Asops Panglima TNI.

Kegiatan yang dihelat di Hotel Sari Pacific ini dihadiri peserta secara langsung maupun lewat media daring dari Pemerintah Daerah seluruh Indonesia, BPBD seluruh Indonesia, relawan, akademisi, media massa dan unsur komponen K/L serta TNI dan Polri.

Editor : Sahdan

Berita Terkait