Korupsi CCTV Dishub Binjai

Putusan Hakim Dibawah 2/3 Tuntutan Jaksa

BINJAI | KATAKABAR

Kejaksaan Negeri (Kejari) Binjai bakal mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, terhadap terdakwa Syahrial, selaku mantan Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub). Dalam sidang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjawab pikir-pikir dengan waktu 7 hari untuk menyatakan sikap. 

Korps Adhyaksa di Kota Binjai menilai, pihaknya bakal mengajukan banding atas hasil putusan. "Ya, pasti kita akan naik banding ke Pengadilan Tinggi Medan atas putusan PN Tipikor," jelas Kepala Seksi Intelijen Kejari Binjai, Muhammad Harris, Senin (4/7/2022).

Alasan banding, kata Kasi Intel, karena putusan yang dijatuhi Ketua Majelis Hakim Erika Sari Ginting terlalu rendah. Ditambah lagi, putusan Majelis hakim juga jauh dari tuntutan JPU yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara 5 tahun dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan penjara serta membayar uang pengganti Rp194 juta. 

"Kita berkeyakinan naik banding karena putusan majelis hakim di bawah 2/3 dari tuntutan penuntut umum," bebernya. 

Karenanya, JPU memiliki hak untuk naik banding. Ini sesuai dalam Pasal 67 KUHAP, yakni terdakwa dan JPU sama-sama memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum banding atas putusan pengadilan tingkat pertama. "Jaksa punya hak untuk banding jika putusan dari pengadilan tingkat pertama dinilai terlalu jauh dari tuntutan," serunya.

Dalam amar putusan majelis hakim, terdakwa Syahrial dinyatakan terbukti bersalah melanggar pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Tipikor dan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan, denda Rp100 juta subsider 5 bulan kurungan serta memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan. 

Terdakwa juga dinilai sebagai Kadishub Binjai sekaligus pengguna anggaran yang bertanggung jawab sejak awal perencanaan sampai dengan pelaksanaan anggaran, tidak menjalankan tugas, pokok dan fungsi sepenuhnya, terutama terkait uji dokumen pembayaran pekerjaan yang berbuntut mengalah gunakan kewenangan. 

Akibatnya, langkah terdakwa Juanda Prastowo dimudahkan karena Syahrial yang tidak teliti. Selain itu, ulah mereka juga terbukti adanya kerugian keuangan negara dan perbuatannya menyebabkan keuntungan atau memperkaya diri sendiri maupun orang lain. 

Terakhir, juga terbukti adanya dua item kegiatan yakni pengadaan CCTV dan kontainer adalah kegiatan fiktif. Sementara, JPU juga akan mengajukan naik banding ke PT Medan atas putusan yang dijatuhkan kepada Juanda Prastowo. 

Dalam amar putusan majelis hakim, terdakwa Juanda Prastowo yang tercatat dalam Daftar Pencarian Orang ini dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi melanggar pasal 3 ayat 1 jo pasal 18 UU Tipikor jo pasal 55 KUHP sebagaimana dalam tuntutan JPU. Terdakwa Juanda yang masih buron ini dijatuhi pidana penjara selama 3 tahun dan membayar denda sebesar Rp100 juta subsider 3 bulan serta uang pengganti Rp353 juta subsider 1 tahun. "Terhadap putusan terdakwa JP, kami juga akan banding," pungkasnya. 

Diketahui, Kejari Binjai menetapkan tersangka terhadap Kepala Dishub Binjai, Syahrial selaku Pengguna Anggaran (PA), Juanda Prastowo selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Direktur CV Tunas Asli Mulia berinisial CSA. Meski Juanda Prastowo buron, tapi berkasnya sudah diseret ke meja hijau Pengadilan Negeri Tipikor Medan untuk disidangkan tanpa yang bersangkutan. 

Syahrial sudah ditahan di Lapas Binjai sejak 9 Desember 2021 atau sudah lebih dari sebulan. Dugaan korupsi ini pada 4 kegiatan masing-masing Pengadaan CCTV PTZ senilai Rp199.100.000 dengan rekanan CV Agata Inti Mulia, pemeliharaan video kontroler senilai Rp199.221.000 oleh CV Tunas Asli Mulia, persiapan lahan pool bus Rp179.000.000 oleh CV Tunas Asli Mulia, pemeliharaan perangkat pengaman bus Rp47.575.000 dengan rekanan CV Agata Inti Mulia serta adanya kegiatan serupa yang dimasukan dalam item perangkat pengaman bus yakni pembelian 50 unit ban dalam, ban luar dan selendang ban untuk Bus Trans Binjai. 

Akibatnya, negara dirugikan Rp388.978.739. Ini berdasarkan penghitungan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut.

Editor : Dedi

Berita Terkait