Selain Rumah Digeledah, Bupati Langkat Juga Diamankan KPK

  • Reporter: Han
  • 19 Januari 2022, 14:05:16 WIB
  • Hukrim, Lingkungan, Sumut

Langkat |Katakabar.com

Perkembangan terbaru operasi tangkap tangan (OTT), dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Langkat, Sumatera Utara (Sumut), pada Selasa (18/1/2022), menyeret beberapa nama, termasuk Bupati Terbit Rencana Perangin-Angin. 

Informasi diterima Katakabar.com, sejumlah nama tersebut adalah, Iskandar Perangin-Angin, yang merupakan abang dari Bupati Cana. Iskandar menjabat sebagai Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten. Langkat. 

Selanjutnya Muara, Ia merupakan anggota dari Ketua Apdesi. Lalu ada nama Sujarno yang merupakan pelaksana tugas (PLT) Dinas PU serta anggotanya bernama Dedi. Operasi tangkap tangan ini disebutkan terkait hadiah Haru Ulang Tahun (HUT) Pemkab Langkat.

Amatan dilapangan KPK masih melakukan pengeledahan di rumah Bupati Cana di Dusun Nangka Lima, Desa Raja Tengah Balai Kasih, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara (Sumut) Rabu (19/1/2022), terlihat sang bupati mendatangi Mapolres Langkat. 

Bupati Cana terlihat hanya mengenakan celana pendek hitam dan baju kaos hitam bersendal jepit turun dari mobil Pajero putih BK 1457 PD. Begitujuga saat digelandang ke Mapolres Binjai, di mana bersamaan Kapolda Sumut Irjen Panca Putra Simanjuntak juga datang ke Polres Binjai.      

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Rabu (19/1/2022), yang dikutif dari Kompas.com, bahwasannya selain ke empat yang sudah diamankan, pihaknya juga mengamankan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (18/1/2022) malam itu.

“Tim KPK berhasil menangkap beberapa pihak dalam kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara,” ujar

Ali menyampaikan, saat ini tim KPK tengah melakukan permintaan keterangan dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang diamankan dalam OTT itu. Ia menyatakan, KPK memiliki waktu maksimal 24 jam untuk menentukan sikap dari hasil seluruh pemeriksaan yang masih berlangsung tersebut.

“Pemeriksaan dan klarifikasi dilakukan tentu agar dapat disimpulkan apakah dari bukti awal yang ada benar adanya peristiwa pidana korupsi,” ucap Ali.

“Kemudian juga apakah ditemukan pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum ataukah tidak,” tuturnya. Sampai saat ini amatan dilapangan masih dilakukan pemeriksaan di Mapolres Langkat. 
 

Editor : Dedi
KPK

Berita Terkait