Dari Evaluasi Tenaga Non PNS

Siap-siap, Bupati Bilang Bakal Ada Pemerataan Guru Hingga Pelosok Meranti

Meranti, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bakal melakukan pemerataan guru di seluruh sekolah yang ada di Kepulauan Meranti. Ini bertujuan biar tidak ada lagi sekolah yang kekurangan guru dan menumpuk di wilayah perkotaan saja.

"Total 1.500 guru Aparstur Sipil Negara (ASN) di Kepulauan Meranti. Mereka ini bakal kita sebar di seluruh sekolah yang masuk kewenangan kita," ujar Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil kepada ratusan tenaga guru non ASN yang bakal mengikuti tes tertulis di SMAN 1 Jalan Pembangunan II Selatpanjang, pada Senin (17/1) kemarin.

Diakui Bupati Kepulauan Meranti ini, di wilayah pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti ada sekolah yang jumlah guru PNS-cuma satu orang, yakni kepala sekolah sekaligus merangkap sebagai guru.

"Ke depan tidak ada lagi yang seperti itu. Nanti setelah dibagi para guru PNS yang kurang bakal ditutupi guru non pns," ulasnya.

Untuk tenaga guru di Kepulauan Meranti sambungnya, mesti sarjana dengan latar belakang pendidikannya. Selain disiplin ilmu itu tidak bakal diterima.

"Boleh jadi di luar sarjana bakal kita akomodir di tenaga Tata Usaha sekolah. Intinya bagaimana menciptakan Kepulauan Meranti cerdas. Itu harus dimulai dari guru yang cerdas dulu, baru bisa melahirkan siswa yang cerdas," jelasnya.

Soal target nilai pendidikan, Kepulauan Meranti harus bisa naik tingkat pada Ujian Nasional diantara 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau.

"Kalau posisi Meranti masih di peringkat 12 dalam UN nanti, kita evaluasi lagi ke depan. Itu target kita," tegasnya.

Ketua Tim Evaluasi Tenaga Non PNS Pemkab Kepulauan Meranti, Sudandri Jauzah menjabarkan, jumlah tenaga non PNS yang dievaluasi sebanyak 3.987. Jumlah tersebut dikurangi tenaga Satpol PP, Tenaga Kebersihan Lapangan, serta Tenaga Medis dan Paramedis sebanyak 356 yang dievaluasi secara internal.

"Ujian hari pertama diikuti sebanyak 642 orang tenaga pendidik non PNS. Tapi, dari jumlah 642 orang tersebut dikurangi 208 guru yang telah lulus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan atas izin bupati tidak perlu lagi mengikuti ujian tertulis evaluasi tenaga non PNS.

"Untuk hari kedua peserta ujiannya sebanyak 1.320 orang. Sedang sisanya bakal ikuti ujian di hari ketiga," beber Sudandri.

Editor : Sahdan

Berita Terkait