Tanggapan Kajari dan Kapolres Jember Soal Namanya Tertulis di SK Bupati

Pekanbaru, katakabar.com - Dua pimpinan lembaga penegak hukum di Jember angkat bicara perihal beredarnya Surat Keputusan (SK) Bupati Jember No 188 Tahun 2019 tentang pembentukan Tim Pendukung Kegiatan Rehabilitasi Kantor Kecamatan di Jember Tahun Anggaran 2019, yang disebut mencatut nama mereka.

"Saya kaget saja kalau ada nama saya dalam SK itu. Karena saya tidak merasa ikut dalam kegiatan tersebut. Kalaupun ada, seharusnya ada pemberitahuan terlebih dulu. Koordinasi dan evaluasi," ujar Kapolres Jember AKBP Alfian Nurrizal saat dikonfirmasi, Sabtu (4/1).

Selain berisi jajaran Pemkab Jember, tim yang bertugas mengawasi rehab seluruh kantor kecamatan di Jember itu juga berisi jajaran Forkopimda. Yakni Kodim 0824 Jember, Polres Jember dan Kejaksaan Negeri Jember.

Duduk sebagai pengarah adalah Bupati, Dandim, Kapolres dan Kajari Jember. Adapun anggota tim adalah Kasi Pidana Khusus Kejari Jember; Kasi Intel Kejari Jember, Kasat Intel Polres Jember; Kasat Reskrim dan Kanit Tipikor Polres Jember.

Yang menarik, nama-nama yang tercantum dalam SK tersebut akan mendapat honorarium dari Pemkab. Selaku pengarah, Kapolres dan Kajari akan mendapat duit Rp 4 juta. Kemudian pejabat-pejabat di bawahnya mendapat honor Rp 500 ribu. Honorarium diberikan selama 4 bulan.

Uniknya, SK itu berlaku surut. Yakni diterbitkan pada 4 Desember 2019, namun masa kerja tim mulai 3 Januari. Tanggal penerbitan SK itu juga menjadi sorotan, karena sehari sebelumnya, yakni 3 Desember 2019, Rehab kantor Kecamatan Jenggawah ambrol saat pengerjaan hampir rampung.

Proyek fisik yang menelan dana Rp 2,049 miliar itu kini sedang ditangani secara sinergis antara Kejari Jember dan Polres Jember. Satu orang tersangka kini sedang dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Sikap Kapolres

Meski tidak tahu-menahu, namun Kapolres Jember enggan memperpanjang masalah SK tersebut. Dia juga tidak melaporkan perihal itu ke pimpinan di Polda Jatim.

"Saya tidak lapor ke pimpinan, karena hanya masalah yang cukup diselesaikan di sini saja. Kami (Forkopimda) di sini sangat solid," ujar Alfian.

Forkopimda atau Forum Komunikasi Pimpinan Daerah adalah forum yang berisi pimpinan dari beberapa unsur yakni kepala daerah, kapolres, kepala kejaksaan negeri, komandan Kodim, Ketua DPRD dan Kepala Pengadilan Negeri.

"Cuma nanti saya akan tanyakan soal SK yang keluar, karena ini kan berlaku surut," tambah Alfian.

Lebih lanjut, Alfian meminta masalah ini tidak dibesar-besarkan. "Teman-teman media harus bijak juga dalam memberitakan. Kami tidak ingin dibenturkan (dengan sesama unsur Forkopimda), karena kita sama-sama menjaga kondusivitas wilayah Jember ini," pungkas Alfian.

Sikap Kajari Jember

Bantahan serupa juga disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jember, Prima Idwan Mariza.

"Dalam hal pelaksanaan SK itu, kita tidak pernah rapat, tahu-tahu diundang (masuk dalam SK) itu," ujar Prima.

Atas hal tersebut, Kejari Jember juga sudah melaporkan hal ini ke pimpinan di Kejati dan Kejagung.

"Yang penting kita sudah beri jawaban, bahwa itu tidak ada. Kita harus bijak menyikapinya, jangan sampai timbul gejolak. Jadi kita tidak perlu berpolemik," tutur Prima.

Sebelumnya, Kasi Intel yang juga berposisi sebagai juru bicara Kejari Jember, Agus Budiarto menyebut, SK tersebut janggal. Selain karena berlaku surut, juga sepihak dan diterbitkan sehari setelah peristiwa di Jenggawah.

"Kami pastikan tidak terkait dengan TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah). Kami tahunya justru dari media sosial. Bahasanya dicatut lah," ujar Agus.

 

Editor : Sany Panjaitan

Berita Terkait