Kejari Pertanyakan Kinerja Pemko Binjai

Tersangka Korupsi CCTV Dishub Binjai Dibiarkan Mangkir

Binjai |Katakabar.com

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai Eka Saputra sudah menyuruh bawahan untuk mengambil salinan surat penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap tersangka Juanda, dari Kejaksaan Negeri. 

Setelah mendapat salinan itu, kata dia  akan dilihat pemberian sanksi apa yang tepat kepada Juanda.

"Kita sudah mintakan untuk mengambil salinan itu ke Kejaksaan Negeri Kota Binjai," kata dia, saat ditemui di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Binjai Barat, Jumat (7/1/2022). 

Untuk saat ini, kata dia tersangka dugaan korupsi pengadaan CCTV tahun anggaran 2019, yakni Juanda sudah dikenakan sanksi disiplin. "Tapi untuk sanksi disiplin sudah diproses itu," jelasnya. 

Namun, Eka belum dapat menjelaskan secara detail, mengapa Juanda belum mendapatkan sanksi tegas, lantaran tidak lagi masuk kantor. 

Padahal dalam Peraturan Pemerintah nomor 94 Tahun 2021, dijelaskan sebagaimana pegawai negeri sipil yang tidak masuk kantor selama 10 hari, dapat dikenakan sanksi tegas hingga pemecatan. 

"Soal sanksinya apa saya belum tau, karena belum lihat. 
Kita lihat dulu PP 94, akan dikenakan sanksi apa," ungkapnya. 

Menurutnya, pemecatan terhadap PNS tidak mudah dilakukan, butuh waktu dan proses panjang yang harus dilalui. "Maunya kita gampang aja, tapi harus ada beberapa proses yang dilalui," ucapnya. 

Eka mengatakan, untuk saat ini pihaknya masih melihat terlebih dahulu sanksi apa yang akan dikenakan kepada Juanda.

 Setelah itu, sambungnya Wali Kota Binjai Amir Hamzah yang akan memberikan sanksi tegas kepada Juanda. "Nantinya itu Wali Kota Binjai Amir Hamzah yang akan memberikan sanksi tegas," ujarnya. 

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kota Binjai Muhammad Harris heran melihat kinerja bagian hukum Pemerintah Kota. Sebab, katanya belum pernah terjadi Jaksa mengirimkan surat penahanan atau penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) DPO kepada Pemko, melainkan kuasa hukum tersangka. 

"Dari mana pula ceritanya begitu, harusnya Pemko yang aktif menjemput bola ke Jaksa, karena surat penahanan atau hal lain itu diberikan kepada Kuasa Hukum tersangka, bukan Pemko," kata dia, Rabu (5/2/2022). 

Ia mengatakan, seharusnya Pemko Binjai lebih aktif lagi mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap para pegawainya. Apalagi, terhadap pegawai yang sudah berstatus sebagai tersangka dalam perkara korupsi. 

"Kok kami pula yang mengurusi pegawai Pemko, seharusnya mereka yang aktif datang untuk mempertanyakan dan memberikan bantuan hukum kepada masing-masing pegawai," jelasnya.

 Karena tidak adanya salinan penetapan DPO terhadap tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan CCTV pada Dinas Perhubungan, Juanda juga tidak diberikan sanksi hingga saat ini. 

"Mereka (Pemko) yang datang dan meminta surat itu kepada kami, bukan kami yang ngantar," jelasnya.

Editor : Dedi

Berita Terkait