Enam Tuntutan AMSUB dalam Aksi 20 Oktober

Dalam dokumen rencana aksi, AMSUB mencantumkan enam tuntutan utama yang menyasar persoalan kebencanaan, pendidikan, kehutanan, hingga penggunaan anggaran negara.

Berikut enam tuntutan yang disuarakan aliansi tersebut:

Evaluasi penanganan bencana. Meminta pertanggungjawaban politik Presiden Prabowo terkait penanganan bencana.

Transparansi dokumen pendidikan wakil presiden. Meminta pemeriksaan dan keterbukaan dokumen pendidikan Gibran Rakabuming Raka melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Proses konstitusional melalui DPR. Mendesak DPR RI memproses persoalan terkait wakil presiden sesuai mekanisme konstitusi, termasuk pemberhentian jika persyaratan hukum terpenuhi. AMSUB juga meminta sikap fraksi DPR dan DPRD disampaikan melalui jalur kelembagaan.

Penanganan kebakaran hutan dan lahan. Mendesak langkah penanganan karhutla yang cepat dan terkoordinasi.

Evaluasi program strategis nasional. Meminta pemerintah meninjau prioritas belanja, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), agar kebutuhan mitigasi bencana, pendidikan, kesehatan, dan pemulihan pascabencana tetap menjadi perhatian.

Efisiensi belanja negara. Mendorong pemangkasan anggaran yang dinilai tidak prioritas dan berpotensi boros untuk mendukung kesiapsiagaan serta perlindungan masyarakat.