Pendidikan
Pendidikan
Plt Kadisdikpora Rohul: Bakal Tinjau Kebutuhan Nyata Siap Laporkan Langsung ke Kementerian
Rokan Hulu, katakabar.com - Bertahun-tahun, Lembar Kerja Siswa atau LKS jadi "teman setia" di dalam tas sekolah anak-anak Rokan Hulu, Riau. Bukan sekadar tumpukan kertas berisi deretan soal, LKS adalah panduan langkah demi langkah, yaitu acuan guru memberi tugas, peta jalan siswa mengulang pelajaran di rumah, dan pegangan sederhana bagi orang tua yang seharian bekerja di ladang atau perkebunan—agar tetap bisa mendampingi anak belajar tanpa harus bingung mencari referensi sendiri. Kini, benda itu nyaris lenyap bak ditelan bumi. Kebijakan nasional melarang pembelian LKS di sekolah negeri demi menghindari komersialisasi pendidikan dan meringankan beban orang tua. Tetapi di lapangan, niat mulia itu berhadapan dengan kenyataan yang tak sederhana, sebab tanpa LKS, proses belajar di rumah kerap kali terhenti di tengah jalan. "Kami paham maksud aturannya baik. Tapi di lapangan kami terjepit. Kalau ikut aturan, anak bingung mau mengerjakan apa di rumah. Kalau melanggar, kami siap dikenai sanksi," ujar seorang guru di wilayah Rokan Hulu tak mau ditulis namanya dipublikasi kepada katakabar.com, Senin (20/7). Tanpa panduan yang sudah tersusun rapi sesuai urutan kurikulum, jam belajar di rumah sering terbuang percuma. Anak-anak cenderung kembali bermain karena tak ada tugas yang jelas dan terarah. Upaya menggantinya dengan metode lain, seperti bermain peran pun belum sepenuhnya bisa mengisi fungsi LKS sebagai sarana latihan pemahaman yang sistematis. Bahkan yang mengejutkan, tanpa LKS, beban biaya justru berpotensi bertambah. Fotokopi materi dan soal secara berkala dinilai lebih mahal, belum tentu lengkap, dan urutannya pun belum tentu pas dengan kebutuhan kelas—berbeda dengan satu buku LKS yang siap pakai untuk satu semester penuh. Merespons dilema yang semakin mendesak ini, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Plt Kadisdikpora) Kabupaten Rokan Hulu, Al Reza Ahyu, menjelaskan pelarangan LKS bukan kebijakan buatan daerah semata. "Kebijakan ini bersumber dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, tepatnya pada Pasal 181 huruf a. Tujuannya jelas: mencegah pendidikan dijadikan ladang keuntungan dagang, serta membebaskan orang tua dari beban pembelian buku yang tidak diwajibkan," tegas Al Reza Ahyu. Kebijakan ini berlaku serentak untuk semua jenjang pendidikan di seluruh Indonesia, termasuk di Rokan Hulu. Lantas, apa penggantinya? Pemerintah pusat lewat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah menyiapkan wadah berisi ribuan bahan ajar, modul, dan contoh soal resmi secara gratis, melalui Platform Merdeka Mengajar (PMM), serta aplikasi Rumah Pendidikan dan Ruang Murid. Semua ini sudah disosialisasikan ke seluruh sekolah di Rohul, dan seharusnya dapat diakses serta dicetak oleh guru tanpa biaya tambahan—sehingga kebutuhan fotokopi pun bisa ditekan seminimal mungkin. Meski berpedoman pada ketentuan pusat, Dinas Pendidikan Rokan Hulu menegaskan tidak akan menutup mata terhadap suara di lapangan. Al Reza Ahyu menyatakan akan segera memeriksa sejauh mana urgensi kebutuhan LKS ini di berbagai wilayah, serta mengecek apakah aplikasi pengganti yang disediakan sudah bisa diakses dengan lancar termasuk di desa-desa pedalaman yang sinyal internetnya masih terbatas. "Semua temuan dan keluhan ini akan kami rangkum dan sampaikan langsung kepada pihak Kementerian. Kami ingin memastikan: apakah pengganti yang ada sudah cukup memadai? Atau memang masih ada celah yang perlu disesuaikan agar anak-anak di sini tidak terhambat proses belajarnya," jelasnya. Sebab pada akhirnya, tujuan utama kebijakan dan harapan masyarakat di Rokan Hulu tetaplah sama, yakni bagaiman pendidikan yang murah, adil, dan yang paling penting berjalan lancar tanpa hambatan. Aturan yang bagus di atas kertas pun baru bermakna jika ia benar-benar menjawab kebutuhan anak-anak di ruang kelas maupun di rumah mereka sendiri. Kini masyarakat menanti langkah nyata peninjauan tersebut: agar tidak ada lagi guru yang terjepit aturan, tidak ada lagi orang tua yang bingung, dan yang paling utama tidak ada satu pun siswa Rokan Hulu yang tertinggal hanya karena belum ada panduan belajar yang pas untuk mereka.
Hadir Layani Masyarakat, Satlantas Polres Inhil Kawal Pelajar Pulang Sekolah Biar Aman dan Tertib
Indragiri Hilir, katakabar.com - Satuan Lalu Lintas Polres Indragiri Hilir (Inhil) gelar giat pengaturan lalu lintas saat jam-jam sibuk, dan padat arus lalu lintas, terutama pada jam kepulangan anak (pelajar) sekolah, Senin (20/7) siang. Kegiatan tersebut berlangsung persis di depan SMP Negeri 1 Tembilahan, yang terletak di Jalan Prof. M. Yamin, Kecamatan Tembilahan, dengan tujuan memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pelajar, serta pengguna jalan lainnya, sekaligus sebagai wujud pelayanan kepada masyarakat. Pengaturan lalu lintas dipimpin langsung oleh Kasatlantas Polres Indragiri Hilir, AKP Ricky Marzuki, S.H., yang pimpin pengaturan lalu lintas, bersama personel Satlantas. Kehadiran polisi di tengah aktivitas masyarakat pada jam sibuk menjadi bentuk nyata komitmen Polri memberikan pelayanan prima sekaligus menciptakan kelancaran arus kendaraan di sekitar kawasan sekolah. Selain membantu para siswa menyeberang jalan dengan aman, personel Satlantas juga mengatur arus kendaraan agar tidak terjadi kepadatan maupun potensi gangguan lalu lintas. Langkah ini dilakukan guna memastikan para pelajar dapat kembali ke rumah dengan selamat, sementara aktivitas masyarakat tetap berjalan lancar. Kasatlantas Polres Indragiri Hilir, AKP Ricky Marzuki, S.H., mengatakan kegiatan pengaturan lalu lintas di kawasan sekolah merupakan agenda rutin yang bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. "Kehadiran personel Polri di tengah masyarakat merupakan bentuk pelayanan kami agar para pelajar merasa aman saat pulang sekolah, sekaligus menciptakan arus lalu lintas yang tertib, aman, dan lancar," ujarnya. Melalui kegiatan tersebut, Satlantas Polres Indragiri Hilir juga berupaya meminimalisir terjadinya kesemrawutan, pelanggaran lalu lintas, hingga risiko kecelakaan, terutama pada jam-jam sibuk ketika aktivitas masyarakat meningkat. Kehadiran personel di lapangan diharapkan mampu memberikan rasa tenang bagi orang tua maupun pengguna jalan. Upaya humanis yang dilakukan Satlantas Polres Indragiri Hilir ni menjadi bagian dari komitmen Polri untuk terus mendekatkan diri kepada masyarakat. Selain menjalankan fungsi penegakan hukum, Polri juga hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat melalui tindakan nyata yang dirasakan langsung warga. Dengan terciptanya situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Sitkamseltibcarlantas) yang kondusif, Polres Indragiri Hilir berharap kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin meningkat. Kehadiran polisi di lingkungan sekolah pun diharapkan dapat terus memberikan rasa aman bagi para pelajar ketika menjalankan aktivitas sehari-hari.
Sumut
Sumut
Tiorita: Pendidikan Bintara Harus Lahirkan Polisi Profesional dan Humanis
Langkat, katakabar.com – Plt. Bupati Langkat Tiorita Br. Surbakti menghadiri pembukaan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri SPKT Tahun Anggaran 2026 di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Sumatera Utara, Hinai, Senin (20/7/2026).
Olahraga
Olahraga
Pemko Binjai Gelar Nobar Final Piala Dunia 2026, Ratusan Warga Padati Lapangan Merdeka
Pemerintah Kota (Pemko) Binjai menggelar nonton bareng (nobar) Final Piala Dunia FIFA 2026 di Lapangan Merdeka Binjai
Olahraga
Olahraga
Wali Kota Binjai Lepas Jalan Santai HUT ke-111 GMI Getsemani dan HUT ke-108 PKMI Binjai
Wali Kota Binjai, Drs. H. Amir Hamzah, M.AP., melepas ribuan peserta jalan santai dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-111 GMI Getsemani Binjai dan HUT ke-108 Perguruan Kristen Methodist Indonesia
Ekonomi
Ekonomi
Tiorita Dampingi Pangdam I/BB Panen Raya TNI di Langkat
Langkat, katakabar.com – Plt. Bupati Langkat Tiorita Br. Surbakti mendampingi Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Hendy Antariksa mengikuti Video Conference (Vicon) Panen Raya TNI di Desa Gunung Tinggi, Kecamatan Sirapit, pada Jumat tanggal 17 Juli 2026 kemarin.
Riau
Riau
BMS PHR Tumbuhkan Asa Generasi Bangsa Lewat Zakat Pekerja Zona Rokan Rp120 Juta untuk Ratusan Siswa
Bengkalis, katakabar.com - Langkah anak-anak sekolah di Duri kini terasa lebih ringan menyambut tahun ajaran baru 2026-2027. Di balik riuh dan senyum ceria generasi penerus bangsa tersebut, ada harapan baru yang tumbuh. Melalui program Bantuan Masuk Sekolah, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) bersama Pengurus Badan Kesejahteraan (BK) Masjid Agung Ushuluddin (MAU) dan Masjid Raya Makarimul Akhlak (MASRA) berkolaborasi dengan Energi Kebaikan Rokan salurkan dana zakat senilai Rp120 juta untuk memastikan 181 anak dari tingkat SD hingga SMA dapat terus mengenyam mimpi di bangku sekolah. Dana bantuan yang bersumber dari zakat jamaah kedua masjid tersebut berhasil menjaring 205 pendaftar, hingga akhirnya ditetapkan 181 anak yang berhak menerima manfaat. Bantuan ini didistribusikan secara merata untuk jenjang SMA sebanyak 101 anak, jenjang SMP 70 anak, dan jenjang SD sebanyak 10 anak. Zakat tersebut disalurkan lewat LAZ Energi Kebaikan Rokan ke sekitar wilayah Operasi PHR. Manager Relations Zona Rokan PHR, Rudi Arief, menyampaikan kolaborasi ini bentuk nyata kepedulian pekerja PHR dan jamaah masjid yang mayoritas adalah Perwira PHR terhadap keberlanjutan masa depan generasi muda di sekitar wilayah operasi. "Kami percaya pendidikan adalah kunci menggapai kesuksesan. Melalui kolaborasi bersama pengurus masjid, kami ingin memastikan anak-anak kita tidak terkendala biaya saat memasuki gerbang sekolah baru. Semoga bantuan ini memicu semangat mereka untuk belajar lebih giat dan berprestasi," kata Rudi Arief. Wakil ketua BK Masjid Agung Ushuluddin, Eko Januardi, mengutarakan rasa syukurnya atas penyaluran zakat jamaah yang tepat sasaran dan produktif ini. "Alhamdulillah, amanah penyerahan zakat dari jamaah telah kami salurkan kepada anak-anak yang berhak. Kemitraan bersama PHR membuat jangkauan program ini menjadi lebih terstruktur dan menyentuh mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan untuk perlengkapan sekolah," timpalnya. Wakil Direktur Energi Kebaikan Rokan, Hengky Darma Satria, aminkan Januardi. Ia menekankan pentingnya kolaborasi. "Kami berterima kasih kepada seluruh Jamaah MAU dan MASRA karena sudah dipercaya untuk menyalurkan zakat nya melalui Energi Kebaikan Rokan, melalui kolaborasi ini tentu nya banyak yang mendapatkan manfaat dan mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi Jamaah Masjid dan Komunitas lain nya untuk peduli dengan kondisi lingkungan sekitar," jelasnya. Acara penyerahan yang berlangsung khidmat di SMAN 4 Mandau ini ditutup dengan doa bersama dan penyerahan simbolis bantuan kepada perwakilan siswa di tingkat SMA. Penyerahan bantuan ini bukan sekadar akhir dari sebuah seremonial, melainkan awal dari perjalanan panjang anak-anak sekolah untuk menjemput impian mereka. Melalui tetesan Energi Kebaikan ini, terselip doa dan harapan besar agar kelak, para penerima manfaat hari ini akan tumbuh menjadi generasi penerus yang mandiri, berakhlak mulia, dan siap berganti peran menjadi pemberi manfaat bagi sesama di masa depan. Tentang PHR Zona Rokan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) merupakan salah satu anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah Subholding Upstream, PT Pertamina Hulu Energi (PHE). PHR berdiri sejak 20 Desember 2018. Pertamina mendapatkan amanah dari Pemerintah Indonesia untuk mengelola Wilayah Kerja Rokan sejak 9 Agustus 2021. Pertamina menugaskan PHR untuk melakukan proses alih kelola dari operator sebelumnya. Proses transisi berjalan selamat, lancar dan andal. PHR melanjutkan pengelolaan WK Rokan selama 20 tahun, mulai 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041. Daerah operasi WK Rokan seluas sekitar 6.200 km2 berada di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Terdapat 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul (gathering stations). WK Rokan memproduksi seperempat minyak mentah nasional atau sepertiga produksi pertamina. Selain memproduksi minyak dan gas bagi negara, PHR mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan lingkungan.
Pendidikan
Pendidikan
Guru dan Siswa Dilema Tanpa LKS Kontradiktif Antara Aturan Pemerintah, Disdik Rohul Diminta Cari Solusi
Rokan Hulu, katakabar.com - Di balik aturan yang melarang pembelian Lembar Kerja Siswa (LKS) di sejumlah sekolah Kabupaten Rokan Hulu, Riau tersimpan keluhan mendalam dari guru, siswa, maupun orang tua. Dilema antara tujuan meringankan beban biaya pendidikan, justru kini berbalik menyulitkan proses belajar mengajar sehari-hari. Selama puluhan tahun, LKS menjadi teman setia anak-anak Rokan Hulu. Bukan sekadar lembaran berisi soal, ia panduan terstruktur untuk mengulang pelajaran di rumah, acuan bagi guru memberikan tugas, dan jembatan sederhana bagi orang tua yang sibuk bekerja untuk tetap mendampingi proses belajar anaknya. Tetapi kini, benda itu nyaris tak terlihat lagi di tas sekolah. Seorang guru di wilayah Rokan Hulu tidak mau ditulis namanya menceritakan kenyataan pahit di lapangan. Tanpa LKS, jam belajar di rumah sering kali terbuang sia-sia. Anak-anak bingung harus mengerjakan apa, sementara kecenderungan alami mereka lebih condong untuk bermain ketika tidak ada panduan yang jelas. "Kami selaku tenaga pengajar terpaksa hanya bisa tegak pada aturan yang berlaku. Jika melanggar, kami siap dikenai sanksi. Tetapi faktanya, siswa dan orang tualah yang paling menanggung dampaknya. Tidak ada pedoman yang pasti untuk mengulang pembelajaran di rumah. Kami berusaha melakukan yang terbaik sebisa kami, tapi keterbatasan nyata terasa," tuturnya saat berbincang dengan katakabar.com, Senin (20/7). Pihak sekolah dan guru sebenarnya tidak menolak upaya menjadikan pendidikan lebih terjangkau. Tetapi, aturan yang melarang pembelian LKS dirasa belum sepenuhnya mempertimbangkan kenyataan di lapangan. Biaya satu kali pembelian LKS untuk satu semester dinilai jauh lebih ringkas dibandingkan harus memfotokopi materi dan soal secara berkala yang belum tentu lengkap dan terurut sesuai kurikulum. "Sekolah seolah disandera, seolah keinginan memiliki LKS itu semata kepentingan kami. Padahal ini murni kebutuhan anak didik kami. Dilemanya tepat di situ, kami mengerti maksud kebijakan, tapi tak berani mengambil langkah lain di luar aturan yang ditetapkan," ceritanya. Berbagai upaya penggantian telah dicoba. Mengubah metode belajar menjadi bermain peran (role play) untuk mata pelajaran Sejarah, IPS, atau Bahasa, misalnya. Tujuannya sederhana: menyalurkan semangat bermain anak ke dalam materi pelajaran. Di mana hasilnya belum sepenuhnya efektif menggantikan fungsi LKS sebagai sarana latihan pemahaman yang sistematis. Memang benar, pemerintah telah menyalurkan anggaran pendidikan terbesar dalam sejarah APBN, mulai dari Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), hingga beragam beasiswa. Dana BOS dialokasikan untuk modul utama yang dipakai bertahun-tahun bergantian antar siswa, sedangkan PIP sejatinya bisa dimanfaatkan untuk membantu kebutuhan alat tulis maupun buku pendukung bagi siswa yang membutuhkan. Di era digital pun, sumber belajar tak lagi terbatas pada lembar kertas. Buku elektronik, video pembelajaran, hingga kecerdasan buatan dapat diakses kapan saja. Bagi banyak keluarga di pelosok Rohul, LKS tetap memegang peran yang tak tergantikan: materi soal yang sudah disusun berurutan sesuai kompetensi kelas, terjamin relevansinya, dan paling sederhana digunakan bersama anak di rumah tanpa perlu koneksi internet atau keahlian khusus mencari referensi. LKS bukanlah satu-satunya kunci keberhasilan pendidikan, dan bukan pula kitab suci yang tak boleh diganggu gugat. Tetapi, melarang keberadaannya secara mutlak sama saja mengabaikan fungsi praktis yang telah terbukti membantu ribuan keluarga di daerah ini. Lantaran itu, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Rokan Hulu diharapkan segera turun ke lapangan, mendengar keluhan nyata ini secara langsung, dan merumuskan solusi yang adil. Tak sekadar mematuhi aturan pusat, namun juga menjawab kebutuhan mendesak siswa, guru, dan orang tua di daerah: bagaimana memastikan proses latihan belajar tetap berjalan teratur, tanpa membebani biaya berlebihan bagi masyarakat. Solusi yang tepat waktu dan bijak adalah kunci agar aturan yang dibuat tak berbalik menjadi penghambat bagi masa depan pendidikan anak-anak Rokan Hulu. Antara Tekhnologi dan Non-tekhnologi Harus Seimbang Sistem pembelajaran yang memanfaatkan teknologi suatu keharusan di zama sekarang ini. Tetapi hendaknya jangan meninggalkan sistem pembelajaran non-tekhnologi di mana guru dan siswa masih sangat membutuhkan buku paket, LKS, dan buku tulis, serta lainnya. Untuk itu, pelaksanaan sistem pembelajaran harus seimbang. Saat ini perkembangan tekhnologi cukup pesat khususnya di bidang sains tetapi perlu dipahami sekolah adalah ruang pembelajaran harus mengedepankan keseimbangan agar lahir generasi penerus bangsa melek tekhnologi tanpa melupakan apalagi meninggalkan sistem pembelajara offline dianggak sudah ketinggalan zaman. Bercermin kepada Norwegia, salah satu negara yang telah puluhan tahun lamanya memanfaatkan kemajuan tekhnologi untuk kegiatan pembelajaran. Tetapi, konon katanya pada 2026 ini pemerintahan Norwegia kembali melaksanakan sistem pembelajaran offline seperti dulu. Pemerintahan tersebut kembali membeli buku-buku untuk kepentingan pembelajaran di sekolah yang menyebar di Norwegia. Antara sistem pembelajaran memanfaatkan tekhnologi dan sistem pembelajaran memanfaatkan buku dan pena, pensil, dan lainnya ada plus minusnya. Lantaran itu, keseimbangan sistim pembelajaran harus dibangun untuk mewujudkan generasi siap bersaing di masa datang.
Kesehatan
Kesehatan
Sekda Binjai Dorong Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan di RSUD dr. RM Djoelham
Sekretaris Daerah Kota Binjai, Chairin F. Simanjuntak, menegaskan peningkatan mutu pelayanan kesehatan menjadi salah satu prioritas Pemerintah Kota Binjai dalam mewujudkan visi "Binjai Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan"
Hukrim
Hukrim
Buka Pendidikan Bintara SPKT, Kapolda Riau Tekankan Pelayanan Humanis dan Tolak Kekerasan
Kampar, katakabar.com - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau, Irjen Pol Herry Heryawan resmi buka Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Berkemampuan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Tahun Anggaran 2026 di Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Riau, Senin (20/7). Irjen Pol Herry menekankan pentingnya membangun personel Polri yang profesional, humanis, serta melarang segala bentuk kekerasan selama proses pendidikan. Ia mengatakan pendidikan pembentukan Bintara bukan sekadar mengubah status masyarakat menjadi anggota Polri, tetapi merupakan proses membentuk karakter, integritas, moral, serta kemampuan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. "Saudara adalah putra-putri terbaik bangsa yang berhasil menyisihkan ribuan pendaftar untuk mengikuti pendidikan di lembaga ini. Jalani pendidikan ini dengan sebaik-baiknya," ujar Herry. Pendidikan Bintara Polri Berkemampuan SPKT tahun ini akan berlangsung selama lima bulan dan diikuti 4.799 peserta didik di seluruh Indonesia. Sebanyak 709 polisi wanita menjalani pendidikan di Sepolwan, sedangkan 4.090 polisi pria mengikuti pendidikan di 31 Sekolah Polisi Negara (SPN). Khusus di Polda Riau, pendidikan diikuti 119 siswa. Angkat tema "Membangun Keutamaan Pendidikan Polri Berbasis Moral dan Literasi untuk Mendukung Program Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi yang Produktif serta Inklusif". Kapolda Riau menegaskan Polri membutuhkan personel yang tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga memiliki moralitas, integritas, kemampuan berpikir kritis, serta mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak diukur dari kerasnya latihan yang dijalani peserta, melainkan dari lahirnya anggota Polri yang profesional, berintegritas, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai calon personel SPKT, para siswa nantinya akan menjadi garda terdepan pelayanan kepolisian. Mereka merupakan personel pertama yang berhadapan langsung dengan masyarakat yang datang ke kantor polisi membawa berbagai persoalan. "Masyarakat datang ke kantor polisi sering kali membawa masalah, ketakutan, kebingungan, bahkan keputusasaan. Lantaran itu, personel SPKT harus mampu menerima laporan dengan cepat, berkomunikasi secara santun, memberikan kepastian hukum, serta menghadirkan pelayanan prima," jelasnya. Orang nomor satu di Mapolda Riau berpesan agar seluruh peserta meningkatkan keimanan dan ketakwaan, menjaga disiplin, menghormati para pendidik, serta membangun solidaritas selama menjalani pendidikan. Ia mengingatkan peserta untuk meninggalkan sikap manja, egois, dan tidak mudah menyerah saat menghadapi tekanan. "Kalau kalian lelah, ingat kembali tujuan datang ke tempat ini. Kalau merasa tertekan, ingat bahwa tekanan yang dikelola dengan baik akan membentuk ketangguhan. Jika ingin menyerah, ingatlah orang tua dan keluarga yang menitipkan harapan dan kebanggaan kepada kalian," serunya. Selain kepada peserta didik, Irjen Pol Herry memberikan arahan tegas kepada seluruh kepala SPN, tenaga pendidik, instruktur, pengasuh, dan tenaga kependidikan agar menyelenggarakan proses pendidikan secara profesional serta mengedepankan pembentukan karakter. Ia secara khusus melarang segala bentuk kekerasan maupun hukuman yang merendahkan martabat peserta didik. "Terapkan disiplin secara tegas, adil, dan konsisten. Hindari segala bentuk kekerasan, hukuman yang merendahkan martabat, serta tindakan yang bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai kemanusiaan," tegasnya. Kapolda Riau juga meminta para pendidik memperhatikan kondisi kesehatan peserta selama menjalani latihan, terutama di tengah cuaca panas. Menurutnya, pendidikan yang keras tidak boleh diartikan sebagai pembenaran terhadap tindakan kekerasan. "Latihan boleh berat, tetapi tidak boleh kehilangan martabat. Ketegasan harus membentuk karakter, bukan menumbuhkan dendam. Tekanan latihan harus memperkuat daya juang, bukan merusak fisik dan mental peserta didik," sebut Herry.
