Riau
Riau
Seaport Tax Naik Sembilan Bulan: Kepulauan Meranti Masih 'Gigit Jari' Belum Terima Bagi Hasil
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti hingga kini masih 'gigit jari' lantaran belum menikmati bagi hasil dari kenaikan tarif seaport tax (pass pelabuhan) di Pelabuhan Tanjung Harapan, Selatpanjang, meski kebijakan tersebut telah berlaku per 1 Oktober 2025. Sudah lebih dari sembilan bulan sejak tarif baru diterapkan, tetapi realisasi kerja sama antara PT Pelindo dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bumi Meranti terkait pengelolaan pass pelabuhan belum juga mencapai tahap penandatanganan. Kondisi ini dinilai menghambat upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diketahui, tarif seaport tax mengalami kenaikan signifikan sejak Oktober 2025. Tarif keberangkatan domestik naik 100 persen dari Rp5.000 menjadi Rp10.000. Sementara tarif keberangkatan internasional bagi Warga Negara Indonesia (WNI) meningkat dari Rp50.000 menjadi Rp60.000. Adapun tarif untuk Warga Negara Asing (WNA) melonjak dari Rp50.000 menjadi Rp150.000. Padahal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti bersama PT Pelindo telah menandatangani Nota Kesepakatan pada Maret 2026 sebagai langkah awal kerja sama. Selanjutnya, PT Bumi Meranti telah menyerahkan draf Perjanjian Kerja Sama (PKS) kepada PT Pelindo. Tetapi, hingga memasuki bulan ketiga sejak draf disampaikan, belum ada keputusan final. Direktur Bisnis PT Bumi Meranti, Fitriadi Mirtha, mengaku kecewa karena usulan kerja sama tersebut belum mendapat kepastian. "Draf PKS sudah kami sampaikan sekitar tiga bulan lalu. Sampai sekarang belum ada kejelasan. Informasinya masih dipelajari oleh Pelindo Pusat," ujarnya, Senin (6/7) kemarin. Menurut Fitriadi, proses yang berjalan terlalu lambat dan belum mencerminkan komitmen sebagaimana yang pernah disampaikan dalam pembahasan sebelumnya. "Kalau dihitung sejak pembicaraan awal, sudah sekitar enam bulan. Kami berharap komitmen itu segera diwujudkan dalam bentuk kerja sama yang konkret," jelasnya. Dalam usulan tersebut, PT Bumi Meranti mengajukan skema pembagian hasil sebesar 30 persen dari pendapatan seaport tax Pelabuhan Tanjung Harapan. Sebagai konsekuensinya, BUMD juga menyatakan kesiapan untuk melakukan investasi sesuai ketentuan yang disepakati. Sedang, Kepala Pelindo Cabang Tanjung Balai Karimun, Joni Hutama, mengatakan draf PKS telah diterima dan pembahasan bersama telah dilakukan, termasuk melalui rapat virtual dengan pihak terkait. Menurut Joni, terdapat dua bentuk kerja sama yang sedang dibahas, yakni pengelolaan parkir dan pengelolaan pass pelabuhan. "Kami berharap kedua kerja sama ini bisa berjalan. Dalam waktu dekat akan ada pembahasan lanjutan bersama Pelindo Pusat karena nantinya penandatanganan dilakukan oleh kantor pusat," jelasnya, Selasa (7/7). Ia menegaskan, hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai besaran pembagian hasil dari seaport tax. Skema tersebut akan disesuaikan dengan nilai investasi yang diberikan oleh BUMD. "Untuk pass pelabuhan tidak bisa langsung ditetapkan persentasenya. Harus ada investasi, baik dari sisi sumber daya manusia maupun aspek lainnya. Prinsipnya, aspirasi dari BUMD tetap kami tampung, sementara keputusan akhir akan ditetapkan oleh Pelindo Pusat sesuai ketentuan perusahaan," terang Joni. Hingga kini, proses negosiasi masih berlangsung. Pemerintah daerah berharap kerja sama tersebut dapat segera terealisasi agar potensi pendapatan dari aktivitas Pelabuhan Tanjung Harapan dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan PAD Kabupaten Kepulauan Meranti.
Hukrim
Hukrim
Lewat Lahan Jagung Polsek Mandau Bangun Budaya Goro dan Kepedulian Ketapang di Bathin Betuah
Mandau, katakabar.com - Kepolisian Sektor (Polsek) Mandau, Polres Bengkalis, melalui Bhabinkamtibmas, bangun budaya Gotong Royong (Goro) dan kepedulian pada Ketahanan Pangan Nasional (Ketapangnas) di Desa Bathin Betuah, Kecamatana Mandau, Kabupaten Bengkalis, lewat pengelolaan lahan penanaman jagung pipil. Menumbuhkan semangat Goro dan kepedulian Ketapangnas tersebut, ujar Kapolsek Mandau, AKP I Made, lewat Kasi Humas Polsek Mandau, Betty Dumauli S, kepada katakabar.com, Rabu siang, Bhabinkamtibmas Polsek Mandau Desa Bathin Betuah bersinergi dengan kelompok masyarakat, Badan Usaha Milik Desa (BumDes), pemilik lahan di Desa Bathin Betuah, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau, mengelola lahan jagung pipil. Menurut Kasi Humas Polsek Mandau, Betty Dumauli S, kegiatan tersebut untuk terus mendukung program Swasembada Pangan Nasional. "Kegiatan ini bentuk dukungan nyata Polri terhadap program ketahanan pangan, dengan memanfaatkan lahan secara produktif dan berkelanjutan," jelasnya. Dengan penanaman jagung pipil, harap Kasi Humas Polsek Mandau, dapat mendukung ketersediaan pangan, meningkatkan kemandirian pangan di tengah masyarakat. "Selain terus mendukung program Ketapang Nasional, kegiatan ini juga bukti nyata Polri mewujudkan program 100 Hari Asta Cita Presiden RI, H Prabowo Subianto," terangnya.
Riau
Riau
PHR Bangkitkan Gairah Petani Jaga Ketapang di Lahan Holtikultura Bengkalis
Bengkalis, katakabar.com - Matahari belum sepenuhnya meninggi kala aktivitas di lahan hortikultura mulai berlangsung. Di antara hamparan kangkung, bayam, dan berbagai jenis sayuran lainnya, anggota Kelompok Maju Jaya Lestari, Kelompok Tani Jaya Sepakat, Kelompok Tani Harapan, dan Kelompok Tani Setia Maju memulai rutinitas yang telah mereka jalani selama bertahun-tahun. Bagi mereka, bertani bukan sekadar mata pencaharian, tetapi bagian dari upaya menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat. Dalam menjalankan usaha taninya, para petani masih menghadapi berbagai tantangan. Sebagian besar proses pengolahan lahan dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup besar. Kondisi tersebut membuat proses persiapan tanam menjadi lebih panjang dan menyita waktu yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya lainnya. "Pengolahan lahan menjadi pekerjaan yang cukup berat karena sebagian besar masih dilakukan secara manual. Kalau prosesnya bisa lebih cepat dan efisien, kami bisa lebih fokus pada pemeliharaan tanaman sehingga pekerjaan di kebun menjadi lebih optimal," ujar Ketua Kelompok Tani Setia Maju Desa Semunai, Jonter Sitio. Untuk mendukung peningkatan kapasitas petani dalam mengelola usaha tani secara lebih efektif, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) melalui Program AKAR RIMBA (Aksi Kolaborasi Rehabilitasi Biodiversitas) membantu petani menghadapi meningkatnya biaya produksi melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian, penyuluhan budidaya, serta penguatan kapasitas kelompok tani. Program ini dirancang untuk membantu petani meningkatkan efisiensi pengelolaan lahan sekaligus memperkuat kelembagaan kelompok sebagai fondasi pengembangan usaha pertanian yang berkelanjutan. Dukungan tersebut mulai dirasakan dalam aktivitas sehari-hari para petani. Ketersediaan sarana pertanian membantu mempercepat proses pengolahan lahan sehingga waktu kerja dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya lainnya, seperti pemeliharaan tanaman, pengendalian gulma, penyiraman, hingga persiapan musim tanam berikutnya. "Kami sekarang bisa mengatur pekerjaan di lahan dengan lebih baik. Waktu yang sebelumnya banyak digunakan untuk pengolahan lahan kini dapat dimanfaatkan untuk merawat tanaman dan mempersiapkan musim tanam berikutnya," cerita Jonter. Selain dukungan sarana dan prasarana, proses penyuluhan juga menjadi ruang belajar bagi para petani untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam budidaya hortikultura. Anggota kelompok semakin aktif berdiskusi mengenai teknik budidaya yang baik, pemanfaatan sarana pertanian secara optimal, hingga pengelolaan kelompok agar semakin mandiri. Melalui proses tersebut, semangat gotong royong yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat terus tumbuh dan menjadi kekuatan dalam mengembangkan usaha tani bersama. Penguatan kapasitas tersebut menjadi bekal penting bagi kelompok tani untuk terus meningkatkan efektivitas pengelolaan lahan dan memperkuat kelembagaan kelompok. Dengan kemampuan yang semakin baik dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, kelompok tani memiliki fondasi yang lebih kuat untuk mengembangkan usaha pertanian secara berkelanjutan. Manager Community Involvement & Development (CID) PT Pertamina Hulu Rokan, Iwan Ridwan Faizal, mengatakan pemberdayaan masyarakat merupakan proses membangun kapasitas agar masyarakat mampu berkembang secara mandiri. "Program AKAR RIMBA dirancang untuk memperkuat kapasitas kelompok tani melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian, penyuluhan, serta penguatan kelembagaan. Melalui dukungan tersebut, diharapkan petani dapat mengelola lahan secara lebih efektif, meningkatkan kapasitas kelompok, dan membangun fondasi usaha pertanian yang berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan masyarakat," jelas Iwan. Bagi para petani di Bengkalis, hasil panen bukan hanya menjadi tujuan setiap musim tanam, tetapi juga cerminan dari kerja keras dan semangat untuk terus menjaga produktivitas lahan. Melalui kolaborasi antara masyarakat dan PHR, para petani semakin optimistis dapat mengembangkan usaha pertanian yang lebih efektif dan berkelanjutan, sekaligus berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan serta menggerakkan perekonomian masyarakat di wilayah Bengkalis. Tentang PHR Zona Rokan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) merupakan salah satu anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah Subholding Upstream, PT Pertamina Hulu Energi (PHE). PHR berdiri sejak 20 Desember 2018. Pertamina mendapatkan amanah dari Pemerintah Indonesia untuk mengelola Wilayah Kerja Rokan sejak 9 Agustus 2021. Pertamina menugaskan PHR untuk melakukan proses alih kelola dari operator sebelumnya. Proses transisi berjalan selamat, lancar dan andal. PHR melanjutkan pengelolaan WK Rokan selama 20 tahun, mulai 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041. Daerah operasi WK Rokan seluas sekitar 6.200 km2 berada di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Terdapat 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul (gathering stations). WK Rokan memproduksi seperempat minyak mentah nasional atau sepertiga produksi pertamina. Selain memproduksi minyak dan gas bagi negara, PHR mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan lingkungan.
Hukrim
Hukrim
Resnarkoba Polres Kepulauan Meranti Ciduk Dua Pria Beserta Sembilan Paket Sabu
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Polres Kepulauan Meranti terus gelorakan komitmen memberantas peredaran narkotika, buktinya dua pria yang diduga hendak melakukan transaksi narkotika jenis sabu berhasil diamankan Tim Opsnal Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) di kawasan Jalan Revolusi, Kelurahan Selatpanjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Senin (6/7) sekitar pukul 19.30 WIB kemarin. Pada penindakan tersebut, petugas sita sembilan paket sabu dengan berat kotor sekitar 1,80 gram beserta sejumlah barang bukti lainnya yang diduga berkaitan dengan aktivitas peredaran narkotika. Kedua tersangka berinisial MPP 46 tahun, warga Jalan Budaya, Kelurahan Selatpanjang Timur, dan B 46 tahun, warga Jalan Revolusi, Kelurahan Selatpanjang Timur. Mereka diduga berperan sebagai pengedar narkotika. Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Aldi Alfa Faroqi, S.H., S.I.K., M.H., melalui Kasat Resnarkoba, AKP Jimmy Andre, S.H., M.H., mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas peredaran narkotika di kawasan Jalan Revolusi, Kelurahan Selatpanjang Timur. Menindaklanjuti informasi tersebut, Tim Opsnal Satresnarkoba melakukan penyelidikan hingga akhirnya bergerak menuju lokasi. Setibanya di tempat kejadian, petugas mencurigai dua pria yang sedang berada di pinggir jalan dan langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan dengan disaksikan warga setempat. "Hasil penggeledahan terhadap tersangka MPP ditemukan delapan paket sabu yang sempat dibuang ke bawah kakinya. Selanjutnya petugas kembali menemukan satu paket sabu yang dibungkus menggunakan tisu putih di dekat kaki tersangka," ujar AKP Jimmy. Dari pemeriksaan awal, polisi memperoleh keterangan bahwa kedua pria tersebut diduga hendak melakukan transaksi narkotika. Tersangka B diduga akan membeli sabu dari MPP. Selain itu, MPP mengaku memperoleh sabu tersebut dari seseorang berinisial Roni alias Atah Roni, yang saat ini telah lebih dahulu ditahan dalam perkara berbeda. Selain sembilan paket sabu, petugas juga mengamankan satu plastik klip bening ukuran sedang, selembar tisu putih, uang tunai sebesar Rp200 ribu, serta satu unit telepon genggam merek Vivo Y02s biru yang diduga digunakan untuk menunjang aktivitas transaksi narkotika. Selanjutnya kedua tersangka bersama seluruh barang bukti dibawa ke Mapolres Kepulauan Meranti untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Hasil tes urine terhadap kedua tersangka menunjukkan keduanya positif mengandung Methamphetamine dan Amphetamine. Atas perbuatannya, kedua tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal 609 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). AKP Jimmy menegaskan, pihaknya akan terus menindak setiap bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polres Kepulauan Meranti. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus memberikan informasi ke pelayanan cal canter 110 polres kep meranti, cepat dan tangap tampa di pungut biaya, apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan peredaran narkoba sehingga dapat segera ditindaklanjuti oleh kepolisian.
Pendidikan
Pendidikan
MPLS SMPN 1 Ujungbatu: Tanamkan Nilai Toleransi dan Bersihkan Rumah Ibadah Bersama
Ujungbatu, katakabar.com - Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMPN 1 Ujungbatu tahun ini hadir dengan nuansa yang sangat istimewa dan penuh makna mendalam. Di bawah arahan bijak Kepala Sekolah, Berlian Siregar, S.Ag, kegiatan orientasi ini tidak hanya berfokus pada peraturan, melainkan dirancang sebagai wadah pembentukan karakter yang luhur dan mulia sejak dini. Pihak sekolah meyakini pendidikan bukan sekadar soal angka dan ijazah, melainkan bagaimana menanamkan nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Oleh karena itu, dalam rangkaian kegiatan MPLS ini, siswa baru diajak untuk memahami pelajaran kehidupan nyata tentang arti toleransi, persaudaraan, dan saling menghormati antar sesama. Aksi Nyata Persaudaraan: Menjaga Rumah Ibadah Bersama Suasana haru dan kebersamaan terlihat begitu kental ketika ratusan siswa dan siswi baru turun ke lapangan. Dengan semangat gotong royong yang luar biasa, mereka melakukan kegiatan pembersihan dan perapian di dua rumah ibadah besar yang terletak di kawasan Jalan Sudirman, yakni Masjid Darul Iman dan Gereja HKBP. Yang membuat kegiatan ini begitu istimewa dan menjadi teladan adalah cara unik namun sangat indah yang diterapkan: • Siswa Muslim dengan senang hati dan penuh tulus ikut membersihkan serta merapikan area di Gereja HKBP. • Siswa Non-Muslim pun dengan semangat yang sama membantu merapikan dan menjaga kebersihan di Masjid Darul Iman. Tidak ada sekat yang memisahkan, yang terlihat hanyalah satu kesatuan yang utuh, bekerja sama dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang. Guru, panitia, dan seluruh elemen sekolah ikut terlibat langsung, membuktikan bahwa toleransi ini bukan sekadar wacana, melainkan telah menjadi budaya hidup yang nyata di sekolah ini. Pendidikan Menyeluruh: Lebih dari Sekadar Ilmu Dalam keterangannya yang penuh kebijaksanaan, Kepala Sekolah Berlian Siregar menegaskan bahwa tujuan utama dari kegiatan mulia ini adalah membekali siswa dengan prinsip-prinsip kehidupan yang baik. "Dalam membimbing murid baru ini, kita kenalkan pada mereka sikap toleransi dan cara hidup dalam keberagaman. Ini bukan kegiatan tanpa arti," ujarnya dengan nada tegas namun lembut, kepada katakabar.com, Rabu (8/7). Kepsek Berlian menekankan sebagai pendidik, tanggung jawab bukan hanya mencerdaskan otak, tetapi juga mematangkan hati dan akhlak. "Kami ingin semua anak didik kami memiliki prinsip-prinsip nilai kehidupan, bukan soal pendidikan akademis saja. Kita tanamkan sikap bagaimana hidup bermasyarakat di tengah perbedaan yang indah. Sehingga nanti, ketika mereka tumbuh dewasa, mereka memiliki kepribadian yang luhur, santun, dan menghargai sesama," tambah Kepsek Berlian penuh harap. Kegiatan ini diharapkan menjadi benih-benih kedamaian. Bahwa berbeda agama bukan alasan untuk berjauhan, justru perbedaan itulah yang membuat persaudaraan menjadi indah dan kuat. Kepemimpinan Visioner Patut Diteladani Langkah bijak dan kepemimpinan yang visioner dari Bapak Berlian Siregar ini kini menjadi contoh nyata dan inspirasi yang sangat besar, tidak hanya bagi sekolah-sekolah di Kabupaten Rokan Hulu, tetapi juga menjadi teladan bagi seluruh dunia pendidikan di Provinsi Riau. Di era saat ini, sosok pemimpin pendidikan yang mampu menyatukan hati dan menanamkan nilai-nilai luhur seperti ini adalah aset yang sangat berharga. Semoga kepemimpinan yang penuh kasih dan bijaksana ini terus membawa kemajuan, mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki moral, adab, dan sikap saling menghormati yang tinggi sepanjang masa. Di tangan beliau, SMPN 1 Ujungbatu bukan hanya sekadar tempat menuntut ilmu, melainkan rumah kedua yang mencetak manusia-manusia hebat yang siap menyongsong masa depan dengan hati yang bersih dan jiwa yang besar.
Hukrim
Hukrim
Dukung Swasembada Pangan Nasional: Polsek Mandau dan BumDes Bathin Betuah Kelola Lahan Jagung
Mandau, katakabar.com - Kepolisian Sektor (Polsek) Mandau, Polres Bengkalis, melalui Bhabinkamtibmas, kelompok masyarakat, Badan Usaha Milik Desa (BumDes), pemilik lahan di Desa Bathin Betuah, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau, mengelola lahan jagung pipil, Selasa (7/7). Menurut Kapolsek Mandau, AKP I Made diteruskan Kasi Humas Polsek Mandau, Betty Dumauli S, kepada wartawan Rabu (8/7) siang, kegiatan tersebut untuk terus mendukung program Swasembada Pangan Nasional. "Kegiatan ini bentuk dukungan nyata Polri terhadap program ketahanan pangan, dengan memanfaatkan lahan secara produktif dan berkelanjutan," jelasnya. Dengan penanaman jagung pipil, harap Kasi Humas Polsek Mandau, dapat mendukung ketersediaan pangan, meningkatkan kemandirian pangan, serta menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian terhadap ketahanan pangan di tengah masyarakat. "Selain terus mendukung program Ketapangnas, kegiatan ini juga mewujudkan program 100 Hari Asta Cita Presiden RI, H Prabowo subianto," jelasnya.
Riau
Riau
Holding PTPN Tegaskan Komitmen Net Zero Emission Lewat Pemanfaatan Limbah PKS Sei Tapung
Pekanbaru, katakabar.com - Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sei Tapung yang berada di bawah pengelolaan PTPN IV Regional III, entitas dari Holding Perkebunan Nusantara terus mengoptimalkan pemanfaatan limbah hasil pengolahan kelapa sawit secara komprehensif sebagai bagian dari implementasi prinsip ekonomi sirkular dan praktik industri berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui pemanfaatan tandan kosong (tankos) sebagai bahan pupuk organik untuk mendukung produktivitas perkebunan, serta pengolahan limbah menjadi sumber energi baru terbarukan yang berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca Pj Manajer PKS Sei Tapung, Devario Ibnurusd S., menjelaskan pemanfaatan tankos merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung praktik budidaya perkebunan yang ramah lingkungan sekaligus mengoptimalkan nilai tambah dari limbah produksi sawit. Menurutnya, tankos memiliki kandungan bahan organik yang bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki struktur lahan, serta menjaga ketersediaan unsur hara secara alami. “Pemanfaatan tankos sebagai pupuk organik merupakan salah satu bentuk dukungan manajemen terhadap praktik budidaya sawit yang lebih lestari dan ramah lingkungan. Selain membantu petani, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya perusahaan mengoptimalkan seluruh produk samping agar memberikan manfaat yang lebih luas,” jelas Devario. Ia menimpali, PKS Sei Tapung secara rutin menyalurkan tankos kepada petani di desa-desa sekitar wilayah operasional perusahaan tanpa dipungut biaya sebagai bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Penyaluran dilakukan berdasarkan permohonan tertulis dari kelompok tani atau petani dengan mempertimbangkan ketersediaan di pabrik. “Tidak ada praktik jual beli tankos kepada masyarakat. Penyaluran dilakukan secara cuma-cuma sebagai bentuk dukungan perusahaan terhadap petani dan pemanfaatan bahan organik secara berkelanjutan,” ujarnya. Tetapi, Devario mengungkapkan selama lebih dari satu bulan terakhir, penyaluran tankos kepada masyarakat dihentikan sementara karena pemanfaatannya diprioritaskan untuk kebutuhan internal perusahaan. “Sudah lebih dari satu bulan tidak ada penyaluran tankos ke masyarakat karena sesuai arahan manajemen, tankos dan by product lainnya seperti abu janjang saat ini difokuskan untuk mendukung kebutuhan kebun inti,” bebernya. Kebijakan tersebut diambil untuk mengoptimalkan pemanfaatan bahan organik dalam mendukung produktivitas serta perbaikan kualitas lahan perkebunan perusahaan. Komitmen Keberlanjutan dan Dukungan Petani PKS Sei Tapung menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan praktik perkebunan dan industri sawit berkelanjutan, serta menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan dan pemanfaatan limbah bernilai tambah. Petani di sekitar wilayah operasional turut merasakan manfaat dari program tersebut, terutama dalam membantu menekan biaya produksi di tengah kenaikan harga pupuk. Idang, salah seorang petani, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif PKS Sei Tapung. “Kami sebagai petani sangat terbantu dengan inisiatif PKS Tapung. Program ini membantu kami mengurangi biaya perawatan kebun. Mudah-mudahan ke depan bisa kembali dilanjutkan setelah kebutuhan kebun inti perusahaan terpenuhi,” ucapnya. Lebih lanjut, Devario menjelaskan bahwa komitmen pengelolaan limbah berkelanjutan di PKS Sei Tapung tidak hanya terbatas pada pemanfaatan limbah padat seperti tankos dan abu janjang. Sejak 2023, PKS Sei Tapung juga dilengkapi dengan instalasi Pembangkit Tenaga Biogas (PTBg) Co-firing yang memanfaatkan limbah cair kelapa sawit (Palm Oil Mill Effluent/POME) sebagai sumber energi baru terbarukan. Fasilitas tersebut menggunakan teknologi Covered Lagoon atau CIGAR (Covered In-Ground Anaerobic Reactor) untuk menangkap gas metana dari proses pengolahan limbah cair. Instalasi ini memiliki kapasitas terpasang hingga 20.000 meter kubik atau setara 700 Nm³ biogas per jam. Melalui teknologi tersebut, limbah yang sebelumnya berpotensi menghasilkan emisi gas rumah kaca kini dapat dimanfaatkan kembali menjadi sumber energi untuk mendukung operasional perusahaan sekaligus berkontribusi pada agenda nasional menuju net zero emission. “Prinsip yang kami jalankan adalah bagaimana seluruh produk samping hasil pengolahan sawit dapat dimanfaatkan secara optimal. Tankos dan abu janjang dimanfaatkan untuk mendukung kesuburan lahan, sementara limbah cair kami olah menjadi energi terbarukan melalui fasilitas biogas. Dengan demikian, manfaatnya tidak hanya dirasakan perusahaan tetapi juga lingkungan dan masyarakat,” imbuhnya. Menurut Devario, pendekatan tersebut bagian dari transformasi industri sawit modern yang menempatkan aspek keberlanjutan sebagai prioritas utama operasional perusahaan. Melalui optimalisasi pemanfaatan tankos, abu janjang, hingga pengolahan limbah cair menjadi energi baru terbarukan, PKS Sei Tapung menunjukkan bahwa industri sawit tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga menghadirkan nilai tambah bagi lingkungan, masyarakat, serta mendukung agenda pembangunan berkelanjutan nasional.
Riau
Riau
Bupati Rohul Dukung Mahasiswa Teknik UPP Siap Gelar Forum Besar
Pasir Pengaraian, katakabar.com - Kepedulian yang besar terhadap kemajuan dunia pendidikan dan generasi muda ditunjukkan Bupati Rokan Hulu, H. Anton, ST, MM., Rabu (8/7). Sang pemimpin daerah 'Negeri Seribu Suluk' nama lain dari Rokan Hulu menerima audiensi hangat dari mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Pasir Pengaraian (UPP) di Ruang Rapat Rumah Dinas Bupati. Kedatangan para mahasiswa ini dalam rangka meminta dukungan dan restu untuk sukseskan agenda besar Temu Wicara Regional VIII Tahun 2026 yang akan digelar Forum Komunikasi Mahasiswa Teknik Sipil Indonesia (FKMTSI) Wilayah II Riau dan Kepulauan Riau. Acara bergengsi yang akan mempertemukan para akademisi dan calon-calon ahli teknik ini dijadwalkan akan digelar pada tanggal 31 Juli hingga 1 Agustus 2026 mendatang, dengan Rokan Hulu sebagai tuan rumah melalui kampus UPP. Turut hadir mendampingi Bupati, yakni Plt Kepala Dinas PUPR, H. Zulfikri, ST, Plt Kepala Bapperida Simel Meri, serta Kabid Kawasan Permukiman, Fachruddin Siregar, ST., MT. Visi Besar: Lebih dari Sekadar Seminar Dalam arahannya yang penuh semangat, Bupati Anton menyambut sangat baik kepercayaan yang diberikan dan memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh panitia. Beliau tidak hanya memberikan dukungan moril, tetapi juga masukan strategis agar kegiatan ini memiliki makna yang lebih dalam. Bupati berharap, forum ilmiah ini tidak hanya berhenti pada diskusi dan teori, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata serta manfaat langsung bagi masyarakat dan daerah. "Kami sangat mendukung kegiatan ini. Saya berharap adik-adik sekalian dapat memasukkan agenda kunjungan dan bakti sosial di lokasi-lokasi wisata yang ada di Rohul. Ini cara yang sangat bagus untuk memperkenalkan keindahan alam kita ke tingkat regional, sekaligus membantu menjaga kelestariannya," kata Bupati akrab disapa Bang Anton ini dengan penuh semangat. Komitmen Penuh untuk Kemajuan Di akhir pertemuan, Bupati Rokan Hulu, Anton, menegaskan komitmen penuh Pemerintah Daerah untuk selalu mendukung kreativitas dan pergerakan positif mahasiswa. Beliau meyakini, forum sebesar ini akan melahirkan banyak ide cemerlang dan gagasan konstruktif di bidang teknik sipil dan infrastruktur yang nantinya bisa bermanfaat bagi pembangunan daerah. "Semoga Temu Wicara ini berjalan lancar, aman, dan sukses luar biasa. Tunjukkan bahwa Rokan Hulu adalah tuan rumah yang hebat, ramah, dan berkesan. Jaga nama baik almamater dan daerah kita tercinta," sebutnya optimis.
Ekonomi
Ekonomi
PTPN Group Catatkan Laba Rp6,39 Triliun, Perkuat Kinerja Berkelanjutan dan Damsos
Jakarta, katakabar.com - PT Perkebunan Nusantara III (Persero) gelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) Tahun Buku 2025 di Gedung BP BUMN, Jakarta, di penghujung Juni 2026 lalu. RUPS dihadiri dan disaksikan para pemegang saham yang diwakili PT Danantara Asset Management dan Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN). Pada RUPS tersebut, Perseroan menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Tahun Buku 2025 yang menunjukkan hasil transformasi perusahaan melalui peningkatan profitabilitas, penguatan fundamental bisnis, serta penerapan tata kelola perusahaan yang semakin baik. PTPN Group membukukan laba bersih konsolidasi sebesar Rp6,39 triliun pada tahun 2025, meningkat sekitar 81 perseb dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, perusahaan juga mencatat pertumbuhan EBITDA operasional, penjualan, arus kas operasional, serta penguatan struktur permodalan sebagai fondasi bagi pertumbuhan yang berkelanjutan. Perbaikan kinerja tersebut turut tercermin dari meningkatnya tingkat kesehatan perusahaan. Sejak tahun 2021, PTPN Group terus menunjukkan penguatan fundamental melalui perbaikan tata kelola, restrukturisasi keuangan, serta peningkatan kualitas operasional hingga mencapai peringkat A (Stable) pada tahun 2025–2026. Sejalan dengan peningkatan kinerja, PTPN Group juga terus memperkuat kontribusi sosial melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Sepanjang tahun 2025, Perseroan merealisasikan Program TJSL sebesar Rp103,15 miliar, yang terdiri atas Program Community Involvement and Development (CID) sebesar Rp84,20 miliar serta Program Pendanaan Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) sebesar Rp18,95 miliar. Program-program tersebut difokuskan pada pemberdayaan masyarakat melalui pilar sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola, serta penguatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Pelaksanaan TJSL PTPN Group terus diarahkan pada pendekatan impact-driven, sehingga mampu menciptakan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan. Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero), Denaldy Mulino Mauna, menyampaikan capaian tersebut merupakan hasil dari transformasi yang dijalankan secara konsisten dalam beberapa tahun terakhir. "Transformasi yang kami jalankan tidak hanya memperkuat kinerja dan kesehatan perusahaan, tetapi juga memastikan setiap pertumbuhan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Ke depan, PTPN Group akan terus memperkuat daya saing, tata kelola, serta menciptakan nilai berkelanjutan bagi bangsa dan negara," ujarnya. Melalui transformasi yang berkelanjutan, PTPN Group berkomitmen untuk terus menciptakan nilai tambah bagi negara, memperkuat ketahanan pangan dan energi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memberikan dampak terhadap pembangunan Nasional.
Nasional
Nasional
Tapera Optimis Capai Target 2026
Jakarta, katakabar.com - Untuk mewujudkan Rumah Pertama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) terus menyalurkan Rumah Subsidi melalui skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Realisasi KPR FLPP per 30 Juni 2026, mencapai 91.531 unit senilai Rp11,37 triliun, terdiri dari 91.522 unit Rumah Tapak dan 9 unit Rumah Susun. Realisasi penyaluran dana FLPP triwulan I mencapai 41.084 unit. Penyaluran dana FLPP menunjukan tren kenaikan yang konsisten dengan pertumbuhan 98,6% pada Februari dan 32,6% pada Maret. Bulan Maret menjadi kontributor terbesar dengan realisasi mencapai 19.250 unit, bertumbuh 46,9 persen. Sementara realisasi triwulan II 2026 mencapai 50.447 unit. Realisasi penyaluran Mei 2026 mengalami penurunan dibandingkan dengan April. Penyaluran FLPP meningkat tajam pada bulan Juni. Bulan Juni menjadi kontributor terbesar dengan penyaluran 26,844 unit (53,21 persen) dari total realisasi triwulan II. “Penyaluran FLPP yang meningkat tajam pada bulan Juni 2026 mendorong pertumbuhan triwulan II sebesar 22,79% dibandingkan dengan triwulan I. Realisasi dana FLPP triwulan I mencapai 41.084 unit dan triwulan II mencapai 50.447 unit. Hal ini mencerminkan akselerasi penyaluran menjelang akhir semester I tahun 2026,” ungkap Deputi Komisiner Bidang Hukum dan Administrasi, Wilson Lie Simatupang. Pada 2026 ini menurut Wilson, memiliki tantangan terkait dengan penerapan Lahan Sawah DIlindungi (LSD) dan Lahan Baku Sawah (LBS). Namun dengan diterbitkan SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri ATR/BPN terkait dengan Dukungan Percepatan Program 3 Juta Rumah. Kebijakan ini mengatur tentang pedoman perlindungan Lahan Baku Sawah (LBS) dan integrasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW). Selain itu, Wilson juga mengapresiasi implementasi SLIK OJK per 13 April 2026. Dimana Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberlakukan kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) terbaru untuk mempermudah akses pengajuan kredit perumahan (KPR). Kebijakan ini memperbolehkan masyarakat dengan catatan kredit di bawah Rp1 juta untuk mengajukan KPR subsidi, serta menegaskan bahwa data SLIK bukan penentu mutlak diterima atau ditolaknya pengajuan kredit. Prognosa Semester II 2026 BP Tapera optimis dengan adanya solusi terhadap tantangan yang terjadi di Tahun 2026, agar realisasi FLPP tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. BP Tapera telah menyusun prognosa realisasi pada Juli ditargetkan mencapai 31.270 unit, kemudian meningkat menjadi 35.576 unit pada Agustus, 41.576 unit pada September, 47.576 unit pada Oktober, 49.575 unit pada November, hingga mencapai 52.896 unit pada Desember. Untuk mencapai target penyaluran 350.000 unit rumah hingga akhir tahun, BP Tapera telah menyiapkan berbagai langkah percepatan. Dari sisi permintaan, BP Tapera memperkuat kerja sama dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, komunitas, organisasi profesi, dan serikat pekerja. Berbagai kegiatan sosialisasi, promosi digital, serta kampanye bersama perbankan dan pengembang juga terus dilakukan. Dari sisi pasokan, BP Tapera meningkatkan koordinasi dengan asosiasi pengembang serta memperkuat sinkronisasi data kebutuhan dan ketersediaan rumah agar penyaluran rumah subsidi dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran. Melalui berbagai terobosan tersebut, BP Tapera optimistis semakin banyak keluarga Indonesia dapat mewujudkan impian memiliki rumah yang layak, terjangkau, dan berkualitas. Tercatat per hari ini (1/7) realisasi dana FLPP telah mencapai 93.339 unit senilai Rp11,60 triliun.
