Lihat Kualitas Perumahan di Lampung, BP Tapera dan KemenPKP Pastikan Hunian Layak dan Nyaman Masyarakat

Lampung, katakabar.com - Upaya memastikan kualitas pembangunan hunian bagi masyarakat terus dilakukan melalui kunjungan lapangan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ke sejumlah kawasan perumahan di Provinsi Lampung.

Gaji Berhenti Saat Pensiun, Dhiraj Kelly Ingatkan Biaya Hidup Tetap Berjalan

Jakarta, katakabar.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencanangkan Bulan Dana Pensiun 2026 pada 6 September 2026 untuk mendorong masyarakat menyiapkan masa purnabakti sejak dini. Momentum ini mengangkat kebutuhan pekerja muda untuk menghitung biaya hidup dan sumber pendapatan setelah tidak lagi menerima gaji dari pekerjaan utama.

Buka Rantai Pasok Pascabencana

Kementerian UMKM: 25 Usaha Mikro Aceh Tembus ke Jaringan Ritel Modern Lewat Program KUMITRA

Banda Aceh, katakabar.com -  Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus akselerasi penguatan ekosistem usaha mikro dan pemulihan ekonomi daerah pascabencana di wilayah Sumatra melalui pembukaan akses pasar terintegrasi serta pengembangan kemitraan rantai pasok strategis. Langkah konkret ini diwujudkan melalui agenda temu bisnis (business matching) yang digelar di Hotel Portola Grand Arabia, Banda Aceh, Selasa (22/9) lalu.

Gudang Oplosan Muncul di Pemukiman, BBM Langka Warga Rohul Terpekik: Polisi Harus Turun Tangan Sekarang!

Pasir Pengaraian, katakabar.com - Di saat rakyat Rokan Hulu bergelut menahan napas berburu bahan bakar minyak yang nyaris lenyap dari pasaran, antrean mengular tak berujung di pom bensin, dan harga di pasar gelap melambung tak masuk akal, kenyataan pahit justru mencuat di tengah permukiman warga.

Ini Dia Harga Samsung Tab A11 Plus Terbaru 2026, Cek di Blibli

Samsung Tab A11 Plus resmi hadir di Indonesia dengan dua pilihan konektivitas yang bikin banyak orang bimbang. Varian WiFi cocok buat kamu yang sering di rumah atau kantor dengan akses internet stabil. Sementara versi 5G pas untuk yang mobilitasnya tinggi dan butuh koneksi di mana saja. Pertanyaannya, berapa selisih harganya, dan mana yang lebih worth it untuk kebutuhanmu? Yuk, kita bedah satu per satu.

Pemko Binjai Tertibkan Dua Bangunan Liar di Halaman Masjid An-Nur

Pemerintah Kota (Pemko) Binjai menertibkan dan membongkar satu kios serta satu toilet umum di halaman Masjid An-Nur, Jalan Veteran Nomor 9, Kelurahan Tangsi, Kecamatan Binjai Kota.

Akselerasi Hilirisasi Perlu Sinkronisasi Pusat dan Daerah

Jakarta, katakabar.com - Akselerasi hilirisasi mineral di Indonesia dinilai tidak cukup hanya mengandalkan investasi dan kapasitas industri. Sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor kunci agar manfaat nilai tambah dapat dirasakan secara optimal di dalam negeri. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal, mengungkapkan tantangan hilirisasi tidak hanya berada pada aspek teknis industri, tetapi juga pada tata kelola kebijakan yang melibatkan banyak pemangku kepentingan. Menurut Faisal, sebagian persoalan hilirisasi justru berada di luar kendali korporasi, terutama yang berkaitan dengan regulasi, koordinasi lintas lembaga, hingga implementasi di tingkat daerah. “MIND ID bekerja sama dengan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Jadi ini nggak bisa sendiri, karena ada ranah yang bisa diselesaikan dari tataran korporasi, tapi ada yang di tataran kebijakan,” ujar Faisal saat diskusi MediaMIND 2026 di Jakarta. Ia menambahkan, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu diperkuat agar berbagai persoalan di lapangan dapat direspons lebih cepat. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting karena lebih memahami kondisi sosial, lingkungan, dan kebutuhan masyarakat setempat. Di sisi lain, kapasitas pemerintah daerah masih menjadi tantangan tersendiri. "Keterbatasan kewenangan dan anggaran membuat daerah belum sepenuhnya mampu mengantisipasi dampak yang muncul dari aktivitas hilirisasi, termasuk tekanan terhadap lingkungan dan sosial masyarakat," imbuhnya. Faisal menilai, berbagai eksternalitas negatif seperti penurunan kualitas lingkungan dan terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat perlu diperhitungkan sejak awal dalam perencanaan investasi. Tanpa perencanaan yang matang, beban tersebut berpotensi dialihkan kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Sebagai salah satu instrumen penguatan kapasitas daerah, Faisal menilai dana bagi hasil (DBH) dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Ia mencontohkan sejumlah daerah di Sulawesi Tengah yang tengah mendorong peningkatan porsi DBH untuk mendukung pembangunan di wilayah terdampak hilirisasi. “Tapi untungnya sih beberapa daerah yang sekarang sedang mengusahakan untuk peningkatan DBH di Sulawesi Tengah, seperti Morowali itu, sedang mengusahakan itu, jadi ada tambahan dari DBH,” ucapnya. Data pemerintah menunjukkan, Provinsi Sulawesi Tengah menerima alokasi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp2,13 triliun pada 2026, dengan kontribusi DBH mencapai Rp272,95 miliar. Dari jumlah tersebut, sektor sumber daya alam masih menjadi penyumbang utama, terutama dari royalti mineral dan batubara. Selain penguatan fiskal daerah, integrasi hilirisasi juga perlu mendorong keterlibatan pelaku usaha lokal. Dari sekitar 5.600 UMKM di Morowali, baru sekitar 30 yang terhubung dengan rantai pasok industri, menunjukkan masih terbukanya ruang peningkatan partisipasi ekonomi lokal. Di sisi ketenagakerjaan, pemerintah daerah juga didorong untuk menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan industri melalui pengembangan pendidikan vokasi dan politeknik berbasis kebutuhan wilayah. Sebagai salah satu kawasan utama hilirisasi nikel, Morowali saat ini menjadi pusat pertumbuhan industri pengolahan mineral, termasuk melalui kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Sejumlah proyek pengolahan nikel juga terus dikembangkan untuk memperkuat rantai nilai industri dalam negeri. Pada konteks tersebut, Holding Industri Pertambangan MIND ID melalui PT Vale Indonesia Tbk menjadi salah satu pelaku yang mengembangkan proyek hilirisasi terintegrasi di Sulawesi. Proyek Indonesia Growth Project (IGP) yang tengah berjalan mencakup pembangunan fasilitas pengolahan di beberapa lokasi, termasuk Pomalaa, Morowali, dan Sorowako. Pengembangan proyek tersebut tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah mineral, tetapi juga mendukung penciptaan lapangan kerja serta penguatan ekosistem industri nasional. Faisal menegaskan, keberhasilan hilirisasi pada akhirnya tidak hanya diukur dari besarnya investasi atau kapasitas produksi, tetapi dari sejauh mana kebijakan yang terintegrasi mampu memastikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Kinerja Dipandang 'Bobrok', Kapolda Riau Didesak Copot Kapolres Rohul

Pasir Pengaraian, katakabar.com - Ketika seluruh bangsa mengangkat senjata memerangi narkotika, justru dari barisan depan yang seharusnya memimpin perang itu muncul kebocoran yang mengkhawatirkan. Lima personel Polres Rokan Hulu ber isial US, GL, FK, RZ, dan RF kini dikabarkan penanganannya mandek begitu saja tanpa proses hukum yang memadai, padahal nama-nama mereka telah terjerat dugaan keterlibatan dalam penyalahgunaan hingga peredaran narkoba. Bahkan ironinya para oknum anggota polri di Rokan Hulu itu diduga kerap terima uang dari bandar sabu. Kabar ini bukan sekadar angin lalu. Ia menjadi bukti nyata pengawasan di lingkungan Polres Rohul seakan lenyap, tak berbekas jejak. Lebih memilukan, dugaan keterlibatan ini tak berdiri sendiri tercium kuat diduga adanya keterkaitan dengan para petinggi dan pejabat utama di kesatuan tersebut. Jika bukan ada perlindungan dari atas, bagaimana mungkin anggota yang diduga terlibat kejahatan berat seperti narkoba bisa berjalan bebas tanpa satu pun jeratan hukum yang menjerat mereka? Di bawah kepemimpinan Kapolres Rokan Hulu, AKBP Emil Eka Putra, kondisi justru terlihat makin tak terkendali. Bukankah tugas utama seorang pemimpin adalah mengawasi, membimbing, dan menindak tegas setiap anggota yang menyimpang? Tetapi di sini, yang terjadi sebaliknya: peredaran narkoba di Kabupaten Rokan Hulu makin merajalela, sementara oknum yang diduga terlibat dibiarkan bebas tanpa kejelasan proses hukum. Ada pertanyaan besar yang kini menggema di setiap sudut percakapan warga: Apakah ini ketidakmampuan memimpin? Atau justru ada permainan yang sengaja dibiarkan berjalan? Kabid Humas Polda Riau telah mengarahkan konfirmasi kepada Kapolres Rohul, namun hingga kini yang muncul hanyalah kebisuan. AKBP Emil Eka Putra memilih bungkam, seolah diam bisa menutup fakta yang terlanjur terlihat jelas oleh mata seluruh masyarakat. Fenomena ini memancing kemarahan publik. F Hasibuan mewakili sejumlah aktivis dan komunitas menyuarakan kecaman tajam: "Menjadi sangat aneh anggota Polres Rohul kerap saja terlibat kasus narkoba. Apakah ini ketidakmampuan seorang Kapolres memimpin anggotanya atau sebaliknya? Kita minta Polda Riau segera menuntaskan kasus ini, bila perlu copot Kapolres Rokan Hulu!" Suara itu bukan sekadar luapan emosi. Ia adalah tuntutan keadilan yang tak bisa lagi ditunda. Di dalam tubuh institusi yang seharusnya menjadi pelindung, pengayom, dan penegak hukum, tidak boleh ada yang kebal dari aturan. Jika seorang anggota terbukti terlibat narkoba, jalannya sudah tertulis tegas: proses hukum, sanksi berat, hingga pemberhentian dari keanggotaan Polri. Tidak ada kompromi. Tidak ada ampun. Kini pandangan seluruh masyarakat Rokan Hulu tertuju lurus kepada Kapolda Riau. Jika pimpinan di tingkat lokal tak mampu atau tak berani bertindak, maka tangan kekuasaan yang lebih tinggi harus turun sendiri. Rokan Hulu tak boleh dibiarkan menjadi ladang subur narkoba apalagi yang ditanam, dan dipelihara oleh mereka yang berseragam. Kapolres Rokan Hulu tak bisa lagi bersembunyi di balik kebisuan. Pimpinan berarti tanggung jawab. Jika tak mampu mengendalikan anggotanya, dan kalau tak mampu menjaga nama baik institusi, maka langkah yang paling jujur adalah menyerahkan jabatan atau menerima keputusan agar yang lebih mampu mengambil alih kemudi. Rakyat sudah menunggu terlalu lama, dan kesabaran itu kini menipis menggerus kepercayaan kepada aparat penegak hukum.

Bitcoin Menguat, Bittime Soroti Aktivitas Futures di Tengah Sentimen Fed dan CLARITY Act

Jakarta, katakabar.com - Aktivitas Futures global mengalami perubahan di tengah sentimen The Fed, perkembangan CLARITY Act, dan penguatan Bitcoin. Bittime mencermati perubahan volume, open interest, dan likuidasi sebagai bagian dari dinamika pasar, sekaligus menghadirkan Bittime Futures dengan pilihan posisi long dan short serta leverage hingga 25x. Bittime, Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) yang menghadirkan ekosistem 3-in-1 berupa Spot, Staking, dan Futures dalam satu platform yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mencermati penguatan Bitcoin dan perubahan aktivitas perdagangan kripto Futures di tengah perkembangan kebijakan moneter serta regulasi aset digital global.  Data CoinMarketCap Rabu (23/9) pagi kemarin menunjukkan, Bitcoin berada di kisaran US$86.300, menguat 0,76% dalam 24 jam terakhir dan 14,17% dalam sepekan. Bitcoin Menguat Setelah Lewati Dua Sentimen Utama Penguatan Bitcoin terjadi setelah pasar melewati dua agenda penting pada pekan sebelumnya, yakni keputusan suku bunga Federal Reserve atau The Fed dan perkembangan CLARITY Act di Senat Amerika Serikat. Pada 16 September 2026 lalu, The Fed menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin ke kisaran 3,75%-4,00%. Berdasarkan pernyataan resmi Federal Reserve, keputusan tersebut dilakukan ketika inflasi masih berada pada level tinggi dan aktivitas ekonomi AS terus berkembang. Sehari sebelumnya, Senat AS gagal melanjutkan proses legislasi CLARITY Act setelah pemungutan suara hanya memperoleh 50 suara berbanding 49, di bawah ambang 60 suara yang diperlukan. Berdasarkan pemberitaan Reuters, Bitcoin dan sejumlah aset kripto sempat mengalami tekanan setelah hasil pemungutan suara tersebut. Tetapi, Bitcoin kemudian kembali menguat dan menembus US$85.000 pada 21 September. Berdasarkan pemberitaan The Block, Bitcoin naik lebih dari 5% dalam 24 jam, sementara lebih dari US$750 juta posisi kripto mengalami likuidasi. Sekitar US$648,3 juta di antaranya berasal dari posisi short. Direktur Operasional Bittime, Ryan Lymn, menjelaskan perubahan tersebut menunjukkan bahwa respons pelaku pasar terhadap perkembangan makroekonomi dan regulasi dapat berlangsung cepat. “Pergerakan Bitcoin setelah keputusan The Fed dan perkembangan CLARITY Act menunjukkan bahwa pasar dapat kembali menyesuaikan posisi dalam waktu singkat. Karena itu, penting untuk melihat perubahan harga bersama dengan volume perdagangan, posisi Futures, serta perkembangan sentimen pasar secara keseluruhan,” ujar Ryan. Aktivitas Futures Sebelum dan Setelah Keputusan Fed dan CLARITY Act Perubahan aktivitas di pasar Futures sudah terlihat sebelum kedua agenda tersebut berlangsung. Berdasarkan data Sentiment yang dikutip CoinNess, open interest Bitcoin Futures turun sekitar 13,5%, dari 321.497 BTC pada 3 September menjadi 278.151 BTC pada 11 September. Penurunan open interest tersebut menunjukkan adanya pengurangan posisi atau leverage oleh sebagian pelaku pasar menjelang agenda yang berpotensi meningkatkan volatilitas. Data dari situs Talos menunjukkan untuk periode 10-16 September juga menunjukkan volume perdagangan Futures meningkat 6,3% secara mingguan menjadi US$1,07 triliun. Di sisi lain, open interest Bitcoin dalam denominasi dolar turun 1,6% menjadi US$44,4 miliar. Likuidasi Bitcoin meningkat 15,9% secara mingguan menjadi US$398,3 juta, dengan aktivitas likuidasi terkonsentrasi di sekitar waktu kegagalan pemungutan suara CLARITY Act. Setelah Bitcoin kembali menguat, aktivitas Futures ikut meningkat. Berdasarkan pemberitaan The Block, lebih dari US$648 juta posisi short mengalami likuidasi ketika Bitcoin menembus US$85.000. Ryan menambahkan bahwa perubahan posisi di pasar Futures perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas dan tidak secara otomatis menunjukkan arah pergerakan Bitcoin berikutnya. “Kenaikan aktivitas Futures dan likuidasi posisi short dapat memperkuat pergerakan harga dalam jangka pendek, tetapi kondisi tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa tren tertentu akan berlanjut. Trader tetap perlu memahami bahwa posisi di pasar Futures dapat berubah cepat mengikuti volatilitas dan sentimen pasar,” ucap Ryan. Bittime Cermati Aktivitas Futures Perkembangan aktivitas Futures global juga menjadi konteks bagi pertumbuhan perdagangan Futures di Bittime. Di Bittime Futures, BTCUSDT-PERP menctatakan aktivitas perdagangan yang melampaui pair lainnya sepanjang pekan, diikuti ARBUSDT-PERP, UNIUSDT-PERP, XRPUSDT-PERP, dan ETHUSDT-PERP.  Dominasi pair tersebut menunjukkan bahwa aktivitas Futures tidak hanya terpusat pada aset dengan kapitalisasi pasar terbesar, tetapi juga mencakup aset kripto lain yang memiliki aktivitas perdagangan cukup tinggi di platform. “Futures memberikan fleksibilitas melalui pilihan posisi long dan short, tetapi penggunaan leverage juga dapat memperbesar risiko ketika pergerakan pasar tidak sesuai dengan posisi yang diambil. Karena itu, trader perlu memahami margin, leverage, likuidasi, dan manajemen risiko sebelum menggunakan produk Futures,” ujar Ryan. Melalui Bittime Futures, pengguna dapat mengakses perdagangan Futures dengan pilihan posisi long dan short serta leverage hingga 25x. Bittime terus mendorong pemahaman mengenai mekanisme Futures dan manajemen risiko agar pengguna dapat memahami karakteristik produk sebelum melakukan transaksi.   Penggunaan leverage juga dapat meningkatkan eksposur sekaligus risiko. Karena itu, Bittime terus mendorong pemahaman mengenai mekanisme Futures dan manajemen risiko agar pengguna memahami karakteristik produk sebelum melakukan transaksi

Satlantas Polres Kepulauan Meranti Utamakan Teguran Humanis, Edukasi Pengendara Tak Pakai Helm

Selatpanjang, katakabar.com - Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Kepulauan Meranti gelar kegiatan teguran humanis terhadap pengendara sepeda motor yang kedapatan melanggar aturan lalu lintas, di Jalan Pramuka, Kecamatan Tebing Tinggi, Selatpanjang, Kamis (24/9) sore. Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 16.30 WIB itu dipimpin langsung Kasat Lantas Polres Kepulauan Meranti, AKP Sardianto, SE, atas arahan Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K. Teguran diberikan sebagai langkah preventif dan edukatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan lalu lintas. Petugas mengedepankan pendekatan persuasif dengan memberikan pemahaman kepada pengendara mengenai pentingnya keselamatan di jalan. "Kami melaksanakan kegiatan pemberian teguran humanis kepada pengendara sepeda motor yang tidak sesuai dengan ketentuan berlalu lintas, khususnya yang tidak menggunakan helm," kata AKP Sardianto. Dalam pelaksanaannya, personel Satlantas menghentikan sejumlah pengendara yang kedapatan tidak menggunakan helm, tidak membawa kelengkapan surat kendaraan, maupun melakukan pelanggaran kasatmata lainnya. Alih-alih langsung melakukan penindakan tilang, petugas memberikan teguran secara humanis sekaligus edukasi agar pengendara memahami risiko dan pentingnya menaati peraturan lalu lintas. "Kami mengimbau agar masyarakat menggunakan helm dan mematuhi peraturan berlalu lintas. Helm bukan hanya untuk menghindari petugas, tetapi untuk keselamatan diri sendiri," ujarnya. Menurut Sardianto, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, tertib dan lancar, terutama pada waktu yang berpotensi terjadi peningkatan aktivitas kendaraan di wilayah Kota Selatpanjang. Pendekatan humanis yang dilakukan petugas mendapat respons positif dari masyarakat. Sejumlah pengendara yang diberikan teguran mengakui kelalaiannya dan menyatakan akan lebih tertib dalam berkendara. Polres Kepulauan Meranti menyatakan kegiatan serupa akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Dengan meningkatnya kepatuhan pengguna jalan, kepolisian berharap potensi pelanggaran sekaligus risiko kecelakaan lalu lintas dapat ditekan, sehingga keamanan dan keselamatan pengguna jalan di wilayah Kepulauan Meranti semakin terjaga.