Internasional
Internasional
Clarity Act Terganjal di Senat AS, RI Sudah Punya Fondasi Regulasi Kripto
Jakarta, katakabar.com - Upaya Amerika Serikat membangun kerangka regulasi komprehensif untuk industri aset digital kembali menemui hambatan. Digital Asset Market Clarity Act atau Clarity Act gagal melaju dalam voting prosedural di Senat AS pada 15 September 2026 setelah tidak berhasil mencapai ambang 60 suara yang dibutuhkan untuk melanjutkan pembahasan. Voting tersebut bukan merupakan penolakan final terhadap rancangan undang-undang, namun secara efektif membuat proses legislasi Clarity Act kembali tertunda di tengah semakin terbatasnya kalender Kongres menjelang pemilu paruh waktu AS. Padahal, Clarity Act merupakan salah satu upaya terbesar AS untuk menciptakan kerangka federal bagi pasar aset digital. Regulasi tersebut dirancang untuk memperjelas pembagian kewenangan antara Securities and Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC), sekaligus mengatur registrasi pelaku usaha, keterbukaan informasi, pemisahan dana konsumen, serta perlindungan terhadap konflik kepentingan. Perjalanan legislasi tersebut sebelumnya mendapatkan dukungan bipartisan. Dewan Perwakilan Rakyat AS meloloskan Clarity Act dengan suara 294 berbanding 134 pada Juli 2025, sementara Senate Banking Committee kembali meloloskannya dengan suara 15 berbanding 9 pada Mei 2026. Namun, perbedaan pandangan mengenai perlindungan investor, stabilitas sistem keuangan, keamanan nasional, hingga ketentuan etika bagi pejabat publik menjadi bagian dari perdebatan menjelang voting terbaru di Senat. Menurur CEO dan Founder FLOQ, Yudhono Rawis, tertundanya Clarity Act menjadi perkembangan yang disayangkan bagi industri aset digital global karena kepastian regulasi merupakan salah satu fondasi penting bagi pertumbuhan industri secara berkelanjutan. “Kami menyayangkan Clarity Act belum dapat melangkah lebih jauh. Industri kripto membutuhkan kepastian mengenai aturan main, bukan hanya untuk pelaku usaha, tetapi juga untuk memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada konsumen dan membuka ruang yang lebih jelas bagi institusi untuk berpartisipasi. Namun, proses di Amerika Serikat juga memperlihatkan bahwa regulasi aset digital memang membutuhkan keseimbangan antara inovasi, perlindungan konsumen, integritas pasar, dan kepentingan sistem keuangan,” jelas Yudho. Indonesia Sudah Jalankan Kerangka Regulasi Kripto Di tengah proses legislasi yang masih berlangsung di AS, Indonesia telah lebih dahulu memiliki kerangka regulasi aset kripto yang berjalan secara operasional. Sejak 10 Januari 2025, pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital termasuk aset kripto resmi beralih dari Bappebti kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sejalan dengan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK. Kerangka tersebut kemudian diperkuat melalui POJK Nomor 27 Tahun 2024, serta POJK Nomor 23 Tahun 2025 yang memperluas pengaturan terhadap aset keuangan digital dan perdagangan derivatif aset digital. Pada 2026, OJK juga menerbitkan ketentuan pelaksanaan lebih lanjut melalui PADK Nomor 3 Tahun 2026 yang antara lain mengatur mekanisme pelaporan, evaluasi aset keuangan digital, manajemen risiko, hingga pelaporan kegiatan penyelenggara perdagangan aset digital. Ekosistem tersebut terus berkembang. Data terbaru OJK menunjukkan jumlah akun konsumen aset keuangan digital mencapai 22,93 juta akun per Juli 2026. OJK juga telah memberikan izin kepada 33 entitas dalam ekosistem perdagangan aset kripto, yang terdiri atas dua bursa, dua lembaga kliring, dua kustodian, dan 27 pedagang aset keuangan digital. Nilai transaksi aset kripto pada Juli 2026 tercatat sebesar Rp20,52 triliun. Secara global, tingkat adopsi Indonesia juga masih tergolong tinggi. Chainalysis menempatkan Indonesia di posisi ketujuh dunia dalam Global Crypto Adoption Index 2025, sementara aktivitas kripto di Indonesia tumbuh sekitar 103% dalam periode 12 bulan hingga Juni 2025. Masih Yudho, kondisi tersebut memberikan Indonesia kesempatan untuk memperkuat posisinya dalam perkembangan ekonomi aset digital global, terutama apabila kepastian regulasi dapat berjalan beriringan dengan inovasi industri. “Indonesia memiliki momentum yang sangat menarik. Ketika banyak negara masih mendiskusikan seperti apa struktur regulasi kripto yang ideal, kita sudah memiliki regulator, bursa, kliring, kustodian, hingga pedagang aset digital yang bekerja dalam satu ekosistem pengawasan. Tantangannya sekarang bukan sekadar memiliki regulasi, tetapi memastikan regulasi tersebut terus adaptif mengikuti inovasi yang berkembang sangat cepat,” bebernya. Ia menambahkan tertundanya Clarity Act seharusnya menjadi pengingat bahwa keunggulan dalam industri aset digital tidak hanya ditentukan oleh besarnya pasar, tetapi juga oleh kemampuan sebuah negara menghadirkan kepastian bagi konsumen, investor, dan pelaku usaha. “Ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk terus bergerak maju. Dengan regulasi yang jelas, pengawasan yang kuat, serta ruang inovasi yang sehat, Indonesia memiliki fondasi untuk membangun industri aset digital yang semakin kompetitif dan dipercaya, baik di tingkat regional maupun global,” tutup CEO FLOQ.
Riau
Riau
Dibekukan! PAC Pemuda Pancasila Tambusai Utara Punya Karateker Menuju RPP IV
Pasir Pengaraian, katakabar.com - Langkah penertiban internal kembali diambil Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Rokan Hulu. Melalui Keputusan tertulis, kepengurusan Pimpinan Anak Cabang (PAC) Kecamatan Tambusai Utara resmi dibekukan. Keputusan ini tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 211.A1/MPC-PP/ROHUL/SK/PEMBEKUAN/IX/2026. Pihak MPC menjelaskan, langkah ini diambil seiring dinamika yang berkembang di lingkungan organisasi serta demi menjaga kepatuhan terhadap ketentuan dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi. Sebagai solusi pengganti, MPC segera menunjuk kepengurusan karateker. Tugas utama tim ini bukan sekadar mengisi kekosongan, melainkan mempersiapkan seluruh rangkaian menuju terbentuknya kepengurusan definitif yang baru. Penyerahan Surat Keputusan Karateker Nomor 212.A1/MPC-PP/ROHUL/SK/KARATEKER PAC-TAMBUSAI berlangsung khidmat di Sekretariat MPC Pemuda Pancasila Rokan Hulu, Jalan Lingkar Pasir Pengaraian, Desa Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kamis (17/9/2026) sore. Dokumen resmi diserahkan langsung oleh Ketua MPC Pemuda Pancasila Rokan Hulu yang diwakili Sekretaris MPC, Carles, ST. SK tersebut diterima Darsono selaku Ketua PAC Karateker, didampingi Burhanuddin Simatupang sebagai Sekretaris dan Adinar Damanik sebagai Bendahara. Dalam arahannya, Carles menegaskan penunjukan karateker adalah mekanisme organisasi yang wajar dilakukan setelah masa jabatan pengurus sebelumnya berakhir. Amanah yang dipikul pun jelas: memastikan roda organisasi tetap berjalan sekaligus mematangkan persiapan Rapat Pemilihan Pengurus (RPP) IV. “Karateker diberi kewenangan penuh untuk memimpin dan mempersiapkan Rapat Pemilihan Pengurus hingga lahir kepengurusan PAC yang baru, sah, dan definitif,” ujar Carles. Ia meminta tim karateker segera turun melakukan konsolidasi, menyapa seluruh kader, serta membangun komunikasi yang erat dengan masyarakat. Seluruh proses pembentukan kepengurusan baru harus berjalan tertib, transparan, dan taat pada aturan organisasi. Jaga Marwah, Jauhi Narkoba Di momen ini, Carles juga menyampaikan pesan penting dari Ketua MPC kepada seluruh jajaran: Pemuda Pancasila harus hadir bukan sebagai kekuatan yang ditakuti, melainkan organisasi yang dipercaya dan dicintai masyarakat. “Pemuda Pancasila harus hadir di tengah masyarakat dan membangun kepercayaan. Jangan biarkan organisasi ini dipandang hanya menunjukkan kekuatan atau bertindak arogan. Bangun hubungan yang baik dengan pemerintah dan warga,” tegasnya. Peringatan tegas juga disampaikan terkait ancaman narkotika. Seluruh kader diminta menjadi garda terdepan menjauhi segala bentuk penyalahgunaan. “Jangan sampai ada satu pun anggota yang terlibat narkoba. Ini teguran serius baik pengguna maupun peredaran. Pemuda Pancasila harus bersih dari narkoba,” pesan Carles. Menerima mandat tersebut, Ketua Karateker Darsono menyatakan kesiapan penuh. Ia berjanji melangkah sesuai arahan MPC, merangkul seluruh elemen kader, dan menyelesaikan tahapan menuju pelantikan kepengurusan baru tepat waktu. “Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Di bawah bimbingan MPC, kami akan segera menyusun rencana kerja, melakukan konsolidasi, dan mematangkan persiapan RPP IV PAC Tambusai Utara secepatnya,” kata Darsono tegas. Dengan diserahkannya SK ini, babak baru dimulai. Langkah karateker ke depan tidak hanya tentang mengisi kekosongan melainkan membangun fondasi kepengurusan yang kokoh, bersih, dan mampu membawa Pemuda Pancasila Tambusai Utara semakin dihormati di tengah masyarakat.
Nasional
Nasional
IG dan TikTok Jadi Layanan Permintaan Tertinggi di Katalog SMM Panel Indonesia
Jakarta, katakabar.com - Dari 549 layanan yang tersedia, permintaan pengguna SMM Panel Indonesia tetap terkonsentrasi pada dua platform yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia, mencerminkan bagaimana kebiasaan digital nasional turut membentuk pola bisnis reseller media sosial. Penyedia layanan Social Media Marketing SMM Panel Indonesia mengungkapkan layanan untuk Instagram (IG) dan TikTok konsisten menjadi dua layanan dengan volume permintaan tertinggi dari total 549 layanan yang tersedia di platform tersebut, berdasarkan data internal pemesanan yang tercatat pada sistem panel sepanjang tahun ini. Temuan ini sejalan dengan posisi kedua platform sebagai media sosial dengan tingkat penggunaan tertinggi di Indonesia menurut survei nasional terbaru. SMM Panel Sistem Otomatis Penyedia Layanan Media Sosial SMM panel adalah sistem berbasis dashboard yang memungkinkan pengguna memesan layanan pertumbuhan media sosial, seperti followers, likes, dan views, secara mandiri dan otomatis tanpa proses negosiasi manual dengan penyedia. Setiap pesanan diproses langsung oleh sistem begitu pembayaran diterima, tanpa keterlibatan manusia di tahap pemrosesan. Berdasarkan Survei Penetrasi Internet dan Perilaku Pengguna Internet 2026 yang dirilis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), TikTok tercatat sebagai media sosial yang paling banyak diakses masyarakat Indonesia dengan porsi 31,8 persen, disusul Facebook di posisi kedua dengan 29,4 persen, dan Instagram di posisi ketiga dengan 27,7 persen. Meski Facebook secara persentase akses berada di atas Instagram, permintaan layanan di SMM Panel Indonesia justru menunjukkan pola berbeda, dengan Instagram tetap bertahan sebagai salah satu dari dua layanan paling banyak dipesan bersama TikTok. Instagram dan TikTok Punya Variasi Layanan Terbanyak Katalog SMM Panel Indonesia mencakup lebih dari 13 platform, termasuk YouTube, Facebook, Twitter/X, Telegram, Spotify, Threads, WhatsApp Channel, hingga jasa buzzer untuk kebutuhan komentar dan interaksi yang lebih personal. Dari seluruh platform tersebut, Instagram dan TikTok memiliki variasi jenis layanan paling banyak, meliputi: 1. Penambahan followers dengan pilihan kecepatan proses berbeda 2. Penambahan likes untuk unggahan foto, video, maupun reels 3. Penambahan views untuk video dan konten berbasis tayangan 4. Layanan komentar dan interaksi tambahan yang dapat disesuaikan kebutuhan akun "Instagram dan TikTok masih jadi tumpuan utama kebutuhan followers, likes, dan views pengguna kami, sejalan dengan pola konsumsi media sosial masyarakat Indonesia yang memang paling terkonsentrasi di dua platform tersebut," ujar Eko, SEO Specialist SMM Panel Indonesia. Menurutnya, tingginya permintaan pada dua platform ini juga dipengaruhi oleh karakter penggunanya. Instagram banyak dipesan oleh pengelola akun bisnis dan personal branding yang mengutamakan estetika visual, sementara TikTok lebih banyak dipesan untuk kebutuhan jangkauan cepat pada konten video pendek. Perbedaan karakter ini membuat kombinasi layanan yang dipesan pada kedua platform juga tidak selalu sama, meski sama-sama berada di posisi teratas permintaan. Reseller Jadi Segmen Penting di Balik Tingginya Permintaan Selain pengguna individu dan pengelola akun bisnis, sebagian besar volume pemesanan Instagram dan TikTok datang dari reseller yang menjual ulang layanan tersebut kepada klien mereka sendiri. Segmen ini umumnya memesan dalam jumlah dan frekuensi lebih tinggi dibanding pengguna individu, sehingga turut mendorong Instagram dan TikTok tetap berada di posisi teratas katalog. Untuk mendukung segmen ini,SMM Panel Indonesia terpercaya juga menyediakan akses API, sehingga reseller dapat menyambungkan katalog layanan langsung ke situs atau bot milik mereka sendiri tanpa perlu memproses setiap pesanan secara manual. Mekanisme Pemesanan dan Struktur Harga Seluruh layanan, termasuk untuk Instagram dan TikTok, dapat dipesan melalui tiga tahap: mendaftar dan mengisi saldo, memilih layanan sambil menempelkan tautan target, kemudian memantau status pesanan melalui riwayat akun. Proses berjalan otomatis selama 24 jam penuh, termasuk pada akhir pekan dan hari libur nasional, tanpa mengharuskan pengguna memberikan kata sandi akun media sosial pribadi. Harga setiap layanan ditampilkan per 1.000 unit lengkap dengan batas minimum dan maksimum pemesanan, sehingga reseller dapat menghitung margin secara langsung sebelum menawarkan layanan tersebut kepada pelanggan mereka sendiri. Data permintaan tinggi pada Instagram dan TikTok ini juga menjadi acuan bagi reseller dalam memprioritaskan stok dan variasi layanan yang mereka tawarkan ke pelanggan masing-masing.
Riau
Riau
Keluh Kesah Terwujud Jalan Ujungbatu Timur Diperbaiki, Warga Ucap Syukur Langkah Bupati Rohul
Pasir Pengaraian, katakabar.com - Ruas jalan yang selama ini menjadi keluh kesah kini berubah wajah tak lagi berlubang dan bergelombang, tetapi sudah padat dan rapi, berkat perbaikan melalui program swakelola yang digalakkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hulu. Masyarakat Desa Ujungbatu Timur, Kecamatan Ujungbatu ucap syukur dan apresiasi langkah Bupati Rokan Hulu, Anton. Jalan Meranti dan Jalan Karet, dua jalur utama yang menghubungkan warga setempat sepanjang empat kilometer, kini dapat dilalui dengan nyaman. Meski belum beraspal, pengerasan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Rokan Hulu telah mengubah suasana di wilayah IV ini. Kepala Desa Ujungbatu Timur, Adi Sanjaya, menyambut gembira perbaikan tersebut sekaligus menegaskan dukungan penuh terhadap arah kebijakan Bupati Anton, ST, MM, dan Wakil Bupati H. Syafaruddin Poti, SH, MM. “Sebagai Kepala Desa, saya sangat mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya program-program yang dijalankan Bapak Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu. Perbaikan jalan ini adalah bukti nyata perhatian pemerintah daerah yang hadir hingga ke desa-desa. Langkah ini sejalan dengan harapan kami, dan kami siap bersinergi agar pembangunan di desa ini terus berlanjut,” kata Adi Sanjaya. Sementara, Kepala Dusun Sei Sepoteh, Abu Samahrawi, didampingi Ketua RT 23, Senen Ahmad Safin, juga menyampaikan rasa terima kasih. “Selama bertahun-tahun jalan ini rusak, berlubang, dan menyulitkan perjalanan. Kini sudah rata dan padat. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati Anton beserta jajaran Dinas PUPR yang telah menindaklanjuti kebutuhan kami. Atas arahan Beliau, pekerjaan ini selesai dan kami pun merasa terbantu,” cerita mereka saat berbincang dengan awak media, Jumat (18/9). Warga menyebut perbaikan ini bukan sekadar urusan batu atau pengerasan melainkan bukti pemerintahan Anton-Poti benar-benar hadir di tengah masyarakat. Jalan yang baik memudahkan warga beraktivitas, mengantar anak ke sekolah, hingga membawa hasil kebun ke pasar tanpa cemas kendaraan tersangkut. Bahkan mereka berharap, kedepan ruas-ruas jalan tersebut bisa di aspal. Menyikapi rasa syukur dan dukungan tersebut, Bupati Rokan Hulu, Anton, ST, MM, menegaskan pemeliharaan jalan desa adalah prioritas utama. Program swakelola sengaja diarahkan untuk menjaga jalur penghubung yang langsung menyentuh kehidupan warga sehari-hari. “Kami menjadikan program swakelola ini skala prioritas setiap tahunnya. Tujuannya sederhana: memastikan jalan poros dan jalur produksi di pedesaan tetap dapat digunakan. Jika jalan lancar, hasil bumi mengalir ke mana-mana, dan kesejahteraan masyarakat pun ikut terangkat,” ucap Bupati Rokan Hulu. Kepala Dinas PUPR Rokan Hulu, H Zulfikri ST, menjelaskan pemeliharaan rutin ini sudah menyasar empat wilayah sejak bulan lalu. Penanganan ini menjadi langkah nyata menjaga konektivitas dari desa ke kecamatan hingga ke ibu kota kabupaten sebagai fondasi pembangunan yang merata. “Penanganan ini bersifat pemeliharaan berkelanjutan. Kami ingin memastikan tidak ada desa yang terputus aksesnya, terutama dalam mendukung kelancaran pengiriman hasil pertanian dan perkebunan masyarakat,” tegas Zulfikri. Bagi warga Ujungbatu Timur, jalan bukan sekadar perbaikan fisik tetapi harapan baru. Dukungan dari pimpinan desa hingga ke tingkat kabupaten menjadi kekuatan bersama untuk mewujudkan pembangunan yang benar-benar dirasakan semua pihak.
Hukrim
Hukrim
Reskrim Polsek Mandau Grebek Rumah dan Geledah Mobil Amakan 11 Paket Sabu dari Dua Pelaku
Bathin Solapan, katakabar com - Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Mandau terus melakukan perburuan terhadap para pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika sabu. Kali ini petugas polisi melakukan perburuan, sekakigus penggrebekan dan penggeledahan satu uni mobil, dan berhasil tangkap dua pelaku belakangan diketahui bernama WP 43 tahun, dan ES 44 tahun, di kawasan Jalan Lintas Duri - Dumai, Duri 13 Desa Bumbung, Kecamatan Bathin Solapan, Kabulaten Bengkalis, Kamis (17/9) kemarin. Pengungkapan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu, kata Kapolsek Mandau, AKP I Made Pasek, melalui Kasi Humas Polsek Mandau, Betty Dumauli S, kepada wartawan lewat siaran pers, Jumat pagi, bermula Tim Opsnal Polsek Mandau dapat informasi adanya penyalahgunaan narkotik jensj sabu di Jalan Duri - Dunai, Duri 13 Desa Bumbung, Kecamatan Bathin Solapan, Kamis (17/9) sekitar pukul 16.30 WIB. "Mendapat informasi Tim Opsnal menuju ke Jalan Duri - Dumai, Duri 13. Tiba di tempat tersebut tim mengamankan satu orang bernama WP ditemukan delapan paket barkotika jenis sabu dengan rincian tujuh paket kecil ditemukan di bawah lantai yang dilempar pelaku di salam botol. Ketika tim geledah kamar pelaku ditemukan satu paket besar narkotika jenis sabu di dalam kamar yang disimpan di dalam botol," cerita Betty. Saat tim melakukan pengembanhan kasus ini, ulas Betty, sebab berdasarkan pengakuan WP barang narkotika jenis sabu tersebut didapat dari UN (DPO), narkotika jenis sabu tersebut didapat WP melalui ES. Benar saja, pas tim geledah mobil pelaku ES ditemukan tiga paket narkotika jenis sabu d idalam mobil. "Dari pengakuan pelaju barang naarkotika jenis sabu tersebut didapat dari UN (DPO)," jelasnya. Atas kejadian tersebut, ujar Betty, kedua pelaku dan barang bukti lainnya berupa uang tunai sejumlah Rp750 ribu, dua unit handphone, satu helai tissu warna putih, satu unit timbangan digital, dua botol kecil, satu pakaian jacket, satu plastik pack, dan satu unit kendaraan mobil Merk Agya warna kuning Nopol Pol BM 1575 BN, dibawa ke Polsek Mandau guna di lakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Menurut Betty, sementara ini kedua pelaku disangkakan Pasal 114 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Jo pasal 609 Tentang Penyesuaian Pidana.
Internasional
Internasional
Bittime Soroti Dampak Keputusan FOMC terhadap Pasar Kripto
Jakarta, katakabar.com - Bittime menyoroti dampak keputusan FOMC terhadap pergerakan Bitcoin, Ethereum, dan pasar kripto, termasuk pengaruh suku bunga, ekspektasi kebijakan moneter, serta sentimen pasar. Di tengah potensi perubahan volatilitas setelah keputusan The Fed, Bittime Futures menyediakan akses perdagangan futures dengan posisi long maupun short untuk menghadapi berbagai kondisi pasar. Artikel ini juga membahas data long/short dan open interest sebagai gambaran positioning pelaku pasar serta risiko yang perlu diperhatikan dalam futures trading. Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) yang terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menilai keputusan FOMC dapat memengaruhi pergerakan aset kripto seperti Bitcoin dan Ethereum melalui perubahan suku bunga, ekspektasi kebijakan moneter, likuiditas, dan sentimen pasar. Tetapi, dampaknya tidak selalu berarti harga kripto akan naik atau turun secara langsung. Respons pasar juga bergantung pada apakah keputusan The Fed sesuai dengan ekspektasi, serta bagaimana pelaku pasar menilai arah kebijakan moneter berikutnya. Berdasarkan jadwal resmi Federal Reserve, FOMC menggelar pertemuan pada 15–16 September 2026 waktu AS. Selain keputusan suku bunga, pasar juga akan mencermati pernyataan dan proyeksi ekonomi The Fed untuk melihat arah kebijakan berikutnya. Mengapa FOMC Dapat Memengaruhi Aset Kripto? Pengaruh FOMC terhadap aset kripto tidak hanya berasal dari keputusan suku bunga, tetapi juga dari perubahan ekspektasi pasar. Data ekonomi seperti inflasi menjadi salah satu indikator yang diperhatikan karena dapat mengubah perkiraan terhadap arah kebijakan The Fed. Hal tersebut terlihat pada Juni 2026. Berdasarkan laporan CoinDesk pada Juli 2026 data inflasi AS yang lebih rendah dari perkiraan membuat probabilitas kenaikan suku bunga The Fed turun dari 43% menjadi 13%. Pada saat yang sama, Bitcoin naik sekitar 3,6% ke sekitar US$64.800, sedangkan Ether naik sekitar 5,3%. Menjelang FOMC September, perhatian pasar kembali tertuju pada perkembangan inflasi. Reuters melaporkan bahwa CPI AS pada Agustus naik 0,4% secara bulanan dan 3,4% secara tahunan. Perkembangan tersebut mendorong ekspektasi kenaikan suku bunga pada pertemuan September. “FOMC menjadi salah satu faktor makroekonomi yang penting untuk diperhatikan karena keputusan dan komunikasi The Fed dapat memengaruhi ekspektasi pasar. Namun, dampaknya terhadap aset kripto tetap perlu dilihat bersama faktor ekonomi dan kondisi pasar lainnya,” kata Direktur Operasional Bittime, Ryan Lymn. Respons Bitcoin dan Ethereum Tidak Selalu Sama Pergerakan Bitcoin dan Ethereum setelah FOMC dapat bergantung pada bagaimana keputusan The Fed dibandingkan dengan ekspektasi yang telah terbentuk. Keputusan yang sesuai dengan perkiraan pasar dapat menghasilkan respons yang berbeda dibandingkan kebijakan yang lebih hawkish atau dovish dari perkiraan. Selain itu, dampak kebijakan moneter dapat tercermin sebelum keputusan FOMC diumumkan karena pelaku pasar terus menyesuaikan posisi berdasarkan data ekonomi terbaru. “Yang perlu diperhatikan bukan hanya keputusan suku bunganya, tetapi juga bagaimana keputusan tersebut dibandingkan dengan ekspektasi pasar. Pernyataan dan proyeksi The Fed juga dapat menjadi perhatian karena memberikan gambaran mengenai arah kebijakan berikutnya,” ulas Ryan. Meski demikian, FOMC bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi harga aset kripto. Kondisi ekonomi AS, pergerakan dolar, likuiditas global, arus dana, sentimen pasar, serta perkembangan di industri kripto juga dapat memengaruhi pergerakan Bitcoin, Ethereum, dan aset lainnya. Data Derivatif Memberikan Gambaran Sentimen Pasar Selain pergerakan harga, data pasar derivatif seperti long/short positions dan open interest dapat memberikan gambaran tambahan mengenai positioning pelaku pasar di tengah ketidakpastian. Berdasarkan data pasar global (Binance/USA) yang diamati pada 15 September 2026 sore, sebanyak 73,76% investor mengambil posisi long pada kontrak ETHUSDT perpetual, sementara 26,24% berada pada posisi short. Long/Short Ratio tercatat sebesar 2,81. Sementara, pada kontrak BTCUSDT perpetual, sebanyak 58,88% akun secara global berada pada posisi long, sedangkan 41,12% mengambil posisi short. Rasio long/short tercatat 1,43. Posisi long dan short menunjukkan eksposur pelaku pasar terhadap pergerakan harga, sedangkan open interest menunjukkan jumlah kontrak derivatif yang masih terbuka. Data tersebut dapat digunakan untuk memahami perubahan positioning sebelum dan setelah agenda ekonomi penting seperti FOMC. Namun, data positioning bukan merupakan indikator pasti mengenai arah harga. Posisi dapat berubah dengan cepat ketika volatilitas meningkat setelah rilis data ekonomi atau keputusan bank sentral. “Data long, short, dan open interest dapat memberikan konteks mengenai sentimen serta aktivitas di pasar derivatif. Tetapi data tersebut tidak dapat dianggap sebagai kepastian arah harga karena positioning dapat berubah dengan cepat ketika kondisi pasar berubah,” terang Ryan. Di tengah kondisi pasar yang dapat berubah setelah agenda ekonomi penting, Bittime Futures menyediakan akses terhadap perdagangan futures aset kripto yang memungkinkan pengguna mengelola posisi long maupun short. Fleksibilitas tersebut dapat digunakan untuk menghadapi berbagai kondisi pasar, tetapi futures trading juga memiliki risiko, termasuk risiko dari pergerakan harga dan penggunaan leverage. Pengguna perlu memahami karakteristik produk dan risikonya sebelum melakukan transaksi. Pada akhirnya, FOMC dapat menjadi salah satu katalis bagi pasar kripto, tetapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan pergerakan harga. Memahami kebijakan The Fed, data ekonomi AS, ekspektasi pasar, dan kondisi pasar secara keseluruhan tetap penting untuk melihat dinamika aset kripto secara lebih menyeluruh.
Ekonomi
Ekonomi
Menkeu Baru Dilantik, Bagaimana Arah Kebijakan Kripto di Indonesia?
Jakarta, katakabar.com - Pergantian Menteri Keuangan menjadi perhatian industri aset kripto Indonesia, terutama terkait arah kebijakan fiskal dan perpajakan di sektor aset digital. Presiden RI, H Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan Senin (14/9), menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Meski pengaturan dan pengawasan aset kripto berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan tetap memiliki peran dalam menentukan kebijakan fiskal dan perpajakan sektor tersebut. Saat ini, ketentuan perpajakan aset kripto mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025. Regulasi tersebut menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan aset kripto, namun tetap mengenakan PPh Pasal 22 final sebesar 0,21 persen atas transaksi melalui Pedagang Aset Keuangan Digital (PAKD) dalam negeri. Dari rekam jejak publiknya, Suahasil belum secara spesifik menyatakan sikap mendukung atau menolak aset kripto sebagai instrumen investasi. Pandangannya selama ini lebih banyak berkaitan dengan perkembangan fintech, transformasi keuangan digital, serta pentingnya menjaga keamanan dan stabilitas sistem keuangan. Suahasil juga pernah terlibat dalam riset akademik mengenai central bank digital currency (CBDC) pada 2022. Namun, pembahasan mengenai CBDC tersebut tidak secara langsung menunjukkan sikap terhadap aset kripto terdesentralisasi seperti Bitcoin. Industri Soroti Daya Saing Pasar Kripto Indonesia Selain arah kebijakan fiskal, struktur perpajakan juga menjadi perhatian pelaku industri aset kripto. Pajak transaksi dinilai menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi daya saing platform domestik, terutama ketika industri Indonesia berhadapan dengan pasar global. CEO dan Founder FLOQ, Yudhono Rawis, mengatakan pelaku industri terus mencermati perkembangan kebijakan perpajakan aset kripto di Indonesia. Menurutnya, dialog antara industri dan regulator menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem aset digital yang dapat berkembang secara berkelanjutan. “Kami melihat pentingnya dialog yang konstruktif antara industri dan regulator untuk terus menyempurnakan ekosistem aset digital di Indonesia, termasuk dari sisi kebijakan perpajakan,” ujar Yudho. Ia menilai kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan fiskal, kepatuhan, dan pertumbuhan industri akan menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat ekosistem aset digital Indonesia. Menurutnya, penyesuaian kebijakan tetap menjadi bagian dari pembahasan untuk menciptakan kondisi industri yang lebih sehat. Di sisi lain, ia menegaskan bahwa pelaku industri tetap perlu menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Yudho juga menilai tantangan Indonesia untuk berkembang sebagai pusat industri kripto global tidak hanya berkaitan dengan jumlah pengguna maupun nilai transaksi domestik. “Menjadi pasar besar berbeda dengan menjadi pusat kripto global,” ucapnya. Pandangan dia, Indonesia perlu membangun produk dan ekosistem yang kompetitif agar mampu menarik likuiditas serta pelaku industri dari pasar global. Dengan fondasi regulasi aset digital yang semakin terbentuk, tahap berikutnya dinilai akan berkaitan dengan bagaimana Indonesia meningkatkan daya saing ekosistem domestik sekaligus menciptakan ruang bagi inovasi dan partisipasi pelaku global. Potensi Pajak Kripto Global Capai US$457 Miliar Perhatian terhadap perpajakan aset kripto juga muncul di tengah besarnya potensi penerimaan pajak dari aktivitas aset digital secara global. Laporan perusahaan analitik blockchain Chainalysis yang dirilis pada 26 Agustus 2026 mencatat aktivitas kripto on-chain global yang berpotensi dikenakan pajak mencapai sedikitnya US$457 miliar sepanjang 2025. Aktivitas tersebut mencakup capital gain dari central exchange maupun terdesentralisasi, pendapatan dari staking dan mining, serta aktivitas pinjaman dan pembayaran berbasis aset kripto. Amerika Serikat tercatat memiliki potensi terbesar dengan nilai US$112,6 miliar. Posisi berikutnya ditempati Jerman, China, Inggris, dan India. Sementara itu, Indonesia berada di peringkat ke-12 dengan potensi aktivitas kena pajak mencapai sekitar US$10,1 miliar. Angka tersebut terdiri dari sekitar US$3,6 miliar capital gain, US$2,6 miliar pendapatan dari imbal hasil, dan US$3,9 miliar dari aktivitas pembayaran. Tetapi, potensi tersebut belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh sistem pengawasan pajak transaksi aset, seperti Bitcoin yang ada. Chainalysis memperkirakan kerangka pelaporan pajak internasional OECD, Crypto-Asset Reporting Framework (CARF), baru mencakup sekitar 14 persen aktivitas transaksi kena pajak di jaringan blockchain. Sejumlah aktivitas seperti decentralized finance (DeFi), transaksi peer-to-peer, dan aktivitas melalui self-custody wallet juga menjadi tantangan tersendiri bagi otoritas pajak karena tidak seluruhnya dapat dipantau melalui mekanisme pelaporan konvensional. Pergantian Menteri Keuangan dan besarnya aktivitas ekonomi aset kripto yang berpotensi menjadi sumber penerimaan negara, arah kebijakan fiskal sektor aset digital diperkirakan masih akan menjadi perhatian industri. Di tengah perkembangan tersebut, Yudho melihat Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat posisinya di industri aset digital global, selama pengembangan ekosistem berjalan seiring dengan kepastian regulasi. “Indonesia memiliki pasar dan potensi yang besar. Tantangan berikutnya adalah bagaimana potensi tersebut dapat berkembang menjadi ekosistem yang kompetitif secara global, dengan tetap mengedepankan kepatuhan dan perlindungan konsumen,” sebut CEO FLOQ.
Hukrim
Hukrim
Bripka Khairi, Personel Polres Kepulaun Meranti Juara 1 Kompolnas Award 2026 Kategori Perorangan Desa 3T
Jakarta, katakabar.com - Prestasi membanggakan ditorehkan personel Polda Riau. Bripka Khairi, personel Polres Kepulauan Meranti berhasil meraih Juara 1 Perorangan untuk kategori Desa Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) dalam ajang Kompolnas Award Tahun 2026. Penghargaan bergengsi tersebut diberikan oleh Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) kepada Bripka Khairi sebagai perwakilan dari Polda Riau atas dedikasi dan kinerjanya dalam pengabdian di wilayah 3T, yakni Program Perpustakaan keliling dari desa ke desa Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti. Ajang Kompolnas Award Tahun 2026 merupakan bentuk apresiasi terhadap kinerja anggota Polri yang dinilai berprestasi dan berdampak langsung bagi masyarakat. Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menyampaikan Kompolnas Award menjadi acuan penting dalam menilai kinerja Polri. "Kompolnas Award ini sebagai acuan terhadap kinerja Polri. Mempermudah institusi Polri untuk mencari kinerja anggota Polri yang terbaik. Dengan adanya penilaian dari Kompolnas Award ini sangat membantu evaluasi kinerja Polri dan penilaian publik, serta evaluasi anggota kami untuk bekerja dengan baik. Dan sangat membantu kami. Yang dapat prestasi untuk mendorong insan-insan Polri yang lebih baik. Dan kami mohon dilanjutkan tradisi ini sampai ke generasi selanjutnya nantinya," ujar Kapolri.
Hukrim
Hukrim
Ungkap 58 Perkara Karhutla Selama 2026, Polda Riau Tangkap 61 Pelaku
Pekanbaru, katakabar.com - Kepoliaian Daerah (Polda) Riau mencatat sebanyak 58 perkara kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang ditangani sepanjang Januari hingga 17 September 2026. Dari penanganan perkara tersebut, kepolisian menetapkan 61 orang sebagai tersangka. Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro, mengatakan total luasan lahan yang menjadi lokasi kejadian perkara mencapai 3.387,73 hektare. "Januari hingga 17 September 2026, ada 58 perkara dengan 61 tersangka. Luas area yang menjadi TKP 3.387,73 hektare," ujar Kombes Pol Ade, Kamis (17/9). Kasus Karhutla tersebut tersebar di sejumlah wilayah di Riau. Rinciannya, Pekanbaru dua perkara dengan dua tersangka, Pelalawan sembilan perkara dengan 10 tersangka, Dumai satu perkara dengan satu tersangka, serta Indragiri Hilir (Inhil) 10 perkara dengan 10 tersangka. Kemudian Rokan Hilir (Rohil) tiga perkara dengan tiga tersangka, Siak empat perkara dengan lima tersangka, Bengkalis 10 perkara dengan 10 tersangka, Indragiri Hulu (Inhu) enam perkara dengan enam tersangka. Selanjutnya Kepulauan Meranti dua perkara dengan dua tersangka, Kampar empat perkara dengan empat tersangka, Rokan Hulu (Rohul) satu perkara dengan satu tersangka, serta Kuantan Singingi (Kuansing) dua perkara dengan tiga tersangka. Selain itu, Ditreskrimsus Polda Riau menangani empat perkara dengan empat tersangka. Ade menjelaskan, dari hasil penyidikan, terdapat sejumlah modus dalam perkara karhutla. Salah satunya adalah pembakaran yang dilakukan secara sengaja untuk membuka lahan, khususnya untuk perkebunan sawit. "Modusnya, kebakaran terjadi sengaja dibakar dengan tujuan pembukaan lahan, khususnya untuk perkebunan sawit oleh masyarakat," jelasnya. Tetapi, tidak seluruh kasus terjadi karena pembakaran yang disengaja. Polisi juga menemukan perkara yang berawal dari kelalaian saat masyarakat membakar sampah. "Terdapat beberapa perkara yang diakibatkan kelalaian saat membakar sampah. Api dari sampah tidak terkendali dan meluas ke lahan di sekitarnya," terang Kombes Pol Ade. Polda Riau terus melakukan penindakan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mendorong masyarakat agar tidak melakukan pembakaran yang dapat memicu meluasnya Karhutla.
Hukrim
Hukrim
15 Kasus Narkoba Dibongkar, Satresnarkoba Polres Binjai Sita 171,53 Gram Sabu
Binjai, katakabar.com – Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Binjai mengungkap 15 kasus tindak pidana narkotika dalam kurun satu bulan, periode 17 Agustus hingga 17 September 2026.
