Riau
Sorotan terbaru dari Kategori Riau
Riau
Riau
Momen HUT Polri ke 80, Masyarakat Flobamora Komit Jaga Kamtibmas Bersama Polisi
Dumai, katakabar.com - Sempena peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kepolisian Republik Indonesia (Polri) ke 80 Tahun 2026, dukungan terhadap terciptanya situasi kondusif terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat. Di antaranya datang dari komunitas masyarakat Indonesia Timur yang tergabung dalam keluarga besar Flobamora (Flores, Sumba, Timor, Alor). Secara serentak, warga Flobamora di berbagai wilayah menyatakan komitmennya untuk ikut serta aktif menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas), berdampingan dengan aparat kepolisian dari Polda Riau. Ketua Ikatan Keluarga Flobamora, Yustanto, mengatakan momentum HUT Polri ke 80 ini menjadi ajang pembuktian masyarakat Timur selalu siap menjadi mitra strategis kepolisian dalam menjaga kedamaian, baik di daerah asal maupun di tanah rantau. "Kami ingin memberikan kado terbaik untuk HUT Polri ke 80, yakni situasi yang aman, damai, dan kondusif. Nilai-nilai budaya kami mengajarkan persaudaraan yang kuat, dan itu kami implementasikan dengan ikut menjaga lingkungan bersama kepolisian," ujarnya singkat.
Riau
Riau
Merajut Impian Lepas Badai Berlalu: Cerita Pengrajin Tenun Srikandi Serumpun Bangkit Bersama PHR
Pekanbaru, katakabar.com - Kendati sudah enam tahun berlalu, tetapi perempuan paruh baya, Salma Betty 50 tahun masih ingat jelas bagaimana pandemi Covid 19 menghentikan denyut aktivitas para pengrajin tenun di Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Timur, Pekanbaru. Selain wabah tidak kasat mata, ujian banjir menerjang wilayah Rumbai setahun kemudian seolah mengubur impian para pengrajin tenun yang menggantungkan asa pada selembar kain. Alat tenun, benang, serta pelbagai perlengkapan produksi lainnya tak mampu diselamatkan. Seluruhnya rusak dan lapuk diterjang genangan air, seakan menghapus jejak perjuangan yang telah mereka bangun sejak awal. Sepenggal cerita masa lalu itu tidak membuat semangat para ibu-ibu pengrajin tenun ini luntur. Kini kelompok penenun Srikandi Serumpun Limbungan Gemilang kembali bangkit dan produktif. Tak sekedar melestarikan budaya, tetapi juga siap mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat. Menyatu dengan semangat pelestarian budaya dan mendorong ekonomi masyarakat, Pertamina Hulu Rokan (PHR) hadir melalui dukungan program pengembangan UMKM Ekonomi Pemuda dan Perempuan Crafting. PHR mengajak kembali para penenun yang sempat vakum, menyelamatkan sebagian alat tenun yang masih dapat digunakan, serta menyediakan berbagai kebutuhan produksi. “Dukungan tersebut menjadi angin segar bagi kami untuk kembali berkarya dan menghidupkan potensi lokal yang sempat nyaris tenggelam,” cerita Salma Betty, sekaligus penggerak kelompok tenun. Kelompok yang sempat vakum ini kini terus berkembang dengan 15 anggota aktif. Dukungan yang diberikan mencakup perbaikan fasilitas produksi, penyediaan kebutuhan benang serta pendampingan intensif untuk memastikan keberlanjutan usaha. Komitmen untuk menghidupkan kembali tradisi menenun diwujudkan melalui pelatihan yang berlangsung secara berkelanjutan. Sejak Juni 2026, Kelompok Tenun Srikandi Limbungan mengikuti pelatihan dua kali setiap pekan. Hingga kini, tujuh sesi telah terlaksana, dengan target total 10 kali pertemuan. Antusiasme seluruh anggota yang konsisten hadir di setiap pelatihan menjadi cerminan semangat mereka dalam mengasah keterampilan. “Menenun menjadi ruang bagi kami para ibu untuk terus berkarya dan lebih produktif. Setiap kain yang nantinya akan menghasilkan membawa harapan besar, karena selain menjadi kebanggaan, juga membuka peluang untuk meningkatkan perekonomian kami,” kata Salma Betty. PHR hadir sebagai langkah strategis dalam menyelamatkan potensi budaya lokal. Pendekatan ini terbukti efektif, pengrajin tenun Srikandi Serumpun saling menguatkan dan termotivasi untuk terus berkembang. Kini mereka telah menetapkan standar produksi, di mana setiap mesin tenun ditargetkan mampu menghasilkan 15 kain berkualitas yang tetap mencerminkan identitas budaya Melayu. “Kebangkitan aktivitas tenun di Limbungan tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan keluarga, tetapi juga memperkuat upaya pelestarian warisan budaya di tengah arus modern,” ucap Manager CID PHR, Iwan Ridwan Faizal. PHR mendukung penguatan identitas budaya daerah agar tetap dikenal oleh generasi mendatang. Dengan kolaborasi yang terjalin, alat tenun yang sebelumnya sempat terdiam kini kembali beroperasi, menciptakan ruang produktif bagi para ibu serta menjadi bukti nyata bahwa warisan budaya mampu bertahan dan berkembang di tangan masyarakat lokal. Tentang PHR Zona Rokan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) merupakan salah satu anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah Subholding Upstream, PT Pertamina Hulu Energi (PHE). PHR berdiri sejak 20 Desember 2018. Pertamina mendapatkan amanah dari Pemerintah Indonesia untuk mengelola Wilayah Kerja Rokan sejak 9 Agustus 2021. Pertamina menugaskan PHR untuk melakukan proses alih kelola dari operator sebelumnya. Proses transisi berjalan selamat, lancar dan andal. PHR melanjutkan pengelolaan Zona Rokan selama 20 tahun, mulai 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041. Daerah operasi Zona Rokan seluas sekitar 6.200 km2 berada di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Terdapat 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul (gathering stations). Zona Rokan memproduksi seperempat minyak mentah nasional atau sepertiga produksi pertamina. Selain memproduksi minyak dan gas bagi negara, PHR mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan lingkungan.
Riau
Riau
Yayasan Islamic Center Siak Diduga Terima Rp150 Juta per Bulan Dari PT KTU, PAPSI: Itu Duit Apa? APH Jangan Diam!
Perkumpulan Pemantau Anggaran Publik Kabupaten Siak (PAPSI) mendesak aparat penegak hukum (APH) agar bertindak terkait dugaan setoran Rp150 juta per bulan dari perusahaan kelapa sawit PT Kimia Tirta Utama (KTU) ke Yayasan Islamic Center Siak.
Riau
Riau
PC PMII Kepulauan Meranti Desak Pelindo Tepati Komitmen Bagi Hasil Seaport Tax Demi Kepentingan Daerah
Selatpanjang, katakabar.com - Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kepulauan Meranti mendesak PT Pelindo untuk segera merealisasikan komitmen kerja sama terkait bagi hasil seaport tax Pelabuhan Tanjung Harapan yang hingga kini belum menemui kejelasan. Ketua PC PMII Kepulauan Meranti, Amri Sukarles, menilai keterlambatan realisasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT Pelindo dan PT Bumi Meranti berpotensi menghambat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. "Kami meminta PT Pelindo menunjukkan komitmen yang nyata. Kesepakatan yang telah dibangun bersama pemerintah daerah dan BUMD jangan dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian. Kepentingan masyarakat Meranti harus menjadi prioritas," tegas Amri. PC PMII Kepulauan Meranti juga mendorong seluruh pihak, baik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, PT Bumi Meranti maupun PT Pelindo, untuk segera menyelesaikan proses negosiasi secara terbuka, profesional, dan berorientasi pada kepentingan daerah. Menurut PMII, potensi pendapatan dari seaport tax harus dikelola secara transparan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Lantaran itu, penyelesaian PKS tidak boleh terus tertunda. PMII berharap PT Pelindo segera memberikan kepastian atas draf kerja sama yang telah diajukan sehingga peluang peningkatan PAD tidak kembali tertunda. Sebagai organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, PC PMII Kepulauan Meranti akan terus mengawal kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik serta mendorong tata kelola yang adil, transparan, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat. Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk kepedulian pada pembangunan daerah, menyusul belum terealisasinya kerja sama bagi hasil seaport tax antara PT Pelindo dan PT Bumi Meranti sebagaimana diberitakan sejumlah media.
Riau
Riau
Seaport Tax Naik Sembilan Bulan: Kepulauan Meranti Masih 'Gigit Jari' Belum Terima Bagi Hasil
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti hingga kini masih 'gigit jari' lantaran belum menikmati bagi hasil dari kenaikan tarif seaport tax (pass pelabuhan) di Pelabuhan Tanjung Harapan, Selatpanjang, meski kebijakan tersebut telah berlaku per 1 Oktober 2025. Sudah lebih dari sembilan bulan sejak tarif baru diterapkan, tetapi realisasi kerja sama antara PT Pelindo dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bumi Meranti terkait pengelolaan pass pelabuhan belum juga mencapai tahap penandatanganan. Kondisi ini dinilai menghambat upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Diketahui, tarif seaport tax mengalami kenaikan signifikan sejak Oktober 2025. Tarif keberangkatan domestik naik 100 persen dari Rp5.000 menjadi Rp10.000. Sementara tarif keberangkatan internasional bagi Warga Negara Indonesia (WNI) meningkat dari Rp50.000 menjadi Rp60.000. Adapun tarif untuk Warga Negara Asing (WNA) melonjak dari Rp50.000 menjadi Rp150.000. Padahal, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti bersama PT Pelindo telah menandatangani Nota Kesepakatan pada Maret 2026 sebagai langkah awal kerja sama. Selanjutnya, PT Bumi Meranti telah menyerahkan draf Perjanjian Kerja Sama (PKS) kepada PT Pelindo. Tetapi, hingga memasuki bulan ketiga sejak draf disampaikan, belum ada keputusan final. Direktur Bisnis PT Bumi Meranti, Fitriadi Mirtha, mengaku kecewa karena usulan kerja sama tersebut belum mendapat kepastian. "Draf PKS sudah kami sampaikan sekitar tiga bulan lalu. Sampai sekarang belum ada kejelasan. Informasinya masih dipelajari oleh Pelindo Pusat," ujarnya, Senin (6/7) kemarin. Menurut Fitriadi, proses yang berjalan terlalu lambat dan belum mencerminkan komitmen sebagaimana yang pernah disampaikan dalam pembahasan sebelumnya. "Kalau dihitung sejak pembicaraan awal, sudah sekitar enam bulan. Kami berharap komitmen itu segera diwujudkan dalam bentuk kerja sama yang konkret," jelasnya. Dalam usulan tersebut, PT Bumi Meranti mengajukan skema pembagian hasil sebesar 30 persen dari pendapatan seaport tax Pelabuhan Tanjung Harapan. Sebagai konsekuensinya, BUMD juga menyatakan kesiapan untuk melakukan investasi sesuai ketentuan yang disepakati. Sedang, Kepala Pelindo Cabang Tanjung Balai Karimun, Joni Hutama, mengatakan draf PKS telah diterima dan pembahasan bersama telah dilakukan, termasuk melalui rapat virtual dengan pihak terkait. Menurut Joni, terdapat dua bentuk kerja sama yang sedang dibahas, yakni pengelolaan parkir dan pengelolaan pass pelabuhan. "Kami berharap kedua kerja sama ini bisa berjalan. Dalam waktu dekat akan ada pembahasan lanjutan bersama Pelindo Pusat karena nantinya penandatanganan dilakukan oleh kantor pusat," jelasnya, Selasa (7/7). Ia menegaskan, hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai besaran pembagian hasil dari seaport tax. Skema tersebut akan disesuaikan dengan nilai investasi yang diberikan oleh BUMD. "Untuk pass pelabuhan tidak bisa langsung ditetapkan persentasenya. Harus ada investasi, baik dari sisi sumber daya manusia maupun aspek lainnya. Prinsipnya, aspirasi dari BUMD tetap kami tampung, sementara keputusan akhir akan ditetapkan oleh Pelindo Pusat sesuai ketentuan perusahaan," terang Joni. Hingga kini, proses negosiasi masih berlangsung. Pemerintah daerah berharap kerja sama tersebut dapat segera terealisasi agar potensi pendapatan dari aktivitas Pelabuhan Tanjung Harapan dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan PAD Kabupaten Kepulauan Meranti.
Riau
Riau
PHR Bangkitkan Gairah Petani Jaga Ketapang di Lahan Holtikultura Bengkalis
Bengkalis, katakabar.com - Matahari belum sepenuhnya meninggi kala aktivitas di lahan hortikultura mulai berlangsung. Di antara hamparan kangkung, bayam, dan berbagai jenis sayuran lainnya, anggota Kelompok Maju Jaya Lestari, Kelompok Tani Jaya Sepakat, Kelompok Tani Harapan, dan Kelompok Tani Setia Maju memulai rutinitas yang telah mereka jalani selama bertahun-tahun. Bagi mereka, bertani bukan sekadar mata pencaharian, tetapi bagian dari upaya menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat. Dalam menjalankan usaha taninya, para petani masih menghadapi berbagai tantangan. Sebagian besar proses pengolahan lahan dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup besar. Kondisi tersebut membuat proses persiapan tanam menjadi lebih panjang dan menyita waktu yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya lainnya. "Pengolahan lahan menjadi pekerjaan yang cukup berat karena sebagian besar masih dilakukan secara manual. Kalau prosesnya bisa lebih cepat dan efisien, kami bisa lebih fokus pada pemeliharaan tanaman sehingga pekerjaan di kebun menjadi lebih optimal," ujar Ketua Kelompok Tani Setia Maju Desa Semunai, Jonter Sitio. Untuk mendukung peningkatan kapasitas petani dalam mengelola usaha tani secara lebih efektif, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) melalui Program AKAR RIMBA (Aksi Kolaborasi Rehabilitasi Biodiversitas) membantu petani menghadapi meningkatnya biaya produksi melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian, penyuluhan budidaya, serta penguatan kapasitas kelompok tani. Program ini dirancang untuk membantu petani meningkatkan efisiensi pengelolaan lahan sekaligus memperkuat kelembagaan kelompok sebagai fondasi pengembangan usaha pertanian yang berkelanjutan. Dukungan tersebut mulai dirasakan dalam aktivitas sehari-hari para petani. Ketersediaan sarana pertanian membantu mempercepat proses pengolahan lahan sehingga waktu kerja dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya lainnya, seperti pemeliharaan tanaman, pengendalian gulma, penyiraman, hingga persiapan musim tanam berikutnya. "Kami sekarang bisa mengatur pekerjaan di lahan dengan lebih baik. Waktu yang sebelumnya banyak digunakan untuk pengolahan lahan kini dapat dimanfaatkan untuk merawat tanaman dan mempersiapkan musim tanam berikutnya," cerita Jonter. Selain dukungan sarana dan prasarana, proses penyuluhan juga menjadi ruang belajar bagi para petani untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam budidaya hortikultura. Anggota kelompok semakin aktif berdiskusi mengenai teknik budidaya yang baik, pemanfaatan sarana pertanian secara optimal, hingga pengelolaan kelompok agar semakin mandiri. Melalui proses tersebut, semangat gotong royong yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat terus tumbuh dan menjadi kekuatan dalam mengembangkan usaha tani bersama. Penguatan kapasitas tersebut menjadi bekal penting bagi kelompok tani untuk terus meningkatkan efektivitas pengelolaan lahan dan memperkuat kelembagaan kelompok. Dengan kemampuan yang semakin baik dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, kelompok tani memiliki fondasi yang lebih kuat untuk mengembangkan usaha pertanian secara berkelanjutan. Manager Community Involvement & Development (CID) PT Pertamina Hulu Rokan, Iwan Ridwan Faizal, mengatakan pemberdayaan masyarakat merupakan proses membangun kapasitas agar masyarakat mampu berkembang secara mandiri. "Program AKAR RIMBA dirancang untuk memperkuat kapasitas kelompok tani melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian, penyuluhan, serta penguatan kelembagaan. Melalui dukungan tersebut, diharapkan petani dapat mengelola lahan secara lebih efektif, meningkatkan kapasitas kelompok, dan membangun fondasi usaha pertanian yang berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan masyarakat," jelas Iwan. Bagi para petani di Bengkalis, hasil panen bukan hanya menjadi tujuan setiap musim tanam, tetapi juga cerminan dari kerja keras dan semangat untuk terus menjaga produktivitas lahan. Melalui kolaborasi antara masyarakat dan PHR, para petani semakin optimistis dapat mengembangkan usaha pertanian yang lebih efektif dan berkelanjutan, sekaligus berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan serta menggerakkan perekonomian masyarakat di wilayah Bengkalis. Tentang PHR Zona Rokan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) merupakan salah satu anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah Subholding Upstream, PT Pertamina Hulu Energi (PHE). PHR berdiri sejak 20 Desember 2018. Pertamina mendapatkan amanah dari Pemerintah Indonesia untuk mengelola Wilayah Kerja Rokan sejak 9 Agustus 2021. Pertamina menugaskan PHR untuk melakukan proses alih kelola dari operator sebelumnya. Proses transisi berjalan selamat, lancar dan andal. PHR melanjutkan pengelolaan WK Rokan selama 20 tahun, mulai 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041. Daerah operasi WK Rokan seluas sekitar 6.200 km2 berada di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Terdapat 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul (gathering stations). WK Rokan memproduksi seperempat minyak mentah nasional atau sepertiga produksi pertamina. Selain memproduksi minyak dan gas bagi negara, PHR mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan lingkungan.
Riau
Riau
Holding PTPN Tegaskan Komitmen Net Zero Emission Lewat Pemanfaatan Limbah PKS Sei Tapung
Pekanbaru, katakabar.com - Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sei Tapung yang berada di bawah pengelolaan PTPN IV Regional III, entitas dari Holding Perkebunan Nusantara terus mengoptimalkan pemanfaatan limbah hasil pengolahan kelapa sawit secara komprehensif sebagai bagian dari implementasi prinsip ekonomi sirkular dan praktik industri berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui pemanfaatan tandan kosong (tankos) sebagai bahan pupuk organik untuk mendukung produktivitas perkebunan, serta pengolahan limbah menjadi sumber energi baru terbarukan yang berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca Pj Manajer PKS Sei Tapung, Devario Ibnurusd S., menjelaskan pemanfaatan tankos merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung praktik budidaya perkebunan yang ramah lingkungan sekaligus mengoptimalkan nilai tambah dari limbah produksi sawit. Menurutnya, tankos memiliki kandungan bahan organik yang bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki struktur lahan, serta menjaga ketersediaan unsur hara secara alami. “Pemanfaatan tankos sebagai pupuk organik merupakan salah satu bentuk dukungan manajemen terhadap praktik budidaya sawit yang lebih lestari dan ramah lingkungan. Selain membantu petani, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya perusahaan mengoptimalkan seluruh produk samping agar memberikan manfaat yang lebih luas,” jelas Devario. Ia menimpali, PKS Sei Tapung secara rutin menyalurkan tankos kepada petani di desa-desa sekitar wilayah operasional perusahaan tanpa dipungut biaya sebagai bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Penyaluran dilakukan berdasarkan permohonan tertulis dari kelompok tani atau petani dengan mempertimbangkan ketersediaan di pabrik. “Tidak ada praktik jual beli tankos kepada masyarakat. Penyaluran dilakukan secara cuma-cuma sebagai bentuk dukungan perusahaan terhadap petani dan pemanfaatan bahan organik secara berkelanjutan,” ujarnya. Tetapi, Devario mengungkapkan selama lebih dari satu bulan terakhir, penyaluran tankos kepada masyarakat dihentikan sementara karena pemanfaatannya diprioritaskan untuk kebutuhan internal perusahaan. “Sudah lebih dari satu bulan tidak ada penyaluran tankos ke masyarakat karena sesuai arahan manajemen, tankos dan by product lainnya seperti abu janjang saat ini difokuskan untuk mendukung kebutuhan kebun inti,” bebernya. Kebijakan tersebut diambil untuk mengoptimalkan pemanfaatan bahan organik dalam mendukung produktivitas serta perbaikan kualitas lahan perkebunan perusahaan. Komitmen Keberlanjutan dan Dukungan Petani PKS Sei Tapung menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan praktik perkebunan dan industri sawit berkelanjutan, serta menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan dan pemanfaatan limbah bernilai tambah. Petani di sekitar wilayah operasional turut merasakan manfaat dari program tersebut, terutama dalam membantu menekan biaya produksi di tengah kenaikan harga pupuk. Idang, salah seorang petani, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif PKS Sei Tapung. “Kami sebagai petani sangat terbantu dengan inisiatif PKS Tapung. Program ini membantu kami mengurangi biaya perawatan kebun. Mudah-mudahan ke depan bisa kembali dilanjutkan setelah kebutuhan kebun inti perusahaan terpenuhi,” ucapnya. Lebih lanjut, Devario menjelaskan bahwa komitmen pengelolaan limbah berkelanjutan di PKS Sei Tapung tidak hanya terbatas pada pemanfaatan limbah padat seperti tankos dan abu janjang. Sejak 2023, PKS Sei Tapung juga dilengkapi dengan instalasi Pembangkit Tenaga Biogas (PTBg) Co-firing yang memanfaatkan limbah cair kelapa sawit (Palm Oil Mill Effluent/POME) sebagai sumber energi baru terbarukan. Fasilitas tersebut menggunakan teknologi Covered Lagoon atau CIGAR (Covered In-Ground Anaerobic Reactor) untuk menangkap gas metana dari proses pengolahan limbah cair. Instalasi ini memiliki kapasitas terpasang hingga 20.000 meter kubik atau setara 700 Nm³ biogas per jam. Melalui teknologi tersebut, limbah yang sebelumnya berpotensi menghasilkan emisi gas rumah kaca kini dapat dimanfaatkan kembali menjadi sumber energi untuk mendukung operasional perusahaan sekaligus berkontribusi pada agenda nasional menuju net zero emission. “Prinsip yang kami jalankan adalah bagaimana seluruh produk samping hasil pengolahan sawit dapat dimanfaatkan secara optimal. Tankos dan abu janjang dimanfaatkan untuk mendukung kesuburan lahan, sementara limbah cair kami olah menjadi energi terbarukan melalui fasilitas biogas. Dengan demikian, manfaatnya tidak hanya dirasakan perusahaan tetapi juga lingkungan dan masyarakat,” imbuhnya. Menurut Devario, pendekatan tersebut bagian dari transformasi industri sawit modern yang menempatkan aspek keberlanjutan sebagai prioritas utama operasional perusahaan. Melalui optimalisasi pemanfaatan tankos, abu janjang, hingga pengolahan limbah cair menjadi energi baru terbarukan, PKS Sei Tapung menunjukkan bahwa industri sawit tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga menghadirkan nilai tambah bagi lingkungan, masyarakat, serta mendukung agenda pembangunan berkelanjutan nasional.
Riau
Riau
Bupati Rohul Dukung Mahasiswa Teknik UPP Siap Gelar Forum Besar
Pasir Pengaraian, katakabar.com - Kepedulian yang besar terhadap kemajuan dunia pendidikan dan generasi muda ditunjukkan Bupati Rokan Hulu, H. Anton, ST, MM., Rabu (8/7). Sang pemimpin daerah 'Negeri Seribu Suluk' nama lain dari Rokan Hulu menerima audiensi hangat dari mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Pasir Pengaraian (UPP) di Ruang Rapat Rumah Dinas Bupati. Kedatangan para mahasiswa ini dalam rangka meminta dukungan dan restu untuk sukseskan agenda besar Temu Wicara Regional VIII Tahun 2026 yang akan digelar Forum Komunikasi Mahasiswa Teknik Sipil Indonesia (FKMTSI) Wilayah II Riau dan Kepulauan Riau. Acara bergengsi yang akan mempertemukan para akademisi dan calon-calon ahli teknik ini dijadwalkan akan digelar pada tanggal 31 Juli hingga 1 Agustus 2026 mendatang, dengan Rokan Hulu sebagai tuan rumah melalui kampus UPP. Turut hadir mendampingi Bupati, yakni Plt Kepala Dinas PUPR, H. Zulfikri, ST, Plt Kepala Bapperida Simel Meri, serta Kabid Kawasan Permukiman, Fachruddin Siregar, ST., MT. Visi Besar: Lebih dari Sekadar Seminar Dalam arahannya yang penuh semangat, Bupati Anton menyambut sangat baik kepercayaan yang diberikan dan memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh panitia. Beliau tidak hanya memberikan dukungan moril, tetapi juga masukan strategis agar kegiatan ini memiliki makna yang lebih dalam. Bupati berharap, forum ilmiah ini tidak hanya berhenti pada diskusi dan teori, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata serta manfaat langsung bagi masyarakat dan daerah. "Kami sangat mendukung kegiatan ini. Saya berharap adik-adik sekalian dapat memasukkan agenda kunjungan dan bakti sosial di lokasi-lokasi wisata yang ada di Rohul. Ini cara yang sangat bagus untuk memperkenalkan keindahan alam kita ke tingkat regional, sekaligus membantu menjaga kelestariannya," kata Bupati akrab disapa Bang Anton ini dengan penuh semangat. Komitmen Penuh untuk Kemajuan Di akhir pertemuan, Bupati Rokan Hulu, Anton, menegaskan komitmen penuh Pemerintah Daerah untuk selalu mendukung kreativitas dan pergerakan positif mahasiswa. Beliau meyakini, forum sebesar ini akan melahirkan banyak ide cemerlang dan gagasan konstruktif di bidang teknik sipil dan infrastruktur yang nantinya bisa bermanfaat bagi pembangunan daerah. "Semoga Temu Wicara ini berjalan lancar, aman, dan sukses luar biasa. Tunjukkan bahwa Rokan Hulu adalah tuan rumah yang hebat, ramah, dan berkesan. Jaga nama baik almamater dan daerah kita tercinta," sebutnya optimis.
Riau
Riau
Kapal Pengangkut Draft Survey Tengelam di Tanjung Buton Siak, 3 Orang Meninggal, 1 Masih Dicari
Sebuah kapal pompong tengelam di perairan Tanjung Buton Kabupaten Siak, Riau, pada Selasa (7/7).
Riau
Riau
Afni Berharap PT BSP Berikan 'Cuan' Rp300 Miliar ke Siak
Hal itu disampaikan Afni saat memberikan sambutan pada pelantikan Direktur PT BSP masa jabatan 2026–2031 di Kota Pekanbaru, Riau, Selasa (7/7).
