Dengan situasi seperti ini, lanjutnya, pemerintah di bawah Presiden Prabowo harusnya peka dan gercep untuk melakukan penyegaran di tubuh PLN yang sudah terlalu lama dikendalikan Darmawan Prasodjo. 

"Berulang kali saya sudah teriak, pecat Darmawan Prasodjo dan tangkap. Karena kami yakin blackout ini tak terlepas dari banyaknya praktik kotor di PLN. Begitu juga dengan jajarannya, harus segera diganti. Termasuk GM PLN UID Sumut. Ganti, apalagi yang bersangkutan memang jelang purna. Dudukkan pegawai yang berkompeten yang ngerti kerja," tegasnya.

Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO) sekaligus Ketua Umum Dewan Forum Masyarakat Pemantau Negara (Formapera) ini juga menyoroti terkait sosok GM PLN UID Sumut dan pejabat bidang komunikasi yang terkesan alergi dengan media.

"PLN sebagai perusahaan negara, yang memonopoli bisnis sistem kelistrikan dalam negeri, harusnya mampu menempatkan jajarannya yang mampu berinteraksi secara fleksibel kepada masyarakat yang notabene pelanggan mereka. Tapi faktanya kan berbeda, feodalisme memang sangat kental di PLN. Mereka malah seolah memposisikan diri sebagai raja yang tidak sembarangan berinteraksi atau berkomunikasi dengan rakyat. Padahal pelanggan butuh itu, untuk meminta kepastian kapan mereka bisa menikmati listrik secara nyaman, kapan listrik ini menyala normal lagi, bukan pemberitahuan sepihak dan memaksa rakyat menerima begitu saja," tegas Yudhis.