Holding PTPN
Sorotan terbaru dari Tag # Holding PTPN
Riau
Riau
Holding PTPN Tegaskan Komitmen Net Zero Emission Lewat Pemanfaatan Limbah PKS Sei Tapung
Pekanbaru, katakabar.com - Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sei Tapung yang berada di bawah pengelolaan PTPN IV Regional III, entitas dari Holding Perkebunan Nusantara terus mengoptimalkan pemanfaatan limbah hasil pengolahan kelapa sawit secara komprehensif sebagai bagian dari implementasi prinsip ekonomi sirkular dan praktik industri berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui pemanfaatan tandan kosong (tankos) sebagai bahan pupuk organik untuk mendukung produktivitas perkebunan, serta pengolahan limbah menjadi sumber energi baru terbarukan yang berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca Pj Manajer PKS Sei Tapung, Devario Ibnurusd S., menjelaskan pemanfaatan tankos merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung praktik budidaya perkebunan yang ramah lingkungan sekaligus mengoptimalkan nilai tambah dari limbah produksi sawit. Menurutnya, tankos memiliki kandungan bahan organik yang bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki struktur lahan, serta menjaga ketersediaan unsur hara secara alami. “Pemanfaatan tankos sebagai pupuk organik merupakan salah satu bentuk dukungan manajemen terhadap praktik budidaya sawit yang lebih lestari dan ramah lingkungan. Selain membantu petani, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya perusahaan mengoptimalkan seluruh produk samping agar memberikan manfaat yang lebih luas,” jelas Devario. Ia menimpali, PKS Sei Tapung secara rutin menyalurkan tankos kepada petani di desa-desa sekitar wilayah operasional perusahaan tanpa dipungut biaya sebagai bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Penyaluran dilakukan berdasarkan permohonan tertulis dari kelompok tani atau petani dengan mempertimbangkan ketersediaan di pabrik. “Tidak ada praktik jual beli tankos kepada masyarakat. Penyaluran dilakukan secara cuma-cuma sebagai bentuk dukungan perusahaan terhadap petani dan pemanfaatan bahan organik secara berkelanjutan,” ujarnya. Tetapi, Devario mengungkapkan selama lebih dari satu bulan terakhir, penyaluran tankos kepada masyarakat dihentikan sementara karena pemanfaatannya diprioritaskan untuk kebutuhan internal perusahaan. “Sudah lebih dari satu bulan tidak ada penyaluran tankos ke masyarakat karena sesuai arahan manajemen, tankos dan by product lainnya seperti abu janjang saat ini difokuskan untuk mendukung kebutuhan kebun inti,” bebernya. Kebijakan tersebut diambil untuk mengoptimalkan pemanfaatan bahan organik dalam mendukung produktivitas serta perbaikan kualitas lahan perkebunan perusahaan. Komitmen Keberlanjutan dan Dukungan Petani PKS Sei Tapung menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan praktik perkebunan dan industri sawit berkelanjutan, serta menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan dan pemanfaatan limbah bernilai tambah. Petani di sekitar wilayah operasional turut merasakan manfaat dari program tersebut, terutama dalam membantu menekan biaya produksi di tengah kenaikan harga pupuk. Idang, salah seorang petani, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif PKS Sei Tapung. “Kami sebagai petani sangat terbantu dengan inisiatif PKS Tapung. Program ini membantu kami mengurangi biaya perawatan kebun. Mudah-mudahan ke depan bisa kembali dilanjutkan setelah kebutuhan kebun inti perusahaan terpenuhi,” ucapnya. Lebih lanjut, Devario menjelaskan bahwa komitmen pengelolaan limbah berkelanjutan di PKS Sei Tapung tidak hanya terbatas pada pemanfaatan limbah padat seperti tankos dan abu janjang. Sejak 2023, PKS Sei Tapung juga dilengkapi dengan instalasi Pembangkit Tenaga Biogas (PTBg) Co-firing yang memanfaatkan limbah cair kelapa sawit (Palm Oil Mill Effluent/POME) sebagai sumber energi baru terbarukan. Fasilitas tersebut menggunakan teknologi Covered Lagoon atau CIGAR (Covered In-Ground Anaerobic Reactor) untuk menangkap gas metana dari proses pengolahan limbah cair. Instalasi ini memiliki kapasitas terpasang hingga 20.000 meter kubik atau setara 700 Nm³ biogas per jam. Melalui teknologi tersebut, limbah yang sebelumnya berpotensi menghasilkan emisi gas rumah kaca kini dapat dimanfaatkan kembali menjadi sumber energi untuk mendukung operasional perusahaan sekaligus berkontribusi pada agenda nasional menuju net zero emission. “Prinsip yang kami jalankan adalah bagaimana seluruh produk samping hasil pengolahan sawit dapat dimanfaatkan secara optimal. Tankos dan abu janjang dimanfaatkan untuk mendukung kesuburan lahan, sementara limbah cair kami olah menjadi energi terbarukan melalui fasilitas biogas. Dengan demikian, manfaatnya tidak hanya dirasakan perusahaan tetapi juga lingkungan dan masyarakat,” imbuhnya. Menurut Devario, pendekatan tersebut bagian dari transformasi industri sawit modern yang menempatkan aspek keberlanjutan sebagai prioritas utama operasional perusahaan. Melalui optimalisasi pemanfaatan tankos, abu janjang, hingga pengolahan limbah cair menjadi energi baru terbarukan, PKS Sei Tapung menunjukkan bahwa industri sawit tidak hanya berorientasi pada produksi, tetapi juga menghadirkan nilai tambah bagi lingkungan, masyarakat, serta mendukung agenda pembangunan berkelanjutan nasional.
Nasional
Nasional
Dukung Program Mandiri Energi Nasional, Holding PTPN Siapkan 10 Ribu Hektar Lahan Singkong di Lampung
Bandar Lampung, katakabar.com - PTPN I Regional 7, bagian dari Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), membuka peluang kerja sama bagi investor untuk pengembangan budidaya singkong di Provinsi Lampung. Sebanyak lebih dari 10 ribu hektar lahan tersedia di Unit Kerja Kebun Kedaton, Bergen, Way Berulu, Way Lima, Tulungbuyut, dan Bungamayang guna mendukung implementasi Program Mandiri Energi nasional melalui pengembangan energi baru terbarukan berbasis etanol dari singkong. Peluang investasi tersebut disampaikan Business Support Head PTPN I Regional 7, Iskandar Dewantara, dalam rapat percepatan hilirisasi industri singkong yang berlangsung di Bandar Lampung, di pekan keempat Mei 2026. Iskandar menegaskan bahwa PTPN I Regional 7 sebagai unit operasional PTPN I di bawah Holding Perkebunan Nusantara siap mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan energi nasional. “Kami siap melaksanakan kebijakan Bapak Presiden sebagaimana diamanatkan kepada Holding (PTPN Holding) dan HO (Head Office PTPN I) untuk mengeksekusi di lapangan. Kami punya lahan yang bisa dimanfaatkan untuk program ini seluas kurang lebih 10 ribu hektare di enam Kebun (unit kerja). Semuanya ada di Lampung,” kata Iskandar di hadapan puluhan calon investor yang hadir di Kantor Regional 7 Bandar Lampung. Rapat yang diinisiasi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DKPTPH) Provinsi Lampung tersebut dihadiri Kepala Dinas DKPTPH Provinsi Lampung DR Elvira Umihani, S.P., M.T., Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung sekaligus Ketua National Cassava Center (NCC) Kuswanta, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Sementara itu, pemaparan terkait kesiapan PTPN dalam program tersebut disampaikan Ketua Tim Percepatan Hilirisasi Komoditas Ubi Kayu Holding Perkebunan Nusantara, Erwin Sialagan. Elvira Umihani menjelaskan Provinsi Lampung saat ini merupakan sentra utama produksi singkong nasional dengan kontribusi sekitar 62 persen terhadap produksi nasional. Menurutnya, terdapat 72 pabrik tapioka di Lampung yang sebagian besar bahan bakunya dipasok dari petani rakyat. “Ada 72 pabrik tapioka di Lampung. Bahan bakunya dipasok dari singkong rakyat. Ada lebih 314 ribu keluarga yang mengandalkan ekonominya dari budi daya singkong di sini. Produksinya sekitar 15 juta ton per tahun. Sedangkan produktivitasnya saat ini rata-rata 7,5 ton per hektare,” bebernya. Meski produksi singkong Lampung tergolong tinggi, Elvira menegaskan bahwa pengembangan industri etanol membutuhkan kepastian pasokan bahan baku dalam jangka panjang. Karena itu, pemerintah melalui Kementerian Pertanian memberikan mandat kepada Holding Perkebunan Nusantara untuk mendukung pemenuhan kebutuhan tersebut. “PTPN dinilai memiliki potensi dan sumber daya yang kuat untuk memegang mandat ini. Dan pada rapat kali ini, sengaja kita undang seluruh pihak, terutama calon investor untuk membahas strategi dan teknis dalam pelaksanaannya. Pada hari ini, pihak PTPN akan memaparkan segala sesuatunya untuk kemudian bapak ibu para pelaku usaha segera mengambil langkah positif,” terangnya. Sementara, Erwin Sialagan menuturkan pemerintah menargetkan implementasi bahan bakar campuran E-20 pada tahun 2028, yakni bensin dengan kandungan etanol sebesar 20 persen yang berasal dari bahan baku terbarukan, terutama singkong. “Angka delapan juta kilo liter etanol itu diperkirakan dapat dihasilkan dari ubi kayu atau biasa disebut singkong dari lahan seluas 104 ribu hektare. Dan itu harus dicapai sampai 2029. Nah, untuk tahap awal ini, tahun 2026 harus terealisasi 10 ribu hektare. Selanjutnya akan dipercepat hingga mencapai angka tersebut. Dengan demikian, pasokan bahan baku untuk industri etanol tidak akan terputus,” imbuhnya. Lebih lanjut, Erwin memaparkan potensi lahan yang dimiliki PTPN I Regional 7 yang dapat segera dimanfaatkan investor. Dalam skema kerja sama yang ditawarkan, Holding Perkebunan Nusantara menyediakan lahan, sementara aspek budidaya, pembiayaan, teknologi, hingga pemilihan varietas menjadi tanggung jawab mitra usaha. “Model kerja samanya adalah KSU, kerja sama usaha. Kami hanya menyediakan lahan. Secara teknis budi daya dan pembiayaan, termasuk varietas yang akan ditanam, semua terserah investor. Dan regulasi terkait hasil panennya dimanfaatkan untuk program ketahanan energi, itu domain para pihak terkait. Yang pasti, kami sediakan lahan ini untuk program kemandirian energi nasional,” sebutnya. Usai pemaparan program, potensi lahan, serta model kerja sama yang ditawarkan, para investor menunjukkan antusiasme tinggi dalam sesi diskusi. Program pengembangan etanol berbasis singkong dinilai dapat memberikan kepastian pasar sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. “Kami menyambut baik program ini. Untuk diketahui, baru beberapa bulan ini harga singkong kami bagus, bahkan sampai Rp2.000 per kilo. Dengan program ini (ketahanan energi), mudah-mudahan harga nggak turun lagi sehingga petani singkong bisa ikut sejahtera,” ulas Jamsari, salah satu pengurus kelompok tani yang hadir pada acara tersebut. Melalui inisiatif ini, Holding Perkebunan Nusantara menegaskan komitmennya dalam mendukung program strategis pemerintah di bidang ketahanan energi nasional, sekaligus mendorong hilirisasi komoditas pertanian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekosistem industri etanol berbasis singkong yang berkelanjutan.
Nasional
Nasional
Holding PTPN Mulai Musim Giling Tebu 2026, SGN Operasikan 33 Pabrik Gula se Indonesia
Surabaya, katakabar.com - PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), Sub Holding SugarCo di bawah PT Perkebunan Nusantara III (Persero), resmi memulai pelaksanaan musim giling tahun 2026. Total 33 pabrik gula yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia akan beroperasi secara bertahap, menandai dimulainya salah satu momentum terpenting dalam industri gula nasional. Musim giling tahapan strategis dalam rantai bisnis industri gula yang tidak hanya berfokus pada proses produksi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan upaya mewujudkan swasembada gula. Kegiatan ini melibatkan sinergi berbagai pihak, mulai dari petani tebu, pekerja lapangan, hingga insan pabrik yang bersama-sama memastikan proses pengolahan tebu berjalan optimal. Sekretaris Perusahaan PT SGN, Yunianta, menyampaikan perusahaan telah melakukan berbagai persiapan secara optimal untuk menyambut musim giling tahun ini. Persiapan tersebut mencakup aspek operasional, kesiapan pabrik, serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan kelancaran proses giling di seluruh unit kerja. “Musim giling adalah fase krusial yang menentukan capaian perusahaan dan kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. Kami berharap seluruh proses berjalan lancar, didukung dengan kondisi cuaca yang bersahabat agar rendemen dan produktivitas dapat maksimal,” ujarnya. Lalu, Yunianta mengajak seluruh insan SGN untuk terus menjaga semangat, disiplin, dan kolaborasi selama musim giling berlangsung. Menurutnya, keberhasilan musim giling tidak hanya diukur dari capaian produksi, tetapi juga dari kemampuan perusahaan dalam menjaga kualitas, efisiensi, serta keberlanjutan operasional. “Musim giling adalah fase krusial yang menentukan capaian perusahaan dan kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. Kami berharap seluruh proses berjalan lancar, didukung dengan kondisi cuaca yang bersahabat agar rendemen dan produktivitas dapat maksimal,” ucalnya. Dengan dimulainya musim giling 2026, PT SGN kembali menegaskan komitmennya sebagai bagian dari Holding Perkebunan Nusantara dalam mendukung penguatan industri gula nasional. Melalui optimalisasi operasional pabrik gula, peningkatan produktivitas, dan sinergi bersama petani tebu, perusahaan terus berupaya memberikan kontribusi nyata terhadap pemenuhan kebutuhan gula nasional serta pencapaian target swasembada gula. Di balik beroperasinya puluhan pabrik gula dan aktivitas pengolahan yang berlangsung di berbagai daerah, tersimpan semangat kolektif untuk terus mendorong kemajuan sektor agroindustri nasional. Setiap proses yang dijalankan menjadi bagian dari langkah berkelanjutan Holding Perkebunan Nusantara dalam memperkuat ketahanan pangan dan mewujudkan kemandirian bangsa di sektor gula.
Ekonomi
Ekonomi
Holding PTPN Perluas Akses Migor Terjangkau, Sejam 600 Kemasan Ludes di Bazar PT INL
Surabaya, katakabar.com - Antusiasme masyarakat terhadap minyak goreng (Migor) berkualitas dengan harga terjangkau terlihat dalam bazar yang digelar PT Industri Nabati Lestari (INL), anak usaha PTPN IV PalmCo, Sub Holding PTPN III (Persero), yang digelar di kawasan Kota Tua Surabaya, di penghuhujung pekan pertama Juni 2026 lalu. Ratusan kemasan minyak goreng yang disediakan habis terjual hanya dalam waktu sekitar satu jam. Kegiatan bazar tersebut bagian dari upaya perusahaan memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok sekaligus memperkuat jaringan distribusi minyak goreng di Jawa Timur. Sebelumnya, PT Industri Nabati Lestari bersama PTPN IV PalmCo telah meresmikan fasilitas pengemasan minyak goreng (filling line) di kawasan Pelabuhan Kalimas, Tanjung Perak, Surabaya. Di kegiatan tersebut, perusahaan menyediakan 600 kemasan minyak goreng ukuran 900 mililiter yang dijual dengan harga Rp15.000 per kemasan. Harga tersebut berada di bawah rata-rata harga minyak goreng premium di pasaran. Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, menjelaskan keberadaan fasilitas pengemasan di Surabaya diharapkan dapat memperpendek rantai distribusi sekaligus meningkatkan efisiensi penyaluran produk ke wilayah Indonesia bagian tengah dan timur. “Melalui kerja sama distribusi dan pengemasan di Surabaya, kami berupaya meningkatkan efisiensi rantai pasok sehingga pasokan minyak goreng lebih terjaga dan masyarakat dapat memperoleh produk berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau,” ujar Jatmiko. Menurutnya, Surabaya dipilih karena memiliki posisi strategis sebagai salah satu simpul distribusi logistik nasional. Dengan pengemasan yang lebih dekat ke pasar tujuan, biaya distribusi dapat ditekan sehingga berdampak positif terhadap stabilitas pasokan dan harga di tingkat konsumen. Tingginya minat masyarakat terlihat sejak pagi hari. Antrean warga telah terbentuk sebelum bazar dimulai. Para pembeli berasal dari berbagai kalangan, mulai dari ibu rumah tangga, masyarakat yang berolahraga di kawasan Kota Tua, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Titi, warga Wonocolo, mengaku tertarik membeli karena harga yang ditawarkan lebih terjangkau dibandingkan produk sejenis yang biasa dibelinya. “Saya sedang jogging, lalu melihat ada bazar minyak goreng. Kemasannya praktis dan harganya terjangkau, jadi saya ikut mengantre,” katanya. Ani aminkan Titi. Warga Surabaya yang datang bersama rombongan ibu-ibu PKK. Menurutnya, kualitas produk menjadi salah satu pertimbangan utama selain harga yang kompetitif. “Saya melihat minyaknya jernih dan kemasannya bagus. Karena harganya juga terjangkau, banyak yang langsung membeli,” ucapnya. Bagi pelaku UMKM, harga bahan baku yang lebih rendah dinilai dapat membantu menekan biaya produksi. Sari Siregar, pedagang makanan keliling asal Krembangan Selatan, mengatakan selisih harga minyak goreng memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap keuntungan usaha kecil. “Kalau ada minyak goreng yang kualitasnya baik dan harganya lebih murah, tentu sangat membantu pedagang kecil seperti kami,” tuturnya. PTPN IV PalmCo terus memperkuat hilirisasi produk sawit dan memperluas jaringan distribusi guna mendekatkan produk kepada konsumen. Langkah tersebut sejalan dengan strategi Holding Perkebunan Nusantara dalam meningkatkan nilai tambah industri sawit nasional sekaligus memastikan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat dapat terpenuhi secara lebih merata. Keberhasilan bazar di Surabaya juga menjadi indikasi tingginya kebutuhan masyarakat terhadap minyak goreng berkualitas dengan harga terjangkau. Di tengah dinamika harga bahan pangan, akses terhadap produk kebutuhan pokok yang mudah dijangkau dan berkualitas tetap menjadi perhatian utama konsumen. Melalui penguatan jaringan distribusi dan hilirisasi industri sawit, PTPN IV PalmCo bersama Holding Perkebunan Nusantara terus berupaya menghadirkan produk yang lebih dekat dengan masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan dan stabilitas pasokan nasional.
Nasional
Nasional
Lewat Fasilitas Pengemasan Baru di Surabaya Holding PTPN Percepat Distribusi Migor ke Intim
Surabaya, katakabar.com - Pasokan minyak goreng ke kawasan Indonesia Timur (Intim) diproyeksikan jadi lebih cepat dan efisien setelah PT Industri Nabati Lestari (INL), anak usaha PTPN IV PalmCo yang merupakan Subholding Perkebunan Nusantara, operasikan fasilitas pengemasan minyak goreng di kawasan Pelabuhan Kalimas, Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (5/6) lalu. Keberadaan fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya penguatan rantai pasok dan hilirisasi industri sawit nasional yang dijalankan PalmCo bersama Holding Perkebunan Nusantara. Fasilitas ini memperpendek rantai distribusi minyak goreng menuju Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua yang selama ini dilayani dari pabrik pengolahan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Sumatera Utara. Melalui skema baru tersebut, minyak goreng dikirim dalam bentuk curah ke Surabaya untuk kemudian dikemas dan didistribusikan ke berbagai wilayah tujuan di Indonesia bagian tengah dan timur. Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, menerangkan langkah tersebut merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk mendekatkan titik distribusi ke pasar utama di Indonesia bagian tengah dan timur. Menurutnya, Surabaya dipilih karena memiliki konektivitas pelabuhan yang kuat dengan berbagai wilayah di Indonesia Timur, sehingga mampu mempercepat arus barang sekaligus meningkatkan efisiensi rantai pasok. "Selama ini produk dikirim dalam bentuk kemasan dari Sumatera Utara. Dengan pengemasan dilakukan di Surabaya, distribusi menjadi lebih efisien dan biaya logistik dapat ditekan hingga 40 persen," jelas Jatmiko saat peresmian fasilitas tersebut. Efisiensi tersebut dinilai penting mengingat biaya logistik masih menjadi salah satu tantangan utama dalam distribusi pangan nasional. Untuk komoditas kebutuhan pokok seperti minyak goreng, tingginya biaya pengiriman kerap berdampak pada harga jual di tingkat konsumen, terutama di wilayah kepulauan yang berjarak jauh dari pusat produksi. Sebagai salah satu pelabuhan terbesar di Indonesia, Tanjung Perak selama ini menjadi simpul distribusi barang ke kawasan timur Indonesia. Posisi geografis Surabaya yang lebih dekat dengan pasar tujuan dibandingkan Sumatera Utara memungkinkan waktu pengiriman menjadi lebih singkat dan pasokan lebih terjaga. Bagi INL, fasilitas baru ini juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat penetrasi pasar minyak goreng di luar Pulau Jawa. Seiring meningkatnya kebutuhan konsumsi rumah tangga dan industri makanan di Indonesia Timur, perusahaan melihat potensi pertumbuhan permintaan yang terus berkembang. Jatmiko menambahkan, penguatan jaringan distribusi merupakan bagian dari transformasi PalmCo yang tidak lagi hanya berfokus pada produksi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), tetapi juga memperbesar porsi bisnis hilir yang menghasilkan nilai tambah lebih tinggi. "PTPN mendapat tugas untuk menjadi instrumen negara yang dapat diandalkan dalam menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas industri sawit nasional. Karena itu, kami terus memperkuat hilirisasi dan distribusi agar produk bisa menjangkau masyarakat secara lebih efektif," ujarnya. Operasional fasilitas pengemasan di Surabaya dilakukan melalui kerja sama dengan PT Lestari Jaya Indonesia Maju (LJIM). Komisaris PT LJIM, Mayjen TNI (Purn) Gamal Haryo Putro, mengatakan bahwa distribusi awal dari fasilitas tersebut telah berjalan dan mendapat respons positif dari pasar. Menurutnya, kapasitas distribusi akan ditingkatkan secara bertahap mengikuti pertumbuhan permintaan di wilayah sasaran. Fokus utama pada tahap awal adalah memastikan kelancaran pasokan ke berbagai daerah di Indonesia bagian tengah dan timur. "Kami melihat kebutuhan pasar yang cukup besar. Karena itu, distribusi akan terus diperkuat seiring meningkatnya kapasitas operasional dan daya serap pasar," timpal Gamal. Di tengah meningkatnya kebutuhan pangan dan tantangan logistik nasional, kehadiran fasilitas pengemasan di Surabaya diharapkan tidak hanya mempercepat distribusi minyak goreng ke Indonesia Timur, tetapi juga memperkuat ketahanan rantai pasok nasional melalui sistem distribusi yang lebih dekat dengan pasar tujuan. Bagi PalmCo, skema pengiriman minyak goreng dalam bentuk curah dari Sumatera Utara untuk kemudian dikemas di Surabaya juga memberikan manfaat bisnis yang signifikan. Perusahaan memperkirakan langkah tersebut mampu menekan biaya logistik hingga 40 persen dibandingkan pola distribusi sebelumnya, sehingga meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memperkuat daya saing produk minyak goreng di pasar Indonesia bagian tengah dan timur. Langkah ini sejalan dengan komitmen PalmCo dan Holding Perkebunan Nusantara dalam memperkuat hilirisasi industri sawit nasional, meningkatkan efisiensi rantai pasok, serta memastikan ketersediaan produk pangan strategis yang terjangkau dan mudah diakses masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
Nasional
Nasional
Holding PTPN Taja Pra Workshop Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Audit di KPBN
Jakarta, katakabar.com - Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) taja Pra Workshop Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Internal dan Eksternal yang berlangsung di PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) pada 3 hingga 5 Juni 2026 lalu. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola perusahaan serta mempercepat penyelesaian rekomendasi hasil audit di lingkungan PTPN Group. Pra workshop yang dilaksanakan secara hybrid tersebut diikuti oleh perwakilan Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan unit kerja terkait dari berbagai entitas PTPN Group. Kegiatan ini tindak lanjut atas hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Temuan Audit Internal dan Eksternal yang bertujuan mendorong percepatan penyelesaian rekomendasi hasil audit secara terukur dan berkelanjutan. Selama tiga hari pelaksanaan, para peserta melakukan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil temuan Audit SPI Holding, hasil reviu tata kelola investasi dan pemasaran, serta hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Kegiatan ini juga menjadi forum koordinasi dan konsolidasi antarentitas dalam mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, menyelaraskan tanggung jawab pelaksanaan tindak lanjut, serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk mempercepat penyelesaian rekomendasi audit. Melalui pelaksanaan pra workshop ini, Holding Perkebunan Nusantara berharap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi audit internal maupun eksternal dapat berjalan lebih efektif dan tepat waktu. Upaya tersebut diharapkan mampu mendukung penguatan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal, serta menciptakan nilai berkelanjutan bagi seluruh entitas PTPN Group. Sebagai bagian dari transformasi berkelanjutan yang dijalankan perusahaan, penguatan fungsi pengawasan dan percepatan penyelesaian rekomendasi audit menjadi elemen penting dalam mendukung peningkatan kinerja, transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan bisnis Holding Perkebunan Nusantara di masa mendatang. sertifikat elektronik yang sah dan aman harus mudah bagi semua orang. Melalui platform ezSign, kami membuktikan bahwa pengajuan sertifikat elektronik bukanlah proses yang menakutkan, melainkan langkah mudah menuju keamanan digital yang lebih baik. Jangan tunda lagi untuk mendapatkan identitas digital yang aman dan sah. Kuasai pengajuan sertifikat elektronik dengan mudah melalui ezSign. Segera kunjungi website kami dan mulai proses pengajuan sertifikat elektronik Anda hari ini! Untuk informasi lebih lanjut, hubungi tim ezSign dan lakukan pengajuan sertifikat elektronik melalui ezSign, jangan lupa kunjungi website resmi kami!
Sawit
Sawit
Di Tengah Gejolak Harga Sawit, Holding PTPN Konsisten Serap TBS Petani
Jakarta, katakabar.com - Polemik penurunan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani kembali menjadi perhatian beberapa pekan terakhir. Kementerian Pertanian (Kementan) bahkan mengingatkan akan memberikan sanksi hingga pencabutan izin terhadap 139 pabrik kelapa sawit (PKS) swasta yang diduga membeli TBS petani di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Penurunan harga tersebut dipicu kepanikan sebagian pelaku industri menyusul transisi kebijakan ekspor satu pintu serta praktik pembelian TBS di bawah harga acuan. Kondisi ini terutama dirasakan oleh petani swadaya yang belum memiliki kemitraan dengan perusahaan maupun pabrik pengolahan, sehingga di sejumlah daerah harga TBS sempat merosot jauh di bawah ketetapan pemerintah. Ketika rapat koordinasi lintas sektoral yang digelar akhir pekan lalu, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono meminta seluruh pelaku industri sawit tetap menjalankan transaksi perdagangan secara normal dengan mengacu pada harga yang terbentuk secara wajar. "Pelaku usaha khususnya di hilir, yaitu refinery dan eksportir untuk tetap melaksanakan atau melakukan transaksi perdagangan seperti biasa melalui acuan harga PT KPBN dan menghindari terjadinya withdraw terhadap harga yang terbentuk secara wajar," kata Sudaryono. Ia menegaskan pemerintah tidak akan ragu menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan tata niaga sawit. "Jika ada pelanggaran kegiatan-kegiatan sesuai dengan Permentan tentu ada sanksi administratif dan juga pencabutan izin barangkali. Dan jika ada pelanggaran hukum tentunya Kementan menggandeng Satgas Pangan," tegasnya. Serapan TBS Tetap Berjalan Di tengah sorotan terhadap ratusan PKS swasta tersebut, Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) melalui subholding PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo pastikan aktivitas pembelian TBS dari masyarakat dan petani mitra tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, mengatakan hingga April 2026 perusahaan telah menyerap sekitar 1,03 juta ton TBS dari masyarakat dan mitra. Volume tersebut meningkat 2,52 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menurut Jatmiko, keberlanjutan serapan TBS menjadi faktor penting dalam menjaga perputaran ekonomi masyarakat di sentra-sentra perkebunan sawit. "Peningkatan volume serapan ini berjalan beriringan dengan penerapan standar mutu yang jelas. Hingga April 2026, perolehan rendemen CPO kami terjaga di angka 18,69 persen," jelasnya. Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV PalmCo, Arya Sandhiyudha, menimpali perusahaan terus berkoordinasi dengan dinas perkebunan di berbagai wilayah operasional untuk memastikan implementasi ketentuan harga sesuai regulasi pemerintah. Menurutnya, keberadaan Holding Perkebunan Nusantara melalui PalmCo di sektor sawit tidak hanya berorientasi pada aspek bisnis, tetapi juga berfungsi menjaga stabilitas tata niaga ketika pasar mengalami gejolak. "PTPN IV PalmCo terus berkoordinasi dengan dinas perkebunan untuk memastikan implementasi Permentan Nomor 13 Tahun 2024. Kehadiran BUMN di daerah harus menjadi referensi harga yang wajar dan jangkar pengaman tata niaga, terutama saat pasar sedang mengalami gejolak," ucap Arya. Mekanisme Harga Melindungi Petani Harga TBS yang diterima petani pada dasarnya ditetapkan melalui mekanisme tim perumus harga di tingkat provinsi yang melibatkan unsur pemerintah daerah, perusahaan pengolahan sawit, serta perwakilan petani. Skema tersebut dirancang agar harga TBS mencerminkan perkembangan harga minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya, sekaligus memberikan perlindungan bagi petani dari praktik pembelian yang tidak wajar. Keberadaan mekanisme tersebut dirasakan langsung oleh petani yang tergabung dalam pola kemitraan dengan perusahaan. Selain memperoleh kepastian penjualan hasil panen, mereka juga menerima harga yang mengacu pada ketetapan pemerintah daerah. Suparman, Sekretaris Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Makmur di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, mengatakan anggota koperasinya tidak mengalami gejolak harga seperti yang dialami sebagian petani swadaya. Menurut dia, ketika harga TBS di tingkat petani swadaya sempat turun hingga sekitar Rp2.400 per kilogram pada pekan lalu, anggota koperasi tetap menerima harga sesuai ketetapan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan. "Karena posisi kami adalah mitra resmi, kami menggunakan harga ketetapan dari Dinas Perkebunan Provinsi. Gejolak informasi di luaran tidak membawa pengaruh ke dalam," tuturnya. Data Dinas Perkebunan Kalimantan Selatan menunjukkan harga TBS tanaman menghasilkan berusia 10–20 tahun selama Mei berada pada kisaran Rp3.781 hingga Rp3.841 per kilogram. Kondisi serupa juga dirasakan petani di Riau. Ketua Koperasi Produsen Makarti Jaya, Kabupaten Rokan Hulu, Hadiyanto, mengatakan anggota koperasinya relatif terlindungi dari gejolak harga yang terjadi di pasar. Koperasi yang mengelola sekitar 731 hektare kebun sawit dan telah bermitra dengan PTPN selama hampir empat dekade tersebut tetap memperoleh harga sesuai ketentuan yang berlaku. "Di saat petani swadaya sangat terimbas dengan anjloknya harga, kami masih tersenyum. Selisih harga kami dengan pabrik-pabrik swasta terdekat lumayan signifikan, berkisar Rp600 sampai Rp1.000 per kilogram," imbuhnya. Cerita Hadiyanto, kepastian harga menjadi faktor penting terutama ketika produktivitas kebun sedang menurun akibat usia tanaman maupun proses peremajaan. "Sangat membantu anggota kami. Di saat tren produksi sedang menurun dan harga di PKS lain anjlok, PTPN tetap hadir dengan harga stabil," katanya. Turunnya harga TBS dalam beberapa pekan terakhir kembali menunjukkan pentingnya kepatuhan seluruh pelaku industri terhadap mekanisme penetapan harga yang telah disepakati. Di sisi lain, kemitraan yang kuat serta konsistensi serapan TBS oleh Holding Perkebunan Nusantara melalui PTPN IV PalmCo menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas pendapatan petani ketika pasar menghadapi ketidakpastian.
Nusantara
Nusantara
Lewat PT RPN, Holding PTPN Hidupkan Kembali Kawasan Heritage P3GI Pusat Edukasi dan Ekonomi
Pasuruan, katakabar.com - PT Riset Perkebunan Nusantara (PT RPN), entitas dari Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), terus menghidupkan kembali kawasan bersejarah Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) sebagai pusat edukasi dan penggerak ekonomi berbasis heritage. Melalui penataan kawasan cagar budaya dan pengembangan museum gula, PT RPN mendorong pemanfaatan warisan sejarah tidak hanya sebagai objek pelestarian, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran publik dan sumber nilai tambah bagi masyarakat. Upaya tersebut diperkuat melalui kegiatan usung tema “Adaptif Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Mendukung Kesejahteraan Masyarakat” yang digelar melalui sinergi dan kolaborasi bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur di kompleks P3GI, Pasuruan. Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah daerah, akademisi, serta pegiat pelestarian budaya dalam membahas strategi pemanfaatan kawasan heritage secara berkelanjutan. Kepala P3GI, Aris Lukito, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari peran strategis PT RPN sebagai holding knowledge di sektor perkebunan. “Kami ingin P3GI tidak hanya menjadi pusat penelitian, tetapi juga tempat edukasi sejarah dan teknologi gula,” kata Aris. Sejak ditetapkan sebagai cagar budaya Kota Pasuruan pada 2020 dan meningkat menjadi cagar budaya tingkat provinsi pada 2021, kawasan P3GI terus dikembangkan secara bertahap. Sejak 2023, revitalisasi difokuskan pada penguatan fungsi edukasi melalui museum gula serta pengelolaan kawasan berbasis pelestarian. Pengakuan terhadap nilai historis dan intelektual P3GI juga semakin menguat, ditandai dengan arsip sejarahnya yang telah memperoleh pengakuan Memory of the World (MoW) tingkat provinsi dan tengah diajukan ke UNESCO. Pemerintah daerah turut mengapresiasi langkah tersebut. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan, Agus Budi Darmawan, menyebut P3GI sebagai model pemanfaatan cagar budaya yang produktif. “P3GI menjadi contoh bagaimana bangunan cagar budaya dapat dirawat dan dimanfaatkan untuk edukasi masyarakat serta generasi muda,” jelasnya. Kepala Bidang Cagar Budaya dan Sejarah Disbudpar Jawa Timur, Satria Devi Kurniawan, menegaskan keberhasilan pelestarian terletak pada kemampuannya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Cagar budaya bukan hanya tentang menjaga bangunan lama, tetapi bagaimana kawasan tersebut bisa hidup, bermanfaat, dan mendukung kesejahteraan masyarakat,” ucapnya. Melalui sinergi antara PT RPN, pemerintah, dan para pemangku kepentingan lainnya, kawasan P3GI diharapkan dapat menjadi model nasional dalam pengelolaan heritage yang adaptif, produktif, dan berkelanjutan, sekaligus menghubungkan warisan masa lalu dengan kebutuhan masa depan.
Nasional
Nasional
Holding PTPN Kembangkan Kawasan Bawang Putih Berbasis Konservasi di Jabar
Jawa Barat, katakabar.com - Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) melalui PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I), resmi inisiasi penyiapan lahan strategis untuk budidaya bawang putih di Jawa Barat (Jabar) sebagai langkah konkret mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Inisiatif ini dimulai di Perkebunan Teh Gedeh, Cianjur, sebagai tindak lanjut atas instruksi Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Pertanian Amran Sulaiman guna memperkuat kedaulatan pangan nasional. Dalam pelaksanaannya, PTPN I menjalankan mandat ganda yang saling terintegrasi, yakni memenuhi target produksi sayuran nasional sekaligus menjaga amanat Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memulihkan fungsi ekologis perkebunan teh sebagai benteng kelestarian lingkungan. Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero), Denaldy Mulino Mauna saat meninjau langsung Kebun Gedeh, di pekan kedua Mei 2026 lalu, menegaskan integrasi komoditas tersebut dijalankan dengan perhitungan teknis yang presisi. "PTPN I berkomitmen mengakomodasi program swasembada pangan tanpa sedikit pun mengabaikan aspek konservasi. Tanaman teh tetap menjadi bisnis pokok yang harus terlindungi. Budidaya bawang putih di area ini wajib diikuti dengan pengamanan teknis yang ketat agar areal perkebunan tetap terjaga dari risiko erosi," jata Denaldy di hadapan para petani penggarap. Sebagai tahap awal, ujarnya, PTPN I menyiapkan lahan seluas 3 hingga 200 hektare di Kebun Gedeh dengan agenda groundbreaking yang dijadwalkan berlangsung pada Mei 2026. Lahan tersebut merupakan area yang masa Perjanjian Kemitraan Masyarakatnya (PMDK) telah berakhir, sehingga kini dioptimalkan untuk mendukung program strategis nasional. Region Head PTPN I Regional 2, Desmanto, menimpali pihaknya telah memetakan tujuh unit perkebunan teh di bawah koordinasi Regional 2. Pemetaan dilakukan guna menjawab target kebutuhan lahan dari Kementerian Pertanian yang mencapai 10.000 hektare di wilayah Jawa Barat. "PTPN I menyadari keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif dan kepercayaan masyarakat lokal," ucapnya. Pada sesi diskusi di lapangan, Ketua Kelompok Tani, Suhendar, memberikan refleksi atas program serupa yang pernah dijalankan pada 2017–2018 sebagai bahan evaluasi bersama. Menanggapi hal tersebut, manajemen memastikan pola kerja sama kali ini akan jauh lebih terukur, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan. Langkah PTPN I di Kebun Gedeh diharapkan menjadi prototipe bagaimana korporasi negara mampu menyelaraskan kebutuhan pangan nasional dengan upaya menjaga “sabuk hijau” Jawa Barat agar tetap lestari dan bebas dari ancaman bencana alam.
Nasional
Nasional
Holding PTPN Terus Dorong Transisi Energi dan Efisiensi, PKS PTPN IV PalmCo Raih Proper Hijau
Jakarta, katakabar.com - Upaya penguatan praktik keberlanjutan di industri kelapa sawit kembali mendapat pengakuan. Dua unit pabrik milik PTPN IV PalmCo, Subholding PTPN III (Persero), yakni Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Sei Mangkei dan PKS Bah Jambi, meraih peringkat Hijau dalam Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) periode 2024–2025 yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup. Penghargaan tersebut diumumkan saat seremoni di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, beberapa waktu lalu. Peringkat Hijau Proper menunjukkan perusahaan dinilai telah melampaui standar kepatuhan dasar pengelolaan lingkungan atau beyond compliance. Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, mengatakan capaian ini mencerminkan arah transformasi perusahaan yang semakin menitikberatkan pada efisiensi energi dan penurunan emisi. “Kami berupaya mengoptimalkan pemanfaatan energi terbarukan serta menekan emisi di area produksi. Ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang perusahaan,” ujar Jatmiko, lewat keterangan resmi, di pekan pertama Mei 2026 lalu. Salah satu inovasi diterapkan di PKS Sei Mangkei yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Pabrik ini mengoperasikan fasilitas methane capture yang menangkap gas metana dari limbah cair kelapa sawit (POME) untuk diolah menjadi energi melalui Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTBg). Pemanfaatan ini dinilai mampu mengurangi emisi gas rumah kaca sekaligus meningkatkan efisiensi energi internal pabrik. Sedang, PKS Bah Jambi melakukan sejumlah langkah efisiensi operasional, antara lain konversi pompa air berbahan bakar solar menjadi pompa listrik. Berdasarkan data perusahaan, langkah ini menurunkan konsumsi solar secara signifikan, dari 3.695 liter pada 2023 menjadi 2.364,7 liter pada 2024. Selain itu, otomatisasi pada tangki air panas juga diterapkan untuk meningkatkan efisiensi proses produksi. Dalam pengelolaan limbah padat, kedua pabrik memanfaatkan serat kelapa sawit sebagai bahan bakar untuk pembangkit listrik dan produksi uap. Adapun limbah tandan kosong (jangkos) dimanfaatkan sebagai pupuk organik. Khusus di Bah Jambi, limbah tersebut juga dimanfaatkan bersama masyarakat sekitar sebagai media tanam jamur. Direktur Strategy & Sustainability PTPN IV PalmCo, Ugun Untaryo, menuturkan perusahaan menargetkan peningkatan kinerja lingkungan di seluruh unit operasional. Saat ini, manajemen menetapkan standar minimal peringkat Biru untuk seluruh pabrik dan kebun. “Kami mendorong lebih banyak unit untuk naik ke peringkat Hijau pada periode berikutnya, bahkan dalam jangka panjang menuju Proper Emas,” ucap Ugun. Data Rapor Final Proper 2024–2025, sejumlah unit usaha lainnya di lingkungan PTPN IV PalmCo telah memenuhi standar kepatuhan lingkungan dan meraih peringkat Biru. Capaian ini menjadi bagian dari upaya industri sawit nasional untuk menjawab tantangan keberlanjutan, di tengah tuntutan global terhadap praktik produksi yang lebih ramah lingkungan. Bitcoin Terkoreksi Hingga ke $76.000, Bittime Bitcoin Pizza Day Jadi Kesempatan Buy The Deep! Jakarta, katakabar.com - Bitcoin, aset kripto utama tercatat terkoreksi hingga ke level $76.00 per-hari ini (18 Mei 2026) pada perdagangan di Bittime. Seiring ini Bittime elar kampanye Bittime Road to Bitcoin Pizza Day bertajuk “Trade Any Coins and Earn BTC!” bagi investor aset kripto Indonesia yang dapat menjadi kesempatan “Buy The Deep”. Sebelumnya, menurut data dari Coinvestasi, meningkatnya kekhawatiran para pelaku pasar terhadap inflasi serta ketidakpastian arah kebijakan suku bunga acuan dari bank sentral menjadi alasan kuat di balik koreksi ini. Selain itu, lonjakan imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat dan kenaikan harga minyak dunia, juga pada akhirnya mendorong investor global untuk bersikap lebih berhati-hati. Selaras ini pula Bittime juga gelar kampanye Bittime Road to Bitcoin Pizza Day bertajuk “Trade Any Coins and Earn BTC!” bagi investor aset kripto Indonesia. Kampanye ini dirancang dengan mekanisme trade-to-earn pada aset apapun untuk mendapatkan reward dalam bentuk aset Bitcoin ($BTC). Sehingga investor berkesempatan mendapatkan nilai tambah dari setiap aktivitas jual-beli saat $BTC terkoreksi hingga 2 persen dalam 24 jam terakhir berdasarkan data pada CoinMarketCap. Momentum ini dapat menjadi peluang bagi investor jangka panjang dengan strategi investasi DCA (Dollar Cost Averaging) untuk menambah aset $BTC saat harga aset berada di bawah atau “Buy The Deep”. Terus, bagi para investor yang ingin mengoptimalkan pertumbuhan asetnya, Bittime akan menghadirkan flash staking $BTC dengan Annual Percentage Yield (APY) hingga 20 persen bagi pengguna baru. Ini memungkinkan para investor untuk mendapatkan penghasilan pasif dari aset kripto yang mereka miliki tanpa harus mengunci dana dalam jangka waktu tertentu. Tetapi perlu dipahami investasi sebaiknya tidak berdasar pada tren, melainkan pemahaman dan fundamental di baliknya. Lantaran itu, edukasi berkelanjutan mengenai manajemen risiko dan analisis fundamental makro ekonomi menjadi pondasi utama dalam membangun portofolio investasi yang sehat dan berkelanjutan di era digital ini. Begitu pula aset kripto mengandung risiko tinggi yang termasuk fluktuasi harga, kehilangan modal, risiko likuiditas, teknologi, dan regulasi yang menjadi tanggung jawab pribadi pengguna. Karena itu sangat penting untuk terus melakukan riset, dan diskusi dengan komunitas-komunitas terpercaya.
