Bukan kabar Biasa - katakabar.com

Kemarin

Cegah PMK Untuk Ketapang, Kapolsek KSKP Tembilahan Gercep Edukasi Peternak Kambing

Tembilahan, katakabar.com - Sebagai upaya mendukung program ketahanan dan swasembada pangan nasional, Kapolsek Kawasan Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Tembilahan, Ipda Parna B. Simarmata, bersama personel Polsek KSKP Tembilahan turun langsung ke lapangan untuk memberikan penyuluhan kepada para peternak kambing di wilayah Kabupaten Indragiri Hilir, Jumat (22/5). Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan kepolisian terhadap penguatan sektor peternakan sebagai salah satu penopang utama swasembada pangan daerah. Pada kegiatan yang dilaksanakan di sentra peternakan masyarakat itu, Kapolsek memberikan edukasi mengenai pentingnya manajemen kesehatan hewan ternak guna meningkatkan kualitas dan produktivitas kambing. Penyuluhan difokuskan pada langkah-langkah pencegahan penyakit ternak, termasuk antisipasi penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), yang dapat berdampak pada menurunnya produksi dan kualitas hewan ternak. Kapolsek KSKP Tembilahan, Ipda Parna B. Simarmata, menegaskan keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bertumpu pada sektor pertanian, tetapi juga sektor peternakan yang memiliki kontribusi besar terhadap pemenuhan kebutuhan protein masyarakat. “Ketahanan pangan bukan hanya soal hasil pertanian, tetapi juga bagaimana sektor peternakan mampu berkembang dengan baik. Jika kesehatan ternak terjaga, produktivitas meningkat dan kebutuhan pangan masyarakat dapat dipenuhi secara mandiri. Karena itu, kami hadir untuk memberikan pendampingan dan motivasi kepada para peternak,” ujarnya. Di penyuluhan tersebut, para peternak diimbau untuk menjaga kebersihan kandang, memastikan kualitas pakan ternak tetap baik, serta melakukan pemeriksaan kesehatan hewan secara berkala. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah penyebaran penyakit menular yang dapat merugikan peternak maupun masyarakat luas. Selain memberikan edukasi, jajaran Polsek KSKP Tembilahan juga membuka ruang dialog bersama para peternak guna mendengarkan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, mulai dari persoalan pakan, perawatan ternak, hingga penanganan kesehatan hewan. Polisi juga siap berkoordinasi dengan instansi terkait apabila ditemukan indikasi gangguan kesehatan ternak secara massal. Kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat peternak. Mereka mengaku terbantu dengan adanya perhatian dan pendampingan langsung dari pihak kepolisian, terutama dalam meningkatkan pemahaman mengenai tata kelola peternakan yang sehat dan produktif. Melalui kegiatan penyuluhan ini, Polsek KSKP Tembilahan berharap sinergi antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat peternak dapat terus diperkuat demi mewujudkan ketahanan pangan yang mandiri dan berkelanjutan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Kamis, 21 Mei 2026 | 15:46 WIB

Polsek Merbau Dukung Ketapang Nasional Cek dan Beri Pakan Kambing

Kepulauan Meranti, katakabar.com - Guna mendukung program swasembada dan ketahanan pangan (Ketapang) nasional, jajaran Polsek Merbau, Polres Kepulauan Meranti, melaksanakan kegiatan pengecekan sekaligus pemberian pakan kambing di wilayah Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Bhabinkamtibmas Polsek Merbau, Brigpol Andre Jonanda atas arahan Kapolsek Merbau, AKP Jimmy Andre, S.H., M.H. Kapolsek Merbau, AKP Jimmy Andre melalui Brigpol Andre Jonanda, mengatakan kegiatan ini bentuk dukungan Polri terhadap program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan masyarakat, khususnya di wilayah Kepulauan Meranti. “Melalui kegiatan pengecekan dan pemberian pakan kambing ini, kami ingin memastikan program ketahanan pangan masyarakat berjalan dengan baik serta memberikan rasa aman dan nyaman di tengah masyarakat,” ujar Brigpol Andre Jonanda. Menurutnya, keterlibatan Polri dalam program ketahanan pangan tidak hanya sebatas pengawasan, tetapi juga menjadi bentuk kepedulian terhadap sektor peternakan masyarakat yang dinilai memiliki peran penting dalam mendukung swasembada pangan nasional. Selain melakukan pengecekan kondisi ternak, petugas juga memberikan edukasi kepada masyarakat agar terus menjaga kualitas pakan dan kesehatan hewan ternak sehingga hasil peternakan dapat meningkat. Polsek Merbau berharap kegiatan tersebut mampu mendorong semangat masyarakat dalam mengembangkan sektor peternakan mandiri sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi dan ketahanan pangan daerah. Di sisi lain, Polres Kepulauan Meranti juga mengimbau masyarakat agar segera melaporkan apabila menemukan tindakan kriminal maupun gangguan kamtibmas melalui layanan Call Center 110 Polres Kepulauan Meranti.

Senin, 11 Mei 2026 | 20:43 WIB

Dukung Ketapang Nasional, Bhabinkamtibas Polsek Merbau Sambangi Pertenak Sapi

Kepulauan Meranti, katakabar.com - Kepolisian Sektor (Polsek) Merbau, Polres Kepulauan Meranti, melalui Bhabinkamtibmas gelar kegiatan sambang Pertenak Sapi. Kagitan ini bertujuan untuk mendukung seluruh program Ketahan Pangan (Ketapang) dan Swasembada Pangan Nasional. Kapolsek Merbau, AKP Jimmy Andre, S.H., M.H., melalui Bhabinkamtibmas Polsek Merbau, Brigadir Muchlisin M. Akbar, mengatakan kegiatan sambang bersama jajaran Polsek Merbau tersebut, yakni Peternak Sapi di Desa Bagan Melibur Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. "Kegiatan ini untuk mendukung program ketahanan pangan dan swasembada Pangan Nasional. "Semoga kegiatan yang kita lakukan ini, dapat menjaga ketahanan pagan dan swasembada pangan nasional di wilayah hukum Polsek Merbau," ujar Brigadir Muchlisin M Akbar, Senin (11/5). Ia berharap, dengan kegiatan menjaga ketahan pangan ini, sekaligus dapat menjaga Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Merbau. Polres Kepulauan Meranti mengimbau bila ada tindakan yang mencurigakan atau ada tindakan kriminal lainya segera hubung di Call Center 110. Polres Kepulauan Meranti siap melayani masyarakat Kepulauan Meranti.

Jumat, 08 Mei 2026 | 08:47 WIB

Dukung Ketapang Nasional, Bhabinkamtibmas Polsek Merbau Cek Lahan Jagung di Bagan Melibur

Kepulauan Meranti, katakabar.com - Untuk mendukung Program Ketahanan dan Swasembada Pangan Nasional, Kapolsek Merbau, AKP Jimmy Andre, S.H., M.H., lewat Bhabinkamtibmas Polsek Merbau, Brigadir Muchlisin M. Akbar, melakukan pengecekan pertumbuhan jagung pipil Quartal I Tahun 2026 di Desa Bagan Melibur, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti. Kegiatan pengecekan tersebut dilakukan di lahan jagung seluas 0,5 hektare sebagai bentuk monitoring, dan pendampingan terhadap program ketahanan pangan yang tengah digalakkan pemerintah. Kapolsek Merbau, AKP Jimmy Andre, menyampaikan keterlibatan Polri dalam program ketahanan pangan wujud dukungan nyata terhadap upaya pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain melakukan pengecekan lahan, personel Polsek Merbau juga memberikan motivasi kepada masyarakat agar terus memanfaatkan lahan produktif untuk sektor pertanian, khususnya budidaya jagung pipil yang memiliki nilai ekonomi, dan mendukung kebutuhan pangan nasional. Di kegiatan tersebut, pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat untuk terus berperan aktif menjaga situasi Kamtibmas di lingkungan masing-masing. "Untuk itu, segera melaporkan segala bentuk aktivitas mencurigakan melalui Call Center 110," teganya. Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan mendapat respons positif dari masyarakat setempat.

Sabtu, 02 Mei 2026 | 16:30 WIB

Motor Penggerak Roda Ekonomi dan Ketapang Bernama Greenhouse PKK Air Jamban

Bengkalis, katakabar.com - Sinar matahari menyengat tusuk pori-pori Kelurahan Air Jamban, sebuah bangunan kokoh dengan pelindung khusus tahan panas dan jaring pengaman berdiri anggun. Adalah Greenhouse baru diresmikan di pekan keempat April 2026 lalu, bukan sekadar seremoni pemotongan pita, melainkan simbol runtuhnya keterbatasan lahan yang selama ini membatasi ruang gerak ibu-ibu PKK berinovasi. Bagi Dian Afri Jayanti 42 tahun, Ketua PKK Air Jamban, kehadiran greenhouse ini jawaban atas keresahan yang telah lama ia rasakan. Sebagai penggerak aktif pemberdayaan perempuan, Dian saksikan langsung semangat anggota PKK yang tinggi, tetapi kerap terhambat oleh keterbatasan pekarangan, serta kondisi cuaca yang tidak menentu. “Dulu kami sudah menanam tanaman obat keluarga (TOGA) dan sayuran, tapi masih sangat terbatas. Lahan sempit dan metode konvensional membuat tanaman sering rusak akibat hujan atau panas ekstrem. Hasilnya pun jauh dari optimal,” kenangnya. Sebelum adanya intervensi program, hasil panen kelompok ini hanya berkisar 10–35 ikat sayur per siklus, jumlah yang belum mampu memberikan dampak signifikan, baik untuk konsumsi keluarga maupun nilai ekonomi. Melalui Program Puteri Proklim Melayu Lestari, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) hadir memberikan dukungan komprehensif berupa 1 paket greenhouse berukuran 8 x 12 meter yang dilengkapi sistem pengairan, bibit tanaman hidroponik, serta 1.000 lubang tanam hidroponik. Tetapi, lebih dari sekadar bantuan fisik, transformasi justru terjadi pada pola pikir dan cara kerja kelompok. Dian bersama 30 anggota PKK Air Jamban mulai menerapkan sistem kerja yang terstruktur, membagi peran secara jelas, serta mempelajari teknik hidroponik dari tahap penyemaian hingga perawatan. “Lahan kami memang terbatas, tapi sekarang kami punya harapan yang lebih luas. Greenhouse ini bukan hanya tempat menanam, tapi tempat kami belajar untuk maju bersama,” ujarnya. Lurah Air Jamban, Rifky Ellyaningsih, yang turut hadir di peresmian tersebut, memberikan apresiasi atas kolaborasi antara masyarakat dan PHR. Ia menilai inisiatif ini sebagai langkah konkret dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat di wilayah padat penduduk. “Kami sangat mengapresiasi dukungan dari PHR Zona Rokan yang telah membantu mewujudkan greenhouse Program Puteri Proklim Melayu Lestari ini. Ini bukan hanya tentang pertanian, tetapi juga tentang pemberdayaan masyarakat, ketahanan pangan, dan upaya menjaga lingkungan secara berkelanjutan,” ujarnya. Dampak dari program ini mulai menunjukkan potensi yang menjanjikan. Dengan penerapan metode hidroponik di dalam greenhouse, kapasitas produksi diproyeksikan meningkat signifikan, dari sebelumnya 10–35 ikat sayur per siklus menjadi sekitar 100–150 ikat per siklus. Seiring dengan peningkatan tersebut, peluang ekonomi baru pun mulai terbuka, dengan estimasi potensi pendapatan yang dapat mencapai 4 juta rupiah per bulan. Ke depan, greenhouse ini diharapkan tidak hanya menjadi pusat produksi sayur-mayur, tetapi berkembang sebagai simbol kemandirian ekonomi berbasis komunitas. Di tengah keterbatasan ruang, para perempuan PKK Air Jamban menunjukkan bahwa inovasi dan kolaborasi dapat menjadi fondasi menuju kesejahteraan yang berkelanjutan. Manager Community Involvement & Development (CID) PHR, Iwan Ridwan Faizal, menyampaikan kebanggaannya atas capaian kelompok tersebut. Menurutnya, program ini bukan sekadar pembangunan fasilitas, melainkan investasi sosial yang mendorong perubahan berkelanjutan. “Melihat ibu-ibu di sini mampu menaklukkan keterbatasan lahan dan beralih ke teknologi greenhouse adalah sebuah kebanggaan. Kami tidak hanya membangun fasilitas, tetapi juga mendorong lahirnya kemandirian dan kepercayaan diri masyarakat,” jelasnya. Ia menambahkan, keberhasilan pengelolaan 1.000 lubang tanam secara mandiri menjadi bukti nyata transformasi yang terjadi. “Ketika masyarakat mampu mengelola inovasi secara mandiri dan merasakan langsung manfaat ekonominya, di situlah esensi pemberdayaan yang berkelanjutan benar-benar terwujud. Dukungan masyarakat dan para pemangku kepentingan terhadap kelancaran operasional perusahaan juga menjadi kunci dalam menjaga keandalan dan ketahanan energi nasional, di mana PHR berperan sebagai salah satu tulang punggung ketahanan energi sektor migas,” imbuhnya. Kini, bagi Dian dan 30 perempuan tangguh di Air Jamban, greenhouse tersebut bukanlah garis akhir, melainkan titik awal menuju masa depan yang lebih hijau, mandiri, dan sejahtera. Tentang PHR Zona Rokan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) merupakan salah satu anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah Subholding Upstream, PT Pertamina Hulu Energi (PHE). PHR berdiri sejak 20 Desember 2018. Pertamina mendapatkan amanah dari Pemerintah Indonesia untuk mengelola Wilayah Kerja Rokan sejak 9 Agustus 2021. Pertamina menugaskan PHR untuk melakukan proses alih kelola dari operator sebelumnya. Proses transisi berjalan selamat, lancar dan andal. PHR melanjutkan pengelolaan WK Rokan selama 20 tahun, mulai 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041. Daerah operasi WK Rokan seluas sekitar 6.200 km2 berada di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Terdapat 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul (gathering stations). WK Rokan memproduksi seperempat minyak mentah nasional atau sepertiga produksi pertamina. Selain memproduksi minyak dan gas bagi negara, PHR mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan lingkungan.

Senin, 08 September 2025 | 15:02 WIB

Investasi Tembus Rp8 T di Ketapang Sawit Jadi Penyumbang Utama

Ketapang, katakabar.com - Realisasi investasi capai sebesar Rp8 triliun di semester II tahun 2025 di Kabupaten Ketapang. Capaian ini dekati target nasional sebesar Rp10 triliun, ini jadi salah satu indikator meningkatnya minat investor tanamkan modal. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Kabupaten Ketapang, Marwannor mengutarakan capaian itu saat rapat kerja dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Ketapang, Senin (8/9). Seluruh proses perizinan kini berbasis digital melalui aplikasi OSS atau Online Single Submission, tagas Wannor, Sicantik dan SIMBG. “Dinas cuma melakukan verifikasi, dan kompilasi data dari dinas teknis sesuai peraturan. Soal izin lingkungan misalnya melalui Dinas Perkim LH, sedang izin perkebunan ditangani Distanakbun,” kupasnya, dilansir dari laman suaraketapang, Senin sore. Data Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan atau Distanakbun menunjukkan, hingga kini terdapat 80 perusahaan perkebunan, dan 37 pabrik kelapa sawit yang tersebar di 19 kecamatan di Ketapang. Di mana total izin lahan yang telah diterbitkan mencapai 765.800 hektar. Tapi, Distanakbun mengakui masih banyak perusahaan yang belum menyelesaikan Hak Guna Usaha atau HGU meski sudah mengantongi izin usaha perkebunan. Proses HGU yang memakan waktu hingga empat tahun membuat sejumlah perusahaan sudah beroperasi tanpa landasan hukum penuh. Kondisi ini kerap menimbulkan ketegangan di lapangan. “Persoalan HGU sering menjadi pemicu tuntutan masyarakat, terutama di wilayah yang bersinggungan langsung dengan perkebunan,” ucap pejabat Distanakbun saat rapat tersebut. Selain soal HGU, Distankabun soroti persoalan lain yang belum tuntas, seperti pencurian buah sawit, konflik plasma dengan koperasi, serta regulasi kawasan hutan yang saling tumpang tindih. Komisi III DPRD Ketapang menilai data akurat mengenai perizinan, dan aktivitas perusahaan sangat penting agar fungsi pengawasan dewan berjalan efektif. Ketua Komisi III DPRD Ketapang, Mia Gayatri menerangkan, masyarakat seringkali meminta DPRD menyelesaikan persoalan, tapi dewan tidak selalu memiliki data lapangan yang lengkap. “Saat kami turun ke lapangan, sering kali tidak memegang data izin perusahaan. Karena itu, kami minta DPMPTSP, dan Distanakbun memberikan data yang akurat,” kata Mia. Wakil Ketua Komisi III, Rion Sardi, menilai pengawasan pemerintah daerah lemah terhadap perusahaan yang melanggar aturan. Ia mencontohkan kasus penanaman di luar izin seluas 227 hektare sejak 2013 yang tidak pernah ditindak tegas. “Hal ini tidak bisa dibiarkan. Pemda harus berani menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang terbukti melanggar,” tutur Rion. Anggota Komisi III, Ali Sadikin aminkan Rion, menilai Distanakbun tidak boleh anggap remeh persoalan perkebunan. “Ada perusahaan yang sudah 11 tahun menanam di luar HGU, tapi tidak ditindak. Ini jelas merugikan masyarakat,” jelasnya. Sinergi Eksekutif dan Legislatif Sekretaris Komisi III, M. Puadi, menekankan, rapat kerja ini merupakan langkah evaluasi untuk memperkuat sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah. Ia menilai, data yang lengkap akan membantu DPRD memetakan masalah sekaligus memberi kepastian bagi investor. “Jika data akurat, maka penyelesaian persoalan akan lebih cepat, dan perusahaan pun merasa aman untuk berinvestasi di Kabupaten Ketapang,” sebutnya.

Senin, 12 Mei 2025 | 12:21 WIB

Pemuda Katolik Ketapang Puji Capaian Kinerja Kementerian Pertanian RI

Ketapang, katakabar.com - Pemuda Katolik Ketapang menyatakan mengapresiasi Kementerian Pertanian RI yang berperan penting meningkatkan produksi beras Nasional. Hal tersebut disampaikan Feri Hyang Daika, Sekretaris Pemuda Katolik Ketapang Rabu (7/5). “Mengutip data yang disampaikan oleh Mentan yang dimuat investor.id, Pemerintah Indonesia berhasil mencatat tonggak sejarah dalam hal ketahanan pangan nasional dengan berhasil menciptakan rekor tertinggi stok cadangan beras selama 57 tahun terakhir dengan data stok gudang Bulog mencapai 3.502.895 ton (3,5 juta ton) dalam periode Januari hingga Mei. Tentu ini merupakan suatu prestasi yang patut diapreasi.” Semoga ini menjadi langkah baik yang dapat dipertahankan untuk mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045," jelasnya. Pemuda Katolik Ketapang berharap dengan melimpahnya stok cadangan beras secara nasional dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi Masyarakat miskin yang masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Diketahui, menurut data Global Hunger Index tahun 2024, angka kelaparan di Indonesia masih tergolong lebih tinggi dibandingkan dengan negara Myanmar. Indeks Angka Kelaparan ini berkorelasi dengan presentasi populasi yang tidak mendapat cukup kalori untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan pertumbuhan terhambat bagi anak karena kekurangan gizi (stunting). Berikut skor Global Hunger Index negara-negara Asia Tenggara pada 2024: 1. Timor Leste (27) 2. Laos (19,8) 3. Indonesia (16,9) 4. Myanmar (15,7) 5. Kamboja (14,7) 6. Filipina (14,4) 7. Malaysia (12,7) 8. Vietnam (11,3) 9. Thailand (10) Menurut Feri, Pemuda Katolik Ketapang siap untuk berkolaborasi dengan Pemerintah maupun Lembaga/institusi dalam program kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan pangan di Kabupaten Ketapang.

Rabu, 27 November 2024 | 13:54 WIB

Kebun Sawit Milik Personel Polisi Ditanami Ubi Rambat Dukung Ketapang

Rupit, katkabar.com - Jajaran Polri di wilayah Sumatera Selatan gelar kegiatan penanaman serentak untuk mendukung ketahanan pangan atau Ketapang, di wilayah Desa Jadi Mulya 1, Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara). Penanaman serentak itu dilaksanakan di kebun kelapa sawit milik Aipda Aris Hargo Prasetyo SH yang masih berusia muda atau tanaman belum menghasilkan.

Selasa, 02 Januari 2024 | 21:13 WIB

Petani Sawit Mitra Terima Premi RSPO Rp1 Miliar, Ini Kata Wabup Ketapang

Ketapang, katakabar.com - Petani plasma mitra yang tergabung dalam 8 koperasi, yakni Subali Raja Sejahtera, Berkah Manunggal Sejahtera, Titipan Makmur, Rimba Kecubung Indah, Bukit Selendang Jaya, Bumi Asih, Mitra Sejahtera, dan Karya Jaya, binaan perusahaan perkebunan sawit Cargill di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, terima premi dari penjualan kelapa sawit berkelanjutan atau Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) sebesar Rp1 miliar lebih Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Ketapang, H Farhan MSi saksikan penyerahan premi tersebut. Menurut Farhan, lewat kemitraan petani plasma Pir Trans, PT Poliplant Sejahtera, dan Cargill Tropical Oil memberikan peluang kepada petani lokal untuk terlibat di industri kelapa sawit secara berkesinambungan. “Capaian ini bukti nyata kerja keras, inovasi dan komitmen keberlanjutan untuk menghasilkan hasil yang memuaskan," ujarnya lewat keterangan resmi, dilansir dari laman Prokopim Setda Ketapang, pada Selasa (2/1). Pencapaian ini, harap Farhan, hendaknya menjadi inspirasi bagi petani kelapa sawit lainnya untuk mengadopsi praktik-praktik berkelanjutan menjalankan usaha mereka. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang, tegas Farhan, terus dukung upaya-upaya keberlanjutan di sektor perkebunan kelapa sawit. Pemkab terus dorong dan sediakan bantuan yang diperlukan bagi petani Plasma Pir Trans agar dapat mengembangkan usaha mereka secara berkelanjutan. “Selamat kepada petani plasma Pir Trans sudah penuhi kriteria dan berhasil meraih premium RSPO. Saya apresiasi PT Poliplant Sejahtera dan Cargill Tropical Oil atas upayanya mendukung petani plasma dalam mencapai keberlanjutan,” jelasnya. Sangat memungkinkan petani swadaya, tuturnya, untuk mendapatkan RSPO dari perusahaan perkebunan, tapi dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. “Premium RSPO itu tidak hanya kepada mitra yang terkait dengan adanya koperasi, tapi bisa didapatkan petani swadaya di lingkup perusahaan. Intinya, syarat administrasi mesti terpenuhi, meliputi syarat pengelolaan lingkungan, kebun dan syarat-syarat lainnya terpenuhi,” sebutnya.

Minggu, 26 November 2023 | 12:31 WIB

Komoditas Perkebunan Ini Berkembang Pesat Lima Tahun Tetakhir di Ketapang

Ketapang, katakabar.com - Komoditas perkebunan kelapa sawit berkembang pesat lima tahun belakangan ini di Ketapang. Pesatnya perkembangan komoditas perkebunan itu diketahui saat Focus Group Discussion (FGD) data perkebunan perusahaan perkebunan se Kabupaten Ketapang di Hotel Nevada, tiga hari lalu. Asisten Setretariat Daerah (Setda) Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Syamsul Islami, yang buka FGD. Menurutnya, data dan informasi perkebunan dipandang perlu agar pengelolaan data perkebunan di tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi menjadi perekat kesatuan pembangunan perkebunan. "Statistik perkebunan menyajikan data luas areal produk, produktivitas menurut status pengusahanya, yakni perkebunan rakyat, perkebunan besar negara dan perkebunan besar swasta," ujarnya, dilansir dari laman PROKAL.co, pada Ahad (26/11). Dilihat dari angka statistik perkebunan 5 tahun terakhir, ulas Syamsul, kelapa sawit salah satu komoditas perkebunan yang mengalami kenaikan secara signifikan. Hal ini, kata Syamsul, lantaran banyaknya perusahaan kelapa sawit dan adanya alih fungsi lahan dari komoditi lain menjadi komoditi kelapa sawit di Ketapang. "Jadi, maksud dan tujuan diadakannya FGD ini adalah agar terjalin komunikasi dan hubungan baik antara perusahaan dan kantor dinas dan BPS," ucapnya. Masih Syamsul, untuk meningkatkan percepatan dalam pemasukan data statistik perkebunan kelapa sawit lewat aplikasi Sedap Online, yang berlaku di industri kelapa sawit ini. "Untuk itu, saya berharap agar peserta dan narasumber FGD tetap semangat dan bersatu untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Di mana norma di sektor perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Ketapang akan diterapkan dengan optimal," pesannya. Data sektoral dari perusahaan swasta, tuturnya lagi, bakal dilindungi dengan baik, tepat waktu dan dapat diterima stakeholder terkait, yakni Distanakbun dan juga BPS Ketapang. "Kepada semua pihak, hendaknya kegiatan FGD ini dapat membawa dampak positif dalam mengubah wajah industri kelapa sawit ini menjadi lebih baik," tandasnya.