Hukrim
Hukrim
Polsek Mandau Lihat Lahan Persiapan Panen Raya Jagung Program 100 Hari Asta Cita Presiden RI di Rejosari
Bathin Solapan, katakabar.com - Kepolisian Sektor (Polsek) Mandau survei (cek) pengelolaan lahan program gerakan penanaman jagung seluas 1 juta hektar Polri rangkaian program 100 Hari Asta Cita Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto. Kegiatan survei, kata Kapolsek Mandau, Kompol Primadona, melalui Kasi Humas Polsek Mandau, Betty Dumauli S, kepada wartawan lewat siaran persnya, Kamis (21/5) siang, dalam rangka persiapan Panen Raya Jagung di kawasan Jalan Rejosari RT 03 RW 03, Dusun Sukamaju, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkaliis, Riau. Menurut Kasi Humas Polsek Mandau, pengelolaan kegiatan Panen Raya Jagung bersama pemilik lahan yakni Kelompok Pengelola Tani Berkah bekerja sama dengan BUMdes Air Kulim. "Pemilik Lahan, Sumadi alias Akong, Polres Bengkalis, Polsek Mandau, Pemkab Bengkalis dan Desa Air Kulim telah mendorong untuk mendukung Program Gerakan penanaman jagung seluas 1 juta hektar Polri Program 100 Hari Asta Cita Presiden Republik Indonesia," ulasnya. Kegiatan tersebut program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini Polri mendorong ielompok masyarakat, BUMdes Desa Air Kulim dan pemilik kebun untuk memanfaatkan lahan kebun kelapa sawit untuk ditanami jagung secara tumpang sari . "Total luas lahan sementara dua hektar telah memasuki usia tanam kurang lebih 100 hari dengan tinggi tanaman mencapai 170 centimeter juga sudah berbuah tetapi ada juga yang kecil terkena banjir lantaran intensitas hujan tinggi. Saat ini sedang dilakukan pemupukan Kelompok Tani Berkah," ucap Betty.
Hukrim
Hukrim
Lagi, Polsek Mandau Survei Lahan Program Gerakan Penanaman Jagung Seuas 1 Juta Hektar Polri
Bathin Solpan, katakabar.com - Kepolisian Sektor (Polsek) kembali melaksanakan survei sekaligus pengecekan pengelolaan lahan program Gerakan penanaman jagung seluas 1 juta hektar Polri, sekaligus program 100 Hari Asta Cita Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto, "Lokasi pengelolaan lahan yang tersebut di Jalan Rejosari RT 03 RW 03 Dusun Sukamaju, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis seluas dua hektar," ujar Kapolsek Mandau, Kompol Primadona, lewat Kasi Humas Polsek Mandau, Betty Dumauli S, kepada wartawan melalui siaran pers, Selasa (19/5) malam Di kegiatan tersebut, ulas Kasi Humas Polsek Mandau, Kapolsek Mandau yang inisiasi didukung Pj Kades Air Kulim, Suryati, Bhabinkamtibmas Desa Air Kulim, Brigadir Polisi Bambang Siregar, personel, Faizunsyah, Ketua Kelompok Tani Berkah, Aditya Kurniawan, Ketua Bumdes Desa Air Kulim, di mana Kelompok Pengelola Tani Berkah bekerja sama dengan BumDes Air Kulim, serta pemilik lahan Sumadi aliad Akong. "Bibit untuk Ketahanan Pangan (Ketapang) jenis jagung pipil," terangnya. Kegiatan tersebut merupakan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, H, Prabowo Subianto, sebut Betty, di mana Polri mendorong kelompok masyarakat, BumDes Air Kulim, dan pemilik kebun untuk memanfaatkan lahan kebun kelapa sawit tumpang sari tanaman jagung pipil. "Total luas lahan sementara 2 hektar yang memasuki usia tanam kurang lebih 1 minggu dan sedang dilakukan pemupukan oleh Kelompok Tani Berkah," tandasnya.
Nasional
Nasional
Dari Lahan Terbengkalai Jadi Harapan Baru, Kisah Tuah Bersatu di Pulau Kundur
Kepulauan Riau, katakabar.com - Di banyak desa pesisir, penghidupan warga sangat bergantung pada musim dan cuaca. Saat laut tenang, rezeki mengalir. Ketika ombak tinggi, pemasukan bisa berhenti. Dari isu tersebut, lahir kebutuhan untuk membangun usaha alternatif yang tetap berpijak pada potensi desa, agar ekonomi keluarga tidak hanya bertumpu pada satu sumber. Persis di Desa Sawang Laut, Pulau Kundur, Kepulauan Riau, lahan pesisir yang dulu terbengkalai kini mulai hidup kembali. Kelompok warga “Tuah Bersatu” perlahan membangun sumber penghasilan baru, dari budidaya ikan kakap putih hingga usaha turunan yang dikelola bertahap. Ketua Kelompok Tuah Bersatu, Amran 46 tahun, bercerita inisiatif ini berangkat dari kegelisahan warga yang selama ini hanya bergantung pada hasil tangkapan laut. “Dulu kami ini nelayan, habis melaut ya sudah, istirahat. Tidak ada kegiatan lain. Dari situ kami berpikir bagaimana ada tambahan penghasilan,” kata Amran. Berbekal lahan kosong di pesisir, kelompok ini mulai merintis budidaya kakap putih pada 2022 dan mulai berjalan aktif sejak 2023. Seiring waktu, usaha berkembang bertahap sesuai kesiapan kelompok mulai dari hidroponik, produksi terasi, peternakan ayam petelur, hingga persiapan bank sampah. “Awalnya kakap, lalu berkembang ke hidroponik dan terasi. Sekarang sudah masuk ayam petelur dan bank sampah. Semua bertahap,” ucapnya. Dari sisi ekonomi, dampaknya mulai terasa. Dari unit peternakan ayam saja, kelompok mampu memasarkan sekitar 100 ekor ayam per bulan dengan omzet sekitar Rp10 hingga Rp12 juta. Sementara unit hidroponik yang dikelola kaum ibu setempat menjadi tumpuan baru melalui penjualan sayuran segar seperti pakcoy, selada, dan sawi manis. “Memang belum besar, tapi sangat membantu ekonomi keluarga,” ujar Amran. Menurut Amran, manfaat yang paling fundamental adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Warga yang dulunya hanya memiliki keterampilan melaut, kini mulai menguasai teknik budidaya hingga manajemen usaha. “Kami jadi banyak belajar, kenal dengan Kepala Dinas, dapat ilmu dari ahli. Itu yang paling terasa,” jelasnya. Dalam perjalanan pengembangan, kelompok Tuah Bersatu mendapat pendampingan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Timah Tbk Anggota Holding Industri Pertambangan MIND ID, mulai dari pembukaan lahan hingga penguatan teknis dan pengembangan usaha secara bertahap. Amran berharap pendampingan dapat terus berlanjut, khususnya dalam pengembangan pakan mandiri untuk budidaya ikan agar biaya operasional bisa ditekan. “Harapan kami program ini terus dikembangkan. Kami ingin lebih mandiri dan bisa membantu masyarakat lebih luas lagi,” terangnya. Bagi warga Sawang Laut, perubahan ini bukan sekadar bantuan, melainkan proses belajar yang membuat mereka lebih percaya diri membangun usaha bersama. Di titik inilah Amran melihat pendampingan bukan hanya soal modal dan alat, tetapi juga ruang untuk tumbuh dari nelayan yang selama ini bergantung pada hasil laut, menjadi kelompok yang mulai berani merancang masa depan ekonominya sendiri. Program ini dijalankan melalui skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL, dan diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi lokal berbasis potensi desa, sehingga manfaatnya tidak berhenti pada satu komoditas, tetapi berkembang menjadi ragam sumber penghasilan yang lebih tahan uji. Inisiatif yang menyentuh aspek sosial dan lingkungan ini sejalan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) yang dijalankan Grup. Atas konsistensi pengelolaan lingkungan dan dampak sosial yang dibangun di sekitar wilayah operasi, PT Timah Tbk meraih penghargaan PROPER Emas dan PROPER Hijau 2025 dari Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH.
Ekonomi
Ekonomi
DPRD Setujui Rekomendasi LKPJ 2025, Pemkab Langkat Siap Perkuat Kinerja dan Layanan Publik
Langkat, Katakabar.com - Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat H. Amril, S.Sos, M.AP menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka pembacaan keputusan DPRD terhadap rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Langkat, Senin (20/04/2026).
Riau
Riau
Kepulauan Meranti Hibahkan Lahan Pembangunan Gudang Bulog Perkuat Distribusi Beras
Batam, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti resmi serahkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) lahan pembangunan Gudang Bulog, sekaligus menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama beras dengan PT Perum Bulog, di Kota Batam, Jumat (6/2). Penyerahan NPHD dan BAST lahan, serta penandatanganan MoU dilakukan loleh Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar, bersama jajaran pimpinan PT Perum Bulog. Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah, khususnya di wilayah kepulauan. Direktur Human Capital PT Perum Bulog, Sudarsono Hardjosoekarto, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti yang telah menuntaskan proses administrasi hibah lahan pembangunan gudang Bulog. Menurutnya, kesiapan administrasi menjadi syarat utama masuknya suatu daerah dalam program pembangunan gudang Bulog. “Kami telah memproses pembangunan gudang di berbagai kabupaten dan kota dan provinsi. Daerah yang mampu menyelesaikan administrasi dalam waktu 1 hingga 2 minggu akan kami masukkan ke kelompok pembangunan tahun 2026. Untuk Kepulauan Meranti, Karimun, dan Bengkalis yang sudah siap, akan kami masukkan dalam kelompok 2026,” terang Sudarsono. Ia menjelaskan, pembangunan gudang Bulog merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto, untuk menjamin ketersediaan pangan, keterjangkauan harga, serta stabilisasi harga pangan di tingkat produsen dan konsumen. Program tersebut menekankan pentingnya sinergi antara Bulog dan pemerintah daerah. Selain pembangunan gudang, Bulog juga tengah mengembangkan program hilirisasi pangan nasional, mulai dari pembangunan pabrik pakan berbasis jagung di Gorontalo dan Jawa Tengah hingga pengolahan pangan berbasis beras di Pulau Jawa. "Langkah ini bertujuan memperkuat pengelolaan cadangan pangan pemerintah secara menyeluruh," jelasnya. Sementara, Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar, menegaskan pembangunan Gudang Bulog di daerahnya merupakan langkah strategis menjawab tantangan distribusi pangan di wilayah kepulauan. “Kondisi geografis Kepulauan Meranti sebagai daerah kepulauan membutuhkan sistem logistik pangan yang kuat dan andal. Kehadiran Gudang Bulog akan menjamin ketersediaan beras, menjaga stabilitas harga, serta memperkuat cadangan pangan daerah,” tegas H Asmar. Ia berharap keberadaan gudang Bulog dapat memperpendek rantai distribusi beras sehingga penyaluran pangan menjadi lebih cepat dan efisien, terutama dalam kondisi darurat, gejolak harga, maupun pelaksanaan program bantuan pangan pemerintah. H Asmar menyebutkan penandatanganan MoU kerja sama beras antara Pemkab Kepulauan Meranti dan PT Perum Bulog menjadi landasan kerja sama jangka menengah dan panjang dalam pengelolaan pengadaan, penyimpanan, serta distribusi beras. “Melalui kerja sama ini, kami berharap ketersediaan beras bagi seluruh lapisan masyarakat dapat terjamin, inflasi daerah dapat dikendalikan, serta penyaluran bantuan pangan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran,” ucapnya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada PT Perum Bulog serta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang telah berperan aktif dalam memfasilitasi hibah lahan dan penyusunan kerja sama hingga terealisasi. “Kami berharap pembangunan Gudang Bulog ini dapat segera direalisasikan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kepulauan Meranti,” sebutnya.
Nusantara
Nusantara
Hilirisasi Pangan Nasional, Holding PTP Lewat PalmCo Siapkan Lahan Peternakan Ayam Terintegrasi
Jakarta, katakabar.com - PTPN IV PalmCo, subholding dari Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), menyatakan kesiapan mendukung agenda pemerintah dalam percepatan hilirisasi industri ayam terintegrasi sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Program industri ayam terintegrasi diproyeksikan menjadi salah satu tulang punggung penyediaan protein hewani, terutama daging ayam dan telur, yang kebutuhannya terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk serta implementasi agenda sosial pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di tahap awal, pemerintah melalui Danantara Indonesia menyiapkan investasi strategis sekitar Rp20 triliun untuk membangun ekosistem industri ayam terintegrasi, mulai dari pembibitan, pakan, budidaya, hingga pengolahan dan distribusi. Pendekatan hilirisasi dipilih untuk memperkuat kesinambungan pasokan, menekan fluktuasi harga, sekaligus mendorong pemerataan produksi protein hewani ke luar Pulau Jawa. Dalam konteks tersebut, peran badan usaha milik negara (BUMN) menjadi penting. Salah satunya PTPN IV PalmCo yang mengelola jutaan hektare perkebunan kelapa sawit di berbagai wilayah Indonesia. Dengan portofolio aset dan infrastruktur yang telah terbentuk, PalmCo dipandang memiliki posisi strategis untuk mendukung agenda hilirisasi pangan, termasuk pengembangan peternakan ayam terintegrasi. Hilirisasi sebagai Arah Kebijakan Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian Sam Herodian, dalam forum Road to Jakarta Food Security Summit 2026, menegaskan bahwa hilirisasi menjadi salah satu pendekatan utama dalam transformasi sistem pangan nasional. “Pengembangan industri ayam terintegrasi tidak hanya soal menambah kapasitas produksi, tetapi juga memastikan distribusi dan keterjangkauan pangan yang lebih merata, khususnya di luar Jawa,” ujar Sam. Pendekatan terintegrasi dinilai mampu meredam ketergantungan produksi pada wilayah tertentu serta mengurangi risiko gejolak pasokan dan harga di sektor perunggasan. Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Hilirisasi Produk Peternakan, Ali Agus aminkan Sam. Ia menekankan pentingnya menjaga posisi peternak rakyat dalam skema hilirisasi. “Hilirisasi idealnya memastikan kesinambungan dari hulu ke hilir, sekaligus membuka ruang bagi peternak rakyat untuk tumbuh bersama industri,” jelasnya. Kesiapan Lahan Jadi Kunci Salah satu tantangan utama pengembangan peternakan modern berskala besar adalah kesiapan lahan. Di luar Jawa, ketersediaan lahan yang memiliki kepastian hukum, infrastruktur dasar, dan akses logistik kerap menjadi hambatan. Lantaran itu, pemanfaatan aset negara yang telah eksisting dinilai sebagai opsi strategis. PTPN IV PalmCo berada dalam ekosistem tersebut. Dengan pengalaman panjang mengelola perkebunan sawit, perusahaan memiliki aset lahan yang relatif siap secara legal dan operasional. Tetapi, PalmCo menegaskan pendekatan bertahap tetap menjadi prinsip utama. Direktur Strategy dan Sustainability PTPN IV PalmCo, Ugun Untaryo, menimpali perusahaan memilih langkah yang terukur dan berbasis kesiapan nyata di lapangan. “Kami memahami ini adalah proyek kebijakan nasional yang besar dan lintas sektor. Karena itu, PalmCo fokus pada kesiapan yang benar-benar bisa dieksekusi,” ucap Ugun. Menurutnya, Kalimantan Timur menjadi wilayah yang saat ini telah memasuki tahap persiapan awal untuk mendukung pembangunan peternakan ayam terintegrasi, termasuk rencana groundbreaking dalam waktu dekat. Wilayah tersebut dinilai relatif siap dari sisi aset, keselarasan tata ruang, serta dukungan rencana pengembangan wilayah. “Kalimantan Timur menjadi contoh awal kesiapan. Ini bukan soal cepat, tetapi soal tepat,” katanya. Integrasi Sawit dan Pangan Harus Berhati-hati Ugun menegaskan pemanfaatan lahan perkebunan sawit untuk kegiatan pangan memerlukan kajian menyeluruh, mencakup aspek tata ruang, lingkungan, sosial, serta keberlanjutan. “Integrasi fungsi pangan di kawasan perkebunan sawit tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Semua harus sejalan dengan prinsip keberlanjutan,” terangnya. PalmCo juga memilih tidak memberikan ekspektasi berlebihan terhadap wilayah lain yang masih dalam tahap kajian. Pendekatan ini diambil untuk menjaga kredibilitas proyek sekaligus memastikan setiap langkah dapat dipertanggungjawabkan. “Lebih baik kami berbicara berdasarkan apa yang sudah siap dan bisa dieksekusi, daripada menyampaikan rencana yang belum tentu dapat direalisasikan,” bebernya. Ke depan, PTPN IV PalmCo sebagai bagian dari Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) menegaskan komitmennya untuk menjadi bagian dari ekosistem pendukung ketahanan pangan nasional, dengan memastikan pemanfaatan aset negara dilakukan secara optimal, bertanggung jawab, dan sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memperkuat hilirisasi pangan serta pemerataan produksi protein hewani di Indonesia.
Nusantara
Nusantara
Regulasi Baru Perkuat Kewajiban Deteksi Dini Kebakaran Lahan Perkebunan
Jakarta, katakabar.com - Pemerintah memperbarui ketentuan pemantauan kebakaran lahan yang kini memberikan opsi pemantauan titik panas berbasis penginderaan jarak jauh secara real-time. Kebijakan baru memperluas ketentuan sebelumnya di Permentan 05 Tahun 2018 Pasal 21, yang mewajibkan pembangunan menara pemantau api sebuah pendekatan yang kerap menghadapi keterbatasan jarak pandang, cuaca, serta biaya infrastruktur yang tinggi. Dengan pembaruan regulasi melalui Permentan 06 Tahun 2025 Pasal 21, industri perkebunan kini dapat memanfaatkan teknologi modern seperti sistem otomatis DJI Dock 3 menggunakan Matrice 4TD (M4TD), drone thermal beresolusi tinggi yang dirancang untuk pemantauan area luas secara berkelanjutan. Pemantauan Modern Sesuai Ketentuan Permentan 06 2025 Melalui integrasi kamera thermal pada M4TD, DJI Dock 3 mampu melakukan patroli rutin dan respons darurat sepanjang hari, termasuk saat visibilitas rendah akibat asap, cuaca, atau cahaya matahari yang menyilaukan. Data suhu dikirimkan secara real-time ke command center bersama tampilan RGB dan thermal sebagai verifikasi tambahan, memastikan proses deteksi dini berlangsung cepat dan akurat. Pendekatan ini memungkinkan pemantauan area yang jauh lebih luas tanpa menempatkan personel pada lokasi berisiko. Meningkatkan Efektivitas Pencegahan Kebakaran Penggunaan teknologi penginderaan jarak jauh tidak hanya mempermudah pemenuhan kewajiban regulasi, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan secara cepat ketika indikasi titik panas muncul. Data yang dihasilkan dapat dicatat sebagai bukti kepatuhan, sementara operasi yang berlangsung 24/7 membantu perusahaan meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi potensi kerugian akibat kebakaran lahan.
Sawit
Sawit
Selepas Penyitaan Lahan, Ini Solusi Hukum Sawit Rakyat dari Kejagung
Jakarta, katkabar.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) tawarkan solusi hukum dan tata kelola bagi kelapa sawit rakyat selepas penyitaan lahan. "Langkah ini bertujuan untuk melindungi petani kecil, memastikan keadilan hukum, sekaligus mendukung produktivitas perkebunan sawit nasional," kata Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H, Tenaga Ahli Kejagung, di acara BEDELAU 2025: Bincang Ekonomi dan Diseminasi Dukung Akselerasi Ekonomi Riau, Selasa (21/10) lalu. Prof. Adi menyatakan, tujuan utama peta solusi ini melindungi petani kecil dari kriminalisasi dan memastikan hukum berfungsi secara berkeadilan sosial. "Solusi hukum yang ditawarkan mencakup rekomendasi tindakan, dan kebijakan dari berbagai lembaga pemerintah, prinsip hukum yang relevan, hingga tujuan substantif yang ingin dicapai," ucapnya, dilansir dari laman EMG, Kamis (23/10). Pada kerangka ini, terangnya, Kejagung berperan membedakan antara kasus yang melibatkan korporasi besar dan petani rakyat. Selain itu, tambahnya, Kejagung mendorong restorative justice, yakni mengalihkan kasus petani rakyat dari ranah pidana menjadi administratif atau perdata, agar tidak merugikan masyarakat kecil. Lahan sitaan rakyat pun akan dialihkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) untuk program reforma agraria. Sementara, Kementerian ATR/BPN direkomendasikan menetapkan lahan hasil penyitaan sebagai Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), memberikan sertifikasi hak milik atau hak guna bagi petani yang telah menggarap lahan sebelum penetapan kawasan hutan, serta mempercepat sinkronisasi data spasial melalui One Map Policy. Lalu, Kementerian LHK bakal melakukan reclassifikasi kawasan hutan untuk mendukung desa atau kebun rakyat produktif, dan menetapkan skema perhutanan sosial sawit bagi masyarakat yang sudah lama menggarap. Terus, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian didorong membentuk Satgas Reformasi Hukum dan Tata Kelola Sawit Rakyat, yang melibatkan KLHK, ATR/BPN, dan Kejagung, serta menyusun kebijakan integratif hilirisasi berbasis legalitas lahan rakyat. Pemerintah daerah didorong menyusun Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Sawit Rakyat dan menegakkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berbasis data One Map. Lembaga keuangan dan BUMDes juga diarahkan mengelola kebun eks-sitaan melalui skema joint stewardship antara pemerintah dan petani, serta menyediakan green financing bagi sawit legal rakyat. Inisiatif ini membuka peluang bagi sawit rakyat untuk tetap produktif dan berkelanjutan pasca penyitaan lahan, sekaligus memperkuat posisi petani kecil dalam tata kelola industri sawit nasional.
Sawit
Sawit
DPRK Aceh Timur Bentuk Pansus Upaya Bereskan Konflik Lahan HGU Sawit
Aceh Timur, katakabar.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) Aceh Timur gerak cepat melakukan tindakan tegas guna bereskan konflik lahan Hak Guna Usaha (HGU) sawit perusahaan versus masyarakat. Itu diketahui saat rapat paripurna yang digelar Selasa (21/10) kemarin, di mana DPRK resmi membentuk panitia khusus (Pansus) bereskan persoalan sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan. Keputusan nomor 11 Tahun 2025 ini merespon tuntutan masyarakat yang terus berkembang, serta tindak lanjut dari pertemuan antara Bupati Aceh Timur dengan perwakilan masyarakat pada 30 September 2024 lalu. Ketua DPRK Aceh Timur, Musaitir yang akrab disapa Algojo, menegaskan Pansus ini untuk melakukan penyelesaian konflik yang sudah lama berkepanjangan. "Kami bersama masyarakat memahami betul keresahan mereka terkait lahan tersebut, dengan terbentuknya pansus, kami harap dapat menemukan solusi terbaik yang berkeadilan bagi semua pihak,” ujarnya, dilansir dari laman serambinews.com, Rabu siang. Dijelaskan Algojo, adapun tugas Pansus meliputi mencari masukan terkait sengketa lahan HGU. Lalu, memastikan data fisik sertifikat HGU perusahaan kelapa sawit. Berikutnya, mengecek kelengkapan izin usaha perkebunan. Terus, memastikan data plasma yang sudah dilakukan Perusahaan, memastikan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana CSR, dan mengevaluasi kontribusi perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terakhir, memeriksa pengolahan limbah perusahaan memastikan dikelola sesuai peraturan yang berlaku. Berikut susunan Pansus terdiri dari Ketua dijabat Sartiman (Fraksi NasDem), Wakil Ketua Muhammad Syuhada (Fraksi PKB), serta sekretaris Iskandar dari Fraksi Partai Aceh (PA). Pansus mulai bekerja pada Oktober dan akan melaporkan hasil kerjanya kepada pimpinan DPRK. Rencananya, Pansus akan turun langsung kebeberapa lokasi perusahaan kelapa sawit yang terlibat dalam sengketa lahan dengan masyarakat di Aceh Timur. Pembentukan Pansus ini diharapkan dapat menjadi langkah kongkrit dalam menyelesaikan sengketa kongkret dalam menyelesaikan sengketa lahan anatara masyarakat dengan perusahaan kelapa sawit yang selama ini terjadi. Penyelesaian sengketa masyarakat dan perusahaan di Aceh Timur juga diharap dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Riau
Riau
Kapolres Kepulauan Meranti Tinjau Lahan Program Ketahanan Pangan di Bagan Melibur
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Aldi Alfa Faroqi SH SIK MH, tinjau lahan program ketahanan pangan Desa Bagan Melibur, Kecamatan Merbau, Minggu (5/10) siang. Peninjauan lahan bagian dari program ketahanan pangan Polri bertujuan memastikan kesiapan bakal digunakan untuk penanaman jagung pipil, termasuk ketersediaan sarana pendukung, dan tahapan awal proses pengolahan tanah. Di kegiatan itu Kapolres Kepulauan Meranti didampingi Wakapolres, Kompol Maitertika SH MH, Kabag SDM, Kompol Ali Azar S.Sos, Kasat Reskrim, AKP Roemin Putra SH MH, Kasi Propam, AKP JA Lubis SH MH, serta Kapolsek Merbau, AKP Jimmy Andre SH MH. Hadir pula perwakilan dari pihak swasta dan masyarakat, meliputi CSR Coordinator PT ITA, Arip Hidayatuloh, Site Manager Nawakara, AKBP (Purn) Khairul Amin, anggota PPL Kecamatan Merbau, serta Ketua Kelompok Tani setempat, Jefri. Kegiatan ini, ujar AKBP Aldi, bentuk nyata dukungan Polres Kepulauan Meranti kepada program Polri guna menjaga stabilitas pangan nasional. "Kami meninjau langsung agar pelaksanaan program ini berjalan optimal dan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat," jelasnya. Dijelaskan AKBP Aldi, program ketahanan pangan Polri ini langkah strategis untuk memperkuat kemandirian pangan nasional melalui pemberdayaan masyarakat, kerja sama lintas sektor, serta pengawasan terhadap ketersediaan bahan pangan di daerah. "Program ketahanan pangan ini tidak hanya memastikan ketersediaan bahan pangan, tetapi mendorong kemandirian masyarakat memenuhi kebutuhan pokok secara berkelanjutan," ucapnya.