Riau
Riau
PHR Bangkitkan Gairah Petani Jaga Ketapang di Lahan Holtikultura Bengkalis
Bengkalis, katakabar.com - Matahari belum sepenuhnya meninggi kala aktivitas di lahan hortikultura mulai berlangsung. Di antara hamparan kangkung, bayam, dan berbagai jenis sayuran lainnya, anggota Kelompok Maju Jaya Lestari, Kelompok Tani Jaya Sepakat, Kelompok Tani Harapan, dan Kelompok Tani Setia Maju memulai rutinitas yang telah mereka jalani selama bertahun-tahun. Bagi mereka, bertani bukan sekadar mata pencaharian, tetapi bagian dari upaya menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat. Dalam menjalankan usaha taninya, para petani masih menghadapi berbagai tantangan. Sebagian besar proses pengolahan lahan dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup besar. Kondisi tersebut membuat proses persiapan tanam menjadi lebih panjang dan menyita waktu yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya lainnya. "Pengolahan lahan menjadi pekerjaan yang cukup berat karena sebagian besar masih dilakukan secara manual. Kalau prosesnya bisa lebih cepat dan efisien, kami bisa lebih fokus pada pemeliharaan tanaman sehingga pekerjaan di kebun menjadi lebih optimal," ujar Ketua Kelompok Tani Setia Maju Desa Semunai, Jonter Sitio. Untuk mendukung peningkatan kapasitas petani dalam mengelola usaha tani secara lebih efektif, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) melalui Program AKAR RIMBA (Aksi Kolaborasi Rehabilitasi Biodiversitas) membantu petani menghadapi meningkatnya biaya produksi melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian, penyuluhan budidaya, serta penguatan kapasitas kelompok tani. Program ini dirancang untuk membantu petani meningkatkan efisiensi pengelolaan lahan sekaligus memperkuat kelembagaan kelompok sebagai fondasi pengembangan usaha pertanian yang berkelanjutan. Dukungan tersebut mulai dirasakan dalam aktivitas sehari-hari para petani. Ketersediaan sarana pertanian membantu mempercepat proses pengolahan lahan sehingga waktu kerja dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya lainnya, seperti pemeliharaan tanaman, pengendalian gulma, penyiraman, hingga persiapan musim tanam berikutnya. "Kami sekarang bisa mengatur pekerjaan di lahan dengan lebih baik. Waktu yang sebelumnya banyak digunakan untuk pengolahan lahan kini dapat dimanfaatkan untuk merawat tanaman dan mempersiapkan musim tanam berikutnya," cerita Jonter. Selain dukungan sarana dan prasarana, proses penyuluhan juga menjadi ruang belajar bagi para petani untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam budidaya hortikultura. Anggota kelompok semakin aktif berdiskusi mengenai teknik budidaya yang baik, pemanfaatan sarana pertanian secara optimal, hingga pengelolaan kelompok agar semakin mandiri. Melalui proses tersebut, semangat gotong royong yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat terus tumbuh dan menjadi kekuatan dalam mengembangkan usaha tani bersama. Penguatan kapasitas tersebut menjadi bekal penting bagi kelompok tani untuk terus meningkatkan efektivitas pengelolaan lahan dan memperkuat kelembagaan kelompok. Dengan kemampuan yang semakin baik dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, kelompok tani memiliki fondasi yang lebih kuat untuk mengembangkan usaha pertanian secara berkelanjutan. Manager Community Involvement & Development (CID) PT Pertamina Hulu Rokan, Iwan Ridwan Faizal, mengatakan pemberdayaan masyarakat merupakan proses membangun kapasitas agar masyarakat mampu berkembang secara mandiri. "Program AKAR RIMBA dirancang untuk memperkuat kapasitas kelompok tani melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian, penyuluhan, serta penguatan kelembagaan. Melalui dukungan tersebut, diharapkan petani dapat mengelola lahan secara lebih efektif, meningkatkan kapasitas kelompok, dan membangun fondasi usaha pertanian yang berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan masyarakat," jelas Iwan. Bagi para petani di Bengkalis, hasil panen bukan hanya menjadi tujuan setiap musim tanam, tetapi juga cerminan dari kerja keras dan semangat untuk terus menjaga produktivitas lahan. Melalui kolaborasi antara masyarakat dan PHR, para petani semakin optimistis dapat mengembangkan usaha pertanian yang lebih efektif dan berkelanjutan, sekaligus berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan serta menggerakkan perekonomian masyarakat di wilayah Bengkalis. Tentang PHR Zona Rokan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) merupakan salah satu anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah Subholding Upstream, PT Pertamina Hulu Energi (PHE). PHR berdiri sejak 20 Desember 2018. Pertamina mendapatkan amanah dari Pemerintah Indonesia untuk mengelola Wilayah Kerja Rokan sejak 9 Agustus 2021. Pertamina menugaskan PHR untuk melakukan proses alih kelola dari operator sebelumnya. Proses transisi berjalan selamat, lancar dan andal. PHR melanjutkan pengelolaan WK Rokan selama 20 tahun, mulai 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041. Daerah operasi WK Rokan seluas sekitar 6.200 km2 berada di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Terdapat 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul (gathering stations). WK Rokan memproduksi seperempat minyak mentah nasional atau sepertiga produksi pertamina. Selain memproduksi minyak dan gas bagi negara, PHR mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan lingkungan.
Hukrim
Hukrim
Dukung Swasembada Pangan Nasional: Polsek Mandau dan BumDes Bathin Betuah Kelola Lahan Jagung
Mandau, katakabar.com - Kepolisian Sektor (Polsek) Mandau, Polres Bengkalis, melalui Bhabinkamtibmas, kelompok masyarakat, Badan Usaha Milik Desa (BumDes), pemilik lahan di Desa Bathin Betuah, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau, mengelola lahan jagung pipil, Selasa (7/7). Menurut Kapolsek Mandau, AKP I Made diteruskan Kasi Humas Polsek Mandau, Betty Dumauli S, kepada wartawan Rabu (8/7) siang, kegiatan tersebut untuk terus mendukung program Swasembada Pangan Nasional. "Kegiatan ini bentuk dukungan nyata Polri terhadap program ketahanan pangan, dengan memanfaatkan lahan secara produktif dan berkelanjutan," jelasnya. Dengan penanaman jagung pipil, harap Kasi Humas Polsek Mandau, dapat mendukung ketersediaan pangan, meningkatkan kemandirian pangan, serta menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian terhadap ketahanan pangan di tengah masyarakat. "Selain terus mendukung program Ketapangnas, kegiatan ini juga mewujudkan program 100 Hari Asta Cita Presiden RI, H Prabowo subianto," jelasnya.
Nasional
Nasional
Dukung Program Mandiri Energi Nasional, Holding PTPN Siapkan 10 Ribu Hektar Lahan Singkong di Lampung
Bandar Lampung, katakabar.com - PTPN I Regional 7, bagian dari Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), membuka peluang kerja sama bagi investor untuk pengembangan budidaya singkong di Provinsi Lampung. Sebanyak lebih dari 10 ribu hektar lahan tersedia di Unit Kerja Kebun Kedaton, Bergen, Way Berulu, Way Lima, Tulungbuyut, dan Bungamayang guna mendukung implementasi Program Mandiri Energi nasional melalui pengembangan energi baru terbarukan berbasis etanol dari singkong. Peluang investasi tersebut disampaikan Business Support Head PTPN I Regional 7, Iskandar Dewantara, dalam rapat percepatan hilirisasi industri singkong yang berlangsung di Bandar Lampung, di pekan keempat Mei 2026. Iskandar menegaskan bahwa PTPN I Regional 7 sebagai unit operasional PTPN I di bawah Holding Perkebunan Nusantara siap mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan energi nasional. “Kami siap melaksanakan kebijakan Bapak Presiden sebagaimana diamanatkan kepada Holding (PTPN Holding) dan HO (Head Office PTPN I) untuk mengeksekusi di lapangan. Kami punya lahan yang bisa dimanfaatkan untuk program ini seluas kurang lebih 10 ribu hektare di enam Kebun (unit kerja). Semuanya ada di Lampung,” kata Iskandar di hadapan puluhan calon investor yang hadir di Kantor Regional 7 Bandar Lampung. Rapat yang diinisiasi Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DKPTPH) Provinsi Lampung tersebut dihadiri Kepala Dinas DKPTPH Provinsi Lampung DR Elvira Umihani, S.P., M.T., Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung sekaligus Ketua National Cassava Center (NCC) Kuswanta, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Sementara itu, pemaparan terkait kesiapan PTPN dalam program tersebut disampaikan Ketua Tim Percepatan Hilirisasi Komoditas Ubi Kayu Holding Perkebunan Nusantara, Erwin Sialagan. Elvira Umihani menjelaskan Provinsi Lampung saat ini merupakan sentra utama produksi singkong nasional dengan kontribusi sekitar 62 persen terhadap produksi nasional. Menurutnya, terdapat 72 pabrik tapioka di Lampung yang sebagian besar bahan bakunya dipasok dari petani rakyat. “Ada 72 pabrik tapioka di Lampung. Bahan bakunya dipasok dari singkong rakyat. Ada lebih 314 ribu keluarga yang mengandalkan ekonominya dari budi daya singkong di sini. Produksinya sekitar 15 juta ton per tahun. Sedangkan produktivitasnya saat ini rata-rata 7,5 ton per hektare,” bebernya. Meski produksi singkong Lampung tergolong tinggi, Elvira menegaskan bahwa pengembangan industri etanol membutuhkan kepastian pasokan bahan baku dalam jangka panjang. Karena itu, pemerintah melalui Kementerian Pertanian memberikan mandat kepada Holding Perkebunan Nusantara untuk mendukung pemenuhan kebutuhan tersebut. “PTPN dinilai memiliki potensi dan sumber daya yang kuat untuk memegang mandat ini. Dan pada rapat kali ini, sengaja kita undang seluruh pihak, terutama calon investor untuk membahas strategi dan teknis dalam pelaksanaannya. Pada hari ini, pihak PTPN akan memaparkan segala sesuatunya untuk kemudian bapak ibu para pelaku usaha segera mengambil langkah positif,” terangnya. Sementara, Erwin Sialagan menuturkan pemerintah menargetkan implementasi bahan bakar campuran E-20 pada tahun 2028, yakni bensin dengan kandungan etanol sebesar 20 persen yang berasal dari bahan baku terbarukan, terutama singkong. “Angka delapan juta kilo liter etanol itu diperkirakan dapat dihasilkan dari ubi kayu atau biasa disebut singkong dari lahan seluas 104 ribu hektare. Dan itu harus dicapai sampai 2029. Nah, untuk tahap awal ini, tahun 2026 harus terealisasi 10 ribu hektare. Selanjutnya akan dipercepat hingga mencapai angka tersebut. Dengan demikian, pasokan bahan baku untuk industri etanol tidak akan terputus,” imbuhnya. Lebih lanjut, Erwin memaparkan potensi lahan yang dimiliki PTPN I Regional 7 yang dapat segera dimanfaatkan investor. Dalam skema kerja sama yang ditawarkan, Holding Perkebunan Nusantara menyediakan lahan, sementara aspek budidaya, pembiayaan, teknologi, hingga pemilihan varietas menjadi tanggung jawab mitra usaha. “Model kerja samanya adalah KSU, kerja sama usaha. Kami hanya menyediakan lahan. Secara teknis budi daya dan pembiayaan, termasuk varietas yang akan ditanam, semua terserah investor. Dan regulasi terkait hasil panennya dimanfaatkan untuk program ketahanan energi, itu domain para pihak terkait. Yang pasti, kami sediakan lahan ini untuk program kemandirian energi nasional,” sebutnya. Usai pemaparan program, potensi lahan, serta model kerja sama yang ditawarkan, para investor menunjukkan antusiasme tinggi dalam sesi diskusi. Program pengembangan etanol berbasis singkong dinilai dapat memberikan kepastian pasar sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. “Kami menyambut baik program ini. Untuk diketahui, baru beberapa bulan ini harga singkong kami bagus, bahkan sampai Rp2.000 per kilo. Dengan program ini (ketahanan energi), mudah-mudahan harga nggak turun lagi sehingga petani singkong bisa ikut sejahtera,” ulas Jamsari, salah satu pengurus kelompok tani yang hadir pada acara tersebut. Melalui inisiatif ini, Holding Perkebunan Nusantara menegaskan komitmennya dalam mendukung program strategis pemerintah di bidang ketahanan energi nasional, sekaligus mendorong hilirisasi komoditas pertanian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekosistem industri etanol berbasis singkong yang berkelanjutan.
Hukrim
Hukrim
Polsek Mandau Lihat Lahan Persiapan Panen Raya Jagung Program 100 Hari Asta Cita Presiden RI di Rejosari
Bathin Solapan, katakabar.com - Kepolisian Sektor (Polsek) Mandau survei (cek) pengelolaan lahan program gerakan penanaman jagung seluas 1 juta hektar Polri rangkaian program 100 Hari Asta Cita Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto. Kegiatan survei, kata Kapolsek Mandau, Kompol Primadona, melalui Kasi Humas Polsek Mandau, Betty Dumauli S, kepada wartawan lewat siaran persnya, Kamis (21/5) siang, dalam rangka persiapan Panen Raya Jagung di kawasan Jalan Rejosari RT 03 RW 03, Dusun Sukamaju, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkaliis, Riau. Menurut Kasi Humas Polsek Mandau, pengelolaan kegiatan Panen Raya Jagung bersama pemilik lahan yakni Kelompok Pengelola Tani Berkah bekerja sama dengan BUMdes Air Kulim. "Pemilik Lahan, Sumadi alias Akong, Polres Bengkalis, Polsek Mandau, Pemkab Bengkalis dan Desa Air Kulim telah mendorong untuk mendukung Program Gerakan penanaman jagung seluas 1 juta hektar Polri Program 100 Hari Asta Cita Presiden Republik Indonesia," ulasnya. Kegiatan tersebut program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini Polri mendorong ielompok masyarakat, BUMdes Desa Air Kulim dan pemilik kebun untuk memanfaatkan lahan kebun kelapa sawit untuk ditanami jagung secara tumpang sari . "Total luas lahan sementara dua hektar telah memasuki usia tanam kurang lebih 100 hari dengan tinggi tanaman mencapai 170 centimeter juga sudah berbuah tetapi ada juga yang kecil terkena banjir lantaran intensitas hujan tinggi. Saat ini sedang dilakukan pemupukan Kelompok Tani Berkah," ucap Betty.
Hukrim
Hukrim
Lagi, Polsek Mandau Survei Lahan Program Gerakan Penanaman Jagung Seuas 1 Juta Hektar Polri
Bathin Solpan, katakabar.com - Kepolisian Sektor (Polsek) kembali melaksanakan survei sekaligus pengecekan pengelolaan lahan program Gerakan penanaman jagung seluas 1 juta hektar Polri, sekaligus program 100 Hari Asta Cita Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto, "Lokasi pengelolaan lahan yang tersebut di Jalan Rejosari RT 03 RW 03 Dusun Sukamaju, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis seluas dua hektar," ujar Kapolsek Mandau, Kompol Primadona, lewat Kasi Humas Polsek Mandau, Betty Dumauli S, kepada wartawan melalui siaran pers, Selasa (19/5) malam Di kegiatan tersebut, ulas Kasi Humas Polsek Mandau, Kapolsek Mandau yang inisiasi didukung Pj Kades Air Kulim, Suryati, Bhabinkamtibmas Desa Air Kulim, Brigadir Polisi Bambang Siregar, personel, Faizunsyah, Ketua Kelompok Tani Berkah, Aditya Kurniawan, Ketua Bumdes Desa Air Kulim, di mana Kelompok Pengelola Tani Berkah bekerja sama dengan BumDes Air Kulim, serta pemilik lahan Sumadi aliad Akong. "Bibit untuk Ketahanan Pangan (Ketapang) jenis jagung pipil," terangnya. Kegiatan tersebut merupakan program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, H, Prabowo Subianto, sebut Betty, di mana Polri mendorong kelompok masyarakat, BumDes Air Kulim, dan pemilik kebun untuk memanfaatkan lahan kebun kelapa sawit tumpang sari tanaman jagung pipil. "Total luas lahan sementara 2 hektar yang memasuki usia tanam kurang lebih 1 minggu dan sedang dilakukan pemupukan oleh Kelompok Tani Berkah," tandasnya.
Nasional
Nasional
Dari Lahan Terbengkalai Jadi Harapan Baru, Kisah Tuah Bersatu di Pulau Kundur
Kepulauan Riau, katakabar.com - Di banyak desa pesisir, penghidupan warga sangat bergantung pada musim dan cuaca. Saat laut tenang, rezeki mengalir. Ketika ombak tinggi, pemasukan bisa berhenti. Dari isu tersebut, lahir kebutuhan untuk membangun usaha alternatif yang tetap berpijak pada potensi desa, agar ekonomi keluarga tidak hanya bertumpu pada satu sumber. Persis di Desa Sawang Laut, Pulau Kundur, Kepulauan Riau, lahan pesisir yang dulu terbengkalai kini mulai hidup kembali. Kelompok warga “Tuah Bersatu” perlahan membangun sumber penghasilan baru, dari budidaya ikan kakap putih hingga usaha turunan yang dikelola bertahap. Ketua Kelompok Tuah Bersatu, Amran 46 tahun, bercerita inisiatif ini berangkat dari kegelisahan warga yang selama ini hanya bergantung pada hasil tangkapan laut. “Dulu kami ini nelayan, habis melaut ya sudah, istirahat. Tidak ada kegiatan lain. Dari situ kami berpikir bagaimana ada tambahan penghasilan,” kata Amran. Berbekal lahan kosong di pesisir, kelompok ini mulai merintis budidaya kakap putih pada 2022 dan mulai berjalan aktif sejak 2023. Seiring waktu, usaha berkembang bertahap sesuai kesiapan kelompok mulai dari hidroponik, produksi terasi, peternakan ayam petelur, hingga persiapan bank sampah. “Awalnya kakap, lalu berkembang ke hidroponik dan terasi. Sekarang sudah masuk ayam petelur dan bank sampah. Semua bertahap,” ucapnya. Dari sisi ekonomi, dampaknya mulai terasa. Dari unit peternakan ayam saja, kelompok mampu memasarkan sekitar 100 ekor ayam per bulan dengan omzet sekitar Rp10 hingga Rp12 juta. Sementara unit hidroponik yang dikelola kaum ibu setempat menjadi tumpuan baru melalui penjualan sayuran segar seperti pakcoy, selada, dan sawi manis. “Memang belum besar, tapi sangat membantu ekonomi keluarga,” ujar Amran. Menurut Amran, manfaat yang paling fundamental adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Warga yang dulunya hanya memiliki keterampilan melaut, kini mulai menguasai teknik budidaya hingga manajemen usaha. “Kami jadi banyak belajar, kenal dengan Kepala Dinas, dapat ilmu dari ahli. Itu yang paling terasa,” jelasnya. Dalam perjalanan pengembangan, kelompok Tuah Bersatu mendapat pendampingan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Timah Tbk Anggota Holding Industri Pertambangan MIND ID, mulai dari pembukaan lahan hingga penguatan teknis dan pengembangan usaha secara bertahap. Amran berharap pendampingan dapat terus berlanjut, khususnya dalam pengembangan pakan mandiri untuk budidaya ikan agar biaya operasional bisa ditekan. “Harapan kami program ini terus dikembangkan. Kami ingin lebih mandiri dan bisa membantu masyarakat lebih luas lagi,” terangnya. Bagi warga Sawang Laut, perubahan ini bukan sekadar bantuan, melainkan proses belajar yang membuat mereka lebih percaya diri membangun usaha bersama. Di titik inilah Amran melihat pendampingan bukan hanya soal modal dan alat, tetapi juga ruang untuk tumbuh dari nelayan yang selama ini bergantung pada hasil laut, menjadi kelompok yang mulai berani merancang masa depan ekonominya sendiri. Program ini dijalankan melalui skema Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL, dan diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi lokal berbasis potensi desa, sehingga manfaatnya tidak berhenti pada satu komoditas, tetapi berkembang menjadi ragam sumber penghasilan yang lebih tahan uji. Inisiatif yang menyentuh aspek sosial dan lingkungan ini sejalan dengan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) yang dijalankan Grup. Atas konsistensi pengelolaan lingkungan dan dampak sosial yang dibangun di sekitar wilayah operasi, PT Timah Tbk meraih penghargaan PROPER Emas dan PROPER Hijau 2025 dari Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH.
Ekonomi
Ekonomi
DPRD Setujui Rekomendasi LKPJ 2025, Pemkab Langkat Siap Perkuat Kinerja dan Layanan Publik
Langkat, Katakabar.com - Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat H. Amril, S.Sos, M.AP menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka pembacaan keputusan DPRD terhadap rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Langkat, Senin (20/04/2026).
Riau
Riau
Kepulauan Meranti Hibahkan Lahan Pembangunan Gudang Bulog Perkuat Distribusi Beras
Batam, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti resmi serahkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah Terima (BAST) lahan pembangunan Gudang Bulog, sekaligus menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) kerja sama beras dengan PT Perum Bulog, di Kota Batam, Jumat (6/2). Penyerahan NPHD dan BAST lahan, serta penandatanganan MoU dilakukan loleh Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar, bersama jajaran pimpinan PT Perum Bulog. Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan daerah, khususnya di wilayah kepulauan. Direktur Human Capital PT Perum Bulog, Sudarsono Hardjosoekarto, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti yang telah menuntaskan proses administrasi hibah lahan pembangunan gudang Bulog. Menurutnya, kesiapan administrasi menjadi syarat utama masuknya suatu daerah dalam program pembangunan gudang Bulog. “Kami telah memproses pembangunan gudang di berbagai kabupaten dan kota dan provinsi. Daerah yang mampu menyelesaikan administrasi dalam waktu 1 hingga 2 minggu akan kami masukkan ke kelompok pembangunan tahun 2026. Untuk Kepulauan Meranti, Karimun, dan Bengkalis yang sudah siap, akan kami masukkan dalam kelompok 2026,” terang Sudarsono. Ia menjelaskan, pembangunan gudang Bulog merupakan tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto, untuk menjamin ketersediaan pangan, keterjangkauan harga, serta stabilisasi harga pangan di tingkat produsen dan konsumen. Program tersebut menekankan pentingnya sinergi antara Bulog dan pemerintah daerah. Selain pembangunan gudang, Bulog juga tengah mengembangkan program hilirisasi pangan nasional, mulai dari pembangunan pabrik pakan berbasis jagung di Gorontalo dan Jawa Tengah hingga pengolahan pangan berbasis beras di Pulau Jawa. "Langkah ini bertujuan memperkuat pengelolaan cadangan pangan pemerintah secara menyeluruh," jelasnya. Sementara, Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar, menegaskan pembangunan Gudang Bulog di daerahnya merupakan langkah strategis menjawab tantangan distribusi pangan di wilayah kepulauan. “Kondisi geografis Kepulauan Meranti sebagai daerah kepulauan membutuhkan sistem logistik pangan yang kuat dan andal. Kehadiran Gudang Bulog akan menjamin ketersediaan beras, menjaga stabilitas harga, serta memperkuat cadangan pangan daerah,” tegas H Asmar. Ia berharap keberadaan gudang Bulog dapat memperpendek rantai distribusi beras sehingga penyaluran pangan menjadi lebih cepat dan efisien, terutama dalam kondisi darurat, gejolak harga, maupun pelaksanaan program bantuan pangan pemerintah. H Asmar menyebutkan penandatanganan MoU kerja sama beras antara Pemkab Kepulauan Meranti dan PT Perum Bulog menjadi landasan kerja sama jangka menengah dan panjang dalam pengelolaan pengadaan, penyimpanan, serta distribusi beras. “Melalui kerja sama ini, kami berharap ketersediaan beras bagi seluruh lapisan masyarakat dapat terjamin, inflasi daerah dapat dikendalikan, serta penyaluran bantuan pangan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran,” ucapnya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada PT Perum Bulog serta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait yang telah berperan aktif dalam memfasilitasi hibah lahan dan penyusunan kerja sama hingga terealisasi. “Kami berharap pembangunan Gudang Bulog ini dapat segera direalisasikan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kepulauan Meranti,” sebutnya.
Nusantara
Nusantara
Hilirisasi Pangan Nasional, Holding PTP Lewat PalmCo Siapkan Lahan Peternakan Ayam Terintegrasi
Jakarta, katakabar.com - PTPN IV PalmCo, subholding dari Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), menyatakan kesiapan mendukung agenda pemerintah dalam percepatan hilirisasi industri ayam terintegrasi sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Program industri ayam terintegrasi diproyeksikan menjadi salah satu tulang punggung penyediaan protein hewani, terutama daging ayam dan telur, yang kebutuhannya terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk serta implementasi agenda sosial pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Di tahap awal, pemerintah melalui Danantara Indonesia menyiapkan investasi strategis sekitar Rp20 triliun untuk membangun ekosistem industri ayam terintegrasi, mulai dari pembibitan, pakan, budidaya, hingga pengolahan dan distribusi. Pendekatan hilirisasi dipilih untuk memperkuat kesinambungan pasokan, menekan fluktuasi harga, sekaligus mendorong pemerataan produksi protein hewani ke luar Pulau Jawa. Dalam konteks tersebut, peran badan usaha milik negara (BUMN) menjadi penting. Salah satunya PTPN IV PalmCo yang mengelola jutaan hektare perkebunan kelapa sawit di berbagai wilayah Indonesia. Dengan portofolio aset dan infrastruktur yang telah terbentuk, PalmCo dipandang memiliki posisi strategis untuk mendukung agenda hilirisasi pangan, termasuk pengembangan peternakan ayam terintegrasi. Hilirisasi sebagai Arah Kebijakan Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian Sam Herodian, dalam forum Road to Jakarta Food Security Summit 2026, menegaskan bahwa hilirisasi menjadi salah satu pendekatan utama dalam transformasi sistem pangan nasional. “Pengembangan industri ayam terintegrasi tidak hanya soal menambah kapasitas produksi, tetapi juga memastikan distribusi dan keterjangkauan pangan yang lebih merata, khususnya di luar Jawa,” ujar Sam. Pendekatan terintegrasi dinilai mampu meredam ketergantungan produksi pada wilayah tertentu serta mengurangi risiko gejolak pasokan dan harga di sektor perunggasan. Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Hilirisasi Produk Peternakan, Ali Agus aminkan Sam. Ia menekankan pentingnya menjaga posisi peternak rakyat dalam skema hilirisasi. “Hilirisasi idealnya memastikan kesinambungan dari hulu ke hilir, sekaligus membuka ruang bagi peternak rakyat untuk tumbuh bersama industri,” jelasnya. Kesiapan Lahan Jadi Kunci Salah satu tantangan utama pengembangan peternakan modern berskala besar adalah kesiapan lahan. Di luar Jawa, ketersediaan lahan yang memiliki kepastian hukum, infrastruktur dasar, dan akses logistik kerap menjadi hambatan. Lantaran itu, pemanfaatan aset negara yang telah eksisting dinilai sebagai opsi strategis. PTPN IV PalmCo berada dalam ekosistem tersebut. Dengan pengalaman panjang mengelola perkebunan sawit, perusahaan memiliki aset lahan yang relatif siap secara legal dan operasional. Tetapi, PalmCo menegaskan pendekatan bertahap tetap menjadi prinsip utama. Direktur Strategy dan Sustainability PTPN IV PalmCo, Ugun Untaryo, menimpali perusahaan memilih langkah yang terukur dan berbasis kesiapan nyata di lapangan. “Kami memahami ini adalah proyek kebijakan nasional yang besar dan lintas sektor. Karena itu, PalmCo fokus pada kesiapan yang benar-benar bisa dieksekusi,” ucap Ugun. Menurutnya, Kalimantan Timur menjadi wilayah yang saat ini telah memasuki tahap persiapan awal untuk mendukung pembangunan peternakan ayam terintegrasi, termasuk rencana groundbreaking dalam waktu dekat. Wilayah tersebut dinilai relatif siap dari sisi aset, keselarasan tata ruang, serta dukungan rencana pengembangan wilayah. “Kalimantan Timur menjadi contoh awal kesiapan. Ini bukan soal cepat, tetapi soal tepat,” katanya. Integrasi Sawit dan Pangan Harus Berhati-hati Ugun menegaskan pemanfaatan lahan perkebunan sawit untuk kegiatan pangan memerlukan kajian menyeluruh, mencakup aspek tata ruang, lingkungan, sosial, serta keberlanjutan. “Integrasi fungsi pangan di kawasan perkebunan sawit tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Semua harus sejalan dengan prinsip keberlanjutan,” terangnya. PalmCo juga memilih tidak memberikan ekspektasi berlebihan terhadap wilayah lain yang masih dalam tahap kajian. Pendekatan ini diambil untuk menjaga kredibilitas proyek sekaligus memastikan setiap langkah dapat dipertanggungjawabkan. “Lebih baik kami berbicara berdasarkan apa yang sudah siap dan bisa dieksekusi, daripada menyampaikan rencana yang belum tentu dapat direalisasikan,” bebernya. Ke depan, PTPN IV PalmCo sebagai bagian dari Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) menegaskan komitmennya untuk menjadi bagian dari ekosistem pendukung ketahanan pangan nasional, dengan memastikan pemanfaatan aset negara dilakukan secara optimal, bertanggung jawab, dan sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memperkuat hilirisasi pangan serta pemerataan produksi protein hewani di Indonesia.
Nusantara
Nusantara
Regulasi Baru Perkuat Kewajiban Deteksi Dini Kebakaran Lahan Perkebunan
Jakarta, katakabar.com - Pemerintah memperbarui ketentuan pemantauan kebakaran lahan yang kini memberikan opsi pemantauan titik panas berbasis penginderaan jarak jauh secara real-time. Kebijakan baru memperluas ketentuan sebelumnya di Permentan 05 Tahun 2018 Pasal 21, yang mewajibkan pembangunan menara pemantau api sebuah pendekatan yang kerap menghadapi keterbatasan jarak pandang, cuaca, serta biaya infrastruktur yang tinggi. Dengan pembaruan regulasi melalui Permentan 06 Tahun 2025 Pasal 21, industri perkebunan kini dapat memanfaatkan teknologi modern seperti sistem otomatis DJI Dock 3 menggunakan Matrice 4TD (M4TD), drone thermal beresolusi tinggi yang dirancang untuk pemantauan area luas secara berkelanjutan. Pemantauan Modern Sesuai Ketentuan Permentan 06 2025 Melalui integrasi kamera thermal pada M4TD, DJI Dock 3 mampu melakukan patroli rutin dan respons darurat sepanjang hari, termasuk saat visibilitas rendah akibat asap, cuaca, atau cahaya matahari yang menyilaukan. Data suhu dikirimkan secara real-time ke command center bersama tampilan RGB dan thermal sebagai verifikasi tambahan, memastikan proses deteksi dini berlangsung cepat dan akurat. Pendekatan ini memungkinkan pemantauan area yang jauh lebih luas tanpa menempatkan personel pada lokasi berisiko. Meningkatkan Efektivitas Pencegahan Kebakaran Penggunaan teknologi penginderaan jarak jauh tidak hanya mempermudah pemenuhan kewajiban regulasi, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan secara cepat ketika indikasi titik panas muncul. Data yang dihasilkan dapat dicatat sebagai bukti kepatuhan, sementara operasi yang berlangsung 24/7 membantu perusahaan meningkatkan kesiapsiagaan dan mengurangi potensi kerugian akibat kebakaran lahan.
