Bukan Kabar Biasa - katakabar.com

12 jam yang lalu

BP Tapera Perkuat Akses Pembiayaan Perumahan bagi UMKM Lewat Bazar Pesona Merdeka 2026

Jakarta, katakabar.com - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memperkuat edukasi dan akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), melalui Bazar Pesona Merdeka 2026 yang diselenggarakan Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di M Bloc Space, Jakarta. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho turut mendampingi Menteri PKP, Maruarar Sirait dalam melakukan interaksi langsung dengan pelaku UMKM dan masyarakat yang hadir. Interaksi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan masyarakat memperoleh informasi mengenai akses pembiayaan perumahan sekaligus melihat langsung kondisi dan latar belakang para peserta. Pada kegiatan tersebut, Menteri PKP melakukan pengecekan langsung kepada sejumlah peserta, mulai dari pelaku usaha kreatif, barista, pekerja yayasan pendidikan, hingga pelaku UMKM yang memproduksi barang secara mandiri. Salah satu peserta juga mengembangkan karya seni lukis yang dibuat oleh anaknya yang merupakan penyandang autisme menjadi berbagai produk bernilai ekonomi. Heru menyampaikan keterlibatan BP Tapera dalam kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mendekatkan informasi mengenai KPR Sejahtera FLPP kepada masyarakat yang selama ini membutuhkan akses kepemilikan rumah pertama. “BP Tapera hadir untuk mendekatkan informasi pembiayaan perumahan kepada masyarakat. Kami ingin pelaku UMKM dan masyarakat berpenghasilan rendah mengetahui bahwa mereka memiliki kesempatan untuk mengakses pembiayaan rumah pertama melalui KPR Sejahtera FLPP,” kata Heru. Pada kegiatan tersebut, tercatat 89 masyarakat telah mendaftar untuk memperoleh informasi dan akses pembiayaan perumahan. Peserta berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan dan usaha, menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap hunian pertama sekaligus akses pembiayaan semakin beragam. Dari kegiatan ini kami melihat antusiasme masyarakat cukup tinggi. Ini menunjukkan kebutuhan terhadap rumah pertama masih sangat besar, termasuk dari kalangan pelaku usaha dan pekerja yang selama ini mungkin belum memahami bagaimana cara mengakses pembiayaan perumahan,” jelas Heru. Berdasarkan rekap realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP periode 1 Januari hingga 19 Agustus 2026, BP Tapera mencatat 131.516 unit rumah telah tersalurkan dengan total nilai pembiayaan mencapai Rp16,36 triliun. Penyaluran tersebut telah menjangkau 36 provinsi di Indonesia. Dengan kuota FLPP tahun 2026 sebanyak 350.000 unit, capaian tersebut menunjukkan masih terdapat ruang yang luas bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk memanfaatkan program pembiayaan rumah pertama. Jawa Barat menjadi provinsi dengan realisasi terbesar, yakni 31.229 unit atau 23,75 persen dari total penyaluran, dengan nilai pembiayaan sekitar Rp3,93 triliun. Heru menegaskan BP Tapera akan terus memperluas sosialisasi agar masyarakat memahami persyaratan, manfaat, dan mekanisme pengajuan KPR Sejahtera FLPP. “Program pembiayaan perumahan harus semakin dekat dengan masyarakat. Kami akan terus memberikan edukasi agar masyarakat memahami persyaratan, manfaat, serta proses pengajuan sehingga mereka yang memenuhi ketentuan dapat memanfaatkan kesempatan memiliki rumah pertama,” ucap Heru. Sedang, dari interaksi Menteri PKP dengan para pelaku UMKM juga memperlihatkan keberagaman potensi ekonomi masyarakat. Menteri PKP memberikan motivasi kepada peserta agar tidak mudah menyerah dalam mengembangkan usaha. “Pantang menyerah itu harus dari diri kita sendiri. Dengan kemauan dan doa, kita harus yakin sukses,” pesan Menteri PKP kepada seorang peserta. Bazar Pesona Merdeka 2026 sendiri menghadirkan ruang bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produk dan mengembangkan usahanya. Kegiatan tersebut juga memberikan kesempatan bagi pengusaha muda dan pengusaha muda penyandang disabilitas untuk tampil dan memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat. Melalui keterlibatan dalam kegiatan ini, BP Tapera tidak hanya mendorong masyarakat memahami program pembiayaan perumahan, tetapi juga memperluas jangkauan informasi kepada kelompok masyarakat yang aktif menjalankan usaha. Upaya tersebut sejalan dengan semangat pemberdayaan ekonomi, di mana rumah pertama diharapkan dapat menjadi bagian dari fondasi kemandirian keluarga sekaligus mendukung masyarakat dalam mengembangkan usaha. BP Tapera berkomitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dan edukasi pembiayaan perumahan agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk generasi muda dan pelaku UMKM, dapat memperoleh akses terhadap hunian pertama yang layak dan terjangkau.

Senin, 17 Agustus 2026 | 12:12 WIB

Kepastian Investasi Perlu Diperkuat Menuju Model Pembiayaan Baru Jalan Tol

Jakarta, katakabar.com - Sebagai upaya mengurangi ketergantungan pembangunan jalan tol terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan memperbesar peran swasta membutuhkan dukungan ekosistem investasi yang sehat dan berkelanjutan. Kepastian regulasi menjadi salah satu faktor kunci agar investasi di sektor jalan tol tetap menarik, sekaligus memberikan kepastian dalam perencanaan dan pengambilan investasi jangka panjang bagi investor. Hal tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam Focus Group Discussion (FGD) usung tema “Penyelarasan Ekosistem Infrastruktur Jalan Tol untuk Pembangunan Indonesia yang Berkelanjutan” yang ditaja Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI), Rabu (12/8) lalu. FGD ini membahas berbagai isu strategis dalam pengusahaan jalan tol sekaligus membuka ruang dialog konstruktif, strategis dan solutif antara lintas pemangku kepentingan untuk menyelaraskan kebijakan regulasi, menjaga kelayakan iklim investasi, termasuk kebutuhan untuk mendorong model pembiayaan yang lebih berkelanjutan dengan memperbesar peran investasi swasta serta meningkatkan kualitas pelayanan jalan tol yang optimal bagi masyarakat. Menteri Pekerjaan Umum, Ir. Dody Hanggodo, menyampaikan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam membangun infrastruktur jalan tol yang berkelanjutan. “Kita tidak bisa berjalan sendiri. Pemerintah, Badan Usaha Jalan Tol, dunia usaha, asosiasi, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan harus bergerak dalam arah yang sama. FGD ini adalah ruang untuk menyatukan langkah, bukan sekadar menyamakan pandangan. Karena yang kita sambungkan bukan hanya jalan, tetapi menyambungkan produksi dengan pasar, investasi dengan pekerjaan, dan pertumbuhan dengan kesejahteraan,” terang Dody. Pembahasan dalam FGD mencakup berbagai topik termasuk investasi jalan tol yang bankable dan sustainable, kepastian dalam pengusahaan, konsistensi terhadap Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT), mekanisme penyesuaian tarif, penerapan prinsip fair risk sharing, serta pengelolaan berbagai perubahan dan dinamika usaha yang menjadi bagian dari upaya bersama untuk menjaga kepercayaan investor dan lembaga pembiayaan. Berbagai isu seperti integrasi jalan tol, pemanfaatan ruang milik jalan tol, TIP, hingga penerapan MLFF juga dibahas secara kolaboratif dengan mempertimbangkan kondisi jaringan, kebutuhan pelayanan, struktur pembiayaan, dan keberlanjutan investasi. Mantan Kepala BAPPENAS dan Menteri Keuangan, Prof. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, S.E., M.U.P., Ph.D., yang sekarang menjabat sebagai Dean & CEO ADB Institute, mengatakan pembangunan jalan tol memiliki manfaat ekonomi yang jauh lebih luas dari sekadar penyediaan infrastruktur transportasi. “Di tengah kebutuhan pembangunan yang besar dan ruang fiskal yang perlu dikelola secara optimal, keterlibatan swasta menjadi semakin penting. Karena itu, kita perlu membangun model pembiayaan dan ekosistem pengusahaan yang mampu menarik investasi jangka panjang, sekaligus memastikan manfaat pembangunan jalan tol dapat dirasakan oleh masyarakat dan perekonomian secara luas,” ucap Bambang. Mantan Menteri Keuangan Dr. M. Chatib Basri, Visiting Scholar di Harvard CID dan Visiting Professor in Practice di London School of Economics memberikan tanggapan. Menurutnya di tengah kondisi APBN yang sangat ketat saat ini, partisipasi swasta dalam pembangunan dan pembiayaan infrastruktur akan menjadi sangat penting. “Boleh jadi, APBN kita tidak memiliki ruang, bukan saja untuk membiayai infrastruktur, tetapi juga untuk memberikan insentif fiskal bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, untuk menarik minat dan partisipasi swasta, yang dapat dilakukan adalah melakukan deregulasi, kemudahan perizinan dan yang sangat penting adalah memastikan bahwa pemerintah dan otoritas terkait senantiasa memenuhi komitmen yang telah disepakati dan mengikat dalam kontrak yang telah ditandatangani dengan pemegang konsesi. Terlebih lagi, untuk menarik investor asing yang punya kebebasan memilih untuk menempatkan modalnya di mana saja, tentunya kita harus dapat memberikan penawaran yang lebih menarik dibandingkan negara lain,” jelas Chatib Basri. Di sisi lain, Kepala Kajian Transportasi, Real Estate, dan Studi Perkotaan, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Muhammad Halley Yudhistira, Ph.D., juga turut memberikan pandangannya dalam FGD ini. “Pengembangan jaringan jalan tol memberikan manfaat ekonomi yang besar, dan manfaat tersebut meningkat sebanding dengan skala jaringan yang terbangun. Namun laju realisasi pembangunan saat ini masih jauh dibawah kebutuhan untuk mencapai target tersebut. Karena kebutuhan modalnya melampaui kapasitas pembiayaan publik, percepatan pembangunan bergantung pada peran swasta. Karena itu, mendorong ekosistem jalan tol yang sehat menjadi penting agar peran swasta dapat dioptimalkan secara berkesinambungan," papar Yudhistira. Saat ini, panjang jaringan tol beroperasi melebihi 3.115 kilometer dengan nilai akumulasi investasi yang menembus Rp668 triliun hingga diproyeksikan mendekati Rp1.000 triliun, oleh karenanya industri jalan tol memegang peran vital sebagai tulang punggung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, pengembangan industri jalan tol perlu berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan dan keselamatan bagi masyarakat. Ketua Umum ATI, Rivan A. Purwantono, menuturkan industri jalan tol kini telah bertransformasi dari sekadar penyedia infrastruktur fisik menjadi bagian dari ekosistem transportasi dan pembangunan nasional yang berperan dalam mobilitas masyarakat, distribusi logistik, pertumbuhan ekonomi, serta pengembangan wilayah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan dan keselamatan pengguna jalan harus berjalan selaras dengan keberlanjutan iklim investasi melalui penyelarasan arah kebijakan bersama. "Orientasi kami di ATI adalah mewujudkan industri jalan tol yang terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi, serta didukung oleh iklim investasi yang sehat dan tata kelola yang efektif. Pada akhirnya, dengan dukungan Pemerintah dan kolaborasi yang baik, kita ingin membangun ekosistem jalan tol yang menciptakan nilai secara berkelanjutan bagi pengguna jalan, negara, maupun pelaku industri. Forum hari ini merupakan langkah awal yang perlu kita tindak lanjuti secara konkret, baik melalui pembentukan working group maupun penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) secara berkala. Berbagai perspektif dan masukan berharga hari ini menjadi modal penting untuk menyelaraskan langkah serta memperkuat ekosistem jalan tol nasional yang berkelanjutan," urai Rivan. Pelaksanaan FGD ini mempertegas peran ATI sebagai mitra strategis Pemerintah dalam membangun iklim investasi jalan tol yang sehat dan transparan. ATI berkomitmen menciptakan ekosistem jalan tol yang mampu menciptakan nilai berkelanjutan bagi pengguna jalan, negara, maupun industri sebagai bagian dari pembangunan nasional.

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05 WIB

ATI Dorong Model Baru Pembiayaan Jalan Tol: Kurangi Beban APBN Perbesar Peran Swasta

Jakarta, katakabar.com - Penyelarasan ekosistem infrastruktur jalan tol untuk pembangunan Indonesia yang berkelanjutan, sebagai peran vital mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi nasional, menjadi bahasan utama dalam Focus Group Discussion (FGD) yang akan diselenggarakan Asosiasi Tol Indonesia (ATI), Rabu (12/8), di Jakarta. Forum ini juga hadir sebagai ruang dialog solutif lintas pemangku kepentingan untuk menyelaraskan kebijakan regulasi, menjaga kelayakan iklim investasi, termasuk kebutuhan untuk mendorong model pembiayaan yang lebih berkelanjutan dengan memperbesar peran investasi swasta serta meningkatkan kualitas pelayanan jalan tol di seluruh Indonesia. Ketua Umum ATI, Rivan A. Purwantono, mengatakan ATI berkomitmen untuk mendukung program Pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, keselamatan jalan, serta modernisasi ekosistem transportasi nasional. “Pembangunan jalan tol pada akhirnya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Publik membutuhkan layanan jalan tol yang aman, nyaman, berkualitas, dan andal. Karena itu, ATI bersama Pemerintah terus bersinergi untuk menjaga keberlanjutan industri sekaligus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan jalan tol yang terbaik,” kata Rivan. Jaringan jalan tol yang beroperasi di Indonesia saat ini telah mencapai sepanjang 3.115,98 km (76 ruas jalan tol) yang dikelola oleh 59 Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), dengan akumulasi nilai investasi mencapai Rp668 triliun untuk ruas beroperasi dan diproyeksikan mendekati Rp1.000 triliun termasuk ruas dalam tahap konstruksi dan persiapan. Di sisi lain, kapasitas pembiayaan pemerintah memiliki keterbatasan sehingga diperlukan terobosan kebijakan dan skema pembiayaan yang dapat mendorong partisipasi swasta. Sebagian besar ruas jalan tol yang beroperasi saat ini masih berada dalam fase awal hingga menengah siklus pengembalian investasi sehingga memerlukan keselarasan struktur keuangan yang sehat untuk menjaga keberlanjutan pengusahaan jangka panjang. Kondisi ini kian diperparah oleh maraknya kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang mempercepat kerusakan fisik jalan dan juga membahayakan pengguna jalan. Penyelenggaraan FGD ini turut mengundang jajaran pemangku kepentingan kunci. Acara direncanakan dibuka dengan sambutan dari Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Dr. H. Agus Harimurti Yudhoyono, M.Sc., M.P.A., M.A. serta Menteri Pekerjaan Umum RI, Ir. Dody Hanggodo, M.PE. Diskusi interaktif ini juga akan dipandu oleh pakar manajemen Prof. Rhenald Kasali, Ph.D., dengan menghadirkan narasumber utama Dr. Muhammad Chatib Basri dan Prof. Bambang Brodjonegoro. Forum ini akan melibatkan perwakilan legislatif dari Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) serta jajaran Kementerian dan Lembaga terkait. Unsur Kementerian mencakup Kementerian Pekerjaan Umum beserta Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum, dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Selain itu, hadir pula perwakilan lembaga negara dan pengawasan seperti Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Diskusi ini turut diperkaya oleh kalangan akademisi dan pakar, diantaranya Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Trisakti, dan pengamat kebijakan publik. Sebagai pelengkap, sektor masyarakat dan dunia usaha juga hadir yang diwakili oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI), kalangan perbankan, serta investor. Menanggapi pentingnya keterlibatan luas seluruh pemangku kepentingan tersebut, Plt. Sekretaris Jenderal ATI Kristianto menggarisbawahi bahwa keselarasan pandangan antara Pemerintah dan pelaku industri merupakan pilar utama dalam merumuskan skema pembiayaan dan regulasi jalan tol yang berkeadilan. "Sinergi dan keseimbangan kebijakan sangat penting bagi masa depan industri jalan tol nasional. Melalui pelaksanaan FGD ini, ATI berharap dapat menghimpun berbagai pemikiran kritis dan gagasan solutif lintas sektor yang akan kami rumuskan secara komprehensif ke dalam dokumen rekomendasi kebijakan (White Paper)," terang Kristianto. Hasil rumusan tersebut nantinya diserahkan sebagai bahan masukan strategis yang bermanfaat bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan jalan tol nasional yang adil, berkelanjutan, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan percepatan pembangunan Indonesia.

Minggu, 26 Juli 2026 | 14:07 WIB

BP Tapera Perkuat Sinergi Percepatan Sertifikasi Tanah Perluas Akses Pembiayaan Rumah MBR

Jakarta, katakabar.com - Sebagai tindak lanjut, seluruh kementerian dan lembaga terkait akan memfinalisasi data calon penerima manfaat, menyelesaikan substansi Surat Edaran Bersama (SEB), serta membentuk tim teknis guna memastikan pelaksanaan penyerahan sertifikat pada 10 Agustus 2026 di Kabupaten Sidoarjo berjalan sesuai rencana. BP Tapera menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung target pemerintah memperluas akses pembiayaan perumahan dan mewujudkan kepemilikan rumah layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Selaras dengan itu, BP Tapera menegaskan komitmennya dalam mendukung percepatan sertifikasi tanah sebagai bagian dari upaya memperluas akses pembiayaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Direksi BRI, Wali Kota Bandung, Komisioner BP Tapera, serta jajaran kementerian dan lembaga terkait. Pada rapat tersebut, dibahas langkah strategis mempercepat sertifikasi tanah lintas sektor sebagai upaya memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sekaligus memperkuat akses terhadap pembiayaan perumahan. Pemerintah juga mempersiapkan pelaksanaan penyerahan sertifikat bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang direncanakan berlangsung pada 10 Agustus 2026 di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Komisioner BP Tapera menyampaikan percepatan sertifikasi tanah merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun ekosistem pembiayaan perumahan yang lebih kuat. Dengan kepastian status kepemilikan tanah, masyarakat akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mengakses berbagai program pembiayaan rumah yang disiapkan pemerintah. "Sinergi antarlembaga menjadi kunci dalam memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan. Kepastian hukum atas tanah akan memperkuat ekosistem pembiayaan sehingga semakin banyak Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dapat memiliki rumah layak huni," ujar Komisioner BP Tapera. BP Tapera menyambut baik langkah pemerintah yang memprioritaskan percepatan sertifikasi tanah bagi penerima Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Berdasarkan hasil verifikasi, masih terdapat sekitar 1,1 juta rumah penerima BSPS yang belum memiliki sertifikat. "Pemerintah menargetkan percepatan penerbitan sertifikat sebagai bagian dari agenda nasional penyerahan sertifikat kepada masyarakat," bebernya. Dalam rapat juga disepakati penyusunan Surat Edaran Bersama (SEB) antara Kementerian PKP, Kementerian ATR/BPN, dan Badan Pusat Statistik (BPS). SEB tersebut akan menjadi pedoman pelaksanaan percepatan sertifikasi tanah lintas sektor, termasuk penyediaan dan pemutakhiran data, verifikasi penerima manfaat, serta pendampingan pelaksanaan sertifikasi di lapangan. BP Tapera mendukung pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penentuan penerima manfaat agar seluruh program perumahan dapat berjalan lebih tepat sasaran. Integrasi data antarlembaga dinilai penting untuk memastikan masyarakat yang memenuhi kriteria dapat memperoleh manfaat secara optimal. Selain membahas percepatan sertifikasi tanah, rapat juga membahas penguatan ekosistem perumahan melalui kolaborasi lintas sektor, pengembangan UMKM yang bergerak di bidang perumahan, serta pemanfaatan konsep Smart City dalam mendukung pembangunan kawasan hunian yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Menteri PKP menegaskan percepatan sertifikasi tanah harus dilaksanakan secara terpadu melalui kolaborasi seluruh kementerian dan lembaga terkait. "Kita harus membangun ekosistem perumahan secara menyeluruh. Sertifikasi tanah harus dipercepat agar masyarakat memiliki kepastian hukum, sekaligus membuka akses yang lebih luas terhadap pembiayaan perumahan. Seluruh kementerian dan lembaga harus bekerja secara terpadu agar program ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," tegasnya. Di kegiatan yang sama, Wali Kota Bandung turut menyampaikan perkembangan penyelesaian persoalan pertanahan sebagai bagian dari rencana pembangunan rumah susun sederhana milik (Rusunami) di Kota Bandung. Menteri PKP menilai penyelesaian aspek pertanahan menjadi langkah penting untuk mempercepat pembangunan hunian vertikal di kawasan perkotaan. Sebagai tindak lanjut, seluruh kementerian dan lembaga terkait akan memfinalisasi data calon penerima manfaat, menyelesaikan substansi Surat Edaran Bersama, serta membentuk tim teknis guna memastikan pelaksanaan penyerahan sertifikat pada 10 Agustus 2026 di Kabupaten Sidoarjo berjalan sesuai rencana. BP Tapera menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung target pemerintah memperluas akses pembiayaan perumahan dan mewujudkan kepemilikan rumah layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:17 WIB

MOFI Dorong Agen Bangun Jaringan dan Akses Pembiayaan UMKM Lewat Referral

Jakarta, katakabar.com - PT Moladin Finance Indonesia (MOFI), perusahaan pembiayaan yang berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta bagian dari Moladin Group, terus memperkuat ekosistem Agen MOFI sebagai salah satu channel utama perluas akses pembiayaan bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Sejak diluncurkan pada 2024, platform Agen MOFI telah digunakan lebih dari 7.000 agen terdaftar melalui aplikasi dan website. Platform ini membantu agen mengelola prospek pembiayaan berjaminan properti maupun kendaraan secara lebih mudah, cepat, dan terstruktur. Melalui Agen App, agen dapat: - Mengajukan dan memantau prospek pembiayaan secara real time. - Melihat perkembangan aplikasi dengan lebih transparan. - Mengembangkan jaringan melalui program referral dan pengembangan jaringan agen. - Memperoleh insentif dari aktivitas pembiayaan yang berhasil diproses. Sebagai bagian dari penguatan ekosistem tersebut, MOFI kini memperkuat fitur referral dan pengembangan jaringan agen, yang memungkinkan agen membangun jaringan agen baru dan memperoleh penghasilan tambahan dari aktivitas jaringan tersebut. Melalui fitur ini, agen tidak hanya berperan sebagai referral partner, tetapi juga dapat membangun komunitas dan jaringan produktif yang berkembang bersama MOFI. Direktur PT Moladin Finance Indonesia, Mulyadi, menyampaikan keberadaan agen memiliki peran strategis dalam menjangkau kebutuhan pembiayaan masyarakat yang belum terlayani secara optimal, khususnya UMKM di berbagai daerah. “Kami melihat agen bukan hanya sebagai channel akuisisi, tetapi juga sebagai mitra yang membantu memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Melalui program referral dan pengembangan jaringan agen, kami ingin membuka peluang yang lebih luas bagi masyarakat untuk membangun jaringan, memperoleh penghasilan tambahan, sekaligus membantu lebih banyak pelaku usaha mendapatkan akses pendanaan,” ujarnya. MOFI juga terus mengembangkan berbagai fitur pada Agent App, termasuk gamifikasi, monitoring prospek, hingga program berbasis komunitas untuk meningkatkan engagement dan produktivitas agen. Dengan konsep yang fleksibel dan mudah diakses, masyarakat dapat menjalankan aktivitas sebagai Agen MOFI kapan saja dan di mana saja. Masyarakat yang tertarik bergabung dapat mengunduh aplikasi Moladin Agen secara gratis melalui Google Play Store atau mengakses website berikut: https://apps.mofi.id/sso.

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:49 WIB

Ekspansi ke NTB, BRI Finance Perluas Akses Pembiayaan dan Perkuat Damsos

Mataram, katakabar.com - PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) tegaskan komitmen untuk menghadirkan nilai tambah bagi masyarakat seiring dengan ekspansi jaringan dan penguatan layanan pembiayaan di berbagai wilayah. Komitmen itu diwujudkan melalui pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang kali ini disalurkan kepada Panti Asuhan Muhammadiyah Mataram, Nusa Tenggara Barat, di pekan pertama Maret 2026 lalu. Di kegiatan itu, BRI Finance salurkan bantuan sosial sebagai bentuk kepedulian kepada kesejahteraan anak-anak di lingkungan sekitar operasional perusahaan. Bantuan diserahkan perwakilan BRI Finance, Ari Prayuwana, kepada Ketua Yayasan Panti Asuhan Muhammadiyah Mataram, Ir. H. Subandriyo. Direktur Utama BRI Finance, Wahyudi Darmawan, menuturkan perusahaan berkomitmen untuk tumbuh secara berkelanjutan bersama masyarakat. “Melalui program TJSL ini, kami ingin memberikan dukungan nyata kepada anak-anak di Panti Asuhan Muhammadiyah Mataram agar tetap memiliki motivasi dalam menempuh pendidikan dan meraih masa depan yang lebih baik. Kehadiran BRI Finance di Mataram diharapkan tidak hanya memperkuat layanan pembiayaan, tetapi juga memberikan kontribusi sosial yang berkelanjutan,” jelasnya. Pelaksanaan kegiatan TJSL ini bagian dari rangkaian peresmian Kantor Cabang (KC) Mataram yang berlokasi di Jalan Brawijaya Nomor 005A, Cakranegara Selatan, Kota Mataram. Pembukaan kantor cabang tersebut merupakan langkah strategis dalam memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha di wilayah Nusa Tenggara Barat. Dari sisi makro ekonomi, Kota Mataram menunjukkan prospek pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2024, kota ini mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,12% dan menargetkan peningkatan hingga 8% pada tahun 2030, dengan fokus pada pengembangan ekonomi hijau serta pengurangan kesenjangan. Selain itu, Mataram juga tercatat sebagai kota paling maju kedua di luar Pulau Jawa pada tahun 2024 dengan indeks daya saing mencapai 4,29 poin. Dinamika ekonomi daerah turut diperkuat oleh keberagaman sosial dan budaya masyarakat yang merupakan perpaduan suku Sasak, Bali, serta pengaruh Tionghoa dan Arab. Kondisi ini menciptakan ekosistem ekonomi yang adaptif dan resilien. Di sisi lain, potensi sektor kriya bernilai tambah seperti tenun ikat, songket Lombok, dan mutiara Lombok juga menjadi penggerak ekonomi lokal yang kompetitif. Melalui kehadiran Kantor Cabang Mataram dan implementasi berbagai program sosial, BRI Finance optimistis dapat memperluas perannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat di Nusa Tenggara Barat.

Kamis, 26 Maret 2026 | 07:44 WIB

BRI Finance Optimalkan Peluang Pembiayaan Dana Tunai Pasca Mudik Lebaran 2026

Jakarta, katakabar.com - PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) melihat adanya peningkatan kebutuhan dana tunai masyarakat pasca periode mudik dan libur panjang Lebaran 2026. Momentum ini umumnya diikuti dengan penyesuaian kondisi keuangan setelah meningkatnya aktivitas konsumsi selama Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah Tahun 2026 Masehi. Menangkap peluang tersebut, BRI Finance menghadirkan solusi pembiayaan melalui produk BRI Flash yang memberikan kemudahan akses dana tunai bagi masyarakat dengan skema yang kompetitif dan fleksibel. Melalui BRI Flash, nasabah dapat memperoleh dana tunai dengan suku bunga mulai dari 0,7 persen per bulan, tenor hingga 4 tahun, serta nilai pencairan pembiayaan mencapai 90 persen dari harga kendaraan yang dijaminkan. Produk ini dirancang untuk memberikan solusi likuiditas yang cepat dan aman, sekaligus mendukung kebutuhan finansial nasabah pasca Lebaran. Corporate Secretary BRI Finance, Aditia Fakhri Ramadhani, menyampaikan periode pasca Lebaran momentum strategis bagi perusahaan dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan akses pembiayaan yang cepat dan terpercaya. “BRI Finance melihat tren peningkatan kebutuhan dana tunai setelah periode Lebaran sebagai peluang untuk menghadirkan solusi pembiayaan yang relevan. Melalui BRI Flash, kami menawarkan skema yang kompetitif dengan proses yang cepat dan mudah, sehingga dapat membantu masyarakat dalam menjaga stabilitas keuangan,” ujar Dhani. Kata Aditia, kemudahan akses dan fleksibilitas produk menjadi fokus utama BRI Finance dalam memperkuat layanan kepada nasabah. “Kami terus mendorong penguatan layanan, termasuk melalui kanal digital, agar proses pengajuan pembiayaan dapat dilakukan secara lebih praktis dan efisien. Hal ini sejalan dengan komitmen BRI Finance untuk memberikan solusi keuangan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat,” ucap Dhani..

Selasa, 24 Maret 2026 | 14:09 WIB

BRI Finance Jaga Stabilitas Pembiayaan Alat Berat di Tengah Dinamika RKAB Batubara

Jakarta, katakabar.com - PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) tegaskan komitmen untuk menjaga kinerja pembiayaan alat berat tetap stabil di tengah berkembangnya wacana penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batubara tahun 2026. Perseroan melihat dinamika tersebut merupakan bagian dari siklus perencanaan di industri pertambangan yang masih berada dalam koridor wajar. Direktur Utama BRI Finance, Wahyudi Darmawan, menjelaskan hingga saat ini belum terdapat indikasi signifikan yang mengarah pada penundaan maupun ekspansi pembiayaan alat berat. Permintaan dari sektor ini dinilai tetap menunjukkan tren yang positif, khususnya dari pelaku usaha dengan fundamental bisnis yang kuat dan berorientasi jangka panjang. “Permintaan pembiayaan alat berat masih berjalan dengan baik, terutama dari sektor-sektor produktif yang memiliki daya tahan bisnis yang solid. Hal ini menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan pembiayaan di segmen ini,” cerita Wahyudi. Untuk menjaga kualitas pertumbuhan, sambungnya, BRI Finance tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dalam setiap penyaluran pembiayaan. Perseroan secara konsisten menerapkan manajemen risiko yang disiplin serta selektif dalam menentukan portofolio, dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan usaha debitur. Sejalan dengan itu, ucapnya, BRI Finance juga terus mencermati perkembangan kebijakan serta dinamika industri guna memastikan strategi bisnis tetap adaptif dan relevan. Pendekatan ini menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara ekspansi dan kualitas aset. Dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan arah kebijakan yang ada, BRI Finance memproyeksikan pembiayaan alat berat hingga akhir tahun 2026 akan tetap berada pada level yang stabil. Perseroan akan memfokuskan pembiayaan pada sektor-sektor dengan prospek positif guna mendorong pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan. Sebagai gambaran kinerja, hingga awal tahun 2026, penyaluran pembiayaan alat berat BRI Finance tercatat tumbuh signifikan sebesar 144,68% secara tahunan (year-on-year/yoy), dengan kontribusi terhadap total portofolio mencapai 20,17%. Capaian ini mencerminkan kuatnya permintaan serta posisi strategis segmen alat berat dalam mendukung pertumbuhan bisnis perseroan.

Sabtu, 24 Januari 2026 | 10:04 WIB

Catat Permintaan Pembiayaan Hingga Rp150 Miliar! Restock Perkuat Peran Pembiayaan Alternatif UM

Jakarta, katakabar.com - Program ACCES (Accelerating Capital Resources for Medium Enterprises) yang digagas oleh Kementerian UMKM Republik Indonesia resmi menutup batch pelaksanaan terbarunya dengan capaian signifikan dalam memperluas akses pembiayaan bagi usaha menengah di Indonesia. Dalam program ini, Restock (PT Cerita Teknologi Indonesia) berperan sebagai salah satu mitra pembiayaan non-bank yang mendukung ekosistem pendanaan alternatif di luar perbankan. Sepanjang pelaksanaan program, 207 pengusaha menengah dari 12 provinsi di Indonesia tercatat mendaftar, dengan 56 peserta terkurasi dan berhasil di-onboard untuk mengikuti pendampingan intensif dan proses business matching. Peserta yang terpilih mencerminkan segmen usaha menengah yang siap tumbuh namun masih menghadapi tantangan dalam mengakses pembiayaan. Dari proses asesmen dan pendampingan tersebut, tercatat permintaan pembiayaan mencapai Rp120 hingga Rp150 miliar, dengan Rp20 hingga Rp30 miliar pembiayaan telah terproses pada batch ini melalui kolaborasi lembaga keuangan perbankan dan non-bank. Menariknya, sekitar 40 persen peserta ACCES merupakan pengusaha yang sebelumnya telah mengakses pembiayaan bank maupun lembaga keuangan lain, namun masih membutuhkan opsi pendanaan tambahan yang lebih fleksibel dan berbasis kebutuhan operasional. Program ACCES dirancang sebagai inisiatif strategis Kementerian UMKM untuk menjembatani kesenjangan pembiayaan usaha menengah melalui pendekatan business matching, kurasi berbasis kesiapan usaha, serta kolaborasi lintas lembaga keuangan. Dalam ekosistem ini, Restock berperan sebagai penyedia pembiayaan alternatif berbasis teknologi, khususnya melalui skema supply chain financing dan inventory financing, yang melengkapi peran perbankan dalam memenuhi kebutuhan modal kerja dan ekspansi usaha menengah. Dengan pendekatan berbasis data, analisis rantai pasok, serta evaluasi performa usaha, Restock membantu membuka akses pembiayaan bagi segmen yang belum sepenuhnya terlayani oleh skema pembiayaan tradisional. Direktur Restock, Rega Sardjono, menyampaikan bahwa capaian ACCES menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan pembiayaan alternatif. “Data ACCES memperlihatkan banyak usaha menengah sebenarnya sudah bankable, namun tetap membutuhkan opsi pembiayaan tambahan yang lebih adaptif dengan siklus bisnis mereka. Di sinilah peran pembiayaan alternatif menjadi relevan, bukan untuk menggantikan bank, tetapi melengkapinya. Kolaborasi seperti ACCES adalah fondasi penting untuk memperkuat sektor produktif nasional,” ujar Rega. Apresiasi dari Kementerian UMKM RI Deputi Bidang Usaha Menengah Kementerian UMKM RI, Bagus Rachman, menyatakan Program ACCES bukan hanya tentang akses modal, tetapi tentang membangun ekosistem kolaboratif yang mendorong usaha menengah menjadi penggerak utama ekonomi nasional”. Ke depan, hasil pelaksanaan ACCES diharapkan dapat menjadi model kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, lembaga keuangan, dan penyedia pembiayaan alternatif dalam memperluas akses modal, meningkatkan kesiapan usaha menengah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif.

Minggu, 30 November 2025 | 18:00 WIB

ASEAN Rumuskan Profil Pembiayaan Karbon Biru Perdana Langkah Strategis Ekonomi Biru

Jakarta, katakabar.com - Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Pemerintah Jepang, dan United Nations Development Programme (UNDP) menyelenggarakan ASEAN Regional Workshop on Blue Carbon and Finance Profiling pada 27 hingga 28 November 2025 lalu, di Jakarta. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koneksi antara sains dan kebijakan dalam upaya penanganan perubahan iklim di wilayah pesisir dan perairan tawar. Lokakarya yang berlangsung di kantor BAPPENAS ini merupakan bagian dari Proyek ASEAN Blue Carbon and Finance Profiling (ABCF), inisiatif regional yang didanai Pemerintah Jepang dan diimplementasikan oleh UNDP Indonesia bersama ASEAN Coordinating Task Force on Blue Economy (ACTF-BE). Proyek ini mendukung negara-negara ASEAN dalam memahami kondisi serta nilai ekonomi ekosistem pesisir dan e, sehingga dapat merancang kebijakan yang lebih efektif dan meningkatkan akses terhadap pembiayaan untuk perlindungan dan pemulihan ekosistem tersebut. Sebanyak 30 pakar teknis dari 11 Negara Anggota ASEAN hadir untuk membahas metode pengumpulan data, meninjau pendekatan ilmiah, dan memfinalisasi penyusunan 11 national Blue Carbon Profiles serta 11 national Blue Finance Profiles, lengkap dengan dua profil regional. Profil-profil tersebut dijadwalkan diluncurkan pada Maret 2026 dan akan memberikan panduan bagi pemerintah dalam memahami aset karbon biru, kebutuhan pembiayaan, serta peluang kebijakan untuk memperkuat perlindungan pesisir, strategi iklim, dan investasi di sektor ekonomi biru berkelanjutan. Ekosistem pesisir seperti mangrove, padang lamun, dan lahan gambut merupakan aset alam bernilai tinggi namun rentan. Ekosistem ini berperan penting dalam menyimpan karbon, mendukung perikanan, melindungi garis pantai dari erosi, serta menjadi sumber mata pencaharian masyarakat pesisir. Namun, tekanan dari alih fungsi lahan, polusi, dan dampak perubahan iklim terus mengancam keberlanjutan ekosistem tersebut. Melalui ABCFP, ASEAN berupaya mengatasi kesenjangan pengetahuan dan pendanaan dengan memetakan potensi ekosistem biru, mengidentifikasi kebijakan pendukung, dan merumuskan jalur pembiayaan publik, swasta, dan inovatif. Membuka lokakarya atas nama ASEAN sebagai Shepherd ACTF-BE, Dr. Eka Chandra Buana, Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan BAPPENAS, menegaskan pentingnya penguatan karbon biru dan pembiayaan biru dalam agenda ekonomi biru ASEAN. “Lokakarya ini menunjukkan bagaimana Negara-Negara Anggota ASEAN dapat bekerja bersama untuk memperkuat basis pengetahuan dan mengembangkan pendekatan yang mendukung pembangunan berkelanjutan di kawasan,” ujarnya. Sedang, Chujo Kazuo, Menteri/Wakil Kepala Misi, Kantor Misi Jepang untuk ASEAN, menegaskan kembali kemitraan strategis Jepang dengan ASEAN serta komitmennya dalam mendukung pembangunan ekonomi biru berkelanjutan. Ia menyampaikan, Jepang sangat menghargai kolaborasi dengan mitra regional dan para ahli lokal. Kami percaya bahwa keahlian harus berpijak pada pengetahuan lokal dan kebijakan harus dibangun melalui kepemilikan regional. Ia menambahkan, pekerjaan ke depan memang kompleks, namun dampaknya sangat transformatif. Melalui proyek ini, kita mengambil langkah penting untuk melindungi ekosistem vital, memperkuat ketahanan iklim, menciptakan peluang ekonomi berkelanjutan, dan menjaga kemakmuran serta keamanan kawasan. Deputy Resident Representative UNDP Indonesia, Sujala Pant, menyoroti kuatnya kolaborasi regional dalam proses penyusunan profil tersebut. Menurutnya, inisiatif ini melibatkan 98 pakar dari 35 lembaga akademik dan penelitian di ASEAN dan Timor-Leste. Komunitas ilmiah sebesar ini sangat penting bagi kawasan, dan jejaring yang terbentuk melalui proses ini diharapkan dapat terus mendukung ACTF-BE dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ia menekankan tujuan utama lokakarya, kegiatan ini dirancang sebagai ruang kerja untuk menyempurnakan draft, memperkuat asumsi, serta mengidentifikasi keterkaitan antara analisis karbon dan pembiayaan, sambil memahami pola dan tren di tingkat regional. Sepanjang lokakarya, peserta berdiskusi mengenai integrasi data, metode valuasi, dan kerangka pembiayaan untuk memastikan produk akhir menjadi alat praktis bagi pengambilan keputusan nasional dan regional.