Percepat
Sorotan terbaru dari Tag # Percepat
Nasional
Nasional
BSKDN Kemendagri Dorong Sinergi Pusat-Daerah dan Kemudahan Akses MBR
Jakarta, katakabar.com - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri taja Forum Diskusi Aktual bertajuk "Strategi Implementasi Program 3 Juta Rumah di Daerah",, Kamis (20/8) lalu di salah satu hotel, di Jakarta. Forum yang dilaksanakan secara hybrid (luring dan daring melalui Zoom Meeting serta YouTube Live) ini merumuskan langkah-langkah terobosan untuk mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di seluruh Indonesia. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik BSKDN, Dr. T.R. Fahsul Falah, S.Sos., M.Si., menyampaikan penyediaan perumahan merupakan agenda nasional yang membutuhkan sinergi dan kolaborasi erat dari seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah. "Penyediaan perumahan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, pengembang, perbankan, hingga ekosistem diseminasi media. Dengan kolaborasi yang kuat, berbagai permasalahan perumahan di daerah dapat ditangani secara jauh lebih efektif," tegas Fahsul Falah. Dalam forum ini, BSKDN merumuskan lima poin kesimpulan strategis yang menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah dalam mengeksekusi Program 3 Juta Rumah: 1. Sinergi dan Kolaborasi Lintas Sektor: Penanganan masalah perumahan di daerah tidak bisa berdiri sendiri, melainkan memerlukan integrasi peran antara pusat, daerah, perbankan, pengembang, dan sektor swasta. 2. Penguatan Pembiayaan Inklusif: Program perumahan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga aksesibilitas kepemilikan dan keberlanjutan. Diperlukan kemudahan pembiayaan, bantuan renovasi, serta skema kredit yang ramah bagi masyarakat berpenghasilan tidak tetap (sektor informal). 3. Peran Strategis Regulasi Pemda: Pemerintah daerah memegang peranan kunci dalam memberikan kemudahan bagi MBR, di antaranya melalui percepatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), penyesuaian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta harmonisasi regulasi lokal. 4. Penguatan Data & Diseminasi Informasi Terintegrasi: Akurasi data kebutuhan rumah dari daerah ke pusat harus ditingkatkan. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi dan platform publikasi digital diperlukan agar kebijakan dan kemudahan dari pusat dapat tersampaikan secara utuh kepada masyarakat tanpa asimetri informasi. 5. Komitmen Langkah Konkret di Daerah: Seluruh poin pembahasan diharapkan segera ditindaklanjuti secara nyata melalui penyusunan regulasi, alokasi program, dan aksi lapangan di masing-masing daerah. Forum Diskusi Aktual ini menghadirkan ragam narasumber dan pimpinan lintas kementerian/lembaga, akademisi, serta praktisi, antara lain: - Brigjend. Pol. (Purn.) Prof. Dr. Hoidruddin Hasibuan, S.H., M.Hum. (Rektor Universitas Harapan Medan) - Raden An’An Andri Hikmat SR, Ap, MM (Direktur Pembiayaan Perumahan Perdesaan, Kemen PKP) - Alen Ermanita, S.Sos., M.Sc (Direktur Pengendalian dan Evaluasi Kebijakan Strategis I, Bappenas) - Sastrodirjo (Analis Keuangan Pusat dan Daerah, DJPK Kementerian Keuangan) - Luthfi Firdaus, S.T., M.Si. (Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bandung) - Ferry Bayu Nirwono (CEO VRITIMES) - Gatot Tri Laksono (Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia) Keterlibatan Vritimes dalam forum ini memberikan perspektif mengenai pentingnya infrastruktur teknologi diseminasi informasi digital, sehingga kebijakan perumahan rakyat serta berbagai bentuk insentif pemda dapat tersosialisasikan secara transparan dan menjangkau masyarakat hingga ke tingkat tapak. Kegiatan yang diikuti secara antusias oleh lebih dari 200 partisipan luring maupun daring dari unsur BAPPERIDA, BRIDA, dan Dinas Perumahan Pemda se-Indonesia ini diharapkan menjadi pijakan utama Pemda dalam mempercepat perwujudan permukiman yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.
Nusantara
Nusantara
Percepat Respons Darurat Gempa NTT, IDSurvey Group Salurkan 2,4 Ton Bantuan Lewat BNPB
Jakarta, katakabar.com - IDSurvey Group salurkan 2,4 ton bantuan kemanusiaan melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Bantuan tersebut ditujukan bagi tujuh kabupaten, yakni Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sikka, Ende, Ngada, dan Nagekeo. Dukungan dihimpun melalui kolaborasi PT Inspeksi Sertifikasi dan Survey Indonesia atau IDSurvey (Persero), PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), PT SUCOFINDO (Persero), dan PT Surveyor Indonesia (Persero). Program kemanusiaan ini menjadi bagian dari gerakan bersama seluruh BUMN di bawah naungan Danantara Indonesia untuk mendukung penanganan darurat dan pemulihan masyarakat terdampak bencana di NTT. Bantuan diserahkan oleh para Kepala Unit Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) IDSurvey Group melalui Pos Dukungan Logistik Nasional BNPB di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. Penyaluran melalui BNPB dilakukan agar bantuan terintegrasi dengan sistem penanganan bencana nasional serta dapat didistribusikan sesuai kebutuhan dan prioritas setiap wilayah. Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa bumi dengan parameter pemutakhiran magnitudo 7,7 terjadi pada Sabtu, 15 Agustus 2026, pukul 04.58 WIB lalu. Gempa dangkal berkedalaman 15 kilometer tersebut berpusat di laut, sekitar 30 kilometer arah timur laut Nagekeo, NTT. Dampak bencana dan rangkaian gempa susulan menyebabkan kebutuhan terhadap bantuan kemanusiaan dan perlengkapan tanggap darurat masih menjadi perhatian utama. “Respons terhadap bencana membutuhkan kecepatan, ketepatan, dan koordinasi. Sebagai bagian dari keluarga besar BUMN di bawah naungan Danantara Indonesia, IDSurvey Group berupaya memastikan dukungan yang dihimpun seluruh entitas dapat tersalurkan melalui mekanisme yang terkoordinasi dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” ujar Chief Financial Officer (CFO) IDSurvey, Sinung Triwulandari. Kata Sinung, bantuan yang disalurkan mencakup selimut, tenda, kebutuhan pokok, perlengkapan mandi, obat-obatan, serta makanan bayi. Komposisi bantuan disiapkan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan perlindungan dan dukungan tambahan selama masa tanggap darurat. Berdasarkan skema distribusi BNPB, bantuan disalurkan melalui dua posko utama. Posko Labuan Bajo melayani Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, dan Ngada, sedangkan Posko Maumere melayani Sikka, Ende, dan Nagekeo. Mekanisme tersebut diharapkan mendukung distribusi bantuan secara terarah sesuai dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Gerakan bersama BUMN di bawah koordinasi Danantara Indonesia mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan layanan publik, penguatan posko penanganan bencana, serta pemetaan kebutuhan lanjutan masyarakat. Bantuan dari IDSurvey Group melengkapi berbagai dukungan yang disalurkan BUMN lainnya sesuai dengan kapasitas dan bidang masing-masing. Melalui program TJSL, IDSurvey Group berkomitmen memberikan kontribusi yang relevan terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk dalam situasi kebencanaan, dengan mengedepankan kolaborasi antarentitas dan koordinasi bersama lembaga terkait. IDSurvey Group menyampaikan empati kepada seluruh masyarakat terdampak gempa bumi di NTT. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban para penyintas sekaligus mendukung proses penanganan dan pemulihan masyarakat di tujuh kabupaten terdampak.
Nasional
Nasional
BP Tapera Perkuat Sinergi dengan ASPRUMNAS Percepat Program Tiga Juta Rumah
Jakarta, katakabar.com - Melalui Rakernas ini, BP Tapera berharap sinergi antara pemerintah, asosiasi pengembang, sektor perbankan, dan seluruh mitra pembangunan semakin kuat sehingga Program KPR Sejahtera FLPP dapat menjangkau lebih banyak masyarakat, serta mendukung terwujudnya Program Tiga Juta Rumah di Indonesia. Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 13 sekaligus Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional (DPP ASPRUMNAS) yang digelar di Auditorium Birawa, Bidakara, Jakarta, Senin (20/7) lalu. Angkat tema "Transformasi Digital Industri Properti dan Kedaulatan Hunian Rakyat", kegiatan ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah, BP Tapera, asosiasi pengembang, perbankan, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung percepatan Program Tiga Juta Rumah. Kegiatan tersebut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, Ketua Umum DPP ASPRUMNAS, M. Syawali Pratna, mitra perbankan, BPJS Ketenagakerjaan, serta pengurus ASPRUMNAS dari berbagai daerah di Indonesia. Ketua Umum DPP ASPRUMNAS, M. Syawali Pratna, menegaskan pentingnya kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung pembangunan perumahan nasional. "ASPRUMNAS terus membangun ekosistem perumahan yang terintegrasi. Kami tidak hanya menyiapkan rumah, tetapi juga membangun kawasan yang didukung lapangan kerja, sektor pertanian, perikanan, dan aktivitas ekonomi agar masyarakat yang telah memiliki rumah juga memiliki sumber penghidupan," ujar Syawali. Ia lantas mengapresiasi dukungan pemerintah, khususnya Kementerian PKP dan BP Tapera, yang terus memperkuat ekosistem pembiayaan perumahan sehingga target pembangunan rumah bagi masyarakat dapat terus meningkat. Sementara, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menegaskan transformasi digital menjadi salah satu strategi utama dalam mempercepat layanan pembiayaan perumahan. "Sinergi dan kolaborasi menjadi kunci keberhasilan Program Tiga Juta Rumah. Kami terus mengembangkan platform digital agar proses penyediaan rumah, pembiayaan, hingga distribusi KPR Sejahtera FLPP semakin efektif, transparan, dan mudah diakses masyarakat," kata Heru. Menurut Heru, BP Tapera tengah mengembangkan portal perumahan.go.id sebagai pusat layanan informasi perumahan yang akan mengintegrasikan informasi rumah subsidi, pembiayaan FLPP, hingga berbagai layanan digital lainnya. "Saat ini Indonesia masih menghadapi backlog sekitar 9,4 juta keluarga yang belum memiliki rumah. Karena itu, FLPP menjadi salah satu instrumen utama pemerintah untuk mengurangi angka tersebut. Tahun 2025 menjadi capaian tertinggi sepanjang sejarah dengan kuota 350 ribu unit dan realisasi penyaluran lebih dari 258 ribu unit. Kami optimistis tahun ini dapat mencatatkan hasil yang lebih baik lagi," ucapnya. Menteri PKP, Maruarar Sirait mengapresiasi kontribusi seluruh asosiasi pengembang dalam mendukung penyediaan rumah subsidi. "Kontribusi ASPRUMNAS terus meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah akan terus memperkuat kolaborasi dengan BP Tapera, perbankan, dan seluruh asosiasi pengembang agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat memiliki rumah layak," tutur Ara. Ia mengingatkan pentingnya menjaga kualitas pembangunan dan kepatuhan terhadap regulasi. "Silakan berusaha dan memperoleh keuntungan yang wajar, tetapi jangan melanggar aturan. Jaga kepercayaan masyarakat karena keberhasilan Program Tiga Juta Rumah bukan hanya soal jumlah rumah yang dibangun, tetapi juga kualitas dan integritas seluruh pihak yang terlibat," tegasnya. Menutup sambutannya, Ara mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus meningkatkan profesionalisme dan memperkuat kolaborasi guna mencapai target pembangunan perumahan nasional. Melalui Rakernas ini, BP Tapera berharap sinergi antara pemerintah, asosiasi pengembang, sektor perbankan, dan seluruh mitra pembangunan semakin kuat sehingga Program KPR Sejahtera FLPP dapat menjangkau lebih banyak masyarakat serta mendukung terwujudnya Program Tiga Juta Rumah di Indonesia.
Sawit
Sawit
PERISAI 2026, BPDP: Wadah Percepat Hilirisasi Hasil Riset dan Perkuat Daya Saing Industri Sawit Berkelanjutan
Jakarta, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) kembali menyelenggarakan Pekan Riset Sawit Indonesia (PERISAI) 2026 sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah, akademisi, peneliti, industri, asosiasi, investor, pekebun, mahasiswa, dan masyarakat guna mempercepat hilirisasi hasil riset serta memperkuat daya saing industri sawit Indonesia berkelanjutan. Angkat tema "Shaping the Palm Oil Industry Ecosystems for a Sustainable Future", PERISAI 2026 menegaskan pentingnya transformasi industri sawit melalui inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Direktur Utama BPDP, Eddy Abdurrachman, menegaskan riset harus mampu menjawab kebutuhan industri sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. "Arah BPDP ke depan adalah mempertemukan kebutuhan industri (market pull), inovasi (technology push), dan kebutuhan masyarakat. Melalui PERISAI, kami ingin mempercepat hilirisasi hasil penelitian agar inovasi tidak berhenti di laboratorium, tetapi memberikan dampak nyata bagi kemajuan industri dan kesejahteraan masyarakat," jelasnya. Kata Eddy, Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia harus mampu menjadi pemimpin dalam inovasi dan teknologi. Di tengah tantangan perubahan iklim, digitalisasi, bioekonomi, serta tuntutan keberlanjutan, riset merupakan investasi strategis bangsa yang akan menentukan produktivitas dan daya saing industri sawit di masa depan. PERISAI 2026 diikuti sekitar 1.300 peserta yang berasal dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku industri, asosiasi, investor, pekebun, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Selama dua hari penyelenggaraan, kegiatan ini menghadirkan seminar nasional, talkshow, business matching, Grant Riset Showcase, Kompetisi Inovasi Riset Mahasiswa, pameran hasil riset dan teknologi, demonstrasi teknologi, serta exhibition yang diikuti berbagai perusahaan, perguruan tinggi, lembaga penelitian, startup, dan mitra industri. Total 24 hasil Grant Riset Sawit BPDP dan 10 inovasi riset mahasiswa dipamerkan kepada publik. Selain itu, pengunjung juga dapat menyaksikan demonstrasi berbagai teknologi unggulan, seperti Beton Precast Foam Concrete berbasis Biomassa Sawit, Drone Penyerbuk Sawit, serta Astaxanthin dari Palm Oil Mill Effluent (POME) sebagai contoh inovasi yang siap dihilirisasikan. Sejak Program Grant Riset Sawit dimulai pada 2015 lalu, BPDP telah mendukung 466 kontrak penelitian yang melibatkan 109 lembaga litbang, 1.873 peneliti, dan 383 mahasiswa. Program tersebut telah menghasilkan 395 publikasi ilmiah dan 84 paten. Pada 2026, BPDP juga menandatangani 56 kontrak riset baru, termasuk kajian pengembangan kelapa nasional dan kesiapan implementasi B50, dengan ruang lingkup penelitian yang mencakup budidaya, bioenergi, oleokimia, biomaterial, lingkungan, sosial ekonomi, hingga teknologi informasi. Di bidang pengembangan sumber daya manusia, BPDP telah bekerja sama dengan 44 perguruan tinggi, memberikan beasiswa kepada 13.265 mahasiswa, serta melatih lebih dari 30 ribu petani dan pekebun guna mempercepat adopsi inovasi di lapangan. Hingga saat ini, lebih dari 100 hasil riset BPDP telah memasuki tahap komersialisasi, mulai dari penandatanganan Letter of Intent (LoI) dengan industri hingga melahirkan startup berbasis hasil riset. Ke depan, BPDP akan terus berperan sebagai katalis kolaborasi untuk mewujudkan Indonesia sebagai Global Hub for Sustainable Palm Oil Research and Innovation. Melalui PERISAI 2026, BPDP berharap semakin banyak inovasi yang dapat diterapkan di lapangan, memperkuat daya saing industri sawit nasional, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi pekebun, industri, dan masyarakat.
Teknologi
Teknologi
ION Percepat Pembangunan Infrastruktur Publik Digital Generasi Baru Indonesia Didukung Google.org
Jakarta, katakabar.com - Indonesia mengambil langkah besar mempercepat transformasi ekonomi digital melalui Indonesia Open Network (ION), sebuah inisiatif Digital Public Infrastructure (DPI) nasional yang membangun ekosistem perdagangan digital terbuka dan interoperabel. Melalui inisiatif ini, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, koperasi, serta pelaku usaha lokal dapat berpartisipasi secara lebih kompetitif dalam ekonomi digital. Dikembangkan melalui kolaborasi erat dengan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Kementerian UMKM), ION memperkuat inisiatif SAPA UMKM melalui PASAR SAPA, sebuah lapisan transaksi interoperabel yang mengubah platform tersebut menjadi ekosistem perdagangan digital berskala nasional. Sistem ini menghubungkan UMKM dengan pembeli, penyedia logistik, lembaga keuangan, serta berbagai layanan pemerintah dalam satu jaringan yang saling terintegrasi. Berbeda dengan marketplace konvensional, ION tidak membangun platform perdagangan baru. Sebaliknya, ION memungkinkan berbagai marketplace, aplikasi, dan penyedia layanan yang telah ada untuk saling terhubung melalui infrastruktur digital nasional yang terbuka. Dengan demikian, pelaku usaha dapat mengakses pasar, layanan logistik, pembayaran digital, pembiayaan, hingga berbagai layanan digital lainnya tanpa bergantung pada satu platform tertentu. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia, Maman Abdurrahman, mengatakan inisiatif ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memastikan setiap pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama dalam memanfaatkan transformasi digital Indonesia. "Visi kami adalah memastikan setiap UMKM Indonesia memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital, tanpa memandang skala usaha maupun lokasi. Melalui SAPA UMKM dan Indonesia Open Network, kami membangun ekosistem terbuka yang menghubungkan pelaku usaha dengan pasar, logistik, pembiayaan, layanan publik terintegrasi, hingga layanan berbasis kecerdasan buatan. Kolaborasi ini menunjukkan bagaimana Digital Public Infrastructure dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif," ujar Maman. ION dibangun untuk menjawab berbagai tantangan struktural yang masih dihadapi ekonomi digital Indonesia. Hingga kini, jutaan pelaku usaha mikro belum terhubung dengan perdagangan digital. Pelaku usaha di wilayah pedesaan masih menghadapi keterbatasan dalam menjangkau pasar yang lebih luas. Rantai pasok sektor pertanian masih terfragmentasi, sementara pelaku UMKM yang dipimpin perempuan serta pekerja sektor informal belum memperoleh akses yang merata terhadap layanan digital dan keuangan. Banyak pelaku usaha kecil juga masih harus menggunakan berbagai platform digital yang terpisah sehingga meningkatkan biaya operasional dan mengurangi daya saing mereka. Seiring upaya Indonesia mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, penghapusan hambatan-hambatan tersebut menjadi salah satu prioritas nasional. Sebagai lapisan interoperabilitas nasional, ION menghubungkan aplikasi pembeli, aplikasi penjual, penyedia logistik, sistem pembayaran, lembaga keuangan, perusahaan asuransi, serta berbagai layanan digital melalui protokol terbuka. Prinsip utamanya sederhana: Daftar Sekali. Jual ke Mana Saja. Daftar Sekali Jual ke Mana Saja Pelaku UMKM cukup mendaftar satu kali untuk kemudian dapat ditemukan melalui berbagai aplikasi pembeli yang tergabung dalam jaringan ION. Mereka juga memperoleh akses terhadap layanan logistik, pembayaran digital, pembiayaan, asuransi, dan berbagai layanan pendukung usaha lainnya yang saling terhubung. Dengan memisahkan infrastruktur dari aplikasi, ION mendorong inovasi, meningkatkan persaingan yang sehat, mengurangi hambatan transaksi, sekaligus memberikan lebih banyak pilihan bagi pelaku usaha maupun konsumen. Untuk mempercepat implementasi, Indonesia Open Network hari ini juga mengumumkan dukungan Google.org terhadap fase inkubasi pembangunan infrastruktur perdagangan digital terbuka nasional Indonesia. Dukungan ini menjadi tonggak penting dalam membangun Digital Public Infrastructure yang inklusif, interoperabel, dan berbasis kecerdasan buatan bagi ekonomi digital Indonesia. Dalam kolaborasi ini, Google Cloud mendukung implementasi teknis ION melalui pemanfaatan teknologi open source mutakhir. Sementara itu, Google.org, sebagai organisasi filantropi Google, memberikan dukungan terhadap fase inkubasi guna mempercepat inklusi perdagangan digital bagi pelaku usaha mikro dan masyarakat pedesaan di seluruh Indonesia. Kolaborasi ini mempertemukan Pemerintah Indonesia, pemikir global, inovator teknologi, mitra industri, serta kapabilitas teknologi dan filantropi Google untuk membangun infrastruktur digital bersama yang memperluas peluang ekonomi tanpa mengorbankan keterbukaan, interoperabilitas, maupun kedaulatan digital nasional. Vice President of Engineering Google Cloud, Anil Bhansali, mengatakan Digital Public Infrastructure memiliki potensi transformatif bagi masyarakat. "Bagi perajin di desa, petani, maupun wirausahawan muda, Digital Public Infrastructure menjadi jalan raya digital yang mampu menekan biaya dan memperluas akses perdagangan. Pengalaman kami mendukung berbagai implementasi DPI di India hingga Afrika menunjukkan bahwa infrastruktur terbuka dapat memberdayakan pedagang kecil dan petani secara nyata. Bersama ION, Beckn Labs, dan World Bank, kami membantu membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi mereka yang paling membutuhkannya," jelasna. ION juga menggandeng Networks for Humanity (NFH) sebagai Knowledge Partner yang menghadirkan keahlian global dalam pengembangan ekosistem digital terbuka dan interoperabel. Selain itu, inisiatif ini didukung oleh koalisi Founding Ecosystem Partners yang terdiri atas Indosat Ooredoo Hutchison, Protean e-Gov Technologies, Pidge, Remiges, Bajaj-Maxride, PlaceOrder, Haqdarshak, Integra Microsystems, Moving Tech Innovations, Infinys, dan Blitz. Berbagai organisasi lain dari Indonesia maupun internasional juga tengah bergabung seiring berkembangnya ekosistem ION. ION juga menjadi salah satu implementasi konkret dari Nota Kesepahaman Kerja Sama Pengembangan Digital antara Pemerintah Indonesia dan India yang ditandatangani saat kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke India pada Januari 2025. Mengadopsi pengalaman Open Network for Digital Commerce (ONDC) di India, ION dirancang secara khusus sesuai karakteristik ekonomi, kondisi geografis, serta prioritas pembangunan nasional Indonesia. Anggota Dewan Penasihat ION sekaligus pendiri ONDC India, T Koshy, mengatakan bahwa kekuatan utama jaringan terbuka terletak pada kemampuannya menciptakan infrastruktur bersama yang memungkinkan inovasi berkembang di seluruh ekosistem, bukan hanya pada platform tertentu. "Dukungan Google.org dan komitmen para Founding Ecosystem Partners menunjukkan meningkatnya kepercayaan bahwa Digital Public Infrastructure yang terbuka dan interoperabel dapat menjadi katalis inovasi, daya saing, dan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan," tambahnya. Sebagai pelengkap lapisan perdagangan nasional, ION juga menghadirkan ION Hyperlokal, yang bertujuan membangun ekonomi digital berbasis komunitas dengan menghubungkan desa, kecamatan, pasar tradisional, petani, penyedia logistik, serta pelaku usaha lokal ke dalam ekosistem perdagangan digital yang saling terintegrasi. Tahap implementasi awal akan dimulai di sejumlah wilayah terpilih, dengan fokus memperluas partisipasi ekonomi bagi UMKM, petani, pelaku usaha perempuan, dan pekerja sektor informal, sekaligus meningkatkan akses terhadap pembayaran digital, pembiayaan, asuransi, dan berbagai layanan penting lainnya. Ketua Dewan Penasihat Indonesia Open Network sekaligus Ketua Umum APINDO, Shinta Kamdani, menegaskan sektor swasta berkomitmen mendukung pembangunan infrastruktur digital generasi baru Indonesia. "Indonesia memiliki peluang untuk membangun salah satu ekonomi digital paling inklusif di dunia melalui investasi pada infrastruktur digital bersama, bukan platform yang terpisah-pisah. Implementasi Indonesia menunjukkan bagaimana prinsip perdagangan digital terbuka dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasional," ucapnya. Menuju Indonesia Emas 2045, Digital Public Infrastructure akan menjadi fondasi penting bagi peningkatan daya saing nasional. Melalui pendekatan yang mengedepankan keterbukaan, interoperabilitas, dan kolaborasi, Indonesia Open Network berupaya memastikan ekonomi digital Indonesia tidak hanya tumbuh lebih besar, tetapi juga lebih adil, tangguh, dan inklusif bagi seluruh masyarakat. Dengan dukungan Google.org, Pemerintah Indonesia, serta semakin banyak mitra ekosistem, ION tengah membangun fondasi ekonomi digital yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Tentang Indonesia Open Network (ION) Indonesia Open Network (ION) adalah Digital Public Infrastructure (DPI) nasional Indonesia untuk perdagangan digital yang interoperabel. Dibangun di atas protokol terbuka dan dirancang untuk interoperabilitas berbasis kecerdasan buatan (AI), ION menghubungkan aplikasi pembeli, aplikasi penjual, penyedia logistik, sistem pembayaran, lembaga keuangan, serta berbagai layanan digital melalui satu infrastruktur nasional bersama. Melalui prinsip "Daftar Sekali. Jual ke Mana Saja.", ION memperluas akses pasar, memperkuat inklusi keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh Indonesia. Tentang Google.org Google.org merupakan organisasi filantropi Google yang memanfaatkan inovasi, riset, dan sumber daya Google untuk mendorong kemajuan serta memperluas kesempatan bagi semua orang. Tentang Networks for Humanity Networks for Humanity (NFH) adalah lembaga pemikir (think tank) global, jaringan laboratorium inovasi, sekaligus pengembang infrastruktur digital universal. Organisasi ini bekerja sama dengan pemerintah, industri, dan masyarakat sipil untuk mendorong pengembangan Digital Public Infrastructure (DPI) yang terbuka, interoperabel, dan inklusif guna memperluas peluang serta memperkuat ekosistem digital di berbagai negara.
Teknologi
Teknologi
Lintasarta dan OpenClaw Perkuat Ekosistem Agentic AI Percepat Transformasi Industri Indonesia
Jakarta, katakabar.com - Perkembangan Agentic AI atau AI Agents semakin mendapat perhatian dari pelaku industri di Indonesia. Tingginya minat tersebut tercermin dalam OpenClaw Meetup Jakarta #4 yang didukung Lintasarta melalui Cloudeka dan berhasil menarik lebih dari 500 pendaftar. Antusiasme ini menunjukkan pemanfaatan AI tidak lagi berhenti pada tahap eksplorasi, tetapi mulai bergerak menuju implementasi nyata untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi operasional, dan pengambilan keputusan bisnis. Sebagai salah satu komunitas AI yang berkembang pesat di Indonesia, OpenClaw telah menjadi ruang kolaborasi bagi para AI practitioner, developer, startup, enterprise, dan technology leaders untuk berbagi pengalaman dalam membangun, mengintegrasikan, dan mengoperasikan AI Agents di lingkungan produksi. Topik yang dibahas mencakup AI automation, AI engineering, multi-agent systems, hingga implementasi Agentic AI untuk berbagai kebutuhan industri. Momentum ini sejalan dengan proyeksi Gartner yang memperkirakan bahwa pada 2028 sekitar 33 persen aplikasi perangkat lunak enterprise akan mengadopsi Agentic AI, meningkat signifikan dari kurang dari 1 persen pada 2024. Pada periode yang sama, sekitar 15 persen keputusan operasional sehari-hari diproyeksikan dapat dijalankan secara otonom oleh AI Agents. Perubahan ini menandai lahirnya era baru autonomous enterprise yang akan mengubah cara organisasi beroperasi dan menciptakan nilai bisnis. Gidion Suranta Barus, Chief Cloud Officer Lintasarta, mengatakan adopsi Agentic AI membutuhkan lebih dari sekadar model AI yang canggih. Organisasi juga memerlukan fondasi digital yang mampu memastikan keamanan, integrasi, kedaulatan data, serta kesiapan infrastruktur untuk menjalankan AI dalam skala enterprise. “Agentic AI menjadi salah satu evolusi paling penting dalam perjalanan transformasi digital. Tetapi keberhasilannya tidak hanya ditentukan oleh teknologi AI itu sendiri, melainkan oleh kesiapan fondasi digital yang menopangnya. Lantaran itu, Lintasarta terus memperkuat Intelligent Core sebagai fondasi yang mengintegrasikan konektivitas, cloud, cybersecurity, dan AI dalam satu ekosistem yang aman, terintegrasi, dan siap mendukung kebutuhan industri,” ujar Gidion. Sebagai AI Factory dari Indosat Ooredoo Hutchison Group, Lintasarta menghadirkan Intelligent Core sebagai fondasi digital yang mengintegrasikan kapabilitas Connectivity, Cloud, Cybersecurity, dan Collaboration-AI (4C) untuk membantu organisasi mengadopsi teknologi AI secara lebih cepat, aman, dan terukur. Dengan prinsip Sovereign, Integrated, dan Seamless Experience, Intelligent Core memungkinkan organisasi membangun dan menjalankan berbagai solusi AI di atas infrastruktur yang berdaulat, aman, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis masing-masing. Komitmen tersebut juga diwujudkan melalui gerakan AI Merdeka, dengan mempercepat pengembangan ekosistem AI nasional melalui Laskar AI yang mencetak talenta digital dan AI Indonesia serta Semesta AI yang memberdayakan startup dan pengembangan berbagai AI use case di berbagai sektor industri strategis. Melalui AI Merdeka, Lintasarta mempertegas perannya sebagai AI Factory yang menghubungkan talenta, teknologi, dan kebutuhan industri untuk membangun ekosistem AI Indonesia yang berdaulat, inklusif, dan berkelanjutan. Pada akhirnya, melalui dukungannya terhadap OpenClaw Meetup, Lintasarta menegaskan komitmennya dalam membangun ekosistem AI nasional yang terbuka dan kolaboratif. Bagi Lintasarta, percepatan adopsi AI tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan sinergi antara komunitas teknologi, penyedia infrastruktur, pengembang solusi, akademisi, pemerintah, dan pelaku industri. Perwakilan OpenClaw, Sofian Hadiwijaya, menjelaskan kolaborasi lintas ekosistem menjadi faktor penting dalam mempercepat adopsi Agentic AI di Indonesia. “AI Agents memiliki potensi besar untuk mentransformasi cara organisasi bekerja. Namun untuk mewujudkannya dibutuhkan ruang kolaborasi yang memungkinkan komunitas, industri, dan penyedia teknologi saling berbagi pengetahuan serta pengalaman implementasi. Kami mengapresiasi dukungan Lintasarta yang tidak hanya menyediakan platform diskusi, tetapi juga menunjukkan komitmen nyata dalam membangun ekosistem AI Indonesia,” ucapnya. Kolaborasi antara Lintasarta dan OpenClaw menjadi bagian dari upaya mendorong terbentuknya ekosistem AI yang berdaulat, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan menghubungkan komunitas, teknologi, dan kebutuhan industri, Lintasarta ingin memastikan bahwa pemanfaatan AI di Indonesia tidak hanya menghasilkan inovasi, tetapi juga menciptakan dampak nyata bagi produktivitas, daya saing, dan kedaulatan digital nasional.
Teknologi
Teknologi
KoperasiGO dan Koperasi Karyawan GBK Jalin Kerja Sama Strategis Percepat Transformasi Digital Koperasi
Jakarta, katakabar.com - Kolaborasi langkah nyata mempercepat transformasi digital koperasi melalui pemanfaatan teknologi yang mendukung efisiensi operasional, tata kelola yang lebih akuntabel, serta peningkatan kualitas layanan. Lantaran itu, KoperasiGO, solusi digitalisasi koperasi yang dikembangkan oleh Cazbox, salah satu platform solusi digital milik PT Metra-Net (Metranet), resmi menjalin kerja sama strategis dengan Koperasi Karyawan Gelora Bung Karno (GBK) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Kolaborasi bagian dari upaya mendorong transformasi digital koperasi melalui penerapan teknologi yang terintegrasi, modern, dan berorientasi pada kebutuhan anggota. Kerja sama ini menandai dimulainya implementasi KoperasiGO di lingkungan Koperasi Karyawan GBK untuk mendukung pengelolaan operasional yang lebih efektif sekaligus meningkatkan kualitas layanan bagi anggota. Melalui pemanfaatan teknologi digital, koperasi diharapkan mampu meningkatkan efisiensi pengelolaan, memperkuat akuntabilitas organisasi, serta beradaptasi dengan kebutuhan anggota yang terus berkembang. Sebagai solusi digitalisasi koperasi, KoperasiGO menghadirkan sistem terintegrasi yang mendukung pengelolaan keanggotaan, simpanan, pinjaman, transaksi digital, hingga monitoring dan pelaporan melalui dashboard manajemen yang dapat diakses secara real time. Kehadiran KoperasiGO membantu koperasi menyederhanakan proses operasional, meningkatkan kualitas pengelolaan data, serta menghadirkan pengalaman layanan yang lebih baik bagi anggota. Direktur Bisnis Metranet, Faisal Yusuf, mengatakan transformasi digital koperasi merupakan langkah strategis untuk memperkuat daya saing dan relevansi koperasi di tengah perkembangan ekonomi digital. “Transformasi digital koperasi bukan sekadar mengadopsi teknologi, tetapi membangun fondasi organisasi yang lebih adaptif, efektif, dan siap menjawab kebutuhan anggota. Melalui KoperasiGO, kami ingin membantu koperasi menjalankan proses bisnis yang lebih terintegrasi sehingga pengurus dapat lebih fokus pada penciptaan nilai bagi anggota. Kolaborasi dengan Koperasi Karyawan GBK menjadi langkah penting untuk menunjukkan bahwa koperasi modern dapat tumbuh lebih cepat dengan dukungan teknologi yang tepat,” kata Faisal Yusuf. Menurut Faisal, digitalisasi perlu menjadi bagian dari strategi pengembangan koperasi agar mampu meningkatkan daya saing sekaligus menjawab tantangan ekonomi yang semakin dinamis. Sementara, Ketua Koperasi Karyawan GBK, Bangun Didi Susantoro, menyambut baik kerja sama tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan organisasi. “Sebagai organisasi yang berorientasi pada kebutuhan anggota, kami terus mencari cara untuk meningkatkan kualitas layanan dan kemudahan akses bagi seluruh anggota koperasi. Implementasi KoperasiGO diharapkan dapat membantu mempercepat proses administrasi, mempermudah akses informasi, serta mendukung pengelolaan koperasi yang lebih tertata dan responsif terhadap kebutuhan anggota,” jelas Bangun Didi Susantoro. Penerapan teknologi digital menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing koperasi di era ekonomi digital. Sistem yang terintegrasi memungkinkan proses operasional berjalan lebih efektif, pengelolaan organisasi lebih terukur, serta akses layanan bagi anggota menjadi lebih mudah dan fleksibel. Melalui kolaborasi ini, KoperasiGO dan Koperasi Karyawan GBK memiliki visi yang sama untuk menghadirkan koperasi yang modern, profesional, dan relevan dengan kebutuhan anggotanya. Kerja sama ini juga diharapkan dapat menjadi contoh implementasi digitalisasi koperasi yang mampu mendorong peningkatan kinerja organisasi sekaligus memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh anggota. Melalui Cazbox dan solusi KoperasiGO, Metranet berkomitmen memperluas kolaborasi dengan berbagai koperasi di Indonesia guna mendorong adopsi teknologi yang memberikan dampak nyata bagi pengelolaan organisasi dan pelayanan anggota. Upaya ini diharapkan turut mendukung penguatan ekosistem koperasi yang lebih modern, kompetitif, dan berkelanjutan.
Nasional
Nasional
Holding PTPN Taja Pra Workshop Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Audit di KPBN
Jakarta, katakabar.com - Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) taja Pra Workshop Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Audit Internal dan Eksternal yang berlangsung di PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN) pada 3 hingga 5 Juni 2026 lalu. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola perusahaan serta mempercepat penyelesaian rekomendasi hasil audit di lingkungan PTPN Group. Pra workshop yang dilaksanakan secara hybrid tersebut diikuti oleh perwakilan Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan unit kerja terkait dari berbagai entitas PTPN Group. Kegiatan ini tindak lanjut atas hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Temuan Audit Internal dan Eksternal yang bertujuan mendorong percepatan penyelesaian rekomendasi hasil audit secara terukur dan berkelanjutan. Selama tiga hari pelaksanaan, para peserta melakukan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil temuan Audit SPI Holding, hasil reviu tata kelola investasi dan pemasaran, serta hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Kegiatan ini juga menjadi forum koordinasi dan konsolidasi antarentitas dalam mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi, menyelaraskan tanggung jawab pelaksanaan tindak lanjut, serta merumuskan langkah-langkah strategis untuk mempercepat penyelesaian rekomendasi audit. Melalui pelaksanaan pra workshop ini, Holding Perkebunan Nusantara berharap penyelesaian tindak lanjut rekomendasi audit internal maupun eksternal dapat berjalan lebih efektif dan tepat waktu. Upaya tersebut diharapkan mampu mendukung penguatan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG), meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal, serta menciptakan nilai berkelanjutan bagi seluruh entitas PTPN Group. Sebagai bagian dari transformasi berkelanjutan yang dijalankan perusahaan, penguatan fungsi pengawasan dan percepatan penyelesaian rekomendasi audit menjadi elemen penting dalam mendukung peningkatan kinerja, transparansi, akuntabilitas, serta keberlanjutan bisnis Holding Perkebunan Nusantara di masa mendatang. sertifikat elektronik yang sah dan aman harus mudah bagi semua orang. Melalui platform ezSign, kami membuktikan bahwa pengajuan sertifikat elektronik bukanlah proses yang menakutkan, melainkan langkah mudah menuju keamanan digital yang lebih baik. Jangan tunda lagi untuk mendapatkan identitas digital yang aman dan sah. Kuasai pengajuan sertifikat elektronik dengan mudah melalui ezSign. Segera kunjungi website kami dan mulai proses pengajuan sertifikat elektronik Anda hari ini! Untuk informasi lebih lanjut, hubungi tim ezSign dan lakukan pengajuan sertifikat elektronik melalui ezSign, jangan lupa kunjungi website resmi kami!
Lingkungan
Lingkungan
Percepat Pemulihan TTM, PHR Hadapi Tantangan dengan Kolaborasi
Jakarta, katakabar.com - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) tegaskan komitmen menjalankan penugasan pemulihan Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi (TTM) di Zona Rokan secara bertanggungjawab, transparan, dan sesuai ketentuan berlaku. Optimis proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat seiring terpenuhinya berbagai prasyarat teknis dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan Sebagai perusahaan yang memegang teguh prinsip bisnis berkelanjutan, PHR menjalankan penugasan yang diberikan regulator berdasarkan Surat SKK Migas Nomor SRT-0406/SKKMA0000/2021/S1 pada 26 Juli 2021 terkait kegiatan pasca operasi dan penanganan TTM di Zona Rokan yang berasal dari operasi kontraktor sebelumnya. Sebanyak 250 lokasi pemulihan tersebar di lima kota dan atau kabupaten di Provinsi Riau dengan estimasi luas area terdampak mencapai sekitar 9,3 juta meter persegi atau sekitar 6 juta meter kubik volume tanah terkontaminasi. Sebagian besar lokasi berada di lahan milik masyarakat dengan total sekitar 3.000 persil lahan. Hingga akhir April 2026, PHR telah menyampaikan 88 dokumen Rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup (RPFLH) kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Dari jumlah tersebut, 63 lokasi telah memperoleh persetujuan RPFLH dan tengah atau sudah dilakukan pemulihan. Dari 63 lokasi yang telah disetujui, sebanyak 20 lokasi telah selesai dilakukan pemulihan, dan saat ini sedang dalam proses evaluasi keberhasilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Selain itu, terdapat 162 lokasi lainnya yang saat ini sedang dalam proses persiapan sebelum dapat masuk ke tahap pemulihan. Proses persiapan tersebut antara lain meliputi penyiapan akses lahan, pengumpulan/validasi data, pengadaan, koordinasi dengan para pihak terkait, serta penyusunan dokumen teknis yang dibutuhkan untuk mendukung proses persetujuan dan pelaksanaan pemulihan. Untuk mendukung percepatan, PHR bekerja sama dengan tiga kontraktor pelaksana yang ditunjuk melalui proses pengadaan resmi, dan transparan. Seluruh kegiatan pemulihan juga berada dalam pengawasan aparat penegak hukum, mulai dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) hingga Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel). “Pemulihan TTM proses panjang yang melibatkan persetujuan teknis, akses lahan, validasi data, hingga evaluasi hasil pemulihan oleh KLH. PHR berkomitmen penuh untuk menyelesaikan penugasan ini sesuai arahan regulator, dengan tetap menjaga aspek keselamatan, lingkungan, sosial, serta keberlanjutan operasi Zona Rokan,” ujar Aryo Banowo, Pjs VP Remediation & Asset Retirement PHR Regional 1 Sumatra. Sebagai bagian dari upaya percepatan tersebut, PHR bersama SKK Migas dan KLH juga telah menyepakati roadmap percepatan pemulihan hingga tahun 2030 ditambah satu tahun periode monitoring yang sangat agresif. Roadmap tersebut menjadi acuan pelaksanaan pemulihan secara bertahap, terukur, dan sesuai ketentuan yang berlaku. PHR berharap proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat seiring terpenuhinya berbagai prasyarat teknis, perizinan, akses lahan, serta dukungan seluruh pemangku kepentingan. PHR juga memastikan bahwa seluruh pelaksanaan penugasan tetap memperhatikan aspek keselamatan, lingkungan, sosial, dan keberlanjutan operasi di Zona Rokan. Tentang PHR Regional 1 Sumatra PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) menjalankan tugas dari Subholding Upstream Pertamina untuk mengelola bisnis dan operasional kegiatan usaha hulu migas di Wilayah Kerja Regional 1 – Sumatra yang terbentang dari Aceh hingga Sumatra Selatan. PHR menghasilkan sepertiga produksi minyak bumi Pertamina Subholding Upstream. Menjadi salah satu produsen minyak dan gas utama di Indonesia yang berkontribusi dalam pemenuhan energi nasional. Pada 2025, PHR menyelesaikan restrukturisasi organisasi yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan ketahanan energi nasional. Integrasi organisasi ini mencakup Zona 1, Zona Rokan, dan Zona 4 ke dalam struktur Regional 1 demi memastikan operasional yang lebih optimal dan berkelanjutan. Restrukturisasi ini membawa dampak positif dalam pengelolaan aset hulu migas dari ujung utara hingga selatan Sumatra, sejalan dengan program Swasembada Energi yang dicanangkan pemerintah. Dengan organisasi yang lebih efisien, PHR berupaya menjaga pasokan energi nasional dan menghadapi tantangan industri migas ke depan.
Nusantara
Nusantara
Wapres RI Lihat Proyek BB, PTPP Percepat Pembangunan Dukung Ketahanan Air dan Pangan
Trenggalek, katakabar.com - PT PP (Persero) Tbk (“PTPP”), perusahaan konstruksi dan investasi nasional di bawah naungan Danantara Indonesia, sambut kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, lihat progres pembangunan Bendungan Bagong di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Di kunjungan tersebut, Wapres turut didampingi Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, Wakil Bupati Trenggalek, Syah Muhammad Natanegara, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas, Muhammad Noor, Kepala SNVT Pembangunan Bendungan Bagong Riwin Andono, beserta General Manager PTPP Apri Setiawan. Kunjungan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur strategis guna memperkuat ketahanan air, ketahanan pangan, serta pengendalian banjir di wilayah selatan Jawa Timur. Sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto, Wakil Presiden menekankan pentingnya percepatan penyelesaian proyek agar manfaat Bendungan Bagong dapat segera dirasakan masyarakat, khususnya petani dan warga Trenggalek. Di kegiatan tersebut, Wapres menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kelancaran pembangunan. Proyek Pembangunan Bendungan Bagong (BB) Paket III yang dikerjakan oleh PTPP memiliki nilai kontrak sebesar Rp402,31 miliar dengan masa pelaksanaan selama 1.473 hari kalender, terhitung sejak 20 Desember 2024. Hingga saat ini, progres proyek telah mencapai 59,49 persen, dari target sebesar 56,56 persen mencerminkan kinerja proyek yang berjalan lebih cepat dari rencana. Bendungan Bagong memiliki kapasitas tampung sebesar 17,4 juta meter kubik yang diproyeksikan mampu menyuplai air irigasi bagi 977 hektare lahan pertanian di Daerah Irigasi Bagong. Selain itu, bendungan ini juga akan menyediakan air baku sebesar 153 liter per detik serta berperan dalam pengendalian banjir di wilayah Kabupaten Trenggalek. Corporate Secretary PTPP, Joko Raharjo, menyampaikan progres positif proyek ini merupakan hasil dari perencanaan matang, inovasi berkelanjutan, serta kolaborasi yang solid antar seluruh pemangku kepentingan. “PTPP berkomitmen untuk menyelesaikan proyek Bendungan Bagong tepat waktu dengan tetap mengedepankan kualitas, keselamatan kerja, dan keberlanjutan. Proyek ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung ketahanan air dan peningkatan produktivitas pertanian,” ujarnya. Dalam pelaksanaannya, proyek Bendungan Bagong menghadapi tantangan teknis yang cukup kompleks, terutama karena konstruksi bendungan bertumpu pada lapisan koluvial yang memerlukan rekayasa engineering khusus untuk memastikan stabilitas dan keamanan struktur. Untuk mengatasi tantangan tersebut, PTPP mengimplementasikan berbagai inovasi konstruksi guna meningkatkan efektivitas pekerjaan serta menjaga standar keselamatan kerja. Penerapan inovasi ini turut berkontribusi terhadap capaian proyek yang membanggakan, di antaranya diraihnya Penghargaan Indonesia Construction Safety Award 2023 kategori Safety Innovation – Proyek BUMN dengan judul makalah “Tunnel Dust Buster Bendungan Bagong - Divisi Infrastruktur 2”, serta Penghargaan Konstruksi Indonesia 2024 kategori Penyedia Jasa dengan Implementasi Kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) Terbaik Bidang Sumber Daya Air dari Kementerian Pekerjaan Umum. Di kunjungannya, Wapres turut memberikan apresiasi kepada tim proyek serta menyampaikan pesan penyemangat “Semangat Terus” kepada seluruh pekerja di lapangan. Dukungan tersebut diharapkan semakin memotivasi percepatan penyelesaian proyek secara optimal. PTPP berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan infrastruktur nasional yang berkelanjutan serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan perekonomian Indonesia.
