Peringati Hari Krida Pertanian, PTPN IV PalmCo Serap 1,34 Juta Ton TBS Petani
Jakarta, katakabar.com - Sempena momentum Hari Krida Pertanian, PTPN IV PalmCo, Subholding Perkebunan Nusantara mencatat realisasi penyerapan Tandan Buah Segar (TBS) dari perkebunan rakyat mencapai 1,34 juta ton hingga Mei 2026. Capaian tersebut menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keberlanjutan usaha petani sawit mitra di berbagai wilayah operasional. Sebagai bagian dari Holding Perkebunan Nusantara, PTPN IV PalmCo terus perkuat perannya dalam membangun ekosistem perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan melalui dukungan di sisi hilir maupun hulu, mulai dari penyerapan hasil panen hingga pendampingan peningkatan produktivitas kebun rakyat. Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, mengatakan peringatan Hari Krida Pertanian harus dimaknai sebagai momentum untuk menghadirkan manfaat nyata bagi petani. "Peringatan Hari Krida Pertanian seharusnya menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan pasar yang stabil bagi petani. Kado terbaik bagi mereka bukanlah sebuah perayaan, melainkan kepastian bahwa hasil keringat dari kebun dapat terserap maksimal," ujar Jatmiko. Serapan TBS Terus Meningkat Arus distribusi hasil panen dari kebun rakyat menuju pabrik kelapa sawit (PKS) milik perusahaan menunjukkan tren positif. Hingga Mei 2026, volume penyerapan TBS dari petani swadaya maupun pihak ketiga mencapai 1,34 juta ton. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 1,30 juta ton. Peningkatan ini mencerminkan terus bergeraknya roda perekonomian masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Menurut Jatmiko, menjaga kesiapan operasional pabrik kelapa sawit agar mampu menyerap hasil panen petani secara optimal merupakan salah satu prioritas perusahaan, terutama di tengah dinamika harga dan kondisi pasar yang terus berubah. "Ketika harga sedang dinamis atau saat memasuki masa panen raya, PKS kami berupaya menjaga keandalannya. Kami juga memastikan harga beli tetap sangat bersaing, transparan, dan selalu berpedoman pada aturan penetapan harga dari pemerintah daerah. Intervensi positif di hilir ini penting agar tata niaga sawit tingkat petani tidak terganggu," jelas Jatmiko. Selain memastikan terserapnya hasil panen petani, perusahaan juga terus memperkuat dukungan terhadap peningkatan produktivitas perkebunan rakyat melalui program edukasi dan pendampingan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV PalmCo, Arya Sandhiyudha, menegaskan keberlanjutan kesejahteraan petani tidak hanya ditentukan oleh penyerapan hasil panen saat ini, tetapi juga oleh produktivitas kebun pada masa mendatang. "Menyerap sawit mereka hari ini menyelesaikan masalah jangka pendek. Namun, untuk memastikan kesejahteraan petani berkesinambungan, kita harus memikirkan dan merawat produktivitas kebun mereka untuk 10 hingga 20 tahun ke depan. Di situlah letak pentingnya edukasi dan pendampingan berkelanjutan di dalam ekosistem kemitraan kita," tutur Arya. Pendampingan yang dilakukan perusahaan mencakup aspek legalitas, teknis budidaya, hingga dukungan terhadap skema offtaker produksi. Sepanjang tahun 2025, perusahaan telah melakukan pendampingan terhadap lahan seluas 23.188 hektare. Program tersebut terus berlanjut pada tahun 2026. Hingga Mei 2026, proses pendampingan telah menjangkau 6.380 hektare lahan perkebunan rakyat. Kata Arya, luasan tersebut menjadi titik awal transformasi tata kelola perkebunan rakyat menuju penerapan Good Agricultural Practices (GAP). "Edukasi yang kami jalankan di lapangan bersifat komprehensif. Petani tidak dibiarkan meraba-raba menata kebun barunya. Mereka didampingi secara ketat, mulai dari fase krusial pemilihan bibit unggul yang bersertifikat, metode persiapan lahan, hingga teknis pemeliharaan pada masa Tanaman Belum Menghasilkan (TBM)," terangnya. Ia menambahkan keberhasilan peremajaan sawit sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan pada fase awal penanaman. "Investasi pengetahuan di awal fase tanam ini sangat vital. Petani harus memahami bahwa perawatan yang tepat di awal akan menentukan tonase hasil panen belasan tahun ke depan. Kami ingin kebun yang diremajakan hari ini menjadi sumber penghidupan yang jauh lebih layak bagi keluarga petani kelak," tegas Arya. Melalui sinergi antara dukungan di sektor hulu melalui pendampingan agronomi dan percepatan PSR, serta kepastian penyerapan hasil panen di sektor hilir melalui operasional PKS perusahaan, PTPN IV PalmCo terus memperkuat ekosistem perkebunan kelapa sawit rakyat yang tangguh dan berkelanjutan.
PHR Bangkitkan Gairah Petani Jaga Ketapang di Lahan Holtikultura Bengkalis
Bengkalis, katakabar.com - Matahari belum sepenuhnya meninggi kala aktivitas di lahan hortikultura mulai berlangsung. Di antara hamparan kangkung, bayam, dan berbagai jenis sayuran lainnya, anggota Kelompok Maju Jaya Lestari, Kelompok Tani Jaya Sepakat, Kelompok Tani Harapan, dan Kelompok Tani Setia Maju memulai rutinitas yang telah mereka jalani selama bertahun-tahun. Bagi mereka, bertani bukan sekadar mata pencaharian, tetapi bagian dari upaya menjaga ketersediaan pangan bagi masyarakat. Dalam menjalankan usaha taninya, para petani masih menghadapi berbagai tantangan. Sebagian besar proses pengolahan lahan dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup besar. Kondisi tersebut membuat proses persiapan tanam menjadi lebih panjang dan menyita waktu yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya lainnya. "Pengolahan lahan menjadi pekerjaan yang cukup berat karena sebagian besar masih dilakukan secara manual. Kalau prosesnya bisa lebih cepat dan efisien, kami bisa lebih fokus pada pemeliharaan tanaman sehingga pekerjaan di kebun menjadi lebih optimal," ujar Ketua Kelompok Tani Setia Maju Desa Semunai, Jonter Sitio. Untuk mendukung peningkatan kapasitas petani dalam mengelola usaha tani secara lebih efektif, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) melalui Program AKAR RIMBA (Aksi Kolaborasi Rehabilitasi Biodiversitas) membantu petani menghadapi meningkatnya biaya produksi melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian, penyuluhan budidaya, serta penguatan kapasitas kelompok tani. Program ini dirancang untuk membantu petani meningkatkan efisiensi pengelolaan lahan sekaligus memperkuat kelembagaan kelompok sebagai fondasi pengembangan usaha pertanian yang berkelanjutan. Dukungan tersebut mulai dirasakan dalam aktivitas sehari-hari para petani. Ketersediaan sarana pertanian membantu mempercepat proses pengolahan lahan sehingga waktu kerja dapat dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya lainnya, seperti pemeliharaan tanaman, pengendalian gulma, penyiraman, hingga persiapan musim tanam berikutnya. "Kami sekarang bisa mengatur pekerjaan di lahan dengan lebih baik. Waktu yang sebelumnya banyak digunakan untuk pengolahan lahan kini dapat dimanfaatkan untuk merawat tanaman dan mempersiapkan musim tanam berikutnya," cerita Jonter. Selain dukungan sarana dan prasarana, proses penyuluhan juga menjadi ruang belajar bagi para petani untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam budidaya hortikultura. Anggota kelompok semakin aktif berdiskusi mengenai teknik budidaya yang baik, pemanfaatan sarana pertanian secara optimal, hingga pengelolaan kelompok agar semakin mandiri. Melalui proses tersebut, semangat gotong royong yang telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat terus tumbuh dan menjadi kekuatan dalam mengembangkan usaha tani bersama. Penguatan kapasitas tersebut menjadi bekal penting bagi kelompok tani untuk terus meningkatkan efektivitas pengelolaan lahan dan memperkuat kelembagaan kelompok. Dengan kemampuan yang semakin baik dalam mengelola sumber daya yang dimiliki, kelompok tani memiliki fondasi yang lebih kuat untuk mengembangkan usaha pertanian secara berkelanjutan. Manager Community Involvement & Development (CID) PT Pertamina Hulu Rokan, Iwan Ridwan Faizal, mengatakan pemberdayaan masyarakat merupakan proses membangun kapasitas agar masyarakat mampu berkembang secara mandiri. "Program AKAR RIMBA dirancang untuk memperkuat kapasitas kelompok tani melalui penyediaan sarana dan prasarana pertanian, penyuluhan, serta penguatan kelembagaan. Melalui dukungan tersebut, diharapkan petani dapat mengelola lahan secara lebih efektif, meningkatkan kapasitas kelompok, dan membangun fondasi usaha pertanian yang berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan masyarakat," jelas Iwan. Bagi para petani di Bengkalis, hasil panen bukan hanya menjadi tujuan setiap musim tanam, tetapi juga cerminan dari kerja keras dan semangat untuk terus menjaga produktivitas lahan. Melalui kolaborasi antara masyarakat dan PHR, para petani semakin optimistis dapat mengembangkan usaha pertanian yang lebih efektif dan berkelanjutan, sekaligus berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan serta menggerakkan perekonomian masyarakat di wilayah Bengkalis. Tentang PHR Zona Rokan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) merupakan salah satu anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah Subholding Upstream, PT Pertamina Hulu Energi (PHE). PHR berdiri sejak 20 Desember 2018. Pertamina mendapatkan amanah dari Pemerintah Indonesia untuk mengelola Wilayah Kerja Rokan sejak 9 Agustus 2021. Pertamina menugaskan PHR untuk melakukan proses alih kelola dari operator sebelumnya. Proses transisi berjalan selamat, lancar dan andal. PHR melanjutkan pengelolaan WK Rokan selama 20 tahun, mulai 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041. Daerah operasi WK Rokan seluas sekitar 6.200 km2 berada di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Terdapat 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul (gathering stations). WK Rokan memproduksi seperempat minyak mentah nasional atau sepertiga produksi pertamina. Selain memproduksi minyak dan gas bagi negara, PHR mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan lingkungan.
SawitPRO Hadirkan Pilihan Pupuk Sawit Lengkap Kebutuhan Petani dan Perkebunan
Pekanbaru, katakabar.com - Kebutuhan pupuk menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung produktivitas kebun kelapa sawit. Pemilihan pupuk yang tepat dapat membantu petani dan pelaku perkebunan dalam memenuhi kebutuhan unsur hara tanaman, menjaga kondisi tanah, serta mendukung pertumbuhan tanaman sawit secara lebih optimal. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, SawitPRO menghadirkan berbagai pilihan produk pupuk sawit yang dapat diakses petani, koperasi, Toko Tani, pelaku agribisnis, hingga perusahaan perkebunan. Melalui SawitPRO, petani dapat menemukan berbagai jenis pupuk populer, mulai dari pupuk NPK, MOP/KCL, RP, TSP, Urea, ZA, Dolomite, Kieserite, Borat, hingga Pupuk SawitPRO. Kehadiran pilihan produk yang beragam ini diharapkan dapat mempermudah petani dalam mencari kebutuhan pupuk sesuai kondisi kebun dan rekomendasi pemupukan masing-masing. Pilihan Pupuk SawitPRO Petani Kelapa Sawit Salah satu produk yang tersedia di SawitPRO adalah Pupuk SawitPRO, yang hadir untuk mendukung kebutuhan petani sawit dalam perawatan kebun. Produk ini tersedia dalam beberapa pilihan ukuran, yaitu Pupuk SawitPRO 50kg dan Pupuk SawitPRO 20kg. Dengan adanya pilihan ukuran tersebut, petani dapat menyesuaikan pembelian berdasarkan kebutuhan kebun, skala penggunaan, dan rencana pemupukan. Produk ini juga menjadi bagian dari komitmen SawitPRO dalam menghadirkan solusi yang lebih dekat dengan kebutuhan petani kelapa sawit di Indonesia. Daftar Pupuk NPK Sawit di SawitPRO Pupuk NPK menjadi salah satu jenis pupuk yang banyak digunakan dalam perawatan tanaman sawit karena mengandung unsur hara makro utama, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Di SawitPRO, petani dapat menemukan berbagai pilihan pupuk NPK dari beberapa merek dan formulasi. Beberapa pilihan pupuk NPK tersedia di SawitPRO antara lain: NPK Mahkota 13-8-27-4 0.5 B 50kg, NPK Mahkota 13-6-27-4 0.65 B 50kg, NPK Mahkota 12-12-17-2 TE 50kg, NPK Yaramila 16-16-16 50kg, NPK Phonska Plus 15-15-15 25kg, NPK Mutiara 16-16-16 50kg, NPK DGW 13-8-27-4 TE 50kg, dan NPK 12-6-22 DGW 50kg. Selain itu, SawitPRO juga menyediakan pilihan NPK lainnya seperti: NPK Okura Emas 13-6-27-4 MGO+0.5B 50kg, NPK Okura Emas 13-8-27-4 MGO+0.5B 50kg, NPK Bintang Tani 13-6-27-4 MGO+0.65B 50kg, serta NPK SiNutriHS 13-6-27-4 0.65 B 50kg. Untuk pilihan lain, petani juga dapat menemukan produk dari Pak Tani, seperti NPK Sawit 13-8-27-4 0.5 B Pak Tani 50kg, NPK Sawit 13-6-27-4 0.65 B Pak Tani 50kg, dan NPK 16-16-16 Pak Tani 50kg. Dengan banyaknya pilihan NPK, petani dapat membandingkan produk sesuai kebutuhan unsur hara, kondisi tanaman, umur tanaman, dan rekomendasi teknis yang sesuai untuk kebun sawit. Pilihan MOP/KCL Kebutuhan Kalium Tanaman Sawit Kalium merupakan salah satu unsur penting dalam budidaya kelapa sawit. Untuk kebutuhan tersebut, SawitPRO menyediakan beberapa pilihan produk MOP/KCL yang umum digunakan oleh petani dan pelaku perkebunan. Produk MOP/KCL yang tersedia antara lain : MOP/KCL Canada Cap Mahkota 50kg, MOP/KCL Sasco 50kg, MOP/KCL Mentari 50kg, MOP/KCL Cap Daun 50kg, MOP/KCL Kancil 50kg, dan MOP/KCL Meroke 50 kg. Selain itu, tersedia juga produk kalium lainnya seperti Meroke Korn Kali B / KKB 50kg. Pilihan ini dapat menjadi referensi bagi petani yang membutuhkan pupuk berbasis kalium untuk mendukung kebutuhan pemupukan tanaman sawit. Pupuk RP, TSP dan Fosfat Perawatan Kebun Sawit SawitPRO juga menyediakan pilihan pupuk berbasis fosfat seperti RP dan TSP. Jenis pupuk ini banyak dicari untuk mendukung kebutuhan unsur fosfor pada tanaman. Beberapa pilihan produk yang tersedia antara lain : RP Cap Daun 50kg, RP Mahkota 50kg - Egypt, RP Mahkota 50kg - Peru, RP Sasco 50kg - Egypt, TSP DGW 46% 50kg, dan TSP Cap Daun 50kg. Selain itu, petani juga dapat menemukan Meroke SS - AMMOPHOS 50kg, yang menjadi salah satu pilihan produk berbasis fosfat yang tersedia di SawitPRO. Dengan adanya berbagai pilihan RP, TSP, dan fosfat, petani dapat memilih produk sesuai kebutuhan kebun dan rekomendasi pemupukan yang digunakan. Pilihan Urea dan ZA di SawitPRO Selain NPK, KCL, dan fosfat, kebutuhan nitrogen juga menjadi bagian penting dalam program pemupukan. Untuk itu, SawitPRO menghadirkan beberapa pilihan produk Urea dan ZA. Produk Urea yang tersedia antara lain: Urea Nitrea 46% N 50kg dan Urea Nitrea 46% N 50kg - Granul. Sementara itu, untuk pilihan ZA, tersedia: ZA Cap Daun 50kg, Mahkota ZA 50kg, ZA Sasco 50kg, serta Pupuk ZA Cap Daun 50kg Penyubur Daun dan Batang Tanaman Sawit. Produk-produk ini dapat menjadi pilihan bagi petani yang membutuhkan pupuk berbasis nitrogen dan sulfur sebagai bagian dari strategi perawatan tanaman sawit. Dolomite, Kieserite, Borat dan Mineral Pendukung Lainnya Selain pupuk utama, SawitPRO juga menyediakan produk pendukung untuk kebutuhan perawatan tanah dan unsur hara mikro. Produk-produk ini penting untuk melengkapi kebutuhan nutrisi tanaman dan mendukung pengelolaan kebun yang lebih baik. Untuk kategori dolomite, tersedia Dolomite M-100 50kg dan Dolomite M-80 50kg. Sementara itu, untuk kebutuhan magnesium, petani dapat menemukan Kieserite German Meroke 50kg dan Kieserite Mahkota 50kg. SawitPRO sediakan beberapa pilihan borat seperti: Borat Mahkota 25kg, Borat Mentari 45% 25kg, Borat Evermax 45-48% 25kg, dan Borat Etibor-48 25kg. Selain itu, tersedia juga AC Powder AKP 50kg sebagai salah satu produk pendukung yang dapat ditemukan di SawitPRO. Varian Khusus Petani, Grosir, dan Keliling Beberapa produk di SawitPRO juga tersedia dalam varian atau skema tertentu seperti Khusus Petani, Grosir, dan Toko Keliling. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi berbagai jenis pembeli, mulai dari petani individu, koperasi, Toko Tani, hingga pelaku distribusi kebutuhan perkebunan. Dengan pilihan produk yang luas, SawitPRO tidak hanya menjadi tempat untuk mencari pupuk sawit, tetapi juga menjadi bagian dari ekosistem yang membantu petani mendapatkan akses lebih mudah terhadap kebutuhan kebun. Cek Harga dan Ketersediaan Produk di SawitPRO Harga, stok, dan status produk dapat berubah sewaktu-waktu. Beberapa produk juga dapat memiliki status pre-order atau ketersediaan khusus sesuai wilayah dan mekanisme pembelian. Oleh karena itu, petani dan pelaku perkebunan disarankan untuk mengecek langsung informasi terbaru melalui halaman produk resmi di SawitPRO sebelum melakukan pembelian. Melalui SawitPRO, petani dapat menemukan berbagai pilihan pupuk sawit dalam satu platform, mulai dari Pupuk SawitPRO 50kg, Pupuk SawitPRO 20kg, berbagai pilihan NPK, MOP/KCL, RP, TSP, Urea, ZA, Dolomite, Kieserite, Borat, hingga produk pendukung lainnya. Dengan akses yang lebih mudah dan pilihan produk yang semakin lengkap, SawitPRO berharap dapat terus mendukung petani sawit Indonesia dalam meningkatkan produktivitas kebun dan memperkuat ekosistem agribisnis sawit nasional. Daftar Produk Pupuk yang Bisa Dihyperlink ke SawitPRO Berikut daftar produk yang dapat dijadikan internal link ke halaman produk masing-masing di SawitPRO: Pupuk SawitPRO Pupuk SawitPRO 50kgPupuk SawitPRO 20kg Pupuk NPK NPK Mahkota 13-8-27-4 0.5 B 50kg NPK Mahkota 13-6-27-4 0.65 B 50kg NPK Mahkota 12-12-17-2 TE 50kg NPK Yaramila 16-16-16 50kg NPK Phonska Plus 15-15-15 25kg NPK Mutiara 16-16-16 50kg NPK DGW 13-8-27-4 TE 50kg NPK 12-6-22 DGW 50kg NPK Okura Emas 13-6-27-4 MGO+0.5B 50kg NPK Okura Emas 13-8-27-4 MGO+0.5B 50kg NPK Bintang Tani 13-6-27-4 MGO+0.65B 50kg NPK SiNutriHS 13-6-27-4 0.65 B 50kg NPK Sawit 13-8-27-4 0.5 B Pak Tani 50kg NPK Sawit 13-6-27-4 0.65 B Pak Tani 50kg NPK 16-16-16 Pak Tani 50kg MOP / KCL / Kalium MOP/KCL Canada Cap Mahkota 50kg MOP/KCL Sasco 50kg MOP/KCL Mentari 50kg MOP/KCL Cap Daun 50kg MOP/KCL Kancil 50kg MOP/KCL Meroke 50 kg Meroke Korn Kali B / KKB 50kg RP / TSP / Fosfat RP Cap Daun 50kg RP Mahkota 50kg - Egypt RP Mahkota 50kg - Peru RP Sasco 50kg - Egypt TSP DGW 46% 50kg TSP Cap Daun 50kg Meroke SS - AMMOPHOS 50kg Urea / ZA Urea Nitrea 46% N 50kg Urea Nitrea 46% N 50kg - Granul ZA Cap Daun 50kg Mahkota ZA 50kg ZA Sasco 50kg Pupuk ZA Cap Daun 50kg Penyubur Daun dan Batang Tanaman Sawit Dolomite, Kieserite, Borat dan Produk Pendukung Dolomite M-100 50kg Dolomite M-80 50kg Kieserite German Meroke 50kg Kieserite Mahkota 50kg Borat Mahkota 25kg Borat Mentari 45% 25kg Borat Evermax 45-48% 25kg Borat Etibor-48 25kg AC Powder AKP 50kg
Di Tengah Gejolak Harga Sawit, Holding PTPN Konsisten Serap TBS Petani
Jakarta, katakabar.com - Polemik penurunan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani kembali menjadi perhatian beberapa pekan terakhir. Kementerian Pertanian (Kementan) bahkan mengingatkan akan memberikan sanksi hingga pencabutan izin terhadap 139 pabrik kelapa sawit (PKS) swasta yang diduga membeli TBS petani di bawah harga yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Penurunan harga tersebut dipicu kepanikan sebagian pelaku industri menyusul transisi kebijakan ekspor satu pintu serta praktik pembelian TBS di bawah harga acuan. Kondisi ini terutama dirasakan oleh petani swadaya yang belum memiliki kemitraan dengan perusahaan maupun pabrik pengolahan, sehingga di sejumlah daerah harga TBS sempat merosot jauh di bawah ketetapan pemerintah. Ketika rapat koordinasi lintas sektoral yang digelar akhir pekan lalu, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono meminta seluruh pelaku industri sawit tetap menjalankan transaksi perdagangan secara normal dengan mengacu pada harga yang terbentuk secara wajar. "Pelaku usaha khususnya di hilir, yaitu refinery dan eksportir untuk tetap melaksanakan atau melakukan transaksi perdagangan seperti biasa melalui acuan harga PT KPBN dan menghindari terjadinya withdraw terhadap harga yang terbentuk secara wajar," kata Sudaryono. Ia menegaskan pemerintah tidak akan ragu menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang terbukti melanggar ketentuan tata niaga sawit. "Jika ada pelanggaran kegiatan-kegiatan sesuai dengan Permentan tentu ada sanksi administratif dan juga pencabutan izin barangkali. Dan jika ada pelanggaran hukum tentunya Kementan menggandeng Satgas Pangan," tegasnya. Serapan TBS Tetap Berjalan Di tengah sorotan terhadap ratusan PKS swasta tersebut, Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) melalui subholding PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo pastikan aktivitas pembelian TBS dari masyarakat dan petani mitra tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, mengatakan hingga April 2026 perusahaan telah menyerap sekitar 1,03 juta ton TBS dari masyarakat dan mitra. Volume tersebut meningkat 2,52 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Menurut Jatmiko, keberlanjutan serapan TBS menjadi faktor penting dalam menjaga perputaran ekonomi masyarakat di sentra-sentra perkebunan sawit. "Peningkatan volume serapan ini berjalan beriringan dengan penerapan standar mutu yang jelas. Hingga April 2026, perolehan rendemen CPO kami terjaga di angka 18,69 persen," jelasnya. Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV PalmCo, Arya Sandhiyudha, menimpali perusahaan terus berkoordinasi dengan dinas perkebunan di berbagai wilayah operasional untuk memastikan implementasi ketentuan harga sesuai regulasi pemerintah. Menurutnya, keberadaan Holding Perkebunan Nusantara melalui PalmCo di sektor sawit tidak hanya berorientasi pada aspek bisnis, tetapi juga berfungsi menjaga stabilitas tata niaga ketika pasar mengalami gejolak. "PTPN IV PalmCo terus berkoordinasi dengan dinas perkebunan untuk memastikan implementasi Permentan Nomor 13 Tahun 2024. Kehadiran BUMN di daerah harus menjadi referensi harga yang wajar dan jangkar pengaman tata niaga, terutama saat pasar sedang mengalami gejolak," ucap Arya. Mekanisme Harga Melindungi Petani Harga TBS yang diterima petani pada dasarnya ditetapkan melalui mekanisme tim perumus harga di tingkat provinsi yang melibatkan unsur pemerintah daerah, perusahaan pengolahan sawit, serta perwakilan petani. Skema tersebut dirancang agar harga TBS mencerminkan perkembangan harga minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya, sekaligus memberikan perlindungan bagi petani dari praktik pembelian yang tidak wajar. Keberadaan mekanisme tersebut dirasakan langsung oleh petani yang tergabung dalam pola kemitraan dengan perusahaan. Selain memperoleh kepastian penjualan hasil panen, mereka juga menerima harga yang mengacu pada ketetapan pemerintah daerah. Suparman, Sekretaris Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Makmur di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, mengatakan anggota koperasinya tidak mengalami gejolak harga seperti yang dialami sebagian petani swadaya. Menurut dia, ketika harga TBS di tingkat petani swadaya sempat turun hingga sekitar Rp2.400 per kilogram pada pekan lalu, anggota koperasi tetap menerima harga sesuai ketetapan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan. "Karena posisi kami adalah mitra resmi, kami menggunakan harga ketetapan dari Dinas Perkebunan Provinsi. Gejolak informasi di luaran tidak membawa pengaruh ke dalam," tuturnya. Data Dinas Perkebunan Kalimantan Selatan menunjukkan harga TBS tanaman menghasilkan berusia 10–20 tahun selama Mei berada pada kisaran Rp3.781 hingga Rp3.841 per kilogram. Kondisi serupa juga dirasakan petani di Riau. Ketua Koperasi Produsen Makarti Jaya, Kabupaten Rokan Hulu, Hadiyanto, mengatakan anggota koperasinya relatif terlindungi dari gejolak harga yang terjadi di pasar. Koperasi yang mengelola sekitar 731 hektare kebun sawit dan telah bermitra dengan PTPN selama hampir empat dekade tersebut tetap memperoleh harga sesuai ketentuan yang berlaku. "Di saat petani swadaya sangat terimbas dengan anjloknya harga, kami masih tersenyum. Selisih harga kami dengan pabrik-pabrik swasta terdekat lumayan signifikan, berkisar Rp600 sampai Rp1.000 per kilogram," imbuhnya. Cerita Hadiyanto, kepastian harga menjadi faktor penting terutama ketika produktivitas kebun sedang menurun akibat usia tanaman maupun proses peremajaan. "Sangat membantu anggota kami. Di saat tren produksi sedang menurun dan harga di PKS lain anjlok, PTPN tetap hadir dengan harga stabil," katanya. Turunnya harga TBS dalam beberapa pekan terakhir kembali menunjukkan pentingnya kepatuhan seluruh pelaku industri terhadap mekanisme penetapan harga yang telah disepakati. Di sisi lain, kemitraan yang kuat serta konsistensi serapan TBS oleh Holding Perkebunan Nusantara melalui PTPN IV PalmCo menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas pendapatan petani ketika pasar menghadapi ketidakpastian.
Panen Raya Jagung di Ujungbatu, Kapolsek Turun Tangan Bersama Petani
Ujungbatu, katakabar.com - Suasana keakraban dan semangat gotong royong terlihat jelas di lahan pertanian Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Ujungbatu, Kabupaten Rokan Hulu. Sabtu (23/5), kegiatan panen jagung tidak hanya dilakukan oleh para petani, tetapi mendapat dukungan penuh dari pihak kepolisian setempat. Kapolsek Ujungbatu, Kompol Jusuf Purba SH MH, turun langsung ke lapangan bersama jajarannya untuk membantu proses panen di lahan milik Pak Ambo. Kehadiran personel Polsek Ujungbatu ini bukan sekadar simbolis, melainkan bentuk nyata kepedulian terhadap dunia pertanian dan kesejahteraan masyarakat. Hasil panen yang melimpah dari lahan tersebut seluruhnya diserahkan kepada Pak Ambo sebagai pemilik lahan. Langkah ini diambil sebagai bentuk dukungan konkret untuk membantu perekonomian petani, sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong program peningkatan kesejahteraan petani yang sedang digalakkan. Di momen tersebut, Kompol Jusuf Purba menegaskan pihaknya akan terus berupaya maksimal dalam mendukung para petani. Tujuannya sederhana tetapu sangat penting, yaitu memastikan produktivitas pertanian dapat terus meningkat dari waktu ke waktu. “Kami ingin pastikan para petani mendapatkan perhatian dan dukungan yang layak. Produktivitas yang baik akan berdampak langsung pada kesejahteraan mereka,” kata Kapolsek Ujungbatu, Kompol Jusuf Purba, Kamis (29/5). Lebih lanjut, Kapolsek memberikan pesan dan motivasi kepada seluruh petani. Ia mengingatkan agar para petani bekerja ekstra keras dan lebih teliti dalam merawat tanaman jagung mereka. Perawatan yang maksimal menjadi kunci agar tanaman dapat tumbuh subur, sehat, dan akhirnya menghasilkan panen yang memuaskan. “Petani harus selalu memperhatikan tanamannya dengan baik. Dengan perawatan yang ekstra, hasil panen pun akan maksimal,” jelasnya. Hal ini dilakukan agar sektor pertanian dapat terus tumbuh dan berkembang, sehingga mampu mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang kuat dan mandiri. Sinergi antara aparat dan petani ini diharapkan dapat menjadi contoh positif bahwa pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik melalui kerja sama dan kepedulian bersama.
Dukung Ketahanan Pangan, PalmCo Perkuat Kemitraan Petani di Jambi
Jambi, katakabar.com - Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) lewat Subholding PTPN IV PalmCo terus perkuat peran strategisnya dukung ketahanan pangan nasional melalui penguatan kemitraan bersama petani di daerah. Komitmen tersebut tercermin dengan kehadiran Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, yang mendampingi Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, pada rangkaian kegiatan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) tingkat Provinsi Jambi, di pekan keempat April 2026 lalu. Provinsi Jambi salah satu wilayah strategis bagi operasional PalmCo. Selain sebagai sentra kelapa sawit, wilayah ini memiliki komoditas unggulan lain seperti teh dan kopi yang sebagian besar dikelola oleh petani rakyat. Pada konteks tersebut, sinergi antara perusahaan, pemerintah, dan petani menjadi kunci dalam menjaga produktivitas sekaligus keberlanjutan sektor pertanian. Di sela kegiatan, Jatmiko menegaskan, peran petani merupakan bagian integral dari kinerja perusahaan. Ia menyebut kontribusi petani terhadap pasokan bahan baku sangat signifikan. Sepanjang 2025, sekitar 25 persen dari total produksi Tandan Buah Segar (TBS) yang dikelola PalmCo berasal dari petani mitra, dengan volume penyerapan mencapai 3,25 juta ton. "Capaian ini menempatkan PalmCo sebagai salah satu offtaker utama yang berperan dalam menyerap hasil panen rakyat sekaligus mendukung program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)," jelasnya. Petani bukan sekadar mitra, tegas Jatmiko, tetapi bagian dari identitas perusahaan. Tanpa mereka, pertumbuhan PalmCo tidak akan seperti sekarang. "Komitmen tersebut juga diwujudkan melalui berbagai inisiatif, termasuk pelibatan petani dalam kegiatan nasional serta penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat daerah," ucapnya. Selama kunjungan di Jambi, PalmCo bersama Kementerian Pertanian dan HKTI terlibat mengikuti sejumlah agenda, mulai dari pertemuan dengan organisasi petani seperti Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI), Wanita Tani, dan Pemuda Tani, hingga kegiatan tanam bersama. Di kawasan Bukit Cinto Kenang, Kabupaten Muara Jambi, dilakukan penanaman benih jagung dan bibit buah. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penanaman padi brigade di Kabupaten Batanghari serta pelantikan pengurus DPD HKTI Provinsi Jambi. Rangkaian kegiatan ini mencerminkan pendekatan pembangunan pertanian yang terintegrasi lintas komoditas dalam satu ekosistem yang berkelanjutan. Menurut Jatmiko, sinergi antara pelaku hulu dan hilir, termasuk perusahaan, organisasi petani, serta penyedia sarana produksi, menjadi faktor kunci dalam percepatan swasembada pangan nasional. “Di wilayah multikomoditas seperti Jambi, kolaborasi menjadi kunci. Ketika petani berdaya dan ekosistemnya kuat, maka target swasembada pangan bukan hal yang sulit dicapai,” imbuhnya. Penguatan kemitraan ini sekaligus menegaskan peran Holding Perkebunan Nusantara tidak hanya sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai bagian dari solusi dalam menjawab tantangan pangan nasional.
Kata MPPI Benih Murah Online Bikin Petani Kelapa Sawit Rugi Jutaan Rupiah
Jakarta, katakabar.com - Merajalelanya penjualan benih murah secara daring mendapat perhatian serius dari Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia (MPPI). Organisasi ini menegaskan praktik jual-beli benih yang tidak bersertifikat dan dijual jauh di bawah harga pasar berisiko membuat petani kelapa sawit rugi jutaan rupiah, bahkan bisa mengancam produktivitas kebun mereka. Anggota MPPI, Hindrawati, menjelaskan benih yang dijual murah online sering kali tidak mengikuti standar mutu yang berlaku. “Benih yang tidak bersertifikat ini berpotensi gagal tanam atau menghasilkan pohon yang tidak seragam. Petani yang tergiur harga murah bisa kehilangan jutaan rupiah karena hasil panen menurun drastis,” tegas Hindarwati, Selasa (17/2). Harga murah memang menggiurkan. Di toko resmi, benih sawit bisa dijual sekitar Rp21 ribu per bibit, tetapi di platform daring ada yang dijual hanya Rp7 ribu. Selisih harga yang ekstrem ini menimbulkan tanda tanya besar soal keaslian dan kualitas bibit. Menurut MPPI, benih yang diproduksi secara resmi melalui proses panjang, mulai dari pemuliaan tanaman, pengujian mutu, sertifikasi, hingga distribusi yang sesuai standar, sehingga tidak mungkin dijual murah tanpa merusak kualitas. Dampak benih murah online bukan hanya dirasakan petani, tetapi juga produsen benih berskala kecil dan menengah. Banyak UMKM perbenihan mengaku tertekan karena tidak mampu bersaing dengan harga yang tidak wajar. “Produsen yang patuh aturan justru terhimpit, sementara benih tanpa asal-usul jelas bebas dijual murah,” kata Hindarwati. Benih sawit berkualitas rendah bisa berdampak panjang bagi petani. Pohon yang tumbuh tidak seragam akan menghasilkan panen yang tidak optimal. Beberapa petani bahkan mengalami gagal panen total karena bibit yang buruk. “Kalau ini dibiarkan, bukan hanya petani yang rugi, tetapi ketahanan dan swasembada pangan nasional bisa terganggu,” sambungnya. MPPI mendorong agar petani dan konsumen lebih cermat dalam membeli benih. “Jangan hanya tergiur harga murah. Pastikan membeli benih melalui distributor resmi atau toko pertanian bersertifikat agar kualitasnya terjamin,” bebernya. Jika terjadi kerugian, konsumen dapat mengadu ke YLKI atau Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan di Kementerian Pertanian. Selain itu, Hindarwati menekankan pentingnya pengawasan pemerintah terhadap penjualan benih di ruang digital. Dengan pengawasan ketat dan edukasi petani mengenai pentingnya benih bersertifikat, ekosistem perbenihan nasional dapat terjaga, mendukung produktivitas, dan memastikan target swasembada pangan berkelanjutan tercapai. MPPI juga menekankan bahwa benih, termasuk benih sawit, bukan sekadar biaya operasional, tetapi investasi masa depan. Bibit unggul akan menghasilkan pohon sehat dan produktif, serta memberikan panen optimal bagi petani. Sebaliknya, benih murah tanpa jaminan dapat memicu kerugian besar dan melemahkan rantai produksi pangan. Lantas Hindarwati kembali tegaskan benih murah online adalah “pedang bermata dua”. Keuntungan harga rendah hanya sementara, sementara risiko kerugian bagi petani sangat nyata. Kesadaran akan pentingnya benih bersertifikat menjadi kunci sukses swasembada pangan nasional, khususnya untuk komoditas strategis seperti sawit. Dengan langkah pengawasan yang lebih ketat, literasi petani yang meningkat, serta regulasi yang jelas, MPPI berharap peredaran benih bermutu tetap terjaga. Dengan begitu, petani sawit bisa menanam dengan aman, produktivitas terjaga, dan kerugian ekonomi akibat benih murah online bisa diminimalkan.
Holding PTPN Dukung Aksi Solidaritas Petani Sawit Bagi Korban Banjir di Aceh dan Sumatera
Aceh, katakabar.com - Penyaluran bantuan kemanusiaan kepada korban banjir bandang di sejumlah wilayah di Sumatera dan Aceh terus dilakukan lewat kolaborasi DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR (Aspekpir) Indonesia bersama PTPN IV PalmCo, sebagai bagian dari Holding Perkebunan Nusantara, serta koperasi unit desa (KUD) yang menaungi para petani binaan. Ketua Umum Aspekpir Indonesia, Setiyono, menyampaikan bantuan yang disalurkan merupakan hasil penggalangan sumbangan dan tali asih dari berbagai pihak. Kontribusi tersebut berasal dari anggota dan pengurus Aspekpir di berbagai provinsi, masyarakat umum, hingga para petani sawit yang tergabung dalam pola inti rakyat. “Bantuan ini bentuk solidaritas dan kepedulian bersama kepada saudara-saudara kita yang terdampak banjir bandang. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban para korban dan membantu proses pemulihan pascabencana,” ujar Setiyono. Ia menambahkan, dukungan PTPN IV PalmCo sebagai bagian dari Holding Perkebunan Nusantara menjadi elemen penting dalam memastikan proses penghimpunan dan penyaluran bantuan dapat berjalan secara terkoordinasi. “Kolaborasi antara perusahaan, organisasi petani, dan koperasi menjadi kekuatan penting agar bantuan dapat sampai tepat sasaran dan sesuai kebutuhan di lapangan,” jelasnya. Setiyono menjelaskan penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi akses serta situasi di wilayah terdampak. Di tahap awal, bantuan telah disalurkan melalui RS Cut Meutia di Kota Langsa sebagai salah satu titik distribusi bagi korban banjir bandang. Dari sisi perusahaan, Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, menilai aksi solidaritas yang dilakukan para petani binaan ini mencerminkan kuatnya ikatan sosial yang terbangun dalam ekosistem perkebunan sawit Holding Perkebunan Nusantara. “Solidaritas yang ditunjukkan para petani binaan ini lahir dari empati yang tulus. Kemitraan yang kami bangun tidak hanya berkaitan dengan aspek produksi, tetapi juga menumbuhkan rasa kebersamaan dan kepedulian sosial,” kata Jatmiko. Ia menegaskan PalmCo memposisikan diri sebagai bagian dari ekosistem yang mendukung inisiatif komunitas, bukan sebagai penggerak tunggal dalam aksi kemanusiaan tersebut. “Kami melihat peran perusahaan di sini adalah memastikan kolaborasi berjalan baik, sehingga bantuan dari komunitas petani dapat tersalurkan secara efektif dan memberi dampak nyata bagi masyarakat terdampak,” lanjutnya. Sementara, Kepala Divisi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) PTPN IV PalmCo, Abdul Muthalib, menjelaskan keterlibatan petani dalam aksi kemanusiaan ini merupakan hasil dari proses pembinaan jangka panjang yang berfokus pada peningkatan produktivitas kebun sekaligus penguatan nilai sosial. “Petani binaan adalah bagian dari masyarakat itu sendiri. Pembinaan yang dilakukan juga membangun kesadaran sosial. Ketika terjadi bencana, empati itu mendorong mereka untuk ikut membantu,” ucap Abdul. Menurutnya, program kemitraan inti rakyat berperan dalam membentuk komunitas petani yang tangguh, mandiri, dan responsif terhadap situasi krisis, termasuk bencana hidrologi yang kerap terjadi di wilayah Sumatera. Di sisi lain, Kepala Desa Meunasahbie, Aceh Besar, Helmi, mengapresiasi kehadiran dan dukungan yang diberikan PTPN Group bersama komunitas petani sawit. “Sekitar 1.300 warga desa kami terdampak banjir. Di tengah kondisi yang belum sepenuhnya pulih, bantuan ini sangat berarti dan memberi harapan serta semangat baru bagi masyarakat kami,” jelas Helmi. Ia menilai dukungan dari berbagai pihak, termasuk komunitas petani sawit, turut membantu warga desa bertahan dan perlahan menata kembali kehidupan pascabencana. Solidaritas lintas daerah yang ditunjukkan komunitas petani sawit bersama Holding Perkebunan Nusantara ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam mendukung masyarakat Aceh dan Sumatera melewati masa sulit akibat bencana banjir bandang.
Petani Bilang Andai PKS Komit Tidak Terima TBS Sawit Curian Penjarahan Beres
Palangkaraya, katakabar.com - Kepolisian Daerah (Polda) Kalteng menegaskan terus komitmen perangi penjarahan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di wilayahnya. Aksi ini bukan hanya buntut dari penertiban kawasan hutan, namun sudah terjadi sebelumnya. Bahkan aksi pencurian tersebut bukan lagi dilakukan secara mandiri, tapi secara massal dan terorganisir. Untuk itu aksi tersebut masuk dalam kategori penjarahan. Kapolda Kalteng, Irjen Iwan Kurniawan, menegaskan penegakan hukum tetap dilakukan secara profesional dan proporsional. Tapi, bila pelaku melawan atau membahayakan petugas dan masyarakat, tindakan tegas tidak dapat dihindari. “Kami tidak mundur menghadapi kejahatan seperti ini. Negara harus hadir. Kalau tidak tegas, ini akan terus berulang dan merusak iklim usaha serta investasi,” ujarnya beberapa waktu lalu. Apkasindo Kalteng mengaku apresiasi dengan komitmen pihak kepolisian tersebut. Sebab menurut Apkasindo penjarahan ini memang harus segera dihentikan, sebab merugikan banyak pihak. "Pencurian sudah sangat serius bukan hanya kepada kebun korporasi saja tapi sudah mengarah ke kebun masyarakat. Parahnya penjarah merasa itu sudah hal biasa," ujar Ketua Apkasindo Kalteng, Jamudin Maruli Tua Pandiangan saat berbincang dengan Elaeis Media Group (EMG), Minggu (4/1). Solusinya, kata Maruli, dengan mempererat jalinan kerja sama, mulai dari petani, pemerintah hingga PKS. Dimana pemerintah menyarankan agar PKS tidak menerima kelapa sawit dari pengepul yang tidak jelas. Atau tidak menerima TBS dari masyarakat yang diketahui tidak memiliki kebun kelapa sawit. "Saat ini bermunculan penadah yang berbaju pengepul. Ini yang harus dihentikan bahkan di bubarkan. Lalu juga PKS menolak sawit dari warga yang tidak memiliki kebun. Jika kedua ini bisa diterapkan pasti penjarahan akan semakin berkurang. Petani juga akan aman," terangnya.
2026, Petani Desak Penetapan Harga TBS Sawit di Banten
Banten, katakabar.com - Petani kelapa sawit hingga saat ini belum menikmati harga kelapa sawit yang ditetapkan Dinas Perkebunan di Provinsi Banten. Lantaran itu, petani kelapa sawit mendesak agar penetapan harga dapat dilakukan pemerinta sejak awal tahun 2026 ini. "Baru digelar rapat sosialisasi dan workshop penetapan harga TBS yang rencananya mulai awal Januari 2026 ini," kata Ketua Aspek-Pir Banten, M Nur, dilansir dari laman EMG Jumat (2/1) kemarin. Hasil rapat tersebut, cerita M Nur, penetapan bakal diberlakukan di pertengahan Januari 2026 ini. Tetapi Dinas Perkebunan masih perlu melakukan persiapan, seperti sosialisasi dan membentuk tim penetapan. "Tim memang masih melakukan sosialisasi ke koperasi-koperasi, dan kelompok tani yang ada di Banten. Lalu, melakukan kunjungan ke sejumlah perusahaan yang akan membeli hasil kebun petani," jelasnya. Masih M Nur, salah satu penghambat penetapan harga ini adalah enggannya perusahaan melaporkan data operasional yang diperlukan untuk melakukan penghitungan harga. Sementara sebelumnya, Surat Keterangan (SK) untuk penetapan harga hanya dari Gubernur. Untuk tahun ini SK yang digunakan adalah SK dari Dinas Perkebunan yang diketahui Gubernur Banten. "Ini jadi babak baru di perkebunan sawit Banten jika terlaksana," ucapnya. Ketua Apkasindo Banten, H Wawan juga merasa geram dengan sulitnya dilaksanakan penetapan harga itu. Ia mendesak pemerintah Banten tegas terhadap perusahaan yang membandel tadi. "Harus ada ketegasan kepada perusahaan yang akan membeli TBS petani. Sehingga mereka mau memberikan data serta mengikuti aturan yang akan dijalankan dalam pembelian TBS," terangnya. "Saat ini petani hanya mengikuti harga PKS saja. Harganya hanya kisaran Rp2.450 per kilogram," sebutnya.