Presiden RI
Sorotan terbaru dari Tag # Presiden RI
Riau
Riau
H Asmar Tinjau Sapi Kurban Bantuan Presiden RI Buat Warga Kepulauan Meranti
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar tinjau sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto, di Desa Gogok, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Jumat (22/5). Sapi kurban bantuan Presiden RI tersebut memiliki bobot mencapai 903 kilogram dan menjadi salah satu hewan kurban terbesar yang disiapkan untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti di hari raya Idul Adha tahun ini. Saat peninjauan itu, Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar pastikan kondisi kesehatan dan kelayakan hewan kurban sebelum nantinya diserahkan kepada masyarakat. Ia menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas perhatian Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat Kepulauan Meranti. “Alhamdulillah hari ini kita tinjau langsung sapi kurban bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia untuk masyarakat Kepulauan Meranti. Kondisi sapi dalam keadaan sehat dan sangat layak untuk dijadikan hewan kurban,” ujar Asmar. Ia menambahkan bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap masyarakat daerah, khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti. “Kami atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti ucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas bantuan sapi kurban ini. Semoga membawa manfaat dan kebahagiaan bagi masyarakat yang menerima,” jelasnya. Selain melakukan peninjauan, Bupati juga meminta kepada pihak terkait agar memastikan proses perawatan hingga pendistribusian hewan kurban berjalan dengan baik, aman, dan sesuai ketentuan kesehatan hewan. Peninjauan tersebut turut menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam memastikan seluruh bantuan yang diberikan pemerintah pusat dapat diterima masyarakat dengan baik dan tepat sasaran menjelang hari raya Idul Adha 1447 Hijriah.
Hukrim
Hukrim
Kolaborasi Polsek Mandau Dukung Asta Cita Presiden RI Tanam Jagung Pipil di Harapan Baru
Mandau, katakabar.com - Tanaman jagung pipil tumbuh subur di atas lahan seluas 2 hektar di kawasan Jalan Sinar Langkat RT 06 RW 06 Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Riau. Program tersebut hasil kolaborasi Polres Bengkalis, Polsek Mandau dengan Kelompok Tani (Poktan) Budi Makmur, guna mendukung program Gerakan Penanaman Jagung Seluas 1 Juta Hektar, sekaligus program 100 Hari Asta Cita Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto. Kapolse Mandau, Kompol Primadona, diteruskan Kasi Humas Polsek Mandau, Betty Dumauli S, kepada wartawan lewat siaran persnya, Selasa (12/5) sore, menyatakan kegiatan pengelolaan lahan penanaman jagung untuk mendukung program Gerakan penanaman jagung seluas 1 juta hektar Polri dalam program 100 Hari Asta Cita Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto "Lahan seluas 2 hektar di kawasan Jalan Sinar langkat RT 06 RW 06 Desa Harapan Baru, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, milik Kelompok Tani (Poktan) Budi Makmur. Di mana Bhabinkamtibmas Desa Harapan Baru, Aiptu Trismon sinergi dengan Kelompok Tani Budi Makmur sinergi dalam pengelolaan lahan," ujar Betty. Dijelaskan Kasi Humas Polsek Mandau, pengelolaan lahan menggunakan alat seperti Multivator Mini, Cangkul, dan Garpu Tanah. Tidak hanya itu, untuk proses gembur tanah pakai alat traktor, dan dilakukan penanaman jagung pipil di pertengahan Maret 2026 lalu. "Saat ini jagung pipil tumbuh subur di lahan seluas 2 hektar dengan harapan padamusim panen raya nanti hasilnya bagus,'" ucap Betty. Polres Bengkalis, Polsek Mandau, Pemkab Bengkalis, dan Desa Harapan baru, tambah Betty, terus mendorong, dan mendukung program Gerakan penanaman jagung seluas 1 juta hektar Polri merupakan program 100 Hari Asta Cita Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto, melalui sinergi dengan kelompok masyarakat, Desa Harapan baru, dan pemilik perkebunan untuk memanfaatkan lahan untuk tanam jagung. Selama kegiatan berlangsung terdapat keadaan aman, terkendali, dan lancar di mana kehadiran Polri mendapat respons positif di tengah masyarakat
Hukrim
Hukrim
Program 100 Hari AC Presiden RI, Kapolsek Mandau Lihat Tanaman Jagung Seluas 2 Hektar di Rejosari
Bathin Solapa, katakabar.com - Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Mandau, Kompol Primadona, bersama Pj. Kades Desa Air Kulim, Suryati S.Sos, Bhabinkamtibmas Desa Air Kulim, Brigadir Polisi Bambang Siregar, Ketua Kelompok Tani Berkah, Faizunsyah, Ketua Bumdes Desa Air Kulim, Aditya Kurniawan, survey tanaman jagung di atas lahan seluas 2 hektar, Selasa (5/5) sekitar pukul 09.00 WIB, di kawasan Jalan Rejosari RT 03, RW 03, Dusun Sukamaju, Desa Air Kulim, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis, Riau. Tanaman jagung seluas 2 hektar tersebut merupakan program gerakan penanaman jagung seluas sejuta hektar Polri selaras dengan program 100 hari Asta Cita Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto. "Tanaman jagung seluas 2 hektar dikelola Kelompok Tani Berkah bekerja sama dengan Bumdes Desa Air Kulim di atas lahan milik Sumadi alias Akong," kata Kapolsek Mandau, Kompol Primadona, lewat Kasi Humas Polsek Mandau, Betty Dumauli S, Selasa siang. Menurut Betty, tanaman jagung telah memasuki umur tanam kurang lebih 75 hari dengan tinggi tanaman mencapai 170 centimeter, dan sudah berbuah. Tetapi, ada tanaman jagung kecil kena banjir disebabkan curah hujan tinggi, dan sedang dilakukan pemupukan oleh Kelompok Tani Berkah. "Beberapa tanaman jagung rusak lantaran dimakan hama Babi Hutan," jelas Betty. Polres Bengkalis, Polsek Mandau, Pemkab Bengkalis, dan Desa Air Kulim, sebutnya, telah mendorong untuk mendukung program gerakan penanaman jagung sejuta hektar Polri merupakan program 100 hari Asta Cita Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto. "Kegiatan tersebut program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, dalam hal ini Polri mendorong kelompok masyarakat, Bumdes Desa Air Kulim, dan pemilik kebun untuk memanfaatkan lahan kebun kelapa sawit untuk di tanami jagung pipil secara tumpang sari," bebernya. Cerita Betty, sebelum tanaman jagung pipil seperti saat ini. Kelompok Tani Berkah mengelola lahan menggunakan alat satu unit Excavator, satu unit jonder, cangkul, dan mulza. "Saat survey tanaman jagung pipil di Desa Air Kulim situasi keadaan aman dan terkendali," tambahnya.
Lingkungan
Lingkungan
Antara Rp1,3 M, Air Comberan Meluber, Ruas Jalan Berlubang dan Pot Bunga Rusak di Duri
Duri, katakabar.com - Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke 128 Tahun 2026 di wilayah Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, resmi dibuka Bupati Bengkalis, Kasmarni, Rabu (22/4) lalu. Pelaksanaan TMMD ke 128 tersebut dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkalis sebesar Rp1,3 miliar, dan bantuan dari Komando Atas sebesar Rp474,5 juta. Kegiatan berlangsung 30 hari lamanya mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 nanti bakal menyasar pembangunan fisik, dan non-fisik di wilayah Desa Tengganau, dan Desa Balai Pungut (Balik Sumur). Bupati Bengkalis, Kasmarni, menegaskan program TMMD wujud nyata sinergi antara TNI dan pemerintah daerah dalam mendorong percepatan pembangunan, khususnya di wilayah perdesaan. “Program TMMD ini telah terbukti memberikan kontribusi besar percepatan pembangunan daerah, terutama dalam membuka akses wilayah, meningkatkan infrastruktur dasar, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa,” ujarnya. Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya warga di lokasi kegiatan, untuk turut berpartisipasi aktif demi keberhasilan program tersebut. “Keberhasilan TMMD tidak hanya ditentukan TNI, tetapi keterlibatan, dan kebersamaan masyarakat,” imbuhnya. Tetapi, kegiatan tersebut kontras dengan air comberan meluber, aspal hotmix ruas jalan protokol (Jalan Jenderal Sudirman), dan pot-pot bunga di pulau jalan yang membelah aspal hotmix jalur dua Jalan Hang Tuah rusak. Lantaran aspal hotmix ruas jalan protokol rusak berat para pengguna jalan, baik pengedara roda empat dan roda dua harus menginjak pedal rem dalam-dalam agar tidak terjadi hal-hal tidak diinginkan di kawasan aspal hotmix jalan protokol rusak parah. Selain itu, pot-pot bunga rusak di pulau jalan yang membelah aspal hotmix jalur dua Jalan Hang Tuah. Pot-pot bunga tersebut rusak umumnya dihantam berbagai kendaraan saat terjadi kecelakaan lalu lintas. Meski kondisi ketiga infrastruktur fisik yang berlokasi di kawasan perkotaan Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis tersebut sudah bertahun lamanya memprihatinkan dan mengkhawatirkan tetapi belum terdengar ada kemauan dan niat pemerintah untuk memperbaikinya. Mustahil! Para pejabat, pemangku kepentingan, dinas terkait di 'Negeri Junjungan' nama lain dari Kabupaten Bengkalis yang telah mempatenkan Logo 'Bersama Tegakkan Marwah, Negeri Maju Masyarakat Sejahtera' disingkat Bermasa tidak tahu kondisi tersebut. Berbagai pertanyaan muncul di ranah publik, melihat fakta ketiga infrastruktur fisik kerusakan makin hari semakin parah. Pemerintah pura-pura tidak tahu atau sengaja ada pembiaran! Padahal melihat anggaran daerah sebesar Rp2,8 triliun lebih tahun anggaran 2026 ini, harusnya ketiga infrastruktur fisik tersebut dapat diperbaiki. Apalah artinya APBD trliunan rupiah bila keluhan masyarakat, seperti air comberan meluber, aspal hotmix ruas jalan protokol berlubang, dan pot-pot bunga di sepanjang Jalan Hang Tuah yang rusak tidak kunjung diperbaiki. Presiden RI Soroti dan Tegur Pejabat Daerah Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto, lewat IG Muaraenimcom, di pekan pertama April 2026 lalu, memang menyoroti dan menegur keras para pejabat daerah terkait banyaknya jalan dan jembatan rusak yang dibiarkan, khususnya di wilayah pemerintahan daerah (Pemda). Melalui IG tersebut Kepala Negara heran dan sentil pejabat daerah yang membiarkan infrastruktur rusak, padahal ia menekankan adanya anggaran seharusnya bisa digunakan untuk perbaikan.
Riau
Riau
Soal Parkir Inhil, Diduga Ada Kebocoran PAD PW IWO Riau Layangkan Surat Terbuka ke Presiden RI
Indragiri Hilir, katakabar.com - Polemik dugaan ketidaksesuaian antara potensi dan realisasi setoran retribusi parkir di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau, kian mengemuka. Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW IWO) Provinsi Riau, Muridi Susandi, resmi menyampaikan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto, guna meminta dilakukan audit menyeluruh terhadap pengelolaan dana parkir di daerah tersebut. Surat tersebut disampaikan melalui media online sebagai bentuk aspirasi publik dan kontrol sosial terhadap tata kelola keuangan daerah. Muridi menilai terdapat indikasi ketidakseimbangan antara potensi pendapatan parkir dan realisasi setoran yang masuk ke kas daerah. “Retribusi parkir adalah sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah diatur melalui Peraturan Daerah. Jika ada selisih signifikan antara potensi dan realisasi, maka perlu audit independen untuk memastikan tidak ada kebocoran,” jelas Muridi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (3/3). Polemik ini mencuat setelah muncul laporan masyarakat terkait pungutan parkir hingga Rp5.000 per kendaraan di sejumlah titik. Padahal, berdasarkan Perda yang berlaku, tarif parkir ditetapkan sebesar Rp1.000 untuk kendaraan roda dua dan Rp2.000 untuk kendaraan roda empat per sekali parkir. Selain persoalan tarif, publik juga menyoroti setoran resmi retribusi parkir yang disebut hanya berada pada kisaran ratusan juta rupiah per tahun. Angka tersebut dinilai tidak sebanding dengan aktivitas kendaraan di pusat-pusat keramaian dan kawasan perdagangan yang beroperasi setiap hari. jika dikelola secara optimal dan transparan, potensi pendapatan parkir di Inhil dapat mencapai miliaran rupiah per tahun. Dalam suratnya, PW IWO Riau meminta Presiden mendorong lembaga yang memiliki kewenangan audit dan pengawasan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh, di antaranya, -Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) sebagai auditor eksternal pengelolaan keuangan negara dan daerah. -Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk pengawasan terhadap kinerja dan tata kelola pemerintah daerah. -Komisi Pemberantasan Korupsi apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi. -Kementerian Dalam Negeri dalam fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah. -Ombudsman Republik Indonesia jika terdapat dugaan maladministrasi atau pungutan liar. Muridi menegaskan langkah audit bukan untuk menyalahkan masyarakat kecil seperti juru parkir, melainkan untuk memperbaiki sistem agar lebih transparan dan akuntabel. “Kami tidak ingin masyarakat kecil dikorbankan. Yang harus dibenahi adalah sistem pengelolaan, distribusi karcis, mekanisme setoran, dan pengawasannya,” tegasnya. Redaksi telah berupaya menghubungi Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir, Dwi Budianto, S.Sos., M.Si., melalui telepon seluler dan pesan singkat WhatsApp untuk meminta penjelasan terkait dugaan tersebut. Tetapi hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan respons. PW IWO Riau berharap surat terbuka kepada Presiden tersebut dapat menjadi momentum evaluasi menyeluruh, sehingga pengelolaan retribusi parkir di Kabupaten Indragiri Hilir berjalan lebih tertib, transparan, dan memberikan kontribusi maksimal terhadap peningkatan PAD tanpa membebani masyarakat.
Riau
Riau
Ketua PSMTI Bengkalis Tegaskan Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden RI
Bengkalis, katakabar.com – Ketua Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI) Kabupaten Bengkalis, Tengdy Wijaya, menyampaikan dukungan penuh agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Hal tersebut disampaikan Tengdy Wijaya melalui video testimoni. Ia menegaskan posisi Polri di bawah Presiden RI sangat penting untuk menjaga stabilitas keamanan nasional, serta memastikan penegakan hukum berjalan secara profesional, netral, dan berkeadilan. Menurutnya, Polri memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), serta menjadi garda terdepan dalam memberikan rasa aman kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan. “PSMTI Kabupaten Bengkalis mendukung penuh Polri sebagai alat negara yang berada di bawah Presiden RI, agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional, humanis, dan berkeadilan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” terangTengdy Wijaya. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas wilayah, mendukung kinerja Polri, serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memecah persatuan bangsa. Dukungan dari PSMTI Kabupaten Bengkalis ini menjadi bentuk partisipasi aktif masyarakat menjaga stabilitas keamanan dan memperkuat sinergi antara Polri dan seluruh elemen bangsa demi terciptanya situasi yang aman dan kondusif.
Nasional
Nasional
Lagi, KKSS Dukung Penuh Polri di Bawah Presiden RI
Bengkalis, katakabar.com - Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kabupaten Bengkalis, Ir. H. Ilham Abba M.Sc., menyatakan dukungan penuh agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia. Dukungan tersebut disampaikannya setelah gelar pertemuan dengan pengurus lainnya. Ia menegaskan pentingnya posisi Polri sebagai alat Negara dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban nasional. Di kesempatan itu, Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kabupaten Bengkalis, Ir. H. Ilham Abba M.Sc. menilai keberadaan Polri di bawah Presiden RI merupakan amanat konstitusi yang bertujuan untuk memastikan penegakan hukum berjalan secara profesional, netral, dan berkeadilan. Lanjutnya, Polri memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Ia menekankan bahwa Polri di bawah komando Presiden RI akan lebih efektif dukung pembangunan nasional, terutama dalam menciptakan situasi kondusif yang menunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Selain itu, ujarnya, sinergitas antara Polri, pemerintah, dan masyarakat dinilai sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan keamanan ke depan. Ia berharap Polri terus meningkatkan profesionalisme, transparansi, serta pendekatan humanis dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dukungan ini sekaligus menjadi bentuk kepercayaan masyarakat khususnya Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Kabupaten Bengkalis terhadap Polri sebagai institusi yang berkomitmen menjaga keamanan, dan penegakan hukum di Indonesia.
Riau
Riau
Solid! Presiden Mahasiswa Poltek Negeri Bengkalis Dukung Polri Tetap di Bawah Presiden RI
Bengkalis, katakabar.com - Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis menyatakan dukungan penuh agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia. Dukungan tersebut disampaikan melalui video testimoni yang menegaskan pentingnya posisi Polri sebagai alat negara dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban nasional. Dalam pernyataannya, Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis, Ramanda Bayu menilai keberadaan Polri di bawah Presiden RI amanat konstitusi yang bertujuan untuk memastikan penegakan hukum berjalan secara profesional, netral, dan berkeadilan. Menurutnya, Polri memiliki peran strategis menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menciptakan rasa aman di tengah masyarakat. Ia menekankan Polri di bawah komando Presiden RI akan lebih efektif dalam mendukung pembangunan nasional, terutama menciptakan situasi kondusif yang menunjang kegiatan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Selain itu, sinergitas antara Polri, pemerintah, dan masyarakat dinilai sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan keamanan ke depan. Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Bengkalis berharap Polri terus meningkatkan profesionalisme, transparansi, serta pendekatan humanis dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dukungan ini sekaligus menjadi bentuk kepercayaan mahasiswa terhadap Polri sebagai institusi yang berkomitmen menjaga keamanan dan penegakan hukum di Indonesia.
Nasional
Nasional
Hadiri Rakornas 2026, H Asmar: Pemkab Kepulauan Meranti Siap Terapkan Program Prioritas Presiden
Bogor, katakabar.com - Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar hadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2). H Asmar hadir bersama Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzammil Baharudin, Ketua DPRD Kepulauan Meranti, H Khalid Ali, Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Aldi Alfa Faroqhi, serta Kajari, Ricky Makado. Rakornas tersebut dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto, serta diikuti oleh seluruh kepala daerah senIndonesia. Dalam pidatonya di hadapan kepala daerah, H Prabowo Subianto singgung soal sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. "Karena itu saya jalankan sebagai mandataris, meneruskan warisan pendiri-pendiri bangsa kita, saya menjalankan politik luar negeri yang menganut tetap garis kita bebas aktif tapi non-align, nonblok. Kita tidak akan ikut pakta militer mana pun,” ujarnya. Kepala Negara meminta pemerintah pusat hingga daerah harus memahami perannya dalam menjalani tugas. “Kita berada di sini adalah karena rakyat kita. Kita berada di sini untuk melayani rakyat kita. Kita harus mengerti nasib bangsa ada di pundak kita semua. Saudara-saudara sekalian, sebagai pemerintahan, sebagai pimpinan rakyat,” jelasnya. Dia mengingatkan jajaran pemerintah pusat hingga daerah agar memahami peran sebagai pelayan masyarakat. Ia menegaskan, keberadaan para pejabat publik semata-mata untuk kepentingan rakyat. "Kita berada di sini adalah karena rakyat kita. Kita berada di sini untuk melayani rakyat kita. Kita harus mengerti bahwa nasib bangsa ada di pundak kita semua, saudara-saudara sekalian, sebagai pemerintahan, sebagai pimpinan rakyat," ucapnya. Selesai kegiatan, Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar menyatakan, Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 menjadi momentum penting untuk memperkuat keselarasan kebijakan nasional dengan kebutuhan riil daerah. “Rakornas ini sangat strategis bagi daerah. Arahan Presiden menegaskan bahwa sinergi pusat dan daerah bukan sekadar slogan, tetapi keharusan agar program prioritas nasional benar-benar berdampak sampai ke masyarakat,” kupas H Asmar. Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti siap mendukung dan mengimplementasikan program-program prioritas Presiden RI, khususnya yang berkaitan dengan penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan sumber daya manusia. “Kami di daerah, termasuk Kepulauan Meranti, membutuhkan kesinambungan kebijakan dan dukungan lintas sektor. Dengan komunikasi yang kuat antara pusat dan daerah, kami optimistis target pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 dapat dicapai,” tegasnya. Ia menilai pesan Presiden RI terkait kemandirian bangsa dan kesiapsiagaan nasional relevan dengan semangat membangun daerah. “Semangat berdikari yang disampaikan Presiden sejalan dengan upaya kami mendorong daerah agar lebih mandiri, produktif, dan berdaya saing, tanpa meninggalkan prinsip kebersamaan dan gotong royong,” tukasnya. Pada Rakornas tahun ini, Kemendagri usung tema "Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045". Tema tersebut bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan program-program prioritas Presiden melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Rakornas tersebut diperkirakan dihadiri sekitar 4.487 peserta, yang terdiri dari pimpinan kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, pimpinan DPRD, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari seluruh Indonesia.
Nasional
Nasional
Ketua Himapersis Bengkalis Tegaskan Dukungan Polri Tetap di Bawah Presiden RI
Bengkalis, katakabar.com - Ketua Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Himapersis) Kabupaten Bengkalis, Redhi, menyatakan dukungan penuh kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) agar tetap berada di bawah komando Presiden Republik Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan berlaku. Dukungan tersebut disampaikan Redhi melalui sebuah video testimoni yang menegaskan bahwa Polri alat negara yang memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum secara profesional, humanis, dan berkeadilan. Menurut Redhi, keberadaan Polri di bawah Presiden RI sangat penting untuk menjaga stabilitas nasional serta memperkuat koordinasi lintas lembaga negara dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan dan sosial di tengah masyarakat. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa dan generasi muda, untuk bersama-sama mendukung Polri dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekaligus tetap menjalankan fungsi kontrol sosial secara konstruktif demi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan. “Dukungan kepada Polri bagian dari komitmen menjaga persatuan dan keutuhan bangsa, tanpa menghilangkan peran masyarakat dalam mengawal demokrasi dan supremasi hukum,” jelas Redhi. Dengan adanya pernyataan tersebut, Himapersis Kabupaten Bengkalis berharap sinergi antara Polri, pemerintah, dan masyarakat dapat terus terjalin dengan baik demi terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, khususnya di wilayah Kabupaten Bengkalis.