Kementan Dorong Holding PTPN Percepat Hilirisasi Gambir Nasional dari 'Ranah Minang' Nusantara
Nusantara
Minggu, 26 April 2026 | 20:21 WIB

Kementan Dorong Holding PTPN Percepat Hilirisasi Gambir Nasional dari 'Ranah Minang'

Jakarta, katakabar.com - Rencana hilirisasi komoditas gambir asal Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terus dimatangkan pemerintah melalui sinergi lintas sektor. Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Pemerintah Provinsi Sumbar, dan PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo, sebagai bagian dari Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), tengah merumuskan langkah strategis untuk mengoptimalkan komoditas yang saat ini menguasai sekitar 80 persen pasokan pasar dunia tersebut. Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, menegaskan hilirisasi menjadi kunci utama agar nilai tambah komoditas gambir tidak lagi didominasi negara pengimpor. Ketika kunjungannya ke Sumatera Barat, Mentan secara khusus mendorong BUMN Perkebunan untuk mengambil peran sentral dalam membangun ekosistem pengolahan di dalam negeri. “Sekarang kita akan diskusikan (gambir). Kita sementara mapping dengan BUMN. PTPN kita dorong menjadi lokomotif hilirisasi,” tegas Amran. Ia menambahkan pemerintah tengah mempercepat realisasi proyek-proyek strategis di sektor perkebunan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. “Kolaborasi dengan berbagai pihak harus diperkuat agar komoditas unggulan seperti gambir memiliki nilai tambah tinggi dan berdampak langsung ke masyarakat. Kesimpulannya, kita akan melakukan groundbreaking sekitar 35 proyek. Semakin cepat terealisasi, semakin baik dampaknya bagi ekonomi nasional,” tuturnya. Dukungan terhadap rencana ini juga disampaikan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Gubernur Sumbar, Mahyeldi, menyebut tren ekspor gambir menunjukkan peningkatan signifikan dalam dua tahun terakhir. “Dalam kurun dua tahun terakhir tren ekspor gambir juga menunjukkan peningkatan. Pada 2024 ekspor gambir mencapai 13.482 ton dengan nilai Rp574,7 miliar atau naik dibandingkan 2023 yang hanya 11.865 ton,” beber Mahyeldi. Terkait rencana pembangunan fasilitas pengolahan, Gubernur menambahkan pengelolaan akan dilakukan PTPN IV PalmCo. “Pabrik pengolahan gambir tersebut nantinya akan dikelola langsung oleh PT Perkebunan Nusantara IV. Berkemungkinan pabrik pengolahan itu dibangun di daerah Kabupaten Limapuluh Kota yang merupakan sentra gambir nasional,” jelasnya. Pendekatan Realistis PTPN IV PalmCo Merespons penugasan tersebut, Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, menyatakan kesiapan perusahaan mendukung program hilirisasi gambir sebagai bagian dari strategi penguatan nilai tambah komoditas perkebunan di bawah naungan Holding Perkebunan Nusantara. “Upaya hilirisasi menjadi langkah krusial agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh petani dan masyarakat di dalam negeri. Gambir bisa menjadi berbagai bahan pangan seperti teh dan juga bahan baku kosmetik, sabun, sampo, hingga kebutuhan industri. Taninnya bahkan digunakan sebagai bahan tinta pemilu. Ini menunjukkan betapa luasnya pemanfaatan gambir,” tutur Jatmiko. Tetapi, kata Jatmiko, PTPN IV PalmCo mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perhitungan bisnis yang matang dalam merealisasikan investasi hilirisasi. Saat ini, perusahaan tengah bekerja sama dengan Universitas Andalas (Unand) untuk menyusun studi kelayakan. “Kita tidak bisa hanya membangun pabrik tanpa melihat pasar. Produk apa yang paling cepat diterima, punya permintaan kuat, dan berpeluang dikuasai pasar, itu yang harus kita dorong lebih dulu,” tegas Jatmiko. Seiring dengan proses kajian tersebut, perusahaan juga memfokuskan intervensi jangka pendek pada penguatan sektor hulu guna meningkatkan produktivitas dan kualitas gambir petani rakyat. “Dengan pendekatan riset yang komprehensif, kita berharap produktivitas dan mutu produk gambir menjadi lebih baik, serta terbukanya akses pasar baru yang memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan petani,” imbuhnya. Sinergi antara Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi Sumbar, Holding Perkebunan Nusantara, serta kalangan akademisi ini diharapkan mampu mentransformasi industri gambir nasional secara menyeluruh. Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai pasok gambir bernilai tambah tinggi di pasar global.

Putra Asal 'Tanah Jantan' Sukses di 'Ranah Minang', drg. Azmil Hadi Seru Generasi Muda Bangun Daerah Riau
Riau
Rabu, 25 Maret 2026 | 09:17 WIB

Putra Asal 'Tanah Jantan' Sukses di 'Ranah Minang', drg. Azmil Hadi Seru Generasi Muda Bangun Daerah

Kepulauan Meranti, katakabar.com - Kiprah membanggakan ditorehkan putra asli Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti (Tanah Jantan), Riau. Adalah drg. Azmil Hadi, Sp.Ort, berhasil meniti karier sebagai dokter gigi spesialis ortodonti di Kota Padang, Sumatera Barat (Ranah Minang). Kesuksesan tersebut tak membuatnya lupa akan kampung halaman, bahkan ia mengajak generasi muda untuk berperan aktif membangun daerah. Azmil Hadi, yang akrab disapa Aad, saat ini dipercaya mengemban amanah sebagai Wakil Direktur Keuangan, Administrasi, dan Sumber Daya Manusia di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Pendidikan Baiturrahmah, Padang. Selain itu, ia juga aktif sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Baiturrahmah. Perjalanan pendidikan Azmil dimulai dari daerah asalnya. Ia menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 104 Selatpanjang, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Selatpanjang, hingga menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Selatpanjang. “Sebagai anak asli Selatpanjang, perjalanan karier saya tidak lepas dari dukungan orang tua dan keluarga. Saya berpesan kepada generasi muda Kepulauan Meranti untuk terus belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat meraih cita-cita,” ujar Azmil saat ditemui di Selatpanjang, Selasa (24/3) malam. Menurutnya, kesuksesan tidak diraih secara instan, melainkan melalui proses panjang yang membutuhkan kerja keras, konsistensi, dan komitmen terhadap pendidikan. Meski telah berkarier di luar daerah, Azmil mengaku memiliki kepedulian besar terhadap perkembangan kampung halaman. Ia menyatakan kesiapan untuk berkontribusi dan berbagi ilmu, khususnya di bidang kesehatan, guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kepulauan Meranti. “Saya melihat perkembangan Kepulauan Meranti, khususnya Selatpanjang, sudah semakin maju. Ini tentu menjadi kebanggaan bagi kita semua. Saya siap mengabdikan diri dan berbagi ilmu untuk kemajuan daerah,” jelasnya. Ia juga mengajak para perantau asal Meranti yang telah sukses di berbagai daerah untuk tidak melupakan asal-usulnya dan ikut berkontribusi bagi pembangunan daerah. “Kami berharap putra-putri daerah yang telah berhasil di luar bisa kembali memberikan kontribusi nyata, baik di bidang kesehatan, teknologi, maupun pembangunan sumber daya manusia, agar Meranti semakin maju dan sejahtera,” sebutnya.

Di Ranah Minang Nilai Tukar Petani Meningkat 2,17 Persen Desember 2024 Sawit
Sawit
Selasa, 07 Januari 2025 | 22:01 WIB

Di Ranah Minang Nilai Tukar Petani Meningkat 2,17 Persen Desember 2024

Padang, katakabar.com - Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat nilai tukar petani atau NTP Provinsi Sumatera Barat meningkat sebesar 2,17 persen pada Desember 2024 dibanding November 2024, yakni dari 129,36 menjadi 132,16. Ini dari hasil pemantauan harga–harga di perdesaan di seluruh kabupaten di Sumatera Barat kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai. “Peningkatan ini lantaran adanya kenaikan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) sebesar 2,75 persen, lebih besar dibandingkan kenaikan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) sebesar 0,57 persen,” kata Kepala BPS Provinsi Sumbar, Sugeng Arianto MSi melalui keterangan resmi BPS, dilansir dari laman EMG, Selasa (7/1). Bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya

Realisasi Program Replanting Alami Sejumlah Kendala di 'Ranah Minang' Nasional
Nasional
Minggu, 14 Januari 2024 | 15:29 WIB

Realisasi Program Replanting Alami Sejumlah Kendala di 'Ranah Minang'

Padang, katakabar.com - Program Replanting atau Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di 'Ranah Minang' nama lain dari Provinsi Sumatera Barat, realisasinya alami sejumlah kendala lantaran adanya persoalan. Sekretaris Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, Ferdinal Asmin menjelaskan, saat ini luas Perkebunan Sawit Rakyat (PSR) di Provinsi Sumatera Barat sekitar 251.591,14 hektar. "Dari luas itu, terdapat 98 ribu hektar kelapa sawit rakyat perlu diremajakan," ujarnya memasuki paruh dua Januari 2024 lalu, dilansir dari laman bisnis.com, pada Ahad (14/1). Menurut Ferdinal, dari laporan realisasi PSR hingga tahun 2023 lalu, total seluas 12.278,93 hektar sudah mendapatkan rekomendasi teknis. Bahkan dilaporkan sudah seluas 10.400,35 hektar sudah melakukan penanaman kembali kelapa sawitnya. "Itu artinya, masih luas lagi PSR ini yang butuh diremajakan. Ternyata, ada sejumlah persoalan di lapangan," jelasnya. Untuk melakukan replanting ini ada sejumlah syarat yang mesti dipenuhi para petani, misalnya harus tergabung dalam kelompok tani hingga lahan sawit yang diajukan untuk program replanting tidak di atas kawasan hutan. "Nyatanya saat ini, masih ada PSR perkebunan kelap sawit berada di kawasan hutan. Bagi PSR itu, mereka biasanya melakukan peremajaan secara mandiri dan tidak melalui program PSR yang dibiayai dari pemerintah," ucapnya. Diterangkan Ferdinal, perkebunan kelapa sawit yang perlu direplanting umur tanaman kelapa sawit sudah berumur 25 tahun. Umur tanaman kelapa sawit sudah sentuh 25 tahun itu, selain pohon telah tinggi dan sulit dipanen, produksi mulai menurun, dan kualitas kelapa sawit turut turun. "Lantaran itu, perlu di replanting, biar produksi bagus. Tapi, petani menilai penanaman kembali sawit bisa kehilangan penghasilan, sebab untuk menunggu dari masa tanam ke panen sekutar tiga hingga lima tahun," bebernya. Kita sudah usulkan para petani kelapa sawit melakukan replanting, dan melakukan penanaman jagung di antara lahan sawit. Tanaman jagung tidak mengganggu masa tumbuh bibit kelapa sawit yang ditanam. "Tanaman jagung bisa dipanen empat bulan sekali, berarti setahun bisa tiga kali panen. Jadi, seraya menunggu kelapa sawit berbuah dan panen, setidaknya hasil panen jagung bisa menggantikan pendapatan para petani," sarannya. Ke depan, persoalan replanting kelapa sawit bagi PSR ini terus diperkuat koordinasi dengan kabupaten dan kota yang memiliki lahan kebun kelapa sawit. Di tahun 2024 ini, pihaknya telah mengusulkan replanting PSR di Sumbar seluas 950 hektar. Usulan replanting ini mudah-mudahan bisa dilaksanakan tahun ini," harapnya.