Sinergi
Sorotan terbaru dari Tag # Sinergi
Hukrim
Hukrim
Bangun Sinergi Perang Lawan Narkoba: DPC Granat Bengkalis dan Kapolsek Mandau Audiensi
Mandau, katakabar.com - Sebagai upaya memberantas, dan perang melawan peredaran gelap Narkotika dan Obat-obatan (Narkoba). Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Nasional Anti Narkotika (GRANAT) Kabupaten Bengkalis dan Kepala Sektor (Kapolsek) Mandau, AKP I Made, dan jajaran audiensi di ruang kerja Kantor Polsek Mandau, Jalan Jenderal Sudirman, Duri, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Senin (6/7) pagi. Audiensi antara pengurus DPC Granat Kabupaten Bengkalis dan Kapolsek Mandau yang baru bertugas hitungan hari berlangsung suasana akrab, dan kekeluargaan. Di momen itu, Kapolsek Mandau, AKP I Made berharap kepada DPC Granat Kabupaten Bengkalis untuk ikut mendukung, dan membantu, sekaligus memberantas peredaran narkoba. "Narkoba sangat membahayakan generasi penerus, khususnya bidang kesehatan masyarakat. Tidak hanya itu, dampak dari narkoba picu kriminalitas di tengah masyarakat," Sedang, Ketua DPC Granat Kabupaten Bengkalis, Derhana irawati disapa akrab Ira, melalui Bidang Hukum DPC Granat Kabupaten Bengkalis, Sahala Sitompul S.H. M.H., didampaing Jhon Saragih, Bidang Investigasi, kepada katakabar.com Senin sore, mengatakan siap mendukung, dan bersinergi aparat kepolisilan untuk membantu memberntas peredaran gelap narkoba di tengah masyarakat. "DPC Granat Kabupaten Bengkalis siap mendukung, dan kolaborasi dengan kepolisian, khususnya Polsek Mandau dalam memberantas narkoba ke depan AD/ART Granat," terangnya.
Lingkungan
Lingkungan
Melongok Progres Remediasi TTM, PHR dan Komisi III DPRD Riau Perkuat Sinergi Pemulihan Lingkungan
Pekanbaru, katakabar.com - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau bersama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) melakukan peninjauan lapangan mengenai progres pemulihan Tanah Terkontaminasi Minyak (TTM) di area operasi WK Rokan, Selasa (1/7). Kunjungan tersebut sebagai langkah sinergi strategis untuk memastikan pengerjaan proyek lingkungan ini memenuhi baku mutu ekologis sekaligus menjadi katalisator bagi pengembangan potensi ekonomi daerah di wilayah operasional. Bagi DPRD 'Bumi Lancang Kuning' nama lain dari Riau, pengawasan langsung di lokasi ini menunjukkan fungsi legislatif guna memastikan proyek strategis memberikan multiplier effect yang nyata bagi Provinsi Riau. Dengan memastikan pemulihan lahan berjalan optimal, DPRD mendukung lahan tersebut kembali menjadi aset produktif bagi kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan visi pembangunan ekonomi berkelanjutan di daerah. Ketua Komisi III DPRD Riau, H. Edi Basri, menyampaikan DPRD Riau berkomitmen mengawal keberhasilan program pemulihan lingkungan ini. Kami melihat kesungguhan PHR dalam menjalankan roadmap pemulihan hingga 2030. "Sinergi ini akan kami perkuat agar setiap kendala di lapangan teratasi secara kolaboratif, sehingga target pemulihan lahan mencapai sasaran lingkungan sekaligus membawa nilai tambah keekonomian yang signifikan bagi masyarakat Riau," ujar Edi. VP Remediation & Asset Retirement PHR, Ovulandra Wisnu Widyastho, menegaskan nilai strategis kolaborasi ini. “Kunjungan ini memperkuat transparansi kami kepada mitra kerja di DPRD Riau. Penanganan TTM merupakan mandat negara melalui SKK Migas untuk menuntaskan tanggung jawab pemulihan lingkungan di Wilayah Kerja Rokan,” ulasnya lewat keterangan resmi. Ovu menambahkan, hingga saat ini 20 lokasi telah selesai dipulihkan, sementara 43 lokasi lainnya berjalan aktif. “Kami terus memastikan seluruh proses ini berjalan selaras dengan standar lingkungan yang tinggi, guna menjaga operasional migas tetap menjadi penggerak ekonomi utama di Provinsi Riau”, tegasnya. Hingga saat ini, PHR telah mengajukan 100 dokumen Rencana Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup (RPFLH) kepada Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Seluruh tahapan pengerjaan di lapangan dilakukan dengan pengawasan ketat, baik dari sisi teknis maupun prosedur pengadaan yang mengacu pada Pedoman Tata Kerja (PTK) 007 SKK Migas. PHR dan DPRD Riau sepakat untuk terus mengedepankan koordinasi intensif guna memastikan keberlanjutan program, keterlibatan potensi ekonomi lokal, serta kepatuhan penuh terhadap prinsip-prinsip Good Corporate Governance. Tentang PHR Zona Rokan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) merupakan salah satu anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah Subholding Upstream, PT Pertamina Hulu Energi (PHE). PHR berdiri sejak 20 Desember 2018. Pertamina mendapatkan amanah dari Pemerintah Indonesia untuk mengelola Wilayah Kerja Rokan sejak 9 Agustus 2021. Pertamina menugaskan PHR untuk melakukan proses alih kelola dari operator sebelumnya. Proses transisi berjalan selamat, lancar dan andal. PHR melanjutkan pengelolaan Zona Rokan selama 20 tahun, mulai 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041. Daerah operasi Zona Rokan seluas sekitar 6.200 km2 berada di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Terdapat 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul (gathering stations). Zona Rokan memproduksi seperempat minyak mentah nasional atau sepertiga produksi pertamina. Selain memproduksi minyak dan gas bagi negara, PHR mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan lingkungan.
Riau
Riau
Semarak Hari Bhayangkara ke 80, Polda Riau Ajak Masyarakat Perkuat Sinergi Lewat Olahraga Bersama
Pekanbaru, katakabar.com - Polda Riau menggelar olahraga bersama dalam rangka menyambut Hari Bhayangkara ke-80 di kawasan Car Free Day (CFD) Jalan Gajah Mada, Kota Pekanbaru, Minggu (28/6). Kegiatan yang diikuti ratusan personel Polri, TNI, unsur pemerintah daerah, stakeholder terkait, dan masyarakat itu diawali dengan jalan santai, kemudian dilanjutkan dengan senam bersama. Kapolda Riau, Irjen Pol Herry Heryawan, mengatakan kegiatan olahraga bersama tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bhayangkara ke-80 dengan tema "Polri untuk Masyarakat". "Hari ini kita jalan santai dilanjutkan dengan olahraga bersama. Ini adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka Hari Bhayangkara ke-80, Polri untuk masyarakat," ujar Herry. Ia menjelaskan, menjelang puncak peringatan Hari Bhayangkara, Polda Riau telah melaksanakan berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Menurutnya, olahraga bersama tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan, tetapi juga menjadi momentum mempererat sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, stakeholder, dan masyarakat. "Diharapkan dengan olahraga pagi bersama ini, bukan hanya memberi manfaat kesehatan, tetapi juga memperkuat sinergi dengan teman-teman dari TNI, pemerintah daerah, stakeholder terkait, dan seluruh masyarakat agar terus memupuk kebersamaan dan kolaborasi dalam memberikan pengabdian terbaik kepada bangsa dan negara," jelasnya. Herry menambahkan, rangkaian Hari Bhayangkara ke 80 selanjutnya akan diisi dengan kegiatan syukuran dan pemberian penghargaan. "Pelaksanaan perayaan Hari Bhayangkara akan dilaksanakan pada tanggal 1 dan 2 Juli 2026. Kami berharap seluruh masyarakat dapat hadir bersama-sama, karena Polri, TNI, dan pemerintah daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Sinergi ini harus terus kita bangun," tandasnya.
Sawit
Sawit
Sosialisasi Program di Sumut, BPDP: Perkuat Sinergi Pengembangan Perkebunan
Medan, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Utara gelar Sosialisasi Program BPDP di Aula Gedung Keuangan Negara Medan, Sumatera Utara. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan terhadap berbagai program BPDP sekaligus memperkuat sinergi dalam mendukung pengembangan sektor perkebunan yang berkelanjutan. Perwakilan pemerintah daerah, instansi vertikal, pelaku usaha, akademisi, serta berbagai pemangku kepentingan sektor perkebunan di Provinsi Sumatera Utara turut hadir. Melalui forum ini, peserta memperoleh informasi mengenai peran BPDP mendukung pembangunan sektor perkebunan nasional melalui berbagai program strategis yang mencakup sektor hulu hingga hilir. Dalam keynote speech-nya, Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatera Utara, Indra Soeparjanto, menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan pelaksanaan program pemerintah guna mendukung pembangunan ekonomi daerah, termasuk sektor perkebunan yang menjadi salah satu sektor strategis di Sumatera Utara. Di kegiatan tersebut, Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum BPDP, Zaid Burhan Ibrahim, menyampaikan berbagai program yang dikelola BPDP untuk mendukung pengembangan komoditas perkebunan. Program tersebut meliputi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, beasiswa, pelatihan, penelitian dan pengembangan, dan promosi komoditas perkebunan. “BPDP terus berkomitmen mendukung pengembangan sektor perkebunan yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui berbagai program yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, pemerintah daerah, pelaku usaha, maupun pemangku kepentingan lainnya,” kata Zaid Burhan Ibrahim dalam pemaparannya. Selain paparan mengenai program BPDP, peserta juga memperoleh informasi mengenai kondisi fiskal daerah dan perkembangan pelaksanaan APBN Tahun 2026 di Provinsi Sumatera Utara yang disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara, Edy Purwanto. Materi tersebut memberikan gambaran mengenai peran APBN dalam mendukung pembangunan daerah dan pertumbuhan ekonomi regional. Antusiasme peserta terlihat pada sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung interaktif. Berbagai pertanyaan disampaikan terkait mekanisme pelaksanaan program BPDP, peluang pemanfaatan program oleh pemerintah daerah dan pelaku usaha, serta isu-isu pengembangan sektor perkebunan di Sumatera Utara. Melalui sesi tersebut, peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran BPDP dan berbagai dukungan yang tersedia untuk pengembangan komoditas perkebunan. BPDP berharap pemanfaatan berbagai program yang tersedia dapat semakin optimal serta mendorong terbangunnya kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pengembangan komoditas perkebunan yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kontribusi sektor perkebunan terhadap perekonomian daerah dan nasional.
Nasional
Nasional
Sinergi Dinkop dan UNAIR Perkuat Langkah Koppontren Menuju Koperasi Modern
Surabaya, katakabar.com - Dinas Koperasi dan UKM (Dinkop UKM) Provinsi Jawa Timur percepat implementasi transformasi teknologi pada jaringan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Langkah strategis ini memperkuat peran korporasi desa agar tetap relevan dan memiliki daya saing kompetitif di era digital. Kebijakan ini sekaligus mendukung perluasan Program Koperasi Merah Putih nasional yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai pilar kesejahteraan berbasis kerakyatan. Kepala Dinkop UKM Jatim, Endy Alim Abdi Nusa, memaparkan arah kebijakan ini dalam forum ekonomi Airlangga Support for Economic Collaboration (ASEC). Kegiatan ilmiah tersebut digelar Mahasiswa Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Angkatan 65-66 di Plaza Universitas Airlangga Kampus C, Surabaya, Kamis (18/6) lalu. Kegiatan ini diikuti lebih dari 150 peserta yang terdiri dari pelaku koperasi dan mahasiswa. Endy menjelaskan bahwa kedatangan ekosistem digital dan teknologi kecerdasan buatan (AI) menciptakan peluang profesi baru, bukan sekadar memicu disrupsi lapangan kerja. "Pemerintah mendorong revitalisasi peran ekonomi institusi ini secara fundamental. Koperasi tidak lagi sekadar mengelola aktivitas simpan pinjam konvensional. Ekosistem ini harus bertindak sebagai agregator komoditas hasil tani dan produk UMKM guna meningkatkan nilai tambah ekonomi perdesaan," jelas Endy. Dinkop UKM Jatim merujuk kesuksesan pengelolaan aset skala besar pada entitas besar di Jawa Timur. Entitas percontohan tersebut meliputi Koperasi Sidogiri, Koperasi Pondok Pesantren Sunan Drajat, Koperasi Semen Indonesia, dan Koperasi Petrokimia (K3PG). Pemerintah mengaplikasikan standar manajemen serupa melalui penugasan manajer profesional lulusan perguruan tinggi (S1) dengan proses penyaringan ketat bersama BUMN. Koordinator Mata Kuliah Etika Bisnis dan Creating Shared Value Universitas Airlangga, Prof. Gancar Candra Premananto, menegaskan urgensi adopsi instruksi digital ini. Institusi ekonomi saat ini menghadapi fenomena polycrisis. Tantangan ini meliputi disrupsi teknologi masif, instabilitas ekonomi global, dan perubahan perilaku pasar. Koperasi wajib mengadopsi platform digital guna mencegah risiko kehilangan basis loyalitas anggota. Pada forum yang sama, Manajer Pengembangan K3PG, Dwi Anggraini Futurhesa, membagikan studi kasus empiris mengenai proses pembaruan tata kelola yang mereka rintis sejak tahun 2012. K3PG membuktikan keberhasilan pengubahan citra institusi tradisional menjadi korporasi modern yang adaptif. Keberhasilan transformasi sistem layanan digital K3PG bertumpu pada empat pilar strategi utama: 1. Modernisasi infrastruktur teknologi dan digitalisasi sistem operasional secara menyeluruh. 2. Penguatan kompetensi sumber daya manusia serta implementasi tata kelola organisasi yang akuntabel. 3. Diversifikasi lini bisnis komersial sesuai dengan fluktuasi kebutuhan pasar global. 4. Akselerasi rasa memiliki (sense of belonging) para anggota terhadap ekosistem usaha bersama. Integrasi sistemik ini memastikan seluruh operasional koperasi, mulai dari pengelolaan simpanan hingga pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU), dapat berjalan secara transparan. Sinergi berkelanjutan antara pemerintah daerah, akademisi, dan praktisi industri menjadi prasyarat mutlak dalam membangun ekosistem ekonomi perdesaan yang sehat.
Lingkungan
Lingkungan
ENSIA 2026 Hadir, Sucofindo Dorong Inovasi Berkelanjutan dan Sinergi Lintas Sektor Hadapi Perubahan Iklim
Jakarta, katakabar.com - PT Sucofindo (Persero) resmi meluncurkan Environmental and Social Innovation Award (ENSIA) 2026, sebuah ajang apresiasi yang mendorong lahirnya inovasi-inovasi terbaik di bidang lingkungan dan sosial dari berbagai sektor usaha di Indonesia. Peluncuran ENSIA 2026 menjadi bagian dari komitmen Sucofindo perkuat implementasi prinsip keberlanjutan sekaligus mendorong kontribusi dunia usaha menghadapi tantangan perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan. Usung tema “Innovation for Sustainable Business and Resilient Communities”, ENSIA 2026 diharapkan menjadi wadah bagi perusahaan untuk menghadirkan inovasi yang tidak hanya menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat, tetapi juga memperkuat daya saing dan keberlanjutan bisnis di tengah dinamika global yang semakin kompleks. Direktur Utama PT Sucofindo (Persero), Sandry Pasambuna, mengatakan bahwa peluncuran ENSIA 2026 merupakan langkah strategis untuk memperluas gerakan inovasi keberlanjutan di Indonesia. “ENSIA bentuk komitmen Sucofindo dalam mendorong dunia usaha untuk terus berinovasi dan mengambil peran aktif dalam menjawab berbagai tantangan lingkungan dan sosial. Melalui ENSIA 2026, kami ingin menghadirkan ruang kolaborasi yang mampu mempercepat lahirnya solusi-solusi inovatif yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, lingkungan, dan keberlanjutan bisnis,” ujar Sandry. Menurut Sandry, saat ini dunia usaha tidak lagi hanya dituntut untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu menghasilkan dampak positif yang berkelanjutan. Lantaran itu, inovasi menjadi kunci dalam menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan bisnis, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Melalui ENSIA 2026, kami berharap semakin banyak perusahaan yang menunjukkan praktik-praktik terbaiknya pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Inovasi yang dihasilkan diharapkan dapat mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, memperkuat ketahanan masyarakat, serta menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi dunia usaha,” tambahnya. Sebagai rangkaian peluncuran ENSIA 2026, Sucofindo menyelenggarakan Cerita Bersama Sucofindo (Carbon Talk) yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari pemerintah, lembaga riset, dan sektor industri untuk membahas tantangan serta peluang dalam menghadapi perubahan iklim. Di sesi tersebut, Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Franky Zamzani, memaparkan perubahan iklim telah memengaruhi berbagai sektor strategis, mulai dari pangan, sumber daya air, energi, kesehatan, hingga ekosistem. Itu sebabnya, penguatan kapasitas adaptasi menjadi bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan. Ia mengatakan pemerintah terus mendorong upaya adaptasi iklim yang terintegrasi, inklusif, dan berbasis ilmu pengetahuan untuk memperkuat ketahanan sosial, ekonomi, dan ekosistem. “Upaya tersebut dijalankan melalui berbagai program prioritas pada sektor pangan, sumber daya air, energi, kesehatan, dan ekosistem guna mengurangi risiko serta dampak perubahan iklim. Hal ini sejalan dengan pilar KLH, yaitu lima bidang prioritas adaptasi yang tertuang dalam Perpres Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional,” jelas Franky. Kepala Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan BRIN, Andes Hamuraby Rozak, memaparkan pentingnya riset dan inovasi dalam mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Menurutnya, pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan memerlukan pendekatan berbasis sains agar menghasilkan solusi yang terukur dan berdampak. Andes Hamuraby Rozak melanjutkan bahwa Solusi Berbasis Alam (Nature-based Solutions) menjadi tren sebagai upaya perlindungan, pemanfaatan secara bijaksana, serta pemulihan ekosistem. “Restorasi tidak hanya berfokus pada penanaman, tetapi juga mengintegrasikan aspek iklim, keanekaragaman hayati, dan masyarakat. Restorasi lahan gambut yang dilakukan secara berkelanjutan dapat mendukung mitigasi perubahan iklim, pemulihan biodiversitas, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui dukungan ilmu pengetahuan, pemantauan berkelanjutan, dan partisipasi masyarakat,” ujar Andes. Di kegiatan sama, Senior Staff General Affairs & CSR PT Smelting, Rachmayani, menekankan pentingnya peran sektor usaha dalam mendukung pengendalian perubahan iklim melalui kolaborasi dengan masyarakat. Menurutnya, dunia usaha dapat berkontribusi melalui berbagai program lingkungan, mulai dari pengelolaan sampah, konservasi air, penghijauan, hingga pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. “Pengendalian perubahan iklim bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama. Kolaborasi sektor usaha dan masyarakat menjadi kunci terciptanya masa depan yang berkelanjutan,” ulas Rachmayani.
Tekno
Tekno
Sinergi Lintas Sektor di Bali AI Pentahelix Gathering: Telkom Dorong Bisnis Melek AI
Bali, katakabar.com - Telkom AI Center Bali perkuat ekosistem bisnis lokal melalui FGD Pentahelix Gathering, dorong implementasi AI praktis dan berdampak. Telkom AI Center Bali menggelar FGD Bali AI Pentahelix Gathering bertema “Why Your Business Needs to Embrace AI?”, sebuah forum diskusi lintas sektor yang dirancang sebagai focus group discussion untuk mengeksplorasi penerapan kecerdasan buatan dalam dunia usaha. Kegiatan yang berlangsung pada 8 Mei 2026 lalu ini mempertemukan pelaku bisnis, akademisi, komunitas, pemerintah, dan media dalam dialog langsung yang dipandu oleh Indria Trisni Puspita, Business & Community Lead Telkom AI Connect Bali. Acara ini menjadi bagian dari inisiatif Telkom AI Connect salah satu pilar program Telkom AI Center of Excellence, yang kini hadir di sembilan kota di Indonesia, dengan visi AI Empowers Indonesia. Indria menjelaskan bahwa program tersebut berfokus pada dua pilar utama: literasi AI untuk meningkatkan pemahaman dasar masyarakat, serta pemetaan kasus penggunaan (use case) yang relevan dengan kebutuhan industri lokal, sehingga implementasi teknologi dapat berjalan lebih aplikatif dan tepat sasaran. Dalam pemaparannya, Indria menegaskan AI bukan solusi instan yang otomatis memberikan jawaban sempurna. “AI hanya sebaik instruksi dan konteks yang diberikan oleh penggunanya,” ujarnya, menekankan pentingnya kerangka kerja dan tujuan yang jelas agar output AI benar-benar berguna bagi bisnis. Pesan ini menjadi landasan diskusi ketika peserta membahas tantangan praktis dalam mengadopsi teknologi tersebut. Diskusi mengangkat keresahan nyata dari pengguna pemula, yaitu banyak yang hanya mengenal AI dari sisi prompt dan belum memiliki jalur pembelajaran yang sistematis. Menanggapi hal itu, Indria menyatakan bahwa pendekatan bertahap dan inklusif lebih efektif; AI Connect berperan mengumpulkan data, menggali kasus penggunaan nyata, serta mendengar pengalaman dan keluhan pengguna sebagai dasar perancangan program yang relevan. Sesi perkenalan peserta menampilkan beragam profil yang menunjukkan luasnya potensi AI. Beberapa peserta berbagi pengalaman: Sofi seorang digital marketer memanfaatkan Claude dan Gemini untuk validasi data dan riset; Ikhwan, mentor UMKM, menggunakan AI untuk presisi data dan otomasi; Teguh dari IT mengembangkan solusi logistik berbasis AI; Yuli dan Sume menerapkan AI untuk kebutuhan pemasaran dan layanan; Akmal memakai Notebook LLM untuk analisis pembelajaran; sementara Iton mengintegrasikan ChatGPT dan Gemini dalam operasional hotel. Kegiatan ditutup dengan sesi Pentahelix Connect, yang mempertemukan kelima unsur pentahelix dalam satu forum kolaboratif untuk memperkuat ekosistem AI yang inklusif dan berkelanjutan. Para peserta dan pemangku kepentingan sepakat keterlibatan lintas sektor diperlukan agar adopsi AI tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berorientasi pada manfaat sosial dan ekonomi. Melalui FGD ini, Telkom AI Center Bali berharap dapat menjadi katalisator lahirnya pelaku usaha yang melek AI, yaitu mampu yang mampu memanfaatkan teknologi secara cerdas, bertanggung jawab, dan berdampak nyata bagi perkembangan ekonomi digital Indonesia.
Hukrim
Hukrim
Dukung Swasembada Pangan, Polsek Rangsang Tanam Jagung Pipil Seluas 1,5 Hektar di Teluk Samak
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Sebagai upaya mendukung program ketahanan pangan dan swasembada pangan nasional, jajaran Polsek Rangsang melaksanakan kegiatan penanaman jagung pipil seluas di lahan seluas 1,5 hektar di Desa Teluk Samak, Kecamatan Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, (Sabtu (28/4). Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 08.00 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Rangsang AKP Gunawan SH bersama pemerintah desa dan pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Arta Niaga Teluk Samak. Adapun lokasi penanaman berada di wilayah Desa Teluk Samak dengan titik koordinat 0°51'29.1"N 103°03'32.1"E. Lahan yang digunakan merupakan milik BUMDes Arta Niaga Teluk Samak. Di kegiatan tersebut hadir Kepala Desa Teluk Samak, Bahrin AB, Pj Kanit Binmas, Bripka Benny Surya, Bhabinkamtibmas Desa Teluk Samak, Bripka S.P. Silaen, Ketua BUMDes Arta Niaga, Abdul Rohim, serta anggota BUMDes dan masyarakat setempat. Kapolres Kabupaten Kepulauan Meranti, AKBP Aldi Alfa Faroqi SH SIK MH melalui Kapolsek Rangsang, AKP Gunawan SH, mengatakan kegiatan ini bentuk nyata dukungan Polri terhadap program pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. “Penanaman jagung pipil ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat sekaligus mendukung program swasembada pangan nasional. Polri hadir tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga ikut berperan aktif dalam mendukung kesejahteraan masyarakat,” ujar AKP Gunawan. Ia menjelaskan, keterlibatan Polri dalam program tersebut dilakukan melalui penyuluhan, pendampingan, hingga pelaksanaan penanaman bersama masyarakat dan pihak desa. Menurutnya, sinergi antara Polri, pemerintah desa, dan masyarakat menjadi langkah penting meningkatkan produktivitas sektor pertanian di wilayah Kepulauan Meranti. Kegiatan penanaman jagung pipil tersebut berlangsung hingga pukul 10.00 WIB dan berjalan aman, tertib, serta kondusif. Laporan kegiatan juga disampaikan kepada Wakapolres Kepulauan Meranti, Kabag Ops Polres Kepulauan Meranti, dan Kabag SDM Polres Kepulauan Meranti.
Nasional
Nasional
Sespimma Polri Angkatan 75 Pokjar V Sinergi Dinas TPH Jabar Dorong Produktivitas Tanaman Jagung
Jawa Barat, katakabar.com - Sespimma Polri Angkatan 75 Pokjar V gelar forum grup discussion (FGD) bersama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Provinsi Jawa Barat, Senin (4/5). Kegiatan ini membahas penguatan sinergi dan dukungan program ketahanan pangan nasional. Anjak Madya Sespimma, Kombes Pol Tommy Bambang Wirawan, mengatakan sinergitas dan kolaborasi menjadi hal penting terus dibangun antara Polri dan instansi pemerintah daerah. Usung tema 'Optimalisasi Kerjasama Polri Dengan Dinas Tanaman Pangan & Holtikultura Provinsi Jawa Barat Guna Meningkatkan Produktivitas Tanaman Jagung Dalam Rangka Terdukungnya Ketahanan Pangan'. FGD ini dihadiri 25 serdik Sespimma dari Pokjar V, ASN dari Dinas TPH Provinsi Jabar 14 orang, 21 mahasiswa dari UNPARI, 2 orang Pawas, 2 Patun dan 2 pendamping dari Sespimma. "Sinergitas, kerja sama, dan lainnya pasti kita laksanakan. Untuk kegiatan ini saya ucapkan terima kasih, sebab sudah diterima Pak Kadis, dan memang Polri lagi ada perintah dari pimpinan untuk swasembada pangan, khususnya jagung," ujar Kombes Pol Tommy di Bandung. Selain jagung, kata Kombes Pol Tommy, terdapat pula fokus komoditas lain seperti padi yang menjadi perhatian dalam program ketahanan pangan Polri. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak diharapkan dapat mendorong kontribusi nyata dalam pembangunan nasional. Ia berharap melalui kolaborasi tersebut, ketahanan pangan nasional dapat semakin kuat. Ia optimistis upaya bersama ini mampu mendukung percepatan pembangunan nasional. "Mudah-mudahan pembangunan nasional bisa terus kita kejar, dan kita capai dengan ketahanan pangan yang mantap, terima kasih," harapnya. Mengenai harapan ke depan, Kombe Pol Tommy membuka peluang kerja sama lanjutan dengan Dinas Pertanian, khususnya peningkatan kapasitas personel Polri di bidang pertanian. Salah satunya melalui pelatihan dan pembekalan keahlian. "Mudah-mudahan nanti kepala dari dinas pertanian untuk Polri sendiri, mungkin nanti ada pelatihan, kerjasama, dan dalam skup mungkin nanti dari polisi sendiri untuk mempersiapkan personilnya yang ahli di bidang pertanian," ucapnya. Sementara, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Jawa Barat, Dadan Hidayat, mengungkapkan produksi jagung di Jawa Barat terus menunjukkan peningkatan. Hingga 2025, Jawa Barat menempati peringkat ketujuh secara nasional. "Jadi untuk jagung ini Jawa Barat tadi, sampai dengan 2025 peningkat ke 7 tingkat nasional," ulasnya. Peningkatan produksi jagung didorong oleh berbagai inisiatif, tutur Dadan, termasuk kerja sama antara pemerintah pusat, Polri, dan pemerintah daerah. Ia menyebut telah ada penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara pimpinan Polri dan kementerian terkait. "Tentunya upaya dan usaha bagaimana kita meningkatkan produksi jagung Jawa Barat tadi kita sudah dengar bersama. Ada MoU yang kita tanda tangani, di tingkat pimpinan antara Polri dengan Pak Menteri, dan kami tingkat daerah dengan Polda Jabar," imbuhnya. Dijabarkan Dadan, salah satu faktor penting dalam pengembangan pertanian adalah ketersediaan lahan. Dalam hal ini, Polda Jabar turut berinisiatif menyediakan lahan dari berbagai sumber, termasuk lahan perkebunan dan aset institusi. Selain lahan, permodalan juga menjadi perhatian utama dalam pengembangan jagung. Dadan menyebut adanya dukungan pembiayaan yang terhubung dengan perbankan dan koperasi internal Polri. “Yang kedua juga ada permodalan, ini masalah utama permodalan, ternyata diinisiasi juga terkoneksi dengan Bank Himbara dan juga dengan Primkopol itu sendiri, dengan CSR,” sebutnya. Ia menambahkan, aspek hilir seperti pemasaran juga telah dipersiapkan dengan baik. Hasil produksi jagung disebut telah terserap oleh Bulog maupun industri pakan ternak. Dadan menekankan pentingnya membangun ekosistem pertanian yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Hal ini dinilai menjadi kunci dalam meningkatkan minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian. "Jadi upaya peningkatan produksi harus dibarengi dengan hilirnya dan alhamdulillah, ekosistem pertanian ini sudah terbangun," tegasnya. Ia berharap kejelasan pasar, dan dukungan sistem yang ada dapat menarik minat anak muda untuk mengembangkan budidaya jagung. Dengan demikian, sektor pertanian dapat terus berkembang secara berkelanjutan.
Ekonomi
Ekonomi
Bupati Syah Afandin Ajak Perkuat Sinergi Desa, Fokus Kawal Dana Desa dan Ketahanan Pangan
Langkat, Katakabar - Bupati Langkat H. Syah Afandin, SH menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan lembaga desa dalam menjaga pembangunan serta memperkuat ketahanan pangan di tingkat desa.
