Kerusakan sarana produksi tidak hanya menghambat kegiatan melaut atau budi daya, tetapi juga berpotensi memengaruhi pendapatan masyarakat yang bergantung pada sektor tersebut.

Namun, efektivitas program pemulihan tidak cukup diukur dari ketersediaan bantuan. 

Pendataan kerusakan, penentuan penerima, ketepatan jenis bantuan, serta kejelasan jadwal penyaluran juga menjadi faktor penting agar dukungan pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Selain sektor perikanan, rakor tersebut membahas perkembangan pembangunan huntap bagi masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor di tiga provinsi di Sumatera. 

Pembangunan hunian tetap menjadi bagian dari pemulihan pascabencana untuk membantu warga memperoleh tempat tinggal yang layak dan aman.

Keikutsertaan Pemko Sibolga dalam rakor ini menjadi bagian dari koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. 

Langkah selanjutnya adalah memastikan hasil pembahasan diterjemahkan menjadi program yang sesuai dengan kebutuhan daerah, sehingga pemulihan infrastruktur, tempat tinggal, dan mata pencaharian masyarakat dapat berjalan beriringan.*