Tekno
Tekno
Google Perkuat Amunisi AI, Akuisisi Data Spirit Airlines Buka Peluang Baru
Jakarta, katakabar.com - Google (GOOGL) melalui perusahaan induknya, Alphabet, mengambil langkah strategis guna perkuat pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI). Raksasa teknologi tersebut dikabarkan mengakuisisi data bisnis internal milik Spirit Airlines dengan nilai sekitar US$10 juta. Langkah ini menunjukkan semakin tingginya nilai data operasional perusahaan di tengah persaingan industri AI yang semakin ketat. Data yang menjadi bagian dari kesepakatan tersebut mencakup berbagai informasi operasional Spirit Airlines, mulai dari email karyawan, percakapan melalui Microsoft Teams, spreadsheet, kalender, hingga data yang berkaitan dengan aktivitas pemasaran dan produktivitas perusahaan. Bagi perusahaan AI, kumpulan data semacam ini memiliki nilai strategis karena dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana sebuah organisasi menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari. Data operasional tersebut berpotensi membantu pengembangan model AI agar lebih mampu memahami konteks bisnis, pola komunikasi, proses pengambilan keputusan, serta berbagai aktivitas yang terjadi di lingkungan kerja nyata. Google Incar Data Pengembangan AI Perkembangan teknologi AI dalam beberapa tahun terakhir membuat kebutuhan terhadap data berkualitas semakin meningkat. Model AI tidak hanya membutuhkan data dalam jumlah besar, tetapi juga membutuhkan data yang beragam dan memiliki konteks dunia nyata agar kemampuannya semakin relevan. Dalam konteks tersebut, data internal Spirit Airlines dapat memberikan jenis informasi yang berbeda dibandingkan data publik yang selama ini banyak digunakan untuk melatih dan mengembangkan model AI. Meski demikian, Google menyatakan bahwa data tersebut akan melalui proses anonimisasi sebelum transaksi diselesaikan. Dengan demikian, informasi yang dapat mengidentifikasi individu maupun informasi pribadi pelanggan tidak akan menjadi bagian dari data yang diperoleh. Kesepakatan ini juga masih membutuhkan persetujuan dari pengadilan kebangkrutan Amerika Serikat. Spirit Airlines sebelumnya menghadapi tekanan keuangan akibat tingginya beban utang dan biaya operasional, yang kemudian mendorong perusahaan masuk ke dalam proses restrukturisasi dan penjualan aset. Data Korporasi Makin Bernilai Menariknya, Google bukan satu-satunya pihak yang melihat potensi dari aset data Spirit Airlines. Perusahaan AI Mercor juga disebut memberikan tawaran untuk memperoleh data perusahaan tersebut. Persaingan ini menunjukkan perubahan penting dalam industri teknologi. Jika sebelumnya aset fisik, merek, rute penerbangan, atau basis pelanggan menjadi bagian utama yang diperebutkan dalam proses akuisisi perusahaan, kini data operasional juga memiliki nilai ekonomi yang semakin besar. Data perusahaan dapat menjadi sumber informasi penting untuk memahami berbagai pola bisnis yang sulit diperoleh hanya dari data publik. Kondisi tersebut berpotensi membuat perusahaan dengan kumpulan data berkualitas menjadi semakin menarik bagi perusahaan teknologi dan AI. Fenomena ini sekaligus memperlihatkan bahwa persaingan AI tidak hanya terjadi dalam pengembangan model dan infrastruktur komputasi. Perebutan akses terhadap data juga menjadi salah satu faktor penting dalam membangun model AI yang semakin canggih dan mampu memahami kebutuhan dunia nyata. Dampaknya bagi Industri Teknologi dan Investor Langkah Google mengakuisisi data Spirit Airlines dapat menjadi gambaran mengenai arah perkembangan industri AI ke depan. Perusahaan teknologi kemungkinan akan semakin aktif mencari sumber data baru yang dapat membantu meningkatkan kemampuan model AI mereka. Bagi investor, perkembangan tersebut juga menarik untuk diperhatikan karena ekspansi AI melibatkan ekosistem yang luas. Selain perusahaan pengembang model AI, peluang pertumbuhan juga dapat muncul pada perusahaan yang menyediakan infrastruktur, pusat data, chip, cloud computing, hingga berbagai layanan pendukung lainnya. Google sendiri menjadi salah satu perusahaan teknologi besar yang terus mengembangkan ekosistem AI melalui berbagai produk dan layanannya. Akuisisi data Spirit Airlines menjadi salah satu contoh bagaimana perusahaan teknologi mulai melihat data perusahaan sebagai aset strategis dalam pengembangan AI. Pada akhirnya, perkembangan ini memperkuat pandangan bahwa data merupakan salah satu bahan bakar penting bagi pertumbuhan AI. Semakin besar kebutuhan perusahaan terhadap AI, semakin tinggi pula potensi nilai ekonomi dari data yang relevan, berkualitas, dan dapat digunakan secara legal. Pantau Pergerakan Saham AS, Kripto, dan Emas Digital di Nanovest Perkembangan perusahaan teknologi seperti Google juga dapat menjadi salah satu informasi yang diperhatikan investor ketika memantau pergerakan saham Amerika Serikat. Selain saham AS, investor juga dapat memantau pergerakan aset kripto dan emas digital melalui aplikasi Nanovest. Bagi yang tertarik mulai berinvestasi di saham AS sekaligus mengeksplorasi berbagai aset kripto, Nanovest dapat menjadi salah satu pilihan aplikasi investasi saham dan kripto bagi investor di Indonesia. Nanovest juga menyediakan akses terhadap emas digital sehingga investor dapat memilih aset sesuai dengan kebutuhan dan strategi investasinya. Bagi investor pemula, aspek keamanan juga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan. Nanovest menyediakan perlindungan terhadap risiko cybercrime melalui Asuransi Sinarmas. Selain itu, Nanovest berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Aplikasi Nanovest tersedia di Play Store dan App Store, sehingga investor dapat mengakses berbagai pilihan aset dalam satu aplikasi. Informasi lebih lanjut mengenai layanan dan produk investasi Nanovest dapat diperoleh melalui situs resmi www.nanovest.io. Dengan semakin berkembangnya AI dan meningkatnya nilai strategis data, perkembangan perusahaan teknologi seperti Google menjadi salah satu hal yang menarik untuk terus diperhatikan. Bagi investor, memahami perkembangan industri sekaligus memantau pergerakan berbagai kelas aset dapat membantu dalam membuat keputusan investasi yang lebih terinformasi.
Sawit
Sawit
Perkuat Keberlanjutan Industri Sawit, BPDP Tancap Gas PSR dan Penguatan SDM Perkebunan
Jakarta, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) terus perkuat keberlanjutan industri kelapa sawit nasional melalui percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) perkebunan. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tiga pihak Program Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Batch VI secara simbolis, sekaligus kerja sama Program Pengembangan SDM Perkebunan. Direktur Utama BPDP, Eddy Abdurachman, mengatakan PSR salah satu program strategis pemerintah dalam meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan perkebunan kelapa sawit rakyat, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan pekebun. Menurut Eddy, Program PSR dilakukan melalui penggantian tanaman yang sudah tidak produktif dengan benih unggul serta penerapan praktik budidaya yang baik atau Good Agricultural Practices(GAP). Dalam pelaksanaannya, BPDP berperan mengelola dan menyalurkan dukungan pendanaan kepada kelembagaan pekebun sesuai ketentuan, dengan melibatkan pemerintah daerah, perbankan mitra, serta pemangku kepentingan terkait. "Sejak dilaksanakan pada 2016 silam hingga 19 Agustus 2026, Program PSR secara kumulatif telah menjangkau 187.782 pekebun dengan total luas lahan mencapai 428.745 hektare. Dana yang telah disalurkan mencapai Rp12,86 triliun," rincinya. Khusus pada 2026, katanEddy, realisasi PSR telah mencapai 133 proposaldengan luas 20.229 hektare, melibatkan 10.403 pekebun, dengan nilai penyaluran dana sebesar Rp606 miliar. "BPDP terus mendorong percepatan pelaksanaan PSR dengan tetap mengedepankan ketepatan sasaran, akuntabilitas, tata kelola, serta kualitas pelaksanaan. Sejumlah tantangan juga terus menjadi perhatian, antara lain percepatan proses pengusulan dan verifikasi calon penerima serta lahan, kepastian legalitas lahan, penguatan kelembagaan pekebun, hingga ketersediaan benih yang memenuhi persyaratan peremajaan," jelasnya. Selain itu, sambung Eddy, penguatan monitoring dan pengawasan kemajuan fisik kegiatan, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, BPDP, perbankan, serta pemangku kepentingan lainnya terus ditingkatkan. Sinkronisasi data dan sistem informasi juga menjadi bagian penting untuk meminimalkan perbedaan data terkait pekebun, luas lahan, status proposal, progres fisik, serta realisasi penggunaan dana PSR. Pengembangan SDM Fondasi Industri Sawit Selain mendorong peremajaan kebun, BPDP menempatkan pengembangan SDM sebagai salah satu fondasi penting dalam meningkatkan daya saing industri sawit nasional. Sejak 2016 silam, Program Pengembangan SDM Perkebunan melalui pendidikan dan pelatihan telah memberikan manfaat kepada lebih dari 13.000 penerima beasiswa dan lebih dari 32.000 penerima pelatihan dari berbagai daerah di Indonesia. Pada 2026, BPDP meningkatkan kuota penerima program pendidikan menjadi 5.000 orang untuk jenjang D1 hingga S1. Program tersebut didukung oleh 42 lembaga pendidikan mitra terpilih, dengan nilai total kontrak sekitar Rp891 miliar. Dari jumlah tersebut, sembilan lembaga pendidikan telah melengkapi persyaratan dan akan menandatangani kontrak kerja sama, sedangkan 33 lembaga lainnya masih dalam proses melengkapi dokumen persyaratan. Program pendidikan tersebut berjalan beriringan dengan dukungan terhadap pelatihan dan riset sawit. Sinergi antara penguatan riset dan penyiapan SDM unggul diharapkan mampu menjadi fondasi bagi hilirisasi serta peningkatan daya saing industri sawit nasional dalam jangka panjang. Eddy menegaskan, keberhasilan Program PSR tidak hanya diukur dari besarnya dana yang disalurkan atau luas lahan yang diremajakan, tetapi juga dari kemampuan program dalam meningkatkan produktivitas kebun dan kesejahteraan pekebun secara berkelanjutan.
Nasional
Nasional
Sucofindo Perkuat Penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi Pertamina Hulu Rokan
Jakarta, katakabar.com - PT Sucofindo (Persero) menyerahkan Sertifikat Surveillance ISO Sistem Manajemen Integrasi (SMI) kepada PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Sertifikat tersebut diserahkan sebagai bentuk pengakuan atas kesesuaian penerapan sistem manajemen mutu, manajemen lingkungan, serta manajemen kesehatan dan keselamatan kerja PHR terhadap standar internasional. Sertifikat ini diserahkan langsung oleh Direktur Komersial PT Sucofindo (Persero), Agus Permadi kepada Direktur Utama PT Pertamina Hulu Rokan, Muhamad Arifin. Agus Permadi menyampaikan apresiasi atas komitmen PT Pertamina Hulu Rokan menerapkan standar internasional secara konsisten di seluruh kegiatan operasional perusahaan. “Perolehan sertifikat ini menunjukkan komitmen kuat PT Pertamina Hulu Rokan dalam membangun budaya mutu, keberlanjutan lingkungan, serta kesehatan dan keselamatan kerja yang menjadi fondasi penting bagi operasional perusahaan. Sebagai lembaga sertifikasi, Sucofindo bangga dapat mendukung PHR dalam memastikan sistem manajemen yang diterapkan telah memenuhi persyaratan standar internasional dan berjalan secara efektif serta berkelanjutan. Sertifikasi ini tidak hanya menjadi bentuk pengakuan atas kesesuaian sistem yang diterapkan, tetapi juga menjadi landasan untuk mendorong peningkatan kinerja dan perbaikan berkelanjutan di masa mendatang,” jelasnya. Agus Permadi menambahkan, tahun ini PT Sucofindo (Persero) melaksanakan Surveillance Audit 2 terhadap penerapan Sistem Manajemen Integrasi PT Pertamina Hulu Rokan. Audit ini merupakan bagian dari siklus sertifikasi yang sebelumnya mencakup Compliance Audit, Certification Audit, dan Surveillance Audit 1. Melalui audit tersebut, PT Sucofindo (Persero) melakukan verifikasi atas konsistensi penerapan sistem manajemen mutu, lingkungan, serta kesehatan dan keselamatan kerja untuk memastikan kesesuaiannya dengan standar ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, dan ISO 45001:2018. Muhamad Arifin, menyampaikan pencapaian sertifikasi ini merupakan hasil dari komitmen seluruh insan perusahaan dalam menjalankan operasional yang mengedepankan kualitas, keberlanjutan, serta aspek kesehatan dan keselamatan kerja. “Pencapaian sertifikat ini menjadi bukti komitmen PHR dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang mengacu pada standar internasional. Sertifikasi ini bukan sekadar pengakuan atas sistem yang telah kami bangun, tetapi juga menjadi motivasi untuk terus melakukan continuous improvement, memperkuat budaya keselamatan, meningkatkan kinerja lingkungan, serta memastikan setiap proses bisnis berjalan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Kami mengapresiasi SUCOFINDO yang telah menjadi mitra strategis dalam proses sertifikasi dan pemastian kesesuaian ini,” jelasnya. Muhamad Arifin juga menambahkan sebagai perusahaan yang bergerak di sektor energi dengan tingkat kompleksitas operasional yang tinggi, PHR terus memperkuat penerapan sistem manajemen yang terintegrasi untuk memastikan proses bisnis berjalan secara konsisten, memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan, memperhatikan aspek lingkungan, serta mengendalikan risiko kesehatan dan keselamatan kerja. Integrasi ketiga standar tersebut menjadi fondasi penting dalam mendukung operational excellence dan keberlanjutan perusahaan. Sebagai perusahaan jasa Testing, Inspection, and Certification (TIC), PT SUCOFINDO (PERSERO) berkomitmen memberikan berbagai layanan yang independen, kredibel, dan berstandar internasional guna mendukung peningkatan kinerja organisasi, penguatan tata kelola, serta penerapan prinsip keberlanjutan di berbagai sektor industri strategis nasional. Layanan tersebut meliputi ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu, ISO 14001 Sistem Manajemen Lingkungan, ISO 45001 Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja, ISO 50001 Sistem Manajemen Energi, ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, ISO 27001 Sistem Manajemen Keamanan Informasi, serta berbagai skema sertifikasi lainnya.
Nasional
Nasional
Bank Sentral Didorong Perkuat Cadangan Emas, RI Punya 3.600 Ton
Jakarta, katakabar.com - Indonesia memiliki cadangan emas sekitar 3.600 ton dan menempati posisi keempat dunia sebagai negara dengan cadangan terbesar. Tetapi, emas yang tercatat sebagai cadangan moneter Bank Indonesia (BI) baru mencapai 87,1 ton, atau sekitar 7,7% dari total cadangan. Dengan kepemilikan tersebut, Indonesia berada di posisi ke-44 dunia dalam hal cadangan emas bank sentral. Angka tersebut terpaut jauh dari Amerika Serikat yang mencapai 8.133,5 ton, Jerman 3.349,5 ton, Italia 2.451,8 ton, Prancis 2.437 ton, dan China 2.346,4 ton. Chairman Indonesia Mining Institute (IMI), Irwandy Arif, mempertanyakan kecilnya porsi emas dalam cadangan BI, mengingat Indonesia memiliki kekayaan emas yang besar. "Jadi pertanyaan kita kenapa Indonesia cuma sekian? Kenapa Bank Indonesia cuma sekian?" kata Irwandy dalam MINDialogue, Jakarta, Rabu (12/8) lalu. Dia menyebut kepemilikan emas bank sentral RI juga masih di bawah sejumlah negara di kawasan. Singapura, misalnya, memiliki 194 ton, sedangkan Thailand mencapai 234 ton. Menurut Irwandy, hal ini terjadi karena strategi BI selama ini lebih berorientasi pada cadangan valuta asing, terutama dolar Amerika Serikat. Aset tersebut dinilai lebih likuid sehingga dapat digunakan langsung ketika BI melakukan intervensi di pasar valuta asing. "Rupanya strategi Bank Indonesia itu mudah-mudahan saya nggak salah, lebih berorientasi pada cadangan valuta asing. Dolar," ujarnya. Irwandy menyebut cadangan devisa nasional saat ini sekitar US$146 miliar atau setara dengan 5,5 bulan impor. Menurut dia, keterbatasan cadangan devisa nasional turut membatasi ruang untuk memperbesar kepemilikan emas. "Yang persoalan kedua kenapa cuma 80 ton, keterbatasan total cadangan devisa nasional. Kita memang belum besar juga cadangan devisa nasionalnya," kata Irwandy. Lebih lanjut, Irwandy menilai strategi tersebut perlu dipertimbangkan kembali di tengah tren bank sentral dunia yang meningkatkan kepemilikan emas sebagai bagian dari diversifikasi cadangan. Sejumlah negara, seperti China, Rusia, India, Turki, dan Polandia, terus menambah kepemilikan emas. Langkah tersebut antara lain didorong oleh meningkatnya risiko geopolitik dan upaya mengurangi ketergantungan terhadap dolar. "Indonesia belum atau tidak mempunyai urgensi untuk melakukan diversifikasi dolar, padahal sekarang ini dedolarisasi sedang terjadi di dunia," jelas Irwandy. Lantaran itu, dia mengusulkan agar BI mulai menyerap sebagian produksi emas dalam negeri. Salah satu skema yang ditawarkan adalah pembelian sekitar 20 ton emas ketika produksi nasional mencapai 100 ton. "Misalnya kalau kita produksi 100 ton ya, maka Bank Indonesia itu nambah 20 ton," ucapnya. Merujuk data Kemenko Perekonomian, Indonesia memiliki modal kuat untuk memperkuat ekosistem emas nasional. Sebagai gambaran, di dalam Grup MIND ID PT Antam Tbk saat ini memiliki fasilitas pemurnian (refinery) berkapasitas 150 ton per tahun. Selain itu, terdapat Smelter Manyar milik PT Freeport Indonesia yang mampu memurnikan emas hingga 50 ton per tahun. Sementara dari sektor swasta, smelter PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMAN) mampu mengolah emas dengan kapasitas 18 ton per tahun. Adapun, potensi produksi bijih juga didukung oleh sejumlah perusahaan tambang lainnya, seperti PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) sebesar 2,4–2,7 ton, PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) 2,9 ton, PT Archi Indonesia Tbk (ARCI) 2,6 ton, PT Agincourt Resources (PTAR) 5,9–6,8 ton, serta PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) sebesar 2,2 ton per tahun. Besarnya kapasitas tersebut menjadi fondasi penting untuk memperkuat ekosistem emas nasional, yang pada akhirnya potensial untuk memperkuat cadangan devisa bank sentral. Atas dasar itulah, pemerintah terus mendorong Bank Indonesia (BI) untuk meningkatkan cadangan emasnya, sehinga semakin memperkuat stabilitas moneter dan ekonomi nasional.
Teknologi
Teknologi
Indonesia dan IIT Madras Perkuat Kemitraan Strategis Bidang Riset, Inovasi dan Komersialisasi Teknologi Deep-Tech
Jakarta, katakabar.com - ndonesia’s Ministry of Higher Education, Science & Technology dan IIT Madras Global Research Foundation (IITM Global) tandatangani Memorandum of Understanding (MoU) di pekan pertama untuk memperkuat kerja sama di bidang pendidikan tinggi, riset strategis, inovasi, teknologi deep-tech, kewirausahaan, dan pengembangan talenta, sekaligus menandai langkah baru penguatan kemitraan strategis India dan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani dalam kunjungan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains & Teknologi Indonesia, Prof. Brian Yuliarto, ke Indian Institute of Technology Madras (IIT Madras). Kemitraan tersebut diformalkan melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Indian Institute of Technology Madras (IIT Madras) dalam kunjungan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains & Teknologi Indonesia, Prof. Brian Yuliarto. Perjanjian ini dirancang untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi kolaboratif, mempercepat komersialisasi solusi deep-tech, serta mendukung pengembangan talenta dan perusahaan yang berdaya saing global. Kolaborasi ini mempertemukan kemampuan IIT Madras di bidang riset, teknologi deep-tech, inovasi, dan kewirausahaan dengan prioritas pembangunan nasional Indonesia. Kedua pihak bertujuan mengembangkan solusi praktis dan dapat diperluas yang dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, kemandirian teknologi, dan pembangunan berbasis pengetahuan. Dari Riset Bersama hingga Komersialisasi Salah satu fokus utama kemitraan ini adalah menciptakan jalur yang lebih kuat antara lembaga penelitian dan sektor komersial, sehingga berbagai gagasan yang dikembangkan melalui riset akademik dapat bergerak melampaui laboratorium menuju startup, industri, dan penerapan ekonomi yang lebih luas. Melalui kemitraan ini, universitas-universitas di Indonesia diharapkan memperoleh lebih banyak peluang untuk berpartisipasi dalam riset bersama, pengembangan talenta, komersialisasi teknologi, dan program inovasi bersama IIT Madras Global Research Foundation. Bagi Indonesia, kolaborasi ini ditujukan untuk mendukung ambisi yang lebih luas dalam membangun ekonomi berbasis inovasi, di mana riset dapat menghasilkan nilai ekonomi yang nyata. Kemitraan ini juga berupaya memperkuat hubungan antara universitas, peneliti, mahasiswa, pengusaha, dan industri. “Indonesia telah menetapkan visi ambisius untuk menjadi ekonomi yang kompetitif secara global dan digerakkan oleh inovasi. Untuk mencapainya, diperlukan kemitraan yang kuat yang memberdayakan universitas, peneliti, mahasiswa, dan pengusaha untuk bekerja sama dengan institusi kelas dunia,” ujar Prof. Brian Yuliarto. “Tujuan kami bukan hanya menghasilkan riset yang unggul, tetapi juga mengubah gagasan menjadi startup, membantu startup tersebut berkembang menjadi industri yang kompetitif secara global, dan menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia,” jelasnya. Membangun Model Inovasi Selatan-Selatan Di luar proyek riset individual, perjanjian ini menjadi bagian dari upaya yang lebih luas untuk membangun ekosistem inovasi yang dapat menjadi model bagi kemitraan Selatan-Selatan di masa depan. Kemitraan ini menggabungkan kemampuan riset dan teknologi IIT Madras yang telah diakui secara global dengan agenda pembangunan Indonesia, dengan tujuan menghasilkan solusi yang dapat diterapkan dalam skala luas. Kedua negara juga melihat kolaborasi ini sebagai peluang untuk menunjukkan bagaimana institusi dari negara-negara berkembang dapat bekerja sama dalam membangun kapasitas teknologi dan kewirausahaan yang lebih kuat. Prof. V. Kamakoti, Chairman IIT Madras Global Research Foundation sekaligus Director IIT Madras, mengatakan kemitraan ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan terhadap ekosistem riset dan inovasi IIT Madras serta kemampuannya untuk bekerja sama dengan mitra internasional dalam menghadapi berbagai tantangan dunia nyata. “Melalui IIT Madras Global Research Foundation, kami memperluas kemampuan kami melampaui batas-batas nasional untuk bersama-sama menciptakan solusi yang menjawab berbagai tantangan dunia nyata,” kata Prof. Kamakoti. Ia menambahkan bahwa kemitraan tersebut akan berkontribusi dalam membangun ekosistem riset, inovasi, dan kewirausahaan yang kompetitif secara global, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan dan memperkuat hubungan yang telah terjalin antara India dan Indonesia. MoU Diteken Pejabat Senior Kedua Negara MoU tersebut ditandatangani oleh Prof. Raghunathan Rengaswamy, Director IIT Madras Global Research Foundation, dan Madhav Narayan, CEO and Director IIT Madras Global Research Foundation, mewakili IITM Global, bersama Dr. Mohammad Fauzan Adziman, Director General of Research and Development dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains & Teknologi Indonesia. Penandatanganan tersebut turut disaksikan oleh Prof. V. Kamakoti, Prof. Brian Yuliarto, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Chakravorty, Prof. Preeti Aghalayam, Dean of Global Engagement IIT Madras, serta para dekan dan dosen IIT Madras, pejabat senior pemerintah dari India dan Indonesia, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Perjanjian ini merupakan tindak lanjut dari pembicaraan bilateral antara Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto, di mana kedua pemimpin kembali menegaskan komitmen untuk memperluas kerja sama di bidang pendidikan tinggi, sains, teknologi, inovasi, dan kewirausahaan. IIT Madras sebagai Pusat Riset dan Inovasi Global Didirikan pada 1959 oleh Pemerintah India sebagai Institute of National Importance, IIT Madras telah mengembangkan ekosistem akademik dan riset yang luas, mencakup 18 departemen akademik dan sejumlah pusat riset interdisipliner tingkat lanjut. Institusi ini menawarkan program sarjana dan pascasarjana di berbagai bidang serta memiliki lebih dari 650 dosen dan 10.000 mahasiswa, dengan mahasiswa yang berasal dari 18 negara. Institusi tersebut juga telah membangun ekosistem kewirausahaan yang kuat melalui dukungan IITM Incubation Cell. Diakui sebagai Institution of Eminence pada 2019, IIT Madras menempati peringkat pertama dalam kategori Overall selama tujuh tahun berturut-turut dalam India Rankings 2025. IIT Madras juga mempertahankan posisi pertama dalam kategori Engineering Institutions selama 10 tahun berturut-turut sejak 2016 hingga 2025. Selain itu, IIT Madras menempati peringkat pertama dalam kategori Sustainability Development Goals yang diperkenalkan pada 2025 dan juga meraih posisi pertama dalam kategori Innovations, meningkat dari peringkat kedua pada tahun sebelumnya. Pada 2023, IIT Madras menjadi IIT pertama yang mendirikan kampus internasional di Zanzibar, Tanzania, yang dikenal sebagai IIT Madras Zanzibar. Melalui kemitraan baru ini, kemampuan riset dan inovasi IIT Madras akan semakin terhubung dengan ekosistem pendidikan tinggi dan inovasi nasional Indonesia, menciptakan peluang baru bagi peneliti, mahasiswa, dan pengusaha dari kedua negara untuk berkolaborasi dalam pengembangan teknologi dan solusi yang memiliki dampak ekonomi dan sosial lebih luas.
Riau
Riau
Jelang Patroli Karhutla Kapolda Riau, Kapolres Kepulauan Meranti Perkuat Pencegahan ke Tingkat Desa
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Menjelang kunjungan sekaligus pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Kapolda Riau di Kabupaten Kepulauan Meranti, jajaran Polres Kepulauan Meranti diminta memperkuat langkah antisipasi di seluruh wilayah hukum. Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita, S.I.K., meminta seluruh Kapolsek dan Bhabinkamtibmas bersama personel masing-masing bergerak aktif melakukan pemantauan dan pencegahan Karhutla selama sepekan ke depan. Arahan tersebut disampaikan Kapolres kepada jajaran, Senin (10/8), sebagai bagian dari upaya memastikan kondisi wilayah tetap aman dari ancaman kebakaran hutan dan lahan, khususnya di tengah meningkatnya aktivitas masyarakat di berbagai daerah. Kapolres Kepulauan Meranti menekankan, pencegahan tidak cukup hanya dilakukan ketika titik api sudah muncul. Upaya deteksi dini dan edukasi kepada masyarakat harus diperkuat dari tingkat desa hingga lokasi-lokasi yang menjadi pusat keramaian. Salah satu langkah yang diminta adalah mengintensifkan sosialisasi secara langsung. Bhabinkamtibmas dan personel Polsek diminta memanfaatkan kendaraan dinas yang dilengkapi pengeras suara maupun membawa toa untuk menyampaikan imbauan kepada masyarakat. Sosialisasi tersebut dapat dilakukan di berbagai titik keramaian, termasuk saat berlangsungnya kegiatan masyarakat seperti pertandingan mini soccer dan kegiatan lainnya. Pesan yang disampaikan diarahkan untuk mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selain pendekatan persuasif, Kapolres juga meminta jajarannya kembali menggencarkan pemasangan spanduk dan banner berisi imbauan pencegahan Karhutla. Informasi mengenai ancaman sanksi pidana bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan juga harus disampaikan secara jelas. Menurutnya, pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi hukum menjadi salah satu bagian penting dalam membangun efek pencegahan atau deterrence effect, sehingga praktik pembakaran lahan tidak lagi dianggap sebagai cara yang biasa dilakukan dalam membuka atau membersihkan lahan. Di tingkat desa, patroli juga diminta dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan berbagai unsur terkait. Kapolsek dan Bhabinkamtibmas diharapkan dapat menggandeng pemerintah desa, serta Masyarakat Peduli Api (MPA) untuk melakukan pemantauan secara rutin terhadap lokasi-lokasi yang memiliki potensi terjadinya karhutla. Kapolres Kepuluan Meranti juga mendorong para kepala desa memberikan perhatian terhadap keberadaan MPA, termasuk menyiapkan insentif bagi anggota yang aktif dan konsisten melaksanakan patroli pencegahan karhutla. "Seluruh bhabin dan kapolsek bersama anggotanya seminggu kedepan memastikan tidak ada karhutla di wilkumnya masing masing," jelas AKBP Gede Prasetia Adi Sasmita. Ia juga meminta seluruh rangkaian kegiatan pencegahan tersebut didokumentasikan dengan baik dalam bentuk foto maupun video. Dokumentasi itu nantinya akan ditampilkan pada Kamis sebagai bagian dari upaya memperlihatkan langkah nyata jajaran kepolisian dalam mencegah karhutla. Ditegaskannya, publikasi kegiatan bukan sekadar dokumentasi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi memperkuat pesan pencegahan kepada masyarakat. Langkah-langkah preemtif dan preventif yang selama ini dilakukan perlu diketahui publik agar kesadaran bersama terhadap bahaya karhutla semakin kuat. "Semoga upaya dan kinerja kita menjadi ladang ibadah untuk kita semua dan biarkan Tuhan yg membalasnya berkali kali lipat rekan rekan," pesannya. Kapolres Kepulauan meminta seluruh personel tetap menjaga semangat dan kekompakan dalam menjalankan tugas. Pencegahan karhutla, menurutnya, membutuhkan kerja bersama antara kepolisian, pemerintah desa, masyarakat, MPA, serta seluruh pemangku kepentingan.
Nasional
Nasional
Perkuat Ketapang dan Energi Nasional, Presiden RI Tinjau Hilirisasi Bioetanol PTPN I
Malang, katakabar.com - PT Perkebunan Nusantara I (Persero), Subholding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), menegaskan komitmen dukung ketahanan pangan dan energi nasional melalui hilirisasi tebu menjadi bioetanol. Komitmen itu ditunjukkan melalui partisipasi perusahaan Panen Raya TNI dalam rangka Mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional yang dihadiri Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto di Lanud Abdulrachman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (17/7) lalu. Kegiatan tersebut turut dihadiri Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, Menteri Pertahanan, Jenderal TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan, Budi Santoso, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto beserta Anggota, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI, Tandyo Budi Revita, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI, Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal TNI M. Tonny Harjono, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BRIN Prof. Dr. Arif Satria, Sekretaris Kabinet, Letkol Inf Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Bupati Malang, Wali Kota Malang, para kepala daerah, serta jajaran direksi BUMN. Rangkaian kegiatan diawali dengan peninjauan sejumlah booth yang menampilkan komoditas strategis dan produk hilirisasi oleh Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto, didampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan dan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Salah satu booth yang dikunjungi adalah booth PTPN I (Persero). Dalam kesempatan tersebut, Presiden beserta rombongan disambut langsung oleh Direktur Utama PTPN I (Persero), Dr. Ir. Abdul Rivai Ras, M.Si., IPU., ASEAN Eng., yang memaparkan pengembangan bioetanol hasil hilirisasi tetes tebu melalui PT Energi Agro Nusantara (Enero), anak perusahaan PTPN I (Persero). “Melalui PT Energi Agro Nusantara (Enero), kami mengolah tetes tebu menjadi bioetanol dengan kapasitas produksi 100 kiloliter per hari. Bioetanol tersebut dimanfaatkan sebagai fuel grade ethanol untuk campuran bahan bakar, termasuk Pertamax Green 95. Selain itu, kami juga menghasilkan extra neutral alcohol untuk kebutuhan kosmetik dan farmasi, spiritus, serta pupuk hayati,” jelas Rivai. Presiden Republik Indonesia, H Prabowo Subianto menegaskan bahwa ketahanan pangan nasional merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk TNI, Polri, pemerintah, BUMN, dunia usaha, dan masyarakat, sebagai fondasi dalam mewujudkan kemandirian bangsa. “Kegiatan ini menunjukkan ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa. Saya mengajak semua kekuatan bangsa, bersatulah untuk bangsa dan rakyat kita,” ujar Kepala Negara. Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto aminkan Presden RI. Ia menyampaikan bahwa Panen Raya TNI wujud sinergi lintas sektor dalam mendukung Program Ketahanan Pangan Nasional. Menurutnya, keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari kolaborasi antara TNI, pemerintah, BUMN, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. “Capaian ini adalah hasil dari sinergi TNI, pemerintah, BUMN, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Kami memohon arahan Bapak Presiden agar seluruh program yang kami laksanakan tetap selaras dengan kebijakan pemerintah dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia,” jelas Panglima TNI. Panglima TNI juga menekankan hilirisasi tebu menghasilkan berbagai produk bernilai tambah, di antaranya molase, bioetanol, bahan baku industri dan farmasi, pupuk organik, serta produk turunan lainnya yang memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional. Sejalan dengan upaya tersebut, PTPN I (Persero) terus memperkuat hilirisasi tebu melalui pengembangan bioetanol sebagai salah satu energi terbarukan. Selain dimanfaatkan sebagai fuel-grade ethanol untuk campuran bahan bakar, bioetanol yang dihasilkan juga menjadi bahan baku berbagai produk turunan, seperti extra neutral alcohol untuk industri kosmetik dan farmasi, spiritus, serta pupuk hayati. Pengembangan hilirisasi ini menjadi bagian dari komitmen PTPN I (Persero) dalam mendukung ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas perkebunan melalui inovasi yang berkelanjutan. Sebagai bagian dari Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), PTPN I terus memperkuat transformasi industri perkebunan melalui hilirisasi komoditas strategis, pengembangan energi terbarukan, dan inovasi berbasis keberlanjutan. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional sekaligus meningkatkan daya saing industri perkebunan Indonesia di tingkat global.
Nasional
Nasional
Holding PTPN Perkuat Kolaborasi Global, PT RPN Terima Kunjungan Duke Corporate Education
Bogor, katakabar.com - PT Riset Perkebunan Nusantara (RPN), entitas dari Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), menerima kunjungan delegasi Duke Corporate Education (Duke CE) dalam rangka company visit yang bertujuan memperkuat kolaborasi di bidang pengembangan kepemimpinan, inovasi, serta implementasi praktik Environmental, Social, and Governance (ESG) pada sektor perkebunan. Kunjungan ini menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan transformasi yang tengah dilakukan PTPN Group melalui RPN, khususnya dalam pengembangan riset, inovasi, digitalisasi, dan praktik bisnis berkelanjutan yang mendukung daya saing industri perkebunan di tingkat global. Delegasi Duke CE disambut oleh jajaran manajemen PT RPN dan mengikuti berbagai sesi, mulai dari pemaparan profil perusahaan, demonstrasi teknologi digital seperti Chat OPA, e-Hara, dan NusaGIS, hingga diskusi interaktif mengenai tantangan dan peluang industri perkebunan masa depan. Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke Unit Bogor Getas serta Kebun Percobaan Kopyor Ciomas untuk melihat secara langsung aktivitas riset dan inovasi yang dikembangkan RPN. SEVP Riset, Inovasi & Sustainability PT RPN, Dr. Misnawi, menegaskan industri perkebunan menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan dinamis seiring dengan pertumbuhan pasar global bisnis sektor perkebunan yang senantiasa berubah. “Perkebunan semakin berkembang dan semakin besar. Tantangan yang kita hadapi pun semakin besar. Karena itu, sinergi dan kolaborasi menjadi kunci. Pertemuan antara Duke Corporate Education, PT RPN, dan PTPN Group merupakan kesempatan berharga untuk mempererat kerja sama dalam membangun industri perkebunan yang lebih maju, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga memperluas jejaring dan dampaknya di tingkat global,” kata Misnawi. Managing Director for Middle East & APAC Duke Corporate Education, Mr. Dennis Foo, menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari PTPN Group dan PT RPN. “Terima kasih kepada PTPN Group dan seluruh panitia yang telah menerima kami hari ini. Berbagi wawasan mengenai ESG menjadi sangat penting karena keberlanjutan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Kita membutuhkan ESG hari ini, besok, dan di masa depan sebagai fondasi bagi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan,” ujar Dennis. Kunjungan ini menjadi langkah awal dalam membuka peluang kolaborasi yang lebih luas antara dunia industri dan institusi pendidikan global. Pertukaran pengetahuan, pengalaman, serta praktik terbaik diharapkan mampu memperkuat kapasitas sumber daya manusia, mempercepat inovasi, dan mendorong transformasi sektor perkebunan menuju industri yang lebih modern, berdaya saing, dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi lintas negara dan lintas sektor ini, PT Riset Perkebunan Nusantara sebagai bagian dari Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) terus menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan inovasi yang memberikan nilai tambah bagi industri perkebunan Indonesia sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pemain penting dalam ekosistem perkebunan berkelanjutan di tingkat dunia.
Nasional
Nasional
Jaga Ketahanan Energi Nasional: SKK Migas, PHR dan Polda Riau Perkuat Sinergi Lindungi Aset Negara
Pekanbaru, katakabar.com - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas) dan Kepolisian Daerah (Polda) Riau perkuat sinergi lintas instansi untuk melindungi aset negara sekaligus menjaga keberlanjutan operasi hulu migas yang menjadi salah satu penopang ketahanan energi nasional. Penguatan kolaborasi tersebut diwujudkan melalui Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Strategi Penyelesaian Klaim Tanah Adat di atas BMN Tanah Hulu Migas Melalui Pemahaman Regulasi dan Kolaborasi Guna Mendukung Peningkatan Produksi Hulu Migas" di Gedung Rumbai Country Club (RCC), Pekanbaru, Kamis (6/8) kemarin. Forum tersebut mempertemukan aparat penegak hukum, pemerintah, regulator, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi mengenai penyelesaian berbagai persoalan pertanahan yang berpotensi menghambat kegiatan operasional hulu migas, khususnya pada aset Barang Milik Negara (BMN). Sebagai salah satu aset strategis negara, Wilayah Kerja (WK) Rokan mencakup area sekitar 6.400 kilometer persegi yang tersebar di tujuh kabupaten dan kota di Provinsi Riau dan lebih dari 12.600 sumur aktif. Keberlangsungan operasi di wilayah ini memiliki peran penting dalam menjaga pasokan energi nasional sehingga memerlukan kepastian hukum dan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Kurun beberapa tahun terakhir, aktivitas ilegal di atas BMN Hulu Migas telah menimbulkan berbagai gangguan terhadap kegiatan operasi PHR. Di antaranya praktik perambahan liar, klaim tanah ulayat yang tidak memiliki dasar hukum yang memadai, transaksi jual beli lahan secara ilegal, penerbitan dokumen pertanahan yang tumpang tindih, pembalakan liar, hingga gangguan akses di kawasan hutan Berbagai aktivitas tersebut mengakibatkan kerusakan infrastruktur, terganggunya jaringan listrik, hilangnya potensi produksi migas, serta meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan. Untuk meminimalkan kerugian yang lebih besar, aparat penegak hukum melakukan berbagai langkah penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Kondisi tersebut menjadi perhatian bersama karena berpotensi menghambat keberlanjutan operasi hulu migas dan menimbulkan kerugian bagi negara. Lantaran itu, diperlukan adanya pemahaman mengenai regulasi hukum agraria yang berlaku. Salah satunya terkait kedudukan hukum tanah ulayat masyarakat hukum adat agar tidak terjadi tumpang tindih dengan aset negara yang digunakan untuk kepentingan strategis sektor hulu migas. Kepala Perwakilan SKK Migas Sumatra Bagian Utara (Sumbagut) melalui Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi, Yanin Kholison mengatakan dinamika pertahanan di wilayah operasi hulu migas perlu disikapi melalui dialog, pemahaman regulasi, dan kolaborasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, kesamaan persepsi menjadi fondasi penting untuk menghadirkan solusi yang memberikan kepastian bagi semua pihak sekaligus mendukung keberlangsungan kegiatan hulu migas. “Melalui sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, pelaksana hulu migas, akademisi, dan masyarakat, berbagai persoalan pertanahan dapat diselesaikan secara konstruktif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harapannya, kegiatan operasi hulu migas dapat berjalan dengan baik sehingga mampu terus mendukung ketahanan energi nasional dan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun negara,” kata Yanin. Corporate Secretary PHR, Eviyanti Rofraida, menegaskan perlindungan BMN di wilayah operasi hulu migas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga keberlanjutan produksi migas nasional. "Barang Milik Negara di wilayah kerja hulu migas merupakan aset strategis yang menopang keberlangsungan produksi energi nasional. Karena itu, setiap bentuk perambahan maupun praktik jual beli lahan yang tidak sesuai ketentuan perlu ditangani secara komprehensif melalui kepastian hukum dan kolaborasi lintas instansi,” jelas Eviyanti. Kata Eviyanti, PHR berkomitmen menjalankan pengamanan BMN sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk melalui pendekatan administrasi, fisik, dan hukum sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 140 Tahun 2020. Upaya tersebut juga diperkuat melalui sinergi lintas instansi dalam penegakan hukum, koordinasi penanganan mafia tanah, serta perlindungan hukum bagi pekerja yang menjalankan tugas pengamanan aset negara dengan tetap mengedepankan aspek kepatuhan dan kehati-hatian. FGD menghadirkan Kepala Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Yan Dharmadi, S.H., M.H., dan Pakar Hukum Agraria Universitas Andalas, Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum. Dalam paparannya, Prof. Kurnia Warman menekankan pentingnya pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan hukum tanah ulayat masyarakat hukum adat agar tidak terjadi tumpang tindih dengan aset negara yang telah digunakan untuk kepentingan strategis sektor hulu migas. Kegiatan ini juga dihadiri jajaran Polda Riau, SKK Migas, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kejaksaan Tinggi Riau, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan lainnya. Forum ini menjadi langkah konkret untuk memperkuat koordinasi lintas instansi sekaligus membangun kesamaan persepsi dalam perlindungan aset negara yang mendukung kegiatan hulu migas, melalui kesepakatan dalam penanganan perambahan yang lebih terukur dan tegas. Salah satu kesepakatan penting yang dihasilkan dalam forum ini adalah optimalisasi peran Satgas Dukungan Operasional Kegiatan Migas Provinsi Riau sebagai wadah koordinasi lintas instansi dalam menangani persoalan pertanahan dan melindungi BMN Hulu Migas, khususnya dalam memfasilitasi mediasi atas kasus perusakan, penyerobotan, atau penguasaan tanpa hak terhadap BMN Hulu Migas, namun dengan batas waktu yang jelas. Melalui kolaborasi tersebut diharapkan tercipta kepastian hukum, perlindungan aset negara yang semakin kuat, iklim investasi yang kondusif, serta keberlanjutan produksi migas sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional. Tentang PHR Zona Rokan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) merupakan salah satu anak perusahaan Pertamina yang bergerak dalam bidang usaha hulu minyak dan gas bumi di bawah Subholding Upstream, PT Pertamina Hulu Energi (PHE). PHR berdiri sejak 20 Desember 2018. Pertamina mendapatkan amanah dari Pemerintah Indonesia untuk mengelola Wilayah Kerja Rokan sejak 9 Agustus 2021. Pertamina menugaskan PHR untuk melakukan proses alih kelola dari operator sebelumnya. Proses transisi berjalan selamat, lancar dan andal. PHR melanjutkan pengelolaan Zona Rokan selama 20 tahun, mulai 9 Agustus 2021 hingga 8 Agustus 2041. Daerah operasi Zona Rokan seluas sekitar 6.200 km2 berada di 7 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Terdapat 80 lapangan aktif dengan 11.300 sumur dan 35 stasiun pengumpul (gathering stations). Zona Rokan memproduksi seperempat minyak mentah nasional atau sepertiga produksi pertamina. Selain memproduksi minyak dan gas bagi negara, PHR mengelola program tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan fokus di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi masyarakat dan lingkungan.
Nasional
Nasional
Perkuat Kolaborasi: Korlantas Polri dan Jasa Marga Bahas Digitalisasi, Nataru hingga Penertiban ODOL
Jakarta, katakabar.com - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Wibowo bersama Pejabat Utama (PJU) Korlantas Polri menerima audiensi Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Rivan A. Purwantono beserta jajaran Direksi di Gedung NTMC Polri, Jakarta, Senin (3/8) lalu. Pertemuan tersebut membahas koordinasi tata kelola lalu lintas, persiapan menghadapi libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), penerapan kebijakan Implementasi Over Dimension Over Loading (ODOL), hingga akselerasi integrasi teknologi operasional di lajur tol. Kakorlantas Polri, Irjen Pol Wibowo mengatakan kolaborasi Korlantas Polri dan Jasa Marga perlu terus diperkuat, terutama dalam mengantisipasi lonjakan mobilitas masyarakat pada momentum libur nasional seperti Operasi Lilin atau Natal dan Tahun Baru (Nataru). "Dua potensi libur besar ini tentunya akan memunculkan pergerakan masyarakat yang juga pasti akan meningkat, khususnya di jalur-jalur wisata," ujar Irjen Pol Wibowo. Di pertemuan tersebut, Irjen Pol Wibowo juga meminta pembaruan informasi terkini mengenai progres pembangunan serta kesiapan operasional jalan tol baru, khususnya ruas di wilayah Jawa Tengah hingga Yogyakarta, serta akses pendukung di Jawa Timur. Kehadiran jaringan tol baru tersebut diproyeksikan efektif memecah konsentrasi kepadatan kendaraan, termasuk mempermudah arus distribusi menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Selain kesiapan Nataru, fokus pembahasan juga tertuju pada rencana penerapan kebijakan Zero ODOL yang ditargetkan mulai berjalan pada awal tahun depan. Irjen Pol Wibowo menyampaikan penanganan kendaraan ODOL harus mempertimbangkan keseimbangan ekonomi masyarakat dan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum di hilir. Penyelesaian masalah dari sektor hulu, seperti keterlibatan sisi pengusaha dan transporter juga menjadi kunci agar kebijakan ini memberikan hasil yang efektif dan tidak menimbulkan dampak kontraproduktif di lapangan. "Korlantas kan selalu bekerja di hilir. Pekerjaan hulu sangat berdampak pada pekerjaan hilir. Kalau semuanya dilempar ke hilir, tanpa ada pertimbangan yang cukup matang malah nanti hasilnya akan kontraproduktif dengan yang diinginkan," terang Irjen Pol Wibowo. Sebagai bagian dari solusi teknis, Jasa Marga memperkuat pengawasan kendaraan berat melalui optimalisasi teknologi deteksi dini. Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A. Purwantono, menjelaskan kendaraan ODOL berisiko terhadap keselamatan dan mempercepat kerusakan struktur jalan tol. Untuk mendukung kebijakan Zero ODOL, Jasa Marga menambah fasilitas Weigh In Motion (WIM) dari 2 titik menjadi 8 titik. Fasilitas ini terintegrasi dengan kamera pengawas dan teknologi Light Detection and Ranging (LIDAR) untuk mendeteksi berat dan dimensi kendaraan secara real-time. Data tersebut kemudian disinkronkan langsung ke sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Korlantas Polri. Jasa Marga juga mendorong integrasi data digital melalui aplikasi Travoy yang dilengkapi teknologi Radio Frequency Identification (RFID). Data RFID ini akan diselaraskan dengan data Registrasi dan Identifikasi (Regident) Korlantas Polri serta data uji berkala Kementerian Perhubungan untuk memperkuat pemantauan dan pengawasan kelaikan kendaraan angkutan barang. "Penguatan sistem juga dilakukan melalui Jasamarga Tollroad Command Center (JMTC) yang siap dimanfaatkan bersama di titik-titik krusial. Integrasi command center ini diharapkan mempercepat respons penanganan insiden dan memperkuat koordinasi lintas sektor," ucap Rivan. Komitmen Jasa Marga mendukung agenda pembangunan nasional diwujudkan secara nyata melalui modernisasi layanan operasional dan pengembangan infrastruktur berbasis teknologi. Seluruh inovasi digital ini selaras dengan Asta Cita ketiga Pemerintah, yaitu memperkuat konektivitas nasional dan melanjutkan pembangunan infrastruktur guna memperlancar mobilitas masyarakat, meningkatkan efisiensi logistik, serta memacu pertumbuhan ekonomi. Selain itu, langkah Jasa Marga dalam mendukung penertiban kendaraan Over Dimension Over Load (ODOL) serta menerapkan digitalisasi manajemen lalu lintas di jalan tol sejalan dengan Asta Cita keempat Pemerintah untuk mewujudkan layanan transportasi jalan tol yang aman, selamat, dan berkelanjutan. "Kolaborasi dan pemanfaatan sistem data bersama ini menjadi kunci. Jasa Marga dan Korlantas Polri memiliki tugas yang saling terkait dalam menjamin kelancaran dan keselamatan di jalan tol," sebut Rivan. Kerja sama ini menegaskan komitmen berkelanjutan Korlantas Polri dan Jasa Marga dalam menghadirkan sistem pelayanan jalan tol nasional yang aman, lancar, modern, dan berorientasi pada kenyamanan pengguna jalan.
