Siak Kecil, katakabar.com - Penjabat Sementara atau Pjs Bupati Bengkalis, Akhmad Sudirman Tavipiyono menegaskan betapa pentingnya pendataan perkebunan kelapa sawit rakyat Dana Bagi Hasil (DBH) untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

"Pendataan Perkebunan kelapa sawit rakyat penting untuk meningkatkan kesejahteraan petani sawit," tegasnya saat membuka sosialisasi pendataan perkebunan sawit rakyat, Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis, di gedung serbaguna Kantor Camat Siak Kecil, Kamis (24/10).

Perkebunan salah satu sub sektor dari kegiatan pertanian yang berperan penting dan strategis pembangunan nasional, ulas Sudirman, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, meningkatkan sumber devisa negara, menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha serta menjaga fungsi lingkungan hidup secara berkelanjutan. 

Dijelaskannya, berdasarkan angka tetap data statistik perkebunan tahun 2023, terdapat luas lahan perkebunan sawit rakyat seluas 326.694,56 hektar dengan jumlah pekebun sebanyak 147.464 Kepala Keluarga (KK) dengan rata-rata kepemilikan lahan seluas  2,22 hektar pwr KK pekebun.

"Untuk lahan perkebunan besar swasta yang ada di Kabupaten Bengkalis seluas 52.851,48 hektar dari 12 perusahaan yang terdaftar," ucapnya.

Jadi, sebutnya, luas total perkebunan sawit di Kabupaten Bengkalis saat ini seluas 379.546,04 hektar. Artinya, dari luas perkebunan sawit secara keseluruhan itu, 86,90 persen merupakan luas perkebunan sawit rakyat. 

Menurutnya, data yang dimiliki saat ini baru sebatas data luas perkebunan sawit rakyat meliputi jumlah produksi dan jumlah pekebun, belum sampai kepada data luas perkebunan sawit rakyat yang mampu menyajikan nama pemilik, alamat pemilik, serta lokasi kebunnya, sehingga keberadaan perkebunan sawit belum teridentifikasi secara komprehensif sesuai data faktual.

"Pendataan perkebunan sawit rakyat ini sangat penting, di mana dengan data tersebut, dapat kita jadikan sebagai instrumen kebijakan atau pemberian bantuan kepada pekebun, terkait pengembangan serta perbaikan perkebunan sawit rakyat, baik perbaikan pada kegiatan intensifikasi (peremajaan sawit rakyat/PSR atau bantuan sarana prasarana berupa bantuan pupuk, jalan produksi dan lain-lain) maupun ekstensifikasi berupa bantuan bibit atau pembangunan kebun," bebernya.

Tak kalah penting, tutur Sudirman, melalui pendataan perkebunan kelapa sawit rakyat ini nantinya, merupakan tahapan dalam penerbitan STDB yang menjadi persyaratan dalam mendapatkan sertifikasi ISPO, yakni sistem usaha bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial dan ramah lingkungan sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundangan yang ada. 

"Sangat diharapkan kerja sama serta dukungan dari para petani baik secara individu maupun secara kolektif dari kelompok perkebunan sawit rakyat, dapat menyampaikan data-data perkebunan sawitnya melalui petugas yang telah ditunjuk," terangnya.

Begitu pula camat, kepala desa dan penyuluh, mengingat pendataan perkebunan ini sangat penting bagi petani, untuk itu Pjs Bupati Bengkalis meminta untuk membantu semaksimal mungkin Dinas Perkebunan Bengkalis yang bekerja sama dengan Politeknik Bengkalis dalam melakukan pendataan kebun rakyat ini, untuk kemudian dapat diterbitkan STDB.

"Mengingat dengan terbitnya STDB tersebut kita dapat membantu petani dalam peningkatan kualitas kebun dan peningkatan harga komoditas sawit dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani sawit," imbunnya.

Masih Pjs Bupati Bengkalis, perlu ketahui STDB bukan bagian dari perizinan, tapi registrasi yang dikembangkan pemerintah untuk mendata kepemilikan perkebunan rakyat. Bagi kebun sawit rakyat yang nantinya telah diterbitkan STDB berarti kebun tersebut tidak berada dalam kawasan hutan dan HGU serta peruntukkannya sesuai dengan RTRW Kabupaten Bengkalis. 


 

Petani Jangan Khawatir

Pjs Bupati Bengkalis, Akhmad Sudirman Tavipiyono menegaskan, bagi para petani yang kebun sawitnya sudah didata dan diverifikasi, tapi berada dalam kawasan hutan, tidak perlu khawatir.

"Kami Pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat membantu nantinya dengan memfasilitasi dan mengarahkan masyarakat untuk mendapatkan legalitasnya ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI," jelasnya.

Perlu diinformasikan saat ini Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah launching program “Perkebunan Jempol”, yakni kegiatan perkebunan jemput bola kepada masyarakat serta mengajak masyarakat secara aktif ikut serta dalam program-program pembangunan perkebunan seperti program peremajaan sawit rakyat, bantuan sarana dan prasarana berupa bantuan bibit kelapa sawit, pupuk, jalan produksi, drainase, alat pengangkutan dan lain-lain.

Keikutsertaan masyarakat di kegiatan tersebut tidak dipungut biaya alias gratis. Peserta hanya perlu menyiapkan dokumen identitas diri dan legalitas lahan seperti fotokopi KK, KTP, surat kepemilikan lahan kelompok, dan surat permohonan.

"Apabila ada kendala dalam mendapatkan KTP, KK dan pembentukan kelompok, kami Pemerintah Kabupaten Bengkalis juga siap memfasilitasinya. Saat ini melalui Dinas Perkebunan Bengkalis juga kita terus mensosialisasikan program peningkatan SDM perkebunan berupa pemberian beasiswa kepada putra putri pekebun sawit," harapnya.

Kepada para petani kelapa sawit, timpalnya, untuk memanfaatkan bantuan beasiswa untuk putra-putrinya ini. Terkait tekhnis dan prosedur mendapatkannya, silakan nanti menghubungi Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis atau kepada UPT serta penyuluh.

Kepala Dinas Perkebunan, Mohammad Azmir mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STDB), yang menjadi syarat untuk mendapatkan sertifikasi dan akses bantuan.

"Melalui pendataan yang sistematis, diharapkan kepemilikan lahan petani dapat meningkat secara legal," harapnya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis, kata Azmir, berkomitmen untuk terus mendukung pengembangan perkebunan rakyat demi kesejahteraan masyarakat. Dengan kegiatan sosialisasi ini, diharapkan akan terjalin kerjasama yang lebih erat antara pemerintah dan masyarakat, serta tercipta lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan sektor perkebunan di daerah.

Acara diakhiri dengan diskusi interaktif, memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan masukan terkait program yang dilaksanakan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis, Ersan Saputra TH, Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Supriadi dan Kepala BPKH Wilayah 19, Fernando Sinabutar, Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Bengkalis serta sejumlah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Camat Siak Kecil, Forkopincam Kecamatan Siak Kecil dan 37 orang peserta sosialisasi, turut hadir.