Jaksa Tepat dalam Penggunaan Hukum pada Kasus Amsal Sitepu, Peran Komisi III DPR RI Tetap Dihormati
Ketua Umum Asosiasi Ahli Hukum Pencucian Uang Indonesia (ASPHINDO), Assoc Prof. Dr. Ariman Sitompul, S.H.,M.H menilai langkah jaksa dalam menangani perkara Amsal Sitepu telah berada dalam koridor hukum dan mencerminkan prinsip perlindungan keuangan negara.
Kekuatan dalam Keheningan
Oleh: Sandeep Chakravorty, Duta Besar India untuk Indonesia katakabar.com - Di dunia saat ini, hampir tak terbayangkan sebuah bandara internasional yang sibuk berhenti beroperasi sepenuhnya selama satu hari penuh. Ini bukan kejadian satu kali, melainkan berlangsung setiap tahun. Tidak hanya Bandara Internasional Ngurah Rai Bali yang ditutup untuk seluruh penerbangan, tetapi seluruh aktivitas transportasi di pulau tersebut juga berhenti total. Masyarakat tetap berada di dalam rumah dan pada malam hari tidak ada lampu yang dinyalakan. Keheningan menyelimuti pulau yang biasanya ramai itu. Pembaca mungkin bertanya-tanya mengapa hal ini terjadi. Ini bukan masa berkabung. Ini adalah sebuah perayaan. Inilah Tahun Baru Bali, Nyepi, hari hening untuk kontemplasi. Tahun ini, Nyepi diperingati dari pagi hari tanggal 19 Maret hingga pagi hari tanggal 20 Maret, sesuai kalender Hindu Saka. Nyepi merupakan perayaan spiritual dan budaya yang sangat mendalam, sekaligus unik bagi Pulau Bali. Pada hari ini, masyarakat diharapkan merenungkan perjalanan tahun yang telah berlalu dalam keheningan, serta memulai tahun baru dengan niat yang positif. Pelaksanaan Nyepi sangat ketat, dengan pengamanan oleh petugas adat yang dikenal sebagai Pecalang. Dalam beberapa tahun, bahkan layanan internet dan komunikasi seluler pernah dibatasi. Wisatawan pun diharapkan tetap berada di dalam area hotel, dengan pembatasan pergerakan di luar. Sebagian besar masyarakat Bali beragama Hindu. Indonesia bahkan menjadi satu-satunya negara di dunia yang memiliki umat Hindu yang tidak berasal dari anak benua India. Meskipun terdapat banyak kesamaan dalam keyakinan antara masyarakat Bali dan umat Hindu di India, terdapat pula berbagai perbedaan yang tampak jelas, khususnya dalam perayaan hari besar. Jika di India festival besar meliputi Holi, Diwali, Durga Puja, Ganesh Chaturthi, atau Makar Sankranti, di Bali perayaan tersebut tidak begitu dikenal. Sebaliknya, masyarakat Bali memiliki tradisi dan perayaan sendiri, dengan Nyepi sebagai yang paling utama. Nyepi dirayakan melalui tiga tahapan. Tahap pertama adalah Melasti, yang dilaksanakan beberapa hari sebelum Nyepi. Ini merupakan ritual penyucian yang bertujuan membersihkan alam semesta, baik secara lahir maupun batin, dari karma buruk dan dosa. Prosesi dilakukan secara meriah menuju pantai atau sumber air suci untuk mengambil tirta yang digunakan dalam penyucian benda-benda sakral, termasuk arca dewa. Tahap kedua adalah Bhuta Yajna dan pawai Ogoh-ogoh yang berlangsung sehari sebelum Nyepi. Kata Ogoh-ogoh berasal dari bahasa Bali ogah-ogah yang berarti sesuatu yang digoyangkan. Dalam pawai ini, patung-patung besar berbentuk makhluk menyeramkan yang terbuat dari bambu dan kain diarak dan digoyangkan, melambangkan pengusiran energi negatif. Setelah itu, patung-patung tersebut dibakar di kuburan desa. Ritual ini bertujuan menjaga keseimbangan antara Tuhan, manusia, dan alam, serta untuk menenangkan Batara Kala, dewa dunia bawah dan kehancuran. Tahap ketiga sekaligus yang paling penting adalah Nyepi itu sendiri, hari yang dikhususkan untuk refleksi diri. Kata Nyepi berasal dari kata “sepi” yang berarti sunyi atau hening. Segala hal yang dapat mengganggu tujuan utama tersebut dilarang keras. Masyarakat Bali menghabiskan hari dengan berdoa, berpuasa, dan bermeditasi untuk memperkuat hubungan dengan Tuhan yang mereka sebut Sang Hyang Widhi Wasa. Nyepi berlandaskan pada Catur Brata atau empat pantangan utama. Pertama, Amati Geni yang melarang penggunaan api dan cahaya, termasuk listrik, bahkan memasak pun dihindari. Kedua, Amati Karya yang melarang aktivitas fisik kecuali yang berkaitan dengan penyucian diri secara spiritual. Ketiga, Amati Lelungan yang melarang bepergian. Keempat, Amati Lelanguan yang menekankan puasa serta melarang segala bentuk hiburan. Masyarakat Bali meyakini bahwa keheningan dalam segala bentuk mampu menyembuhkan, membersihkan, dan mempersiapkan mereka untuk menjalani kehidupan. Sehari setelah Nyepi, yang dikenal sebagai Ngembak Geni, suasana berubah total. Keluarga dan kerabat saling berkumpul, bersilaturahmi, melaksanakan ritual keagamaan bersama, dan kembali aktif dalam kehidupan sosial. Pada Nyepi hari ini, saya merenungkan bagaimana jadinya jika kita merayakan tahun baru seperti masyarakat Bali, jauh dari hiruk-pikuk perayaan tanpa makna yang kerap mewarnai pada 31 Desember setiap tahunnya.
Memajukan Masa Depan AI Inklusif bagi Global South
Oleh: Sandeep Chakravorty, Duta Besar India untuk Indonesia Jakarta, katakabar.com - India akan menjadi tuan rumah Global AI Impact Summit 2026 di New Delhi pada 16 hingga 20 Februari 2026. KTT ini akan mempertemukan lebih dari 100 negara dan organisasi internasional, dengan tujuh kelompok kerja khusus, atau “Chakras,” yang diketuai bersama oleh India dan dua negara lainnya, untuk merumuskan hasil yang relevan bagi Global North maupun Global South. Melalui sidang pleno para pemimpin, forum diskusi CEO, tantangan inovasi pemuda, serta simposium riset berdampak tinggi, tujuan KTT ini adalah membangun visi bersama bahwa masa depan kecerdasan buatan harus bersifat inklusif, transparan, dan dikelola melalui tata kelola kolaboratif. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong dampak nyata dan dapat ditingkatkan skalanya dalam berbagai bidang, mulai dari prediksi pandemi hingga efisiensi pertanian, pemantauan iklim, serta peningkatan keterampilan digital bagi komunitas yang kurang terlayani. Indonesia memainkan peran aktif dalam membentuk hasil nyata dari KTT ini, yang dapat berkontribusi pada pengembangan solusi berbasis AI yang berpusat pada manusia dan berlandaskan etika. Dalam beberapa pekan terakhir, Indonesia, bersama Belanda, telah memberikan kontribusi signifikan dalam Kelompok Kerja “AI untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Kebaikan Sosial.” Mengingat banyaknya kesamaan pendekatan India dan Indonesia dalam membangun ekosistem AI yang human-centric, partisipasi aktif Indonesia, baik dalam proses pembentukan hasil KTT maupun dalam pelaksanaan KTT itu sendiri, akan memberikan manfaat besar bagi Global South secara keseluruhan. Strategi AI Nasional Indonesia (Stranas KA), sejalan dengan visi AI yang berpusat pada manusia dan beretika. Visi jangka panjang menuju tahun 2045 menekankan pengembangan talenta serta penerapan AI secara terarah di sektor-sektor prioritas seperti kesehatan, pertanian, dan layanan publik. Hal ini menunjukkan komitmen kuat Indonesia dalam menerjemahkan inovasi menjadi nilai sosial yang nyata. Pengalaman Indonesia dalam membangun “Sahabat,” sebuah ekosistem model bahasa besar (Large Language Model/LLM) yang dirancang untuk beroperasi dalam Bahasa Indonesia dan berbagai bahasa daerah lainnya, merupakan upaya pionir yang patut dibagikan untuk direplikasi secara global. Indonesia juga melakukan investasi penting dalam kapasitas GPU (graphics processing unit) serta pusat data. Berdasarkan Stanford AI Index Report 2025 dan sumber lainnya, Indonesia termasuk dalam 10 negara teratas dalam pertumbuhan talenta AI, dengan peningkatan konsentrasi talenta AI hampir 200 persen antara tahun 2016 hingga 2024. Hal yang menggembirakan adalah Indonesia termasuk negara paling optimistis di dunia terhadap AI, dengan 80 persen penduduk memandang AI sebagai sesuatu yang bermanfaat. Indonesia juga diakui sebagai pemimpin regional di Asia Tenggara dalam hal adopsi AI. Pendekatan India terhadap AI tidak terbatas pada kemajuan teknis dan keuntungan ekonomi semata. India menargetkan dampak sosial-ekonomi yang nyata, dengan memanfaatkan AI untuk meningkatkan layanan kesehatan, mengoptimalkan pertanian, mentransformasi pendidikan, serta memperkuat ketahanan iklim. Ambisi India adalah memberdayakan setiap warga negara dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan serta inklusif, khususnya bagi Global South. Laporan Stanford menempatkan India pada posisi ketiga secara global dalam hal daya saing AI. Peringkat ini menyoroti pertumbuhan pesat India dalam lanskap AI global. Laporan tersebut mengukur pertumbuhan dan inovasi AI dari tahun 2017 hingga 2024, yang mencerminkan meningkatnya talenta AI India, kapabilitas riset yang kuat, ekosistem startup yang dinamis, investasi dan dampak ekonomi, infrastruktur, serta kebijakan dan tata kelola. Berlandaskan visi “Making AI in India and Making AI Work for India,” India meluncurkan IndiaAI Mission pada Maret 2024, dengan alokasi anggaran sekitar US$100 miliar selama lima tahun. Misi ini menjadi langkah penting dalam menjadikan India pemimpin global dalam kecerdasan buatan. Sejak diluncurkan, misi ini telah menunjukkan kemajuan besar dalam memperluas infrastruktur komputasi nasional. Dari target awal 10.000 GPU, India kini telah mencapai 38.000 GPU, sehingga menyediakan akses terjangkau terhadap sumber daya AI berkelas dunia. GPU tersebut tersedia bagi para pengembang aplikasi dengan tarif bersubsidi, yaitu kurang dari satu dolar per jam. Salah satu pilar IndiaAI Mission, yakni “AIKosh,” mengembangkan kumpulan data besar untuk melatih model AI. Platform ini mengintegrasikan data dari sumber pemerintah maupun nonpemerintah. AIKosh memiliki lebih dari 5.500 dataset serta 251 model AI dan teknologi bahasa yang mencakup 20 sektor. Melalui inisiatif seperti BHASHINI dan BharatGen, India mendemokratisasi akses terhadap alat AI multibahasa. India dan Indonesia memiliki pendekatan bersama terhadap AI yang inklusif, yang didasarkan pada keyakinan kuat bahwa teknologi harus meningkatkan kualitas hidup dan memperluas peluang. AI tidak dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai penggerak pembangunan yang sejalan dengan visi Viksit Bharat atau India Maju 2047 dan Indonesia Emas 2045. Dengan skala besar, demografi muda, serta ekosistem inovasi yang terus berkembang, kedua negara berada pada posisi yang kuat untuk menjadi pemimpin regional dalam AI yang bertanggung jawab. Kedua negara kita juga menyadari bahwa keberagaman dan keseimbangan gender dalam ekosistem AI bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan strategis. Bias dalam data akan menghasilkan bias dalam hasil. Inklusi dalam desain menentukan inklusi dalam dampak. Hal ini juga memperkuat alasan untuk mengembangkan bersama model AI multibahasa serta sumber daya bahasa yang dikembangkan secara lokal guna mengurangi bias data dan memastikan relevansi kontekstual bagi masyarakat Global South. Patut dicatat bahwa Stranas KA dan kerangka etika AI Indonesia menekankan kepercayaan, transparansi, pengembangan talenta, serta akuntabilitas dalam mengintegrasikan AI ke sektor-sektor prioritas nasional. Berdasarkan Indeks Kesiapan AI IMF, muncul alasan kuat bagi terbentuknya aliansi AI antara India dan Indonesia, karena skor masing-masing negara menunjukkan “kekuatan” institusional yang saling melengkapi. Kekuatan India terletak pada skala, keterampilan STEM, Digital Public Infrastructure (DPI, India Stack), riset dan pengembangan (volume paten AI yang tinggi), perusahaan teknologi besar, serta investasi asing yang signifikan di sektor ini. Sementara, Indonesia memiliki skor yang kuat dalam kesiapan infrastruktur, regulasi dan etika, serta konektivitas telekomunikasi. Dengan menyelaraskan kerangka regulasi dan kebijakan, dua raksasa Asia ini dapat mencegah Global South menjadi “lahan uji coba” bagi model bisnis pihak lain yang bersifat oportunistik, sekaligus menetapkan standar yang adil dan berpusat pada manusia sesuai semangat “AI untuk Semua.” Bidang kerja sama lain yang layak dipertimbangkan adalah investasi kolaboratif serta pengembangan bersama pusat data dan kapasitas pemrosesan, yang juga dapat berguna secara strategis. Isu-isu tersebut menjadi inti pembahasan dalam acara pra-KTT Global AI Impact Summit yang diselenggarakan di Jakarta. Diskusi tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga pada langkah-langkah konkret untuk membangun ekosistem AI yang inklusif dan berkelanjutan menjelang Global AI Impact Summit 2026. Bagi negara seperti India dan Indonesia, pertanyaan seputar AI bukanlah hal yang abstrak atau jauh. Isu ini bersifat segera, berdampak besar, dan sangat terkait dengan jalur pembangunan nasional. Dengan populasi yang besar dan beragam, sistem pemerintahan demokratis, keragaman bahasa, serta prioritas pembangunan yang masih terus berkembang, pilihan yang kita ambil terkait AI akan membentuk tidak hanya hasil nasional tetapi juga norma global tentang bagaimana AI dikelola, diterapkan, dan dialami. Sebagaimana disampaikan oleh Wakil Menteri Nezar Patria dalam acara pra-KTT, kemitraan antara Indonesia dan India dapat menghadirkan peluang besar bagi pengembangan kecerdasan buatan yang berorientasi pada kepentingan Global South secara lebih luas, serta membentuk wacana masa depannya melalui pendekatan yang berpusat pada manusia. Secara keseluruhan, diskusi pra-KTT menegaskan perlunya pergeseran dari strategi menuju implementasi, dengan kerja sama Selatan–Selatan muncul sebagai jalur utama menuju AI yang inklusif dan akuntabel. Hanya melalui aksi kolektif kesenjangan AI dapat dijembatani. India tetap berkomitmen kuat untuk memajukan AI yang inklusif dan dapat ditingkatkan skalanya, serta siap bermitra dan menciptakan solusi bersama.
Antara Fomo, Gen Z dan Behavioral Finance
Dian Dwi Jayanti, Mahasiswa Magister Manajemen Universitas Lancang Kuning Riau
Hukum Indonesia 2026 di Persimpangan Jalan: Instrumen Keadilan Sosial atau Alat Legitimasi Kekuasaan
Dinamika penegakan hukum di Indonesia memasuki fase krusial seiring diberlakukannya berbagai pembaruan regulasi strategis, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional
Menjaga Marwah Melayu di Tengah Globalisasi, Adat Jadi Benteng Etika Sosial dan Politik di Tanah Jantan
Oleh: Humas LAMR Kepulauan Meranti, Ucok Alexander Kepulauan Meranti, katakabar.com - Di tengah derasnya arus globalisasi yang kerap menggerus identitas budaya lokal, masyarakat Melayu di 'Tanah Jantan' sebutan lain dari Kabupaten Kepulauan Meranti tetap menjadikan adat istiadat sebagai benteng utama menjaga marwah dan jati diri. Bagi masyarakat setempat, adat bukan sekadar simbol seremonial, melainkan pedoman hidup yang mengatur etika sosial, tata pergaulan, hingga nilai-nilai politik. Falsafah hidup Melayu yang berbunyi “Adat bersendikan syarak, syarak bersendikan Kitabullah” masih dipegang kuat hingga kini. Prinsip tersebut menempatkan adat pada kedudukan tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, sekaligus menjadi fondasi moral dalam setiap aspek kehidupan. Tokoh-tokoh adat menilai, ketika adat mulai diabaikan, sendi-sendi kehidupan masyarakat akan rapuh. Politik kehilangan etika, hubungan sosial menjadi renggang, dan generasi muda berpotensi tercerabut dari akar budayanya sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Melayu Kepulauan Meranti dikenal menjunjung tinggi nilai sopan santun, musyawarah, dan kebersamaan. Hal ini tercermin dalam pepatah Melayu, “Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing,” yang menggambarkan semangat solidaritas dan gotong royong. Nilai-nilai adat tersebut juga menjadi rujukan dalam etika kepemimpinan. Dalam budaya Melayu, seorang pemimpin tidak dinilai dari jabatan semata, melainkan dari budi pekerti dan moralitasnya. Pepatah “Tinggi tampuk kerana sirih, tinggi adat kerana budi” menegaskan jabatan adalah amanah, sementara akhlak menjadi dasar kehormatan kepemimpinan. Selain itu, adat Melayu berperan sebagai filter terhadap pengaruh luar. Globalisasi dipandang sebagai keniscayaan, tetapi adat berfungsi sebagai penuntun agar modernisasi tidak mengikis nilai-nilai kemanusiaan. Masyarakat Melayu meyakini menjaga adat bukan berarti menolak kemajuan, melainkan memastikan pembangunan tetap berkeadilan dan memuliakan manusia. Dengan berlandaskan adat, pembangunan dan politik diharapkan tidak semata mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Prinsip adat diyakini mampu mencegah praktik politik yang hanya menguntungkan kelompok tertentu. Ungkapan Melayu yang sangat dikenal, “Biar mati anak, jangan mati adat,” kembali mengingatkan pentingnya menjaga warisan leluhur. Hilangnya adat dianggap sama dengan hilangnya jati diri, yang pada akhirnya membuat masyarakat kehilangan arah dalam menghadapi perubahan zaman. Tantangan ke depan adalah menanamkan kembali nilai-nilai adat kepada generasi muda Meranti. Pendidikan tidak hanya dituntut mencetak generasi yang cerdas secara intelektual, tetapi juga berakar kuat pada kecerdasan budaya. Dengan demikian, adat istiadat tetap tegak, etika sosial tetap hidup, dan marwah Melayu terus terjaga di tengah gelombang globalisasi.
Tahun Baru Segelas Kopi Excelsa Tanpa Gula
Oleh: Agung Marsudi Pecinta Indonesia katakabar.com - Tahun baru 2026 terlalu pahit untuk rakyat, apalagi bagi masyarakat Sumatera Bagian Utara. Bencana banjir bandang datang merenggut harapan, hidup dan masa depan. Dari segelas kopi excelsa tanpa gula, ada sejumput cerita, jika kesimpulan penyebab bencana banjir bandang Sumatera adalah hutan, hantu, tuhan. Tiga kata, berasal dari huruf-huruf yang sama, beda makna. Dari segelas kopi excelsa tanpa gula, ditemani kue bolu jaman dulu, gambar tiga bintang, citra menjangan, tak ada dialektika, 10 tahun pemerintahan Jokowi, kewarasan dan intelektualitas digiring ke gorong-gorong. Politik itu citra blusukan. Kini era Prabowo, masih segar dalam ingatan yang dalam pidato politiknya berteriak lantang, "Hidup Jokowi!". Sebuah paradoks Indonesia, yang mengajarkan, bahwa untuk bahagia gak perlu negara, untuk sejahtera gak butuh Pilkada. Adagium kuno, "dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat" seperti janji palsu bernegara. Negara dikuasai partai politik, penyelenggara negara diatur oligarki. Bangsa dibiarkan berjalan tanpa haluan. Berbangsa, dan bernegara tenggelam di air bah Desember "gede-gedene sumber". Bulan bencana, katanya bangga "Sawit adalah kita". Semerdu aksi para relawan, "Jokowi adalah kita". Desember membawa kayu-kayu gelondongan di halaman rumah dan bangunan tersisa di Sumatera Bagian Utara. Mereka pantas dikunjungi, layak difoto, lalu dimedsoskan. Dan, jangan lupa "kayu-kayu gelondongan itu" milik negara. Atas nama negara, kekuasaan apapun itu selalu makan korban. Bukti "serakahnomics" entah oleh siapa. Masih ingat, drama politik kongres PSI di Solo? Kongres partai "mawar" merah, tapi sudah berlogo "gajah". Masih ingat, komedian Abdel, yang menyebut sudah hidup di tujuh presiden; Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, Prabowo. "Eh, kelewatan ya, Jokowi. Menurut lu kelewatan gak Jokowi?" Jokowi dan Prabowo, bukan tokoh baru. Prabowo-Gibran itu sama dengan Prabowo-Jokowi diam-diam. Tahun Baru ini, pastilah tanpa kembang api, karena api simbol penyulut revolusi. Dengan menirukan pidato pak Prabowo, saya akhiri tulisan pendek awal tahun ini dengan ucapan, "Hidup Jokowi!" Untuk Ibu Pertiwi, "Bagimu Negeri Jiwa Raga Kami!"
Energi Teh Telor Kamek Sukri Datasan Alpauhi
Oleh: Agung Marsudi Founder Duri Institute katakabar.com - Ini bukan sembarang teh telor, ini teh telor "Kamek", Sukri Datasan Alpauhi (SDA), seperti isi berita, rasanya bercerita. Karena seduhannya penuh dengan nostalgia. Kamek, dalam bahasa Minang berarti lezat, padahal menurut si empunya, Kamek singkatan dari Kamang Magek, nama sebuah nagari di kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ya, ingat nostalgia puluhan tahun yang lalu, ketika sang pemilik, masih aktif menulis berita. Ia pewarta senior, dari sebuah media Jawa Pos Group. Siapa yang tak kenal dengan Riau Pos. Terletak di jalan kayangan, warung kecil miliknya tak terasa sudah berjalan dua tahun. Ini bukan soal suka duka. Ini soal catatan perjalanan. Nikmatnya segelas teh telor rasa berita. Enaknya kemana-mana. Saya mendapat info kalau SDA buka warung teh telor, dari Ismet Patra Suara, sang "palamak carito" ketika nongkrong di Ajo, beberapa dekade terakhir. Tak banyak yang bisa dikuak. Yang jelas teh telornya benar-benar enak, legit, harga pas, stamina tancap gas. Menikmati teh telor malam hari, sembari belajar jurnalisme bertutur ala Sukri Datasan Alpauhi, ada energi. Ada nostalgia yang tak bisa dibeli dengan kata-kata. Meski sehari-hari ia berkelindan dengan kata. Baginya kerja adalah caranya berdoa. Menulis berita adalah permainan kata-kata, yang telah lama ia tinggalkan, masih tersisa potongan-potongan kenangan. Di samping Ampera Padi Rimbun, depan La Water Kayangan, setelah kampus Mitra Gama, nikmatnya teh telor SDA, tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia prosa lama dari Sebanga, Desa Harapan hingga Kayangan. Metamorfosa teh telor, bukan robusta. Seperangkat kafe kecil, Usaha Menjalani Keuntungan Menyudahi (UMKM). Rambut peraknya, kacamatanya, membuatku rindu, dialektika para pewarta di Piaman Laweh, dulu sekali. Nama Susi, Keni, Elly, Faisal, Rinadi, nama-nama itu masih terngiang. Ngobrol tentang riuh dunia media tak ada habisnya. Empat jam ngobrol tak terasa. Teh telor sehabis hujan, "Taragak samo dikaluahkan", membayar kerinduan. Meski dia bilang, "biasa-biasa saja". Mau yang ori, yang tapai, atau pinang mudo. Teh telornya benar-benar istimewa.
LK III Badko HMI Papua Barat-Papua Barat Daya : Strategi dan Tantangan Ekonomi Global di Indonesia
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia terus menghadapi tekanan ekonomi global yang dipicu oleh fluktuasi harga komoditas, konflik geopolitik, serta kompetisi investasi di kawasan Indo-Pasifik
Kuli Panggul Oligarki
Catatan Melawan Lupa dari Riau: “Zul yang Memanggul” dan 1,64 Juta Hektar Hutan yang Hilang Oleh: Agung Marsudi Founder Duri Institute katakabar.com - Riau, 9 Agustus 2014. Provinsi berulang tahun ke 57. Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan era SBY, datang sendiri ke Pekanbaru membawa “kado istimewa”: SK pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). “Peta Nasib” Provinsi dan Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau. Bukan Gubernur Riau yang jemput ke Jakarta. Menteri yang antar langsung. Aneh? Tentu saja aneh. Karena itu bukan kado ulang tahun. Itu seperti "kado pelepasan 1,6 juta hektare hutan" untuk oligarki sawit dan pulp. Dua bulan kemudian, September 2014, KPK OTT Gubernur Riau Annas Maamun. Suap Rp 3 miliar dari pengusaha sawit (Gulakma Group & Duta Palma) agar revisi RTRW lolos. Hasil revisi? Hutan lindung di Riau berubah status jadi APL (Area Penggunaan Lain) dalam sekejap. Dan SK yang jadi alat utama SK No. 673 & 878/Menhut-II/2014 yang ditandatangani sendiri oleh Zulkifli Hasan. Angka 1,64 juta hektare hutan yang dilepas era Menhut Zulkifli Hasan (2009–2014) "persis sama" dengan angka yang jadi barang bukti kasus suap Annas Maamun. Kebetulankah? No way! Taman Nasional Tesso Nilo, yang dulu seluas 150 ribu hektar dan jadi rumah terakhir gajah Sumatera, kini tinggal 38 ribu hektare. Sisanya? Jadi kebun sawit dan HTI pulp. Harrison Ford datang 2013, marah besar di depan kamera: _“You are fighting a losing battle!”_ Zulkifli Hasan ketawa dan menjawab: _“Kita baru berdemokrasi.”_ Tapi demokrasi tidak menebang hutan. Manusia dengan stempel lah yang melakukannya. Zulkifli Hasan dipanggil KPK sebagai saksi 2020. Dia datang, tapi tak ditahan. Annas Maamun dipenjara 7 tahun. Gulakma dipenjara. Pengusaha sawit lain dipenjara. Zulkifli Hasan? Kini menjadi Menteri Perdagangan era Prabowo. Masih memanggul karung yang sama, cuma karungnya lebih besar. 1,64 juta hektare hutan itu setara dengan "22 kali luas negara Singapura. 25 kali Jakarta.3 kali pulau Bali. 100 kali luas kota Bandung" Hutan itu bukan milik Zulkifli Hasan. Bukan milik Annas Maamun. Bukan milik Sukanto Tanoto atau Eka Tjipta Widjaja. Itu milik kita. Milik anak-anak yang sekarang tenggelam di Sumbar, Sumut dan Aceh karena hutan sudah tak ada lagi yang menahan air. Jadi siapa yang harus “memanggul” tanggung jawab? Bukan cuma oligarki yang punya kebun. Tapi juga "kuli panggul berjas" yang dulu menandatangani SK, yang kini masih duduk di kursi menteri, yang masih tersenyum di layar televisi. Mereka bukan pemimpin. Mereka kuli terhormat yang dibayar mahal untuk mengangkat karung duit dari hutan ke kantong tuannya. Menteri kita bisa apa. Apa bisa? Ingat Riau! Indonesia jangan lupa. Never forget, never forgive!