Toba, katakabar.com - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pada instruksikan untuk melakukan upaya Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) secara besar-besaran untuk menangani degredasi lingkungan dan bencana. Menindaklanjuti instruksi itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tengah membangun sejumlah persemaian moderen di beberapa wilayah di Indonesia yang dapat memproduksi bibit dalam skala besar.

Persemaian moderen yang tengah dan dibangun terdapat di beberapa wilayah, meliputi persemaian moderen di Kalimantan Timur seluas 120 hektar, di sekitar kawasan pariwisata Danau Toba, Sumatera Utara seluas 37,25 hektar, Labuan Bajo, NTT seluae 30 hektar, Mandalika, NTB seluas 32,25 hektar, dan Likupang, Sulawesi Utara seluas 30,33 hekatar.

Menteri LHK RI, Siti Nurbaya saat kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Utara, pada Sabtu (12/6), tinjau pembangunan Persemaian Moderen Toba di Desa Sibisa, Kabupaten Toba.

Selain itu, Menteri Siti tinjau beberapa lokasi di sekitar Danau Toba untuk rencana penanaman dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), seperti di Desa Simangulampe, Kecamatan Baktiraja dan Desa Pearung, Kecamtmatan Lintong Ni Huta, Kabupaten Humbang Hasundutan.

Apabila terdapat lokasi RHL yang melibatkan masyarakat dalam Usaha Pengelolaan Sumberdaya Alam (UPSA), harus dilakukan secara utuh, ujar Siti.

Dicontohkan, di bagian paling atas bentang alam yang harusnya terdapat pepohonan, tidak boleh terputus garis pepohonannya. Taj cuma itu, mesti diperhatikan saluran air jatuh dapat dibuatkan embung bawah atau embung atas untuk menahan air tidak langsung masuk ke Danau Toba, jelasnya.

Upaya RHL di daerah tangkapan air (DTA) Danau Toba, dari 2015 hingga 2021 telah dilaksanakan kegiatan RHL seluas 5.098 hektar. Di DTA Danau Toba ini telah dibangun Kebun Bibit Rakyat (KBR) sebanyak 30 unit dan Kebun Bibit Desa (KBR) sejumlah 18 unit untuk menyediakan bibit pohon. Sedangkan, jumlah bibit pohon yang telah disalurkan untuk RHL dari 2015 hingga saat ini telah mencapai lebih kurang 3 juta bibit pohon.

Sehari sebelumnya, bertempat di Parapat, tepi Danau Toba, Menteri LHK bertemu dan berdiskusi dengan beberapa bupati di Provinsi Sumatera Utara yang daerahnya berada di sekitar Danau Toba. Bupati yang hadir Bupati Toba, Bupati Humbang Hasundutan, Bupati Simalungun, Bupati Dairi.

Pertemuan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi nyata yang terjadi di lapangan, dan untuk menyamakan visi dan langkah dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan di kawasan Destinasi Wisata Super Prioritas Danau Toba.

Kunjungan kerja ke Sumatera Utara kali ini,  Menteri LHK membawa serta beberapa pejabat pimpinan tinggi di KLHK. Harapannya para pejabat dapat langsung memberikan solusi atas persoalan yang sedang dihadapi para kepala daerah. Setelah memperoleh keterangan dari para bupati, Menteri LHK kemudian menindaklanjuti dengan rencana meninjau kondisi di lapangan.

Dan akhirnya Menteri LHK berdialog dengan organisasi masyarakat sipil Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) di Parapat pada Minggu (13/6). Dialog ini untuk mendengarkan keterangan dari perwakilan masyarakat terkait persoalan yang terjadi di sekitar Danau Toba.

Pemerintah telah membuat sejumlah aksi korektif atas kebijakan yang kurang ideal. Dirinya memastikan pemerintah hadir untuk memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat.

Seluruh informasi dan keterangan yang didapat dari kunjungan kerja kali ini akan dibahas lebih lanjut dalam tingkat yang lebih tinggi di Jakarta, untuk menentukan keputusan teknis penyelesaian permasalahan yang terjadi di lapangan, tegasnya.