Nasional
Nasional
Kementerian PU Pulihkan SPAM Langkahan, 1.500 Rumah di Aceh Utara Teraliri Air Bersih
Aceh, katakabar.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) berhasil pulihkan kembali 1.500 sambungan rumah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di tiga desa terdampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh. Hasil kerja ini dipastikan langsung oleh Menteri PU, Dody Hanggodo saat meninjau SPAM Langkahan di Kabupaten Aceh Utara. Perbaikan SPAM tersebut dilakukan oleh Kementerian PU melalui Balai Penataan Bangunan dan Prasarana Kawasan Aceh (BPBPK) menyusul terjadinya banjir dan sedimentasi. Bencana hidrometeorologi tersebut menyebabkan instalasi pengolahan air (IPA) mengalami kelebihan kapasitas, serta mengganggu fungsi intake dan pipa sadap akibat perubahan morfologi Sungai Krueng Jambo Aye. "Beberapa bulan lalu saya ke sini masih belum seperti ini. Untuk sekarang, intake-nya sudah mulai dibangun walaupun masih darurat. Dan air sudah mulai mengalir ke masyarakat, meskipun memang belum sempurna," kata Dody, di pekan keempat Februari 2026 lalu SPAM Langkahan eksisting yang berlokasi di Desa Simpang Tiga, Kecamatan Langkahan, memiliki kapasitas 20 liter per detik dengan sumber air baku dari Sungai Krueng Jambo Aye. Fasilitas ini ditujukan untuk melayani sekitar 3.600 sambungan rumah (SR) di Kecamatan Langkahan dan Kecamatan Tanah Jambo Aye. Pascabencana, layanan air saat ini baru kembali menjangkau sekitar 1.500 SR di tiga desa. Dalam waktu dekat, cakupan layanan ditargetkan bertambah ke tujuh desa lainnya di arah Jambo Aye, dan akan terus dipulihkan secara bertahap hingga mendekati kapasitas awal. Dody menjelaskan, pemulihan layanan tidak hanya berfokus pada infrastruktur utama SPAM, tetapi juga pada jaringan pipa distribusi ke rumah-rumah warga yang terdampak langsung oleh material banjir. "Selain kita menangani masalah SPAM, kita juga harus menangani masalah sambungan ke rumah-rumahnya. Sebab banyak yang tertutup lumpur, ada yang bocor, ada yang harus dipotong dan diganti. Kita upayakan secepatnya supaya layanannya bisa kembali lagi seperti semula," jelas Dody. Terkait kualitas layanan, Dody secara khusus menginstruksikan Kepala Balai Cipta Karya untuk menyempurnakan proses pengolahan air. Ia menilai perlunya penambahan filter dan bahan kimia (chemical) guna mengatasi masalah kekeruhan air, sehingga aman untuk memenuhi kebutuhan harian masyarakat meski masih dalam kondisi tanggap darurat. Sebagai langkah strategis jangka menengah, Kementerian PU akan membangun SPAM IKK Langkahan baru berkapasitas 50 liter per detik untuk memperkuat sistem eksisting yang telah melampaui kapasitas optimal. Pembangunan konstruksi ditargetkan dapat dimulai pada awal Tahun Anggaran 2026. "Sementara waktu, kita akan menambah lagi SPAM di sampingnya dengan kapasitas 50 liter per detik. Untuk yang eksisting tetap kita manfaatkan kapasitasnya 20 liter per detik. Ditambah 50 liter per detik, mudah-mudahan seluruh masyarakat di daerah ini bisa terlayani kebutuhan air bersihnya selama 24 jam," tegas Dody. Fasilitas baru tersebut akan berlokasi bersebelahan dengan SPAM eksisting dengan desain yang lebih compact, modern, dan efisien untuk memudahkan operasional oleh PDAM Tirta Pase selaku pihak operator. Pembangunan ini mencakup IPA baja, bangunan intake, jaringan pipa transmisi dan distribusi utama, reservoir beton berkapasitas 600 meter kubik, hingga rumah pompa dan bahan kimia. Melalui pemulihan SPAM Langkahan eksisting dan pembangunan SPAM Langkahan baru dengan kapasitas lebih besar, Kementerian PU memastikan layanan air minum di Aceh Utara kembali andal sekaligus memperkuat ketahanan infrastruktur dasar terhadap risiko bencana hidrometeorologi di masa mendatang. Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak” menjalankan Asta Cita Presiden RI, H Prabowo Subianto.
Nasional
Nasional
Kementerian PU Salurkan Donasi Rp600 Juta Bagi ASN Terdampak Banjir di Sumatera dan Aceh
Jakarta, katakabar.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui program PU Peduli salurkan donasi senilai lebih dari Rp600 juta kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian PU yang terdampak bencana banjir di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Menteri PU, Dody Hanggodo, menyatakan pembangunan tidak hanya diukur dari kekuatan infrastruktur fisik, tetapi juga dari kehadiran negara dalam melindungi dan menguatkan rakyatnya, termasuk aparatur sipil negara. "Penyaluran bantuan kepada ASN Kementerian PU merupakan wujud kehadiran negara sekaligus penguatan solidaritas internal kementerian dalam melindungi aparatur yang menjadi bagian dari sistem pelayanan publik," ujar Dody. Ia menjelaskan, penanganan pascabencana di wilayah Sumatera tersebut menjadi momentum bagi Kementerian PU untuk menerapkan filosofi Build Back Better, yakni membangun kembali dengan kualitas yang lebih baik, tangguh, dan adaptif terhadap risiko bencana di masa depan. Filosofi tersebut tidak terbatas pada pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan dan jembatan, melainkan juga pada penguatan ketahanan kelembagaan. "Donasi ini adalah bagian dari upaya memperkuat ketahanan tersebut. Setiap ujian harus menjadi titik balik untuk menjadikan kita lebih kuat, lebih siap, dan lebih bersatu," ucapnya. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian PU, Apri Artoto, merinci dana bantuan tersebut disalurkan secara proporsional sesuai dengan tingkat kerusakan hunian para pegawai. Tercatat ada sebanyak 187 ASN terdampak banjir di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari jumlah itu, sebanyak 135 rumah pegawai mengalami rusak sedang, 38 rumah rusak ringan, dan 14 rumah rusak berat. "Selain itu, terdapat 57 ASN lainnya yang sedang dalam proses verifikasi data," beber Apri Artoto. Saat penyerahan bantuan yang langsung dilakukan Menteri PU (27/2) lalu, sebanyak 10 perwakilan ASN Kementerian PU hadir secara langsung. Sementara 177 ASN lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Apri Artoto menyampaikan program PU Peduli yang menghimpun dana hingga lebih dari Rp600 juta ini bukan sekadar pemberian dukungan material, melainkan wujud tanggung jawab institusi kepada keluarga besar Kementerian PU yang tengah menghadapi musibah. Kementerian PU berharap penyaluran donasi tersebut dapat meringankan beban para ASN Kementerian PU dan memacu kembali semangat mereka untuk melayani masyarakat. Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak” menjalankan Asta Cita dari Presiden RI, H Prabowo Subianto.
Nasional
Nasional
Tahap Awal Pembangunan Jembatan Rangka Baja di Salah Sirong Dimulai, Ini Kata Kementerian PU
Jakarta, katakabar.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah memulai pelaksanaan pembangunan jembatan permanen rangka baja di Desa Salah Sirong, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, guna perkuat konektivitas masyarakat. Menurut Menteri PU, Dody Hanggodo, pembangunan jembatan telah memasuki tahap awal konstruksi, yang ditandai dengan dimulainya kegiatan bor log sebagai bagian dari investigasi dan persiapan teknis. “Pekerjaan konstruksi sudah mulai dilaksanakan dengan kegiatan bor log di tiga titik sebagai bagian dari tahapan awal pembangunan. Ini dilakukan untuk memastikan kondisi tanah dan kesiapan teknis sebelum konstruksi utama dimulai,” kata Dody. Ia menjelaskan jembatan yang akan dibangun jembatan rangka baja tipe B dengan bentang sepanjang 80 meter. Struktur rangka baja tersebut dipilih karena dinilai efektif untuk mempercepat pemulihan konektivitas, sekaligus memberikan tingkat keamanan yang lebih baik bagi para pengguna jalan. Soal jadwal pengerjaan, desain teknis jembatan saat ini masih dalam tahap finalisasi. Setelah proses tersebut rampung, pekerjaan konstruksi utama direncanakan akan mulai dilaksanakan pada April 2026. Pembangunan jembatan permanen ini sebagai langkah lanjutan pemerintah setelah sebelumnya melakukan penanganan darurat guna menjaga kelancaran akses masyarakat setempat. Kementerian PU targetkan keseluruhan pekerjaan konstruksi jembatan akan berlangsung hingga Desember 2026. Proyek ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan konektivitas wilayah tetap terjaga, dengan mengedepankan aspek keselamatan konstruksi dan kualitas pekerjaan agar infrastruktur dapat mendukung mobilitas warga serta kelancaran distribusi logistik secara optimal. Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak” menjalankan Asta Cita Presiden RI, H Prabowo Subianto.
Lingkungan
Lingkungan
Dari Aceh hingga Makassar, Baja Modular KS Hadir Wujudkan Pemerataan Fasilitas Publik
Jakarta, katakabar.com - PT Krakatau Steel (Persero) Tbk / Krakatau Steel Group (KRAS) perkuat komitmen pembangunan nasional melalui inovasi infrastruktur baja modular yang cepat bangun dan adaptif. Langkah ini dirancang sebagai solusi konkret untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Indonesia secara luas. Direktur Utama Krakatau Steel, Dr. Akbar Djohan, menyampaikan transformasi produk baja modular merupakan manifestasi nyata keberpihakan perusahaan terhadap kepentingan publik. Menurutnya, baja modular bukan sekadar inovasi konstruksi, melainkan sebuah gerakan sosial (social movement) untuk menyediakan fasilitas fisik yang aman, layak, dan responsif terhadap kebutuhan zaman. “Fokus kami melampaui aspek komersial. Kami berkomitmen memastikan teknologi baja nasional hadir sebagai solusi kemanusiaan sekaligus pilar pembangunan berkelanjutan,” ujar Dr. Akbar Djohan, sekaligus menjabat sebagai Chairman Indonesian Iron dan Steel Industry Association (IISIA) dan Chairman Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA). Baja Modular: Inovasi Humanis Krakatau Steel untuk Negeri Bagi Krakatau Steel Group, baja bukan sekadar komoditas, melainkan solusi kemanusiaan yang nyata. Melalui teknologi modular yang cepat bangun, Perseroan mengawali tahun 2026 dengan aksi nyata di tiga titik strategis Indonesia. Langkah dimulai pada 2 Februari 2026 lalu di Sumatra Utara, melalui pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengakselerasi program Makan Bergizi Gratis. Komitmen ini berlanjut ke Bener Meriah, Aceh pada 12 Februari, di mana Klinik Darurat Waskita hadir sebagai respons cepat bagi warga terdampak banjir bandang. Perjalanan ini kemudian mencapai Makassar pada 18 Februari dengan tuntasnya SPPG Modular di Universitas Hasanuddin. Rangkaian proyek ini membuktikan di tangan Krakatau Steel, kekuatan baja telah bertransformasi menjadi infrastruktur pelayanan publik yang adaptif, aman, dan sepenuhnya berpihak pada kesejahteraan rakyat. Inovasi Hijau untuk Masa Depan Berkelanjutan Baja modular Krakatau Steel bukan sekadar soal kecepatan, melainkan manifestasi konstruksi masa depan yang ramah lingkungan. Melalui optimalisasi material yang minim limbah, tahan lama, dan fleksibel untuk dipindahkan, inovasi ini menjadi jawaban atas tantangan pembangunan hijau di Indonesia. Langkah strategis ini selaras dengan agenda nasional pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam visi Asta Cita Presiden RI, H Prabowo Subianto. Dengan memadukan efisiensi industri dan pelestarian lingkungan, Krakatau Steel memastikan setiap infrastruktur yang dibangun hari ini adalah warisan yang aman dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.
Nasional
Nasional
Kementerian PU Sukses Fungsikan Lagi 143 SPAM di Wilayah Bencana di Aceh, Sumut dan Sumbar
Jakarta, katakabar.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus prioritaskan percepatan pemulihan layanan dasar, khususnya air bersih dan sanitasi, bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatera. Hingga 2 Februari 2026, Kementerian PU mencatat progres signifikan dengan memfungsikan kembali 143 unit Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dari total 176 unit yang terdampak. Capaian ini menandai progres penanganan infrastruktur SPAM yang telah menyentuh angka 82 persen. Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan akses air bersih merupakan kebutuhan vital yang tidak bisa ditunda. Pihaknya memastikan kehadiran pemerintah sejak fase tanggap darurat hingga masa pemulihan saat ini. “Air bersih dan sanitasi adalah kebutuhan utama masyarakat. Karena itu, sejak fase tanggap darurat kami fokus memastikan layanan air minum tetap tersedia, baik melalui pemulihan SPAM maupun penyediaan sarana darurat,” ujar Dody. Dari seluruh unit yang telah beroperasi kembali, total kapasitas layanan air bersih yang berhasil dipulihkan mencapai lebih dari 5.300 liter per detik. Suplai ini kini telah melayani kebutuhan masyarakat di permukiman maupun lokasi pengungsian di berbagai wilayah Sumatera. Secara rinci, pemulihan layanan air bersih di Provinsi Aceh mencakup 54 SPAM yang telah kembali berfungsi dari total 71 unit terdampak di 10 kabupaten dan kota. Perbaikan instalasi dan jaringan distribusi di wilayah ini berhasil memulihkan kapasitas layanan sebesar 1.595 liter per detik. Sementara, di Provinsi Sumatera Barat, Kementerian PU berhasil memulihkan 52 SPAM dari 60 unit yang ditangani di 13 kabupaten/kota, dengan kapasitas layanan mencapai 2.263 liter per detik. Adapun penanganan permanen di Sumatera Barat ditargetkan rampung bertahap hingga Agustus 2028. Lalu, di Provinsi Sumatera Utara, sebanyak 37 SPAM dari 45 unit terdampak di 9 kabupaten/kota telah beroperasi kembali dengan kapasitas 1.445 liter per detik, sedangkan sisanya masih dalam tahap penyesuaian desain teknis. Selain memulihkan SPAM eksisting, Kementerian PU menyiagakan 537 unit sarana darurat untuk menjangkau wilayah yang infrastrukturnya belum pulih sepenuhnya. Sarana pendukung tersebut meliputi Instalasi Pengolahan Air (IPA) mobile, mobil tangki air, hidran umum, toren, unit pengolahan air siap minum, hingga fasilitas sanitasi berupa toilet portable dan darurat. Guna menjamin ketersediaan air baku jangka panjang, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) dan Direktorat Jenderal Cipta Karya juga mempercepat pembangunan sumur bor di lokasi dengan kerusakan jaringan berat. Pada bidang Sumber Daya Air, Kementerian PU tengah membangun 25 unit sumur bor air dalam. Pembangunan ini meliputi 24 unit di Provinsi Aceh dengan 11 unit telah selesai dan 13 unit dalam proses pengerjaan, serta 1 unit sumur bor yang sedang dikerjakan di RSUP Dr. M. Djamil Padang, Sumatera Barat. Sementara untuk Provinsi Sumatera Utara, pekerjaan sumur bor dalam dari Ditjen SDA belum dilakukan. Di sisi lain, Ditjen Cipta Karya melaksanakan pembangunan 103 unit sumur bor guna memperluas akses air bersih di kawasan permukiman dan fasilitas publik. Pembangunan ini terdiri atas 17 unit sumur bor dangkal yang seluruhnya berlokasi di Aceh, serta 86 unit sumur bor dalam yang tersebar di tiga provinsi. Untuk sumur bor dangkal, Kementerian PU membangun 17 unit yang seluruhnya berlokasi di Provinsi Aceh. Dari jumlah tersebut, 9 unit telah selesai dikerjakan, sementara 8 unit lainnya masih dalam proses pengerjaan dan ditargetkan segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedang untuk sumur bor dalam, Kementerian PU menangani pembangunan 86 unit. Di Provinsi Aceh, sebanyak 17 unit telah selesai dan 46 unit masih dalam tahap pengerjaan. Di Provinsi Sumatera Utara terdapat 5 unit sumur bor dalam yang sedang dalam proses pengerjaan, serta di Provinsi Sumatera Barat sebanyak 18 unit sumur bor dalam tengah memasuki tahap survei dan pengerjaan geolistrik sebagai dasar penentuan titik pengeboran. Upaya komprehensif ini merupakan wujud komitmen Kementerian PU dalam memastikan kehadiran negara untuk memulihkan kehidupan masyarakat pascabencana melalui penyediaan infrastruktur yang andal dan berkelanjutan. Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak” menjalankan Asta Cita Presiden RI, H Prabowo Subianto.
Nasional
Nasional
Kementerian PU Sukses Uji Coba Pengaliran Air Daerah Irigasi Jambo Aye di Provinsi Aceh
Jakarta, katakabar.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mengakselerasi pemulihan infrastruktur sumber daya air (SDA) pascabencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh. Sebagai wujud langkah percepatan pemulihan layanan pertanian, Kementerian PU sukses melaksanakan uji coba pengaliran air di Daerah Irigasi (DI) Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, di penghujung Januari 2026 lalu. Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan komitmen Kementerian PU untuk menjaga keberlanjutan layanan irigasi, khususnya di wilayah yang menjadi sentra produksi pangan nasional. Menurutnya, pemulihan fungsi irigasi adalah prioritas utama karena berdampak langsung pada ketahanan pangan dan penghidupan para petani. "Irigasi adalah tulang punggung pertanian. Begitu terjadi gangguan, harus segera cepat ditangani agar saluran kembali berfungsi," ujar Dody. Dijelaskannya, di Jambo Aye yang berlokasi di Kecamatan Langkahan memiliki luas layanan sekitar 19.473 hektare dengan sumber air utama dari Sungai Jambo Aye (Arakundo). Operasional sistem irigasi ini sempat terhenti total akibat bencana hidrometeorologi pada 26 November 2025. Bencana tersebut mengakibatkan kerusakan signifikan pada bangunan utama bendung, jaringan irigasi, serta sejumlah sarana pendukung lainnya. Merespons kondisi tersebut, Kementerian PU melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera I Aceh bergerak cepat melakukan penanganan darurat sejak masa tanggap bencana. Upaya fisik yang dilakukan meliputi pembersihan sedimen dan material banjir pada bangunan bendung, kantong lumpur, dan saluran irigasi untuk memulihkan aliran air ke areal persawahan. Pada uji coba pengaliran air pada 31 Januari 2026 lalu, air berhasil dialirkan melalui saluran primer BJA 0 hingga BJA 5 sepanjang kurang lebih 15 kilometer. Untuk mendukung kelancaran proses ini, Kementerian PU mengerahkan 9 unit alat berat yang tersebar di berbagai titik penanganan jaringan irigasi. Kementerian PU menargetkan pemulihan fungsi layanan irigasi dilakukan secara bertahap. Sub Daerah Irigasi (Sub DI) Panton Labu dengan luas layanan sekitar 2.700 hektare ditargetkan kembali beroperasi pada akhir Februari 2026. Fungsionalisasi Sub DI akan dilanjutkan pada tiga sub daerah irigasi lainnya dengan target operasi pada akhir Maret 2026, yaitu untuk Sub DI Lhoksukon (±1.381 hektare), Sub DI Monsukon (±590 hektare), dan Sub DI Arakundo (±2.375 hektare). Dengan tahapan tersebut, total luas areal irigasi yang diproyeksikan kembali berfungsi normal hingga akhir Maret 2026 mencapai kurang lebih 7.046 hektare. Percepatan pemulihan di Jambo Aye Langkahan ini diharapkan dapat menjamin keberlanjutan aktivitas pertanian, meningkatkan produktivitas lahan sawah, serta memperkuat kembali ketahanan pangan masyarakat Aceh Utara dalam masa pemulihan pascabencana. Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak” menjalankan Asta Cita dari Presiden RI, H Prabowo Subianto.
Nusantara
Nusantara
Bangun Sekolah Rakyat Tahap II di Aceh, Menteri PU Pastikan Konstruksi Cepat, Tepat dan Berkualitas
Jakarta, katakabar.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) percepat pembangunan permanen Sekolah Rakyat (SR) Tahap II di Provinsi Aceh. Percepatan pembangunan ini bagian dari langkah pemerintah sebagai upaya pemulihan pascabencana banjir bandang sekaligus memutus mata rantai kemiskinan melalui penyediaan akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga rentan. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan pembangunan infrastruktur pendidikan ini adalah manifestasi komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). “Kementerian PU memastikan fasilitas pendidikan Sekolah Rakyat dibangun secara cepat, tepat, dan berkualitas agar segera dimanfaatkan masyarakat,” ujar Dody. Penyediaan infrastruktur pendidikan yang layak menjadi fondasi penting untuk mencetak generasi yang unggul dan berdaya saing. Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di Provinsi Aceh, yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025–2026 dengan total nilai kontrak sekitar Rp1,53 triliun ini berada di bawah tanggung jawab Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Aceh, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU. Pekerjaan konstruksi ini dibagi menjadi dua paket strategis berdasarkan wilayah kerja dan kontraktor pelaksana. Paket pertama, yakni Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 1, mencakup wilayah Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Bireuen, dan Kota Lhokseumawe. Paket ini dikerjakan oleh kontraktor pelaksana KSO PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan nilai kontrak sebesar Rp782,29 miliar. Masa pelaksanaan pekerjaan konstruksi berlangsung selama 240 hari kalender, terhitung sejak 28 November 2025 dengan target penyelesaian pada 25 Juli 2026. Hingga 30 Januari 2026, progres fisik paket ini tercatat mencapai 2,81 persen. Sedang, paket kedua atau Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Aceh 2 meliputi wilayah Kabupaten Nagan Raya, Kota Subulussalam, dan Kabupaten Aceh Singkil. Paket pekerjaan ini dilaksanakan oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan nilai kontrak Rp757,05 miliar. Dengan masa pelaksanaan yang sama, yakni 240 hari kalender, pekerjaan dimulai pada 18 Desember 2025 dan ditargetkan rampung pada 14 Agustus 2026. Saat ini, progres fisik untuk paket kedua telah mencapai 1,70 persen. Sekolah Rakyat Tahap II dibangun di atas lahan seluas 5 hingga 10 hektare yang disiapkan oleh pemerintah daerah. Bangunan ini didesain secara komprehensif, tidak hanya sebagai tempat belajar, tetapi juga memperhatikan aspek mitigasi risiko bencana demi menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif. Setiap lokasi sekolah akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern, mulai dari asrama siswa dan guru, ruang kelas berbasis teknologi, pusat pembelajaran digital, laboratorium keterampilan, hingga perpustakaan. Selain itu, fasilitas penunjang kesehatan dan aktivitas siswa juga disiapkan secara lengkap, meliputi klinik kesehatan, kantin dan dapur sehat, lapangan olahraga, serta area hijau. Pembangunan di Aceh ini merupakan bagian dari program nasional Sekolah Rakyat Tahap II yang dilaksanakan secara serentak di 104 lokasi yang tersebar di 32 provinsi dan 102 kabupaten dan.kota. Secara nasional, program ini menargetkan kapasitas tampung sekitar 112.320 siswa dengan total 3.744 rombongan belajar (rombel), yang terdiri atas 1.872 rombel SD, 936 rombel SMP, dan 936 rombel SMA. Hingga 23 Januari 2026, capaian fisik nasional berada di angka 4,56 persen. Kementerian PU optimistis seluruh infrastruktur Sekolah Rakyat Tahap II dapat diselesaikan pada periode Juni–Agustus 2026, sehingga siap digunakan sepenuhnya pada tahun ajaran 2026/2027. Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak” menjalankan Asta Cita dari Presiden RI, Prabowo Subianto.
Nasional
Nasional
Percepatan Perbaikan Infrastruktur di Aceh dan Sumut, Kementerian PU Terjunkan Mahasiswa Poltek PU
Jakarta, katakabar.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengintensifkan upaya perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Sebagai langkah konkret penguatan tim teknis di lapangan, Kementerian PU menerjunkan 21 mahasiswa magang dari Politeknik PU untuk mendukung percepatan rekonstruksi di wilayah terdampak. Pelepasan tim mahasiswa ini dilaksanakan di Balai Pengembangan Kompetensi Wilayah III Jakarta, Kamis (22/1) lalu. Langkah ini wujud nyata kontribusi Kementerian PU dalam memulihkan layanan dasar infrastruktur bagi masyarakat dengan melibatkan sumber daya manusia (SDM) muda yang kompeten. Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan pelibatan mahasiswa magang ini bukan sekadar pemenuhan kebutuhan tenaga teknis, melainkan cerminan kesiapsiagaan Kementerian PU dalam merespons bencana. “Ini wujud pengabdian Insan PU kepada ibu pertiwi, tidak hanya membangun, tetapi juga membangun kembali dengan lebih baik atau build back better pascabencana,” jelas Dody. Total 21 mahasiswa yang diterjunkan berasal dari tiga program studi (prodi) spesialis di Politeknik PU. Mereka ditempatkan di lokasi-lokasi yang sesuai dengan kompetensi teknis yang dibutuhkan untuk rehabilitasi infrastruktur. Lima mahasiswa Prodi Teknologi Konstruksi Bangunan Air ditugaskan di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II. Sepuluh mahasiswa Prodi Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan ditempatkan di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumatera Utara. Adapun enam mahasiswa Prodi Teknologi Konstruksi Bangunan Gedung bertugas di Satuan Kerja (Satker) Prasarana Strategis Sumatera Utara. Selama masa penugasan enam bulan, para mahasiswa akan bersinergi dengan balai dan satuan kerja setempat. Lingkup tugas mereka meliputi inventarisasi dan pendataan kerusakan infrastruktur, pendampingan teknis lapangan, hingga mendukung proses perencanaan dan desain cepat (quick design) untuk rekonstruksi bangunan yang terdampak bencana. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Apri Artoto, mengungkapkan program ini dirancang untuk membentuk karakter SDM yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kepekaan sosial tinggi. “Kehadiran mahasiswa magang diharapkan memberikan kontribusi positif bagi proses pemulihan di lapangan. Ini bukan hanya pembelajaran akademik, tetapi juga pembentukan integritas, kepekaan sosial, dan bakti kepada negara,” ujar Apri. Direktur Politeknik PU, Brawijaya, aminkan Apri. Ia menekankan pentingnya sikap profesionalisme selama bertugas. “Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan bekerja dengan penuh tanggung jawab, disiplin, serta menjaga nama baik institusi dan Kementerian PU,” pesannya. Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi mereka, mahasiswa yang terlibat dalam misi kemanusiaan ini akan mendapatkan pengakuan pembelajaran berupa 50 poin serta sertifikat kompetensi. Salah satu peserta magang, Annisa Naila dari Program Studi Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan, menyatakan kesiapannya untuk terjun langsung. “Kami siap ditugaskan untuk mendukung pemulihan pascabencana di Aceh dan Sumatera Utara. Semoga kehadiran kami dapat membantu proses pembangunan kembali dan memberi manfaat bagi masyarakat,” tutur Annisa. Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak” menjalankan Asta Cita dari Presiden RI, H Prabowo Subianto.
Nasional
Nasional
Pelindo Dukung Kelancaran Distribusi Bantuan Kemanusiaan Aceh-Sumut
Medan, katakabar.com - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) menegaskan komitmen mendukung kelancaran distribusi bantuan kemanusiaan melalui layanan kepelabuhanan yang andal, aman, dan berorientasi pada kepentingan publik. Sepanjang periode 30 November 2025 hingga 11 Januari 2026, Pelindo Regional 1 mencatat pelayanan terhadap 127 kunjungan kapal yang mengangkut logistik bantuan kemanusiaan untuk wilayah Aceh dan Sumatera Utara melalui tiga cabang pelabuhan yang dikelola PT Pelindo Multi Terminal, Subholding Pelindo yang bergerak di bidang operator terminal nonpetikemas. Ketiga cabang pelabuhan tersebut yakni Lhokseumawe, Malahayati, dan Sibolga. Executive Director 1 Pelindo Regional 1, Jonedi Ramli, menyampaikan Pelindo berkomitmen penuh mendukung upaya kemanusiaan melalui penyediaan fasilitas pelabuhan dan layanan operasional untuk distribusi bantuan ke wilayah yang terdampak bencana. “Kami memastikan seluruh layanan kepelabuhanan berjalan optimal agar distribusi bantuan kemanusiaan dapat tiba tepat waktu di daerah terdampak. Ini merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial Pelindo dalam mendukung pemulihan dan kebutuhan masyarakat,” ujar Jonedi. Total volume muatan bantuan kemanusiaan yang dilayani mencapai 95.734 ton/m³/unit, terdiri atas berbagai kebutuhan penting seperti sembako, jembatan, alat berat, tangki air, mobil RO (Reverse Osmosis), hingga genset. Sebagai bentuk dukungan terhadap misi kemanusiaan, perusahaan juga memberikan relaksasi biaya layanan kepelabuhanan sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dan masyarakat dalam upaya penanganan bencana. Dari total 127 kunjungan kapal, Pelabuhan Lhokseumawe melayani 90 kunjungan kapal dengan volume muatan sekitar 82.040 ton/m³/unit, sementara Pelabuhan Malahayati melayani 26 kapal dengan volume 13.694 ton/m³/unit. Adapun Pelabuhan Sibolga melayani 11 kapal yang mengangkut berbagai jenis logistik strategis. Kapal-kapal tersebut mengangkut bantuan dari berbagai pihak seperti: pemerintah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Palang Merah Indonesia (PMI), Badan SAR Nasional (Basarnas), Polri, TNI, Badan Keamanan Laut (Bakamla), PLN, dan sejumlah pihak lainnya. Direktur Utama Pelindo Multi Terminal, Ary Henryanto, menimpali Pelindo Multi Terminal sebagai operator pelabuhan memastikan kelancaran layanan operasional selama proses bongkar muat bantuan logistik yang berlangsung di pelabuhan. “Pelindo Multi Terminal memastikan kesiapan fasilitas, peralatan, serta sumber daya manusia di pelabuhan-pelabuhan tersebut agar distribusi bantuan dapat berlangsung lancar dan tanpa hambatan," jelas Ary. Pelindo Regional 1 bersama Pelindo Multi Terminal terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), operator kapal serta seluruh pemangku kepentingan terkait di lingkungan pelabuhan guna menjaga aspek keselamatan, keamanan, dan kelancaran arus logistik selama periode penanganan bencana.
Default
Default
Pulihkan Konektivitas Aceh, Kementerian PU: Sejumlah Jembatan Terdampak Banjir Kembali Fungsional
Jakarta, katakabar.com - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus percepat langkah penanganan darurat pascabencana banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Aceh. Fokus utama saat ini adalah memulihkan akses pada tujuh jembatan putus di ruas vital Batas Bireuen/Bener Meriah – Batas Bener Meriah/Aceh Tengah – Kota Takengon. Hingga saat ini, lima dari tujuh jembatan tersebut telah kembali fungsional, yakni Jembatan Alue Kulus, Jembatan Krueng Rongka, dan Jembatan Weihni Lampahan. Sementara, dua jembatan lainnya, yakni Jembatan Weihni Enang-Enang dan Jembatan Jamur Ujung, sedang dalam proses penanganan darurat menggunakan Jembatan Bailey. Menteri PU, Dody Hanggodo, menegaskan pemulihan konektivitas jalan dan jembatan merupakan prioritas utama pemerintah dalam situasi tanggap darurat guna menjamin kelancaran distribusi logistik dan aktivitas warga. “Konektivitas adalah urat nadi kehidupan masyarakat. Dalam kondisi bencana, yang terpenting adalah memastikan akses tetap terbuka agar mobilitas warga, bantuan kemanusiaan, dan distribusi logistik tidak terhenti,” ujar Dody. Di jalur lintas tengah ini, akses Batas Bireuen – Takengon sudah tembus secara fungsional melalui jalan alternatif. Khusus untuk Jembatan Jamur Ujung, pemasangan Jembatan Bailey saat ini memasuki tahap pengujian beban (loading test) sebelum dibuka sepenuhnya untuk umum. Selain itu, Ruas Jalan Kota Bireuen – Batas Bireuen/Bener Meriah juga telah terhubung kembali sejak 18 Desember 2025. Hal ini tercapai setelah pemasangan Jembatan Bailey di Teupin Mane dan penanganan sementara pada titik longsoran selesai dilakukan. Penanganan intensif juga dilakukan pada Ruas Geumpang – Pameue – Genting Gerbang – Simpang Uning. Segmen Geumpang hingga Genting Gerbang kini sudah dapat dilalui kendaraan. Untuk segmen Genting Gerbang – Simpang Uning, lalu lintas dialihkan sementara ke jalur alternatif via Angkup untuk menghindari Jembatan Titi Merah dan Jembatan Krueng Pelang yang rusak berat. Pemasangan Jembatan Bailey di Krueng Pelang terus dikebut dan ditargetkan fungsional pada 16 Januari 2026. Di lokasi lain, Kementerian PU mencatat sejumlah pemulihan akses signifikan: Ruas Meureudu – Batas Pidie Jaya/Bireuen: Akses fungsional total untuk semua kendaraan sejak 12 Desember 2025 setelah penimbunan oprit jembatan rampung. Ruas Kota Bireuen – Batas Aceh Utara: Konektivitas pulih menggunakan Jembatan Bailey Krueng Tingkem (kapasitas 30 ton) sejak 27 Desember 2025, serta jalur alternatif Jembatan Bailey Awe Geutah yang fungsional sejak 19 Desember 2025. Konektivitas Wilayah Gayo dan Aceh Tenggara Kementerian PU juga memastikan konektivitas di wilayah pegunungan Gayo hingga ke selatan Aceh terus terjaga. Pada Ruas Batas Aceh Tengah/Nagan Raya – Lhok Seumot – Jeuram, kendaraan roda dua dan empat sudah dapat melintas via Jembatan Bailey Krueng Beutong sejak 9 Januari 2026. Jalur penghubung Batas Gayo Lues/Aceh Tenggara – Kota Kutacane pun telah terhubung kembali. Hal ini menyusul penanganan sembilan titik longsor dan pemasangan Jembatan Bailey di Lawe Mengkudu I serta Lawe Penanggalan yang fungsional sejak 29 Desember 2025. Meskipun sempat terjadi longsor susulan pada 3 Januari 2026 di ruas Blangkejeren – Batas Gayo Lues, tim di lapangan berhasil menangani hambatan tersebut sehingga jalur kembali terbuka pada 9 Januari 2026. Kini, ruas Genting Gerbang – Celala hingga ke perbatasan Aceh Tenggara telah kembali fungsional. Kementerian PU berkomitmen untuk terus memperkuat penanganan di lapangan, baik melalui penyediaan jembatan darurat maupun persiapan konstruksi permanen, agar pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh dapat berjalan berkelanjutan. Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak - Berdampak” menjalankan Asta Cita dari Presiden RI, H Prabowo Subianto.