Gender

Sorotan terbaru dari Tag # Gender

Multi Pihak Dorong Kesetaraan gender dan Praktik Kerja Inklusif Industri Sawit Sawit
Sawit
Jumat, 24 Oktober 2025 | 19:30 WIB

Multi Pihak Dorong Kesetaraan gender dan Praktik Kerja Inklusif Industri Sawit

Samarinda, katakabar.com - Kabupaten Paser dan Kutai Timur jadi pilot projeck kolaborasi multi pihak dorong kesetaraan gender, perlindungan perempuan, dan praktik kerja inklusif di industri sawit. Adalah Solidaridad bersama Jaringan Ketenagakerjaan Sawit Berkelanjutan (JAGASAWITAN), sebuah inisiatif bersama antara Jejaring Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sawit Indonesia (JAPBUSI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), inisiasi sebuah sinergi multi-pihak. Sinergi ini bertujuan mendorong kesetaraan gender, perlindungan perempuan, dan praktik kerja inklusif di industri sawit. Sinergi ini diimplementasikan melalui program Powerrr, yakni Kesetaraan Perempuan dan Kelapa Sawit melalui Sumber Daya, Hak, dan Keterwakilan di Indonesia. Program ini menjadikan Kalimantan Timur, dengan fokus utama di Kabupaten Paser dan Kutai Timur, sebagai pilot project percontohan nasional. Keberhasilan model yang dikembangkan di sini diharapkan dapat menjadi cetak biru untuk transformasi praktik kerja yang lebih luas di industri sawit Indonesia. Peluncuran program ini sangat relevan dengan momentum transformasi ekonomi Kalimantan Timur, yang menjadikan sektor sawit berkelanjutan sebagai salah satu pilar strategisnya. Di tengah upaya daerah memenuhi standar keberlanjutan global (RSPO) dan nasional (ISPO), isu sosial dan ketenagakerjaan, khususnya terkait posisi pekerja perempuan, masih menjadi tantangan serius. Program POWERRR hadir untuk menjawab tantangan tersebut, sekaligus memperkuat narasi positif industri sawit. Program ini hadir untuk mengatasi tantangan mendesak di Kalimantan Timur, di mana sektor sawit masih menghadapi segregasi gender di pasar kerja. Perempuan seringkali menjadi mayoritas pekerja harian lepas (BHL), tidak diakui secara formal sebagai 'petani'. Akibatnya, mereka sulit mengakses kepemilikan lahan, serta menghadapi risiko kesehatan kerja (K3), upah tidak setara, dan kekerasan berbasis gender (GBV). Country Manager Solidaridad Indonesia, Yeni Fitriyanti, menyatakan kolaborasi ini momentum penting untuk beralih dari sekadar wacana menjadi aksi konkret. “Kami memulai dari Kalimantan Timur, khususnya Paser, sebagai pilot untuk menciptakan model yang teruji. Fokus kami pada '3R', yakni Resources, Rights, and Representation, bertujuan memastikan petani dan pekerja perempuan di rantai pasok kelapa sawit Kaltim memiliki akses setara terhadap sumber daya, hak-hak mereka di tempat kerja dilindungi, dan suara mereka terwakili dalam pengambilan keputusan,” ucap Yeni, dilansir dari laman agrofarm.co.id, Jumat (24/10) sore. Kata Yeni, ini bukan hanya tentang keadilan sosial, tetapi tentang meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan industri sawit, yang terhubung langsung dengan pemenuhan standar ISPO dan RSPO. Model percontohan di Kalimantan Timur ini akan menjadi landasan untuk penguatan sawit berkelanjutan di seluruh Indonesia. Dukungan penuh datang dari mitra strategis, yakni Sumarjono Saragih, Presidensi JAGASAWITAN, sekaligus Ketua GAPKI Bidang Pengembangan SDM, menegaskan meski industri sawit adalah pilar ekonomi penting, sektor ini tidak bisa menutup mata terhadap tantangan sosial. “Kegiatan ini adalah langkah konkret untuk menyatukan pemahaman dan membangun sinergi. GAPKI terbuka dan aktif berkolaborasi dengan multipihak; termasuk dengan mitra terbaru kami, Solidaridad. Kami memulai inisiatif baru ini untuk memastikan adanya kesetaraan dan keadilan gender. Hak pekerja perempuan harus dipenuhi, dihormati, dan mereka terhindar dari kekerasan. Dengan cara itu, akan terwujud sawit Indonesia ramah perempuan yang merupakan indikator penting dalam sawit berkelanjutan,” tegasnya. Di sisi lain, Sumarjono mengutarakan serikat pekerja bukan hanya mitra dialog sosial, tetapi aktor penggerak perubahan di tingkat kebun. “Kami berkomitmen untuk memastikan suara perempuan pekerja sawit dan perempuan petani sawit didengar dalam setiap proses pengambilan keputusan yang menyangkut kesejahteraan mereka,” jelasnya. “Melalui program Powerrr, kami akan memperkuat kapasitas serikat di tingkat perusahaan agar dapat mengintegrasikan perspektif gender ke dalam perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan mekanisme perlindungan dari kekerasan dan pelecehan di tempat kerja,” imbuhnya. Peluncuran program ini dihadiri oleh para pemangku kepentingan strategis, termasuk perwakilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas PPPA), Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Perkebunan dari tingkat Provinsi Kaltim, Kabupaten Paser, dan Kutai Timur. Turut hadir pula perwakilan dari GAPKI, serikat pekerja F HUKATAN, 15 perusahaan kelapa sawit, serta organisasi masyarakat sipil. Program Powerrr dirancang untuk menjangkau, memberi manfaat, dan memberdayakan secara langsung 3.500 perempuan di rantai pasok kelapa sawit Kalimantan Timur, dengan fokus khusus pada mereka yang berasal dari kelompok terpinggirkan. Target ini terbagi menjadi 1.500 petani perempuan dan 2.000 pekerja perempuan. Seluruh 3.500 perempuan ini akan menerima pelatihan literasi keuangan dari Syngenta, Solidaridad, dan anggota konsorsium Powerrr lainnya, seperti Perempuan Mahardika dan Pusat Studi Gender/PSG Universitas Mulawarman, Kalimantan Timur.

KOPRI PC PMII Rokan Hilir Taja Sekolah Islam dan Gender Riau
Riau
Senin, 28 Oktober 2024 | 18:47 WIB

KOPRI PC PMII Rokan Hilir Taja Sekolah Islam dan Gender

Rokan Hilir, katakabar.com - KOPRI PC PMII Rokan Hilir sukses gelar Sekolah Islam dan Gender (SIG) dengan menghadirkan para narasumber yang ahli di bidangnya, yakni Dr. Hj. Karmila Sari, S.Kom. MM. yang menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi X, yang membawakan materi terkait peran perempuan dalam bidang politik, Minggu (27/10) kemarin. Ketua KOPRI PKC PMII Riau, Meta Ratna Sari sampaikan apresiasi kepada KOPRI PC PMII Rokan Hilir yang memasukkan materi tambahan dengan mengangkat tema peran perempuan dalam ruang politik dan menghadirkan tokoh perempuan sebagai narasumber pada kegiatan SIG.

Taja Pelatihan PPRG, Rokhaizal: Penting Isu Gender Tiap Kebijakan Pembangunan Riau
Riau
Rabu, 06 Maret 2024 | 12:26 WIB

Taja Pelatihan PPRG, Rokhaizal: Penting Isu Gender Tiap Kebijakan Pembangunan

Kepulauan Meranti, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti taja pendampingan pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) tahun 2024. Kegiatan ini dibuka Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Kepulauan Meranti, Rokhaizal, di Ballroom Afifa Selatpanjang, pada Selasa (5/3) kemarin. Menurut Rokhaizal, kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil keputusan, tentang pentingnya isu gender dalam kebijakan pembangunan. "Ini untuk mempercepat terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender," jelas Rokhaizal. Isu gender, ujar Rokhaizal, isu yang membahas tentang perbedaan peran, status, tanggung jawab dan fungsi laki-laki dan perempuan, yang merupakan konstruksi sosial bukan didasarkan pada perbedaan biologisnya. "Untuk itu, guna mewujudkan pembangunan yang berkeadilan antara laki-laki dan perempuan, perlu ada PPRG yang dalam pelaksanaannya harus menghapus hambatan struktural dan bagaimana kita mencapainya," terangnya. Pemkab Kepulauan Meranti, lanjutnya, terus mendorong percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG), melalui PPRG di masing-masing OPD, kecamatan dan desa. Khususnya dalam mengintegrasikan gender pada dokumen pelaksanaan pembangunan, untuk mewujudkan kesetaraan gender. "Kita harap dari awal perempuan terlibat dalam proses pembangunan di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Makanya melalui kegiatan ini para peserta dapat menindaklanjutinya di lingkungan kerja dan tempat tugas masing-masing," bebernya. Sebelumnya, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kepulauan Meranti, Kamisah menuturkan, pihaknya perlu melakukan pembinaan dan evaluasi guna meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan PUG. Selain itu, untuk mengetahui sejauh mana peran dan fungsi dari Pokja PUG, Focal Point Gender di kepulauan meranti. "Alhamdulillah, atas komitmen dan sinergitas kita bersama, Pemkab Kepulauan Meranti berhasil mendapatkan penghargaan tingkat madya Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2023," ucapnya. Pemkab Kepulauan Meranti, ulasnya, sudah membentuk kelembagaan sebagaimana amanat Permendagri, tapi Pokja PUG yang telah terbentuk belum sepenuhnya paham akan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota pokja. "Sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Kepulauan Meranti Nomor 43 tahun 2018, advokasi PUG pada tiap-tiap OPD melalui Focal Point Gender harus dilakukan sedini mungkin agar pengimplementasian PUG pada program dan kegiatan berjalan dengan optimal," sebut Kamisah. Fasilitator PUG Provinsi Riau, Subeno, SH selaku Narasumber, Ketua Tim Pokja PUG Kepulauan Meranti, Abu Hanifah, perwakilan lurah dan kepala desa, OPD terkait dan lainnya turut hadir.