Jurus Jitu

Sorotan terbaru dari Tag # Jurus Jitu

Pemkab Manokwari Siapkan 'Jurus Jitu' Atasi Kendala Bangun Pabrik Kelapa Sawit Riau
Riau
Kamis, 30 Oktober 2025 | 13:30 WIB

Pemkab Manokwari Siapkan 'Jurus Jitu' Atasi Kendala Bangun Pabrik Kelapa Sawit

Papua Barat, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Manokwari, Papua Barat siapkan 'jurus jitu' sebagai langkah strategis guna atasi kendala pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit rakyat selama ini terhambat keterbatasan modal dan lahan produktif. Pelakaana Tugas atau Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Manokwari, Serdion Rahawarin, di Manokwari, Rabu (29/10) kemarin mengatakan pemerintah daerah kini fokus upaya pada perluasan lahan, dan mendorong kemitraan antara koperasi petani dan investor. “Pemerintah daerah tetap berupaya membantu, namun koperasi juga harus siap dari sisi permodalan. Karena tanpa kesiapan modal dan lahan, sulit bagi kita untuk kembangkan pabrik baru,” ujar Serdion, dilansir dari laman Antara, Kamis (30/10). Menurutnya, keterbatasan modal menjadi hambatan utama bagi Pemerintah Daerah (Pemda) dalam membangun pabrik sawit rakyat. Kalau dari regulasi Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, ulasnya, pabrik sawit rakyat harus memiliki penyertaan modal dari koperasi minimal 30 persen dari total nilai investasi. Apabila pembangunan pabrik sawit rakyat membutuhkan investasi sebesar Rp200 miliar, maka koperasi perlu siapkan dana sekitar Rp60 miliar sebagai modal awal. Selain itu, kata Serdion, pendirian pabrik kelapa sawit rakyat butuh lahan produktif minimal 3.750 hektare dengan kapasitas pengolahan 15 ton tandan buah segar (TBS) per jam. Sementara saat ini, total luas kebun sawit rakyat di Manokwari baru mencapai 2.728 hektare sehingga membutuhkan penambahan lahan sekitar 1.022 hektare untuk memenuhi syarat pendirian pabrik kelapa sawit rakyat. Untuk mengatasi permasalahan itu, terangnya, tahun ini Pemkab Manokwari sedang melakukan peremajaan sawit rakyat seluas 200 hektare sebagai bagian dari upaya memenuhi syarat pembangunan pabrik. "Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tersebut menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat basis produksi sawit lokal," tegasnya. Tidak hanya itu, sambungnya, Pemkab Manokwari tengah menjajaki kemungkinan kebijakan afirmatif dari pemerintah pusat, mengingat Papua berstatus daerah otonomi khusus (Otsus). “Kami harap ada kebijakan khusus dari pemerintah pusat untuk meringankan syarat pendirian pabrik, agar petani kita tidak menunggu terlalu lama mendapatkan fasilitas pengolahan TBS yang memadai,” ucapnya. Selain kendala modal, tambahnya, aspek legalitas lahan masih menjadi perhatian. Sebagian kebun sawit rakyat berada di kawasan yang memerlukan persetujuan perubahan status hutan dari Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. Pemkab Manokwari terus mencari solusi melalui skema kemitraan antara koperasi dan investor, sekaligus memastikan kebun sawit rakyat dikelola secara berkelanjutan dan sesuai tata ruang.

Pemkab Kubar Punya Jurus Jitu Mudahkan Petani Jual Hasil Panen Sawit
Sawit
Kamis, 17 Oktober 2024 | 22:00 WIB

Pemkab Kubar Punya Jurus Jitu Mudahkan Petani Jual Hasil Panen

Sendawar, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Barat (Kubar) punya jurus jitu memudahkan petani jula hasil panen kebun, terutama kelapa sawit. Pemkab Kutai Barat (Kubar), Kalimantan Timur, di masa kepemimpinan Bupati FX Yapan dan Wakil Bupati, H Edyanto Arkan diteruskan Dinas Pertanian memiliki program pembinaan dan peningkatan jalan usaha tani (JUT) di seluruh kecamatan dan kampung. Ini Untuk permudah akses para petani dalam memperluas jalur distribusi hasil pertanian dan perkebunan, sekaligus untuk meningkatkan pendapatan para petani.

'Jurus Jitu' Polwan Ditlantas Polda Riau Sukseskan Pemilu Damai 2024 Hukrim
Hukrim
Jumat, 02 Februari 2024 | 11:13 WIB

'Jurus Jitu' Polwan Ditlantas Polda Riau Sukseskan Pemilu Damai 2024

Pekanbaru, katakabar.com - Polwan Ditlantas Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Riau punya 'jurus jitu' untuk mensukseskan pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. Suasana Bundaran Tugu Zapin Kota Pekanbaru, persisnya di Jalan Jenderal Sudirman, rada beda di awal Februari 2024 dibanding akhir Januari 2024 lalu. Polwa Ditlantas Polda Provinsi Riau yang bikin beda, lantaran puluhan personel melaksanakan giat sosialisasi tentang Pemilu tahun 2024 agar masyarakat memberikan hak pilihnya pada 14 Februari 2024 tinggal hitung lagi. Direktur Lalu Lintas Polda Riau, Kombes Pol Taufiq Lukman Nurhidayat, diteruskan Kasi Dikmas Ditlantas Polda Riau, Kompol Sunarti kepada wartawan lewat siaran persnya diterima katakabar.com, pada Jumat (2/1) menjelaskan, kita gelar kegiatan imbauan sosialisasi tertib berlalu lintas rutin dilaksanakan agar masyarakat selalu utamakan keselamatan dan patuhi tata tertib berlalu lintas. Cerita Kompol Sunarti, selain sosialisasi Kamseltibcarlantas, kita sampaikan imbauan dan mengingatkan kepada pengendara yang berhenti di Traffic Light Tugu Zapin ini agar bijak bermedsos dan memberikan hak pilihnya saat pelaksanaan Pemilu 2024 yang tidak lama lagi. "Ayo.., kita sukses Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, gunakan hak pilih dan jangan golput," tegas Kasi Dikmas Subdit Kamsel Ditlantas Polda Riau. Di lokasi kegiatan, tampak beberapa Polwan menggunakan papan imbauan yang bertuliskan ajakan, Ayo Sukses Pemilu 2024 bakal dilaksanakan pada 14 Februari 2024 yang tidak lama lagi. Di samping itu, beberapa Polwan Personel Ditlantas Polda Riau membagikan brosur imbaun tertib berlalu linta dan brosur imbauan bijak bermedsos. "Kami dari Ditlantas Polda Riau tidak pernah bosan memberikan imbauan kepada pengendara untuk selalu mematuhi tata tertib dalam berlalu lintas, utamakan keselamatan dari pada kecepatan," ujarnya. Di suasana Pemilu 2024 ini, ajak Kompol Sunarti lagi, ayo kita saling menghormati, memperkuat silaturahmi dan selalu menjaga Kamtibmas di lingkungan agar pelaksanaan Pemilu 2024 ini berlangsung Aman dan Damai. Kegiatan sosialisasi sekaligus program cooling system Polda Riau berdurasi satu jam dan mendapatkan apresiasi dari pengedara yang melintasi Bundaran Tugu Keris. "Giat ini sangat menarik mas, selain meningatkan kita selalu tertib berlalu lintas, kita disuguhkan brosur ajakan untuk sukseskan Pemilu tahun 2024. Kita pun saat berkendara merasa aman dan lebih nyaman dengan hadirnya para Polwan saat berada di lampu merah," kata seorang pengendara, Rahman di traffic light Bundaran Tugu Keris. Selain bentangkan papan imbauan edukasi tentang Tata Tertib Berlalu Lintas dan imbauan Pemilu tahun 2024, para Polwan Ditlantas Polda Riau melaksanakan kegiatan pengaturan lalu lintas di seputaran Bundaran Tugu Zapin Pekanbaru.

Distanhorbun Tala Awasi SPK dan Pakai Jurus Ini Tutup Celah 'Ninja' Sawit Nasional
Nasional
Jumat, 19 Januari 2024 | 22:16 WIB

Distanhorbun Tala Awasi SPK dan Pakai Jurus Ini Tutup Celah 'Ninja' Sawit

Tanah Laut, katakabar.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanahlaut, Provinsi Kalimantan Selatan tak tinggal diam menyusul masih terjadinya pencurian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di tengah penjualan saat ini lumayan baik. "Masalah pencurian TBS kelapa sawit ini sudah dari dulu dan masih terjadi hingga sekarang. Itu terjadi hampir semua daerah di negeri ini," kata Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (Distanhorbun) Tala, M Faried Widyatmoko, dilansir dari laman banjarmasinpost.co.id, pada Jumat (19/1). Terbuka luasnya pemasaran TBS kelas sawit saat ini, ujar Faried, selain memudahkan dan menguntungkan petani tapi picu rawan terjadi pencurian buah kelapa sawit. Saat ini, banyak pemegang Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara pihak pabrik kelapa sawit dengan pihak ketiga sebagai pemasok TBS kelapa sawit. Di mana fakta di lapangan ada SPK yang sifatnya seperti makelar. "Beli bon saja. Nota dikirim keluar resi langsung bayar. Enggak tahu buah kelapa sawit dari mana asal muasalnya. Begini ini yang bahaya," jelasnya. Untuk itu, ucapnya, pihaknya bakal tata niaga TBS kelapa sawit terkait penandatanganan SPK antara pihak pabrik kelapa sawit dan pihak ketiga tahun ini. Sertidaknya, pihaknya mesti dilibatkan mengetahui tiap penandatanganan SPK. Dengan begitu bisa melakukan verifikasi di lapangan, dan mengecek kebenaran dari mana asal TBS kelapa sawit. Selain itu, pihaknya berencana menerapkan perlunya penerbitan sejenis surat jalan dari pemerintah desa kepada tiap kali TBS kelapa sawit keluar dari desa setempat. "Misalnya surat jalan sapi yang selalu ada dari pemerintah desa. Kami maunya seperti itu agar ada pengawasan berlapis sehingga dapat mempersempit ruang celah pencurian TBS sawit," tegasnya Soal kasus baru pencurian TBS kelapa sawit di Desa Tampang terbongkar di Jumat pagi ini. P ihaknya berharap semua pihak terkait memiliki kesamaan visi untuk memperketat tata niaga TBS kelapa sawit.