Ketua PW IWO Riau
Sorotan terbaru dari Tag # Ketua PW IWO Riau
Riau
Riau
Ketua IWO Riau Desak Audit Pengolaan Parkir Dugaan Kebocoran PAD Miliaran Rupiah di Inhil
Indragiri Hilir, katakabar.com - Polemik pengelolaan parkir di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, jadi sorotan publik. Dugaan ketidaksesuaian tarif parkir dengan Peraturan Daerah (Perda), serta rendahnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) picu pertanyaan dari berbagai pihak. Menurut informasi yang berkembang, potensi pendapatan parkir diperkirakan mencapai miliaran rupiah per tahun. Tetapi, setoran resmi yang tercatat ke kas daerah disebut-sebut hanya sekitar ratusan juta. Kondisi ini menimbulkan dugaan adanya kebocoran PAD yang memerlukan perhatian serius. Isu ini mencuat seiring dengan keluhan masyarakat mengenai tarif parkir di beberapa titik strategis, seperti pasar, pertokoan, pusat kuliner, dan fasilitas umum lainnya. Warga menilai, tarif yang diberlakukan di lapangan tidak sepenuhnya sesuai dengan Perda yang berlaku, sementara aktivitas parkir di lokasi-lokasi tersebut cenderung padat. “Jika potensi pendapatan riilnya mencapai miliaran rupiah, mengapa yang tercatat di PAD hanya ratusan juta? Hal ini perlu dijelaskan secara transparan kepada publik,” ujar Muridi Susandi, Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW-IWO) Provinsi Riau, Minggu (1/3). Polemik ini terkait dengan pengelola parkir, baik pihak ketiga maupun instansi teknis yang bertanggung jawab terhadap retribusi daerah. Selain itu, pengawasan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait turut menjadi sorotan. PW-IWO Riau menilai, adanya kemungkinan praktik tata kelola yang kurang transparan dan berpotensi menguntungkan kelompok tertentu. “Retribusi parkir adalah hak daerah dan hak masyarakat. Jika pengelolaannya tidak profesional dan transparan, yang dirugikan adalah pembangunan daerah itu sendiri,” tegas Muridi. Dugaan ketidakteraturan ini telah berlangsung cukup lama di Kabupaten Indragiri Hilir. Beberapa titik parkir yang menjadi pusat aktivitas ekonomi diduga menjadi sumber utama penerimaan, tetapi belum tercermin secara maksimal dalam laporan PAD. Masyarakat menyebut persoalan ini bukan isu baru, melainkan telah berulang kali muncul tanpa adanya perbaikan signifikan. Secara regulatif, tarif parkir seharusnya mengacu pada Perda yang telah disahkan bersama DPRD. Ketidaksesuaian tarif dan rendahnya setoran PAD menimbulkan dugaan lemahnya pengawasan serta potensi kebocoran pendapatan. Kondisi ekonomi masyarakat yang tengah menghadapi tekanan juga menambah sorotan. Warga merasa terbebani dengan pungutan parkir yang tidak sepenuhnya transparan, sementara manfaatnya untuk pembangunan daerah belum terlihat. “Rakyat membayar setiap hari, tetapi tidak mengetahui ke mana uang itu bermuara,” ucap Ketua PW-IWO Riau. PW-IWO Riau mendorong agar dilakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola parkir di Kabupaten Indragiri Hilir. Langkah ini termasuk evaluasi terhadap kontrak pengelolaan parkir dan sistem pelaporan retribusi. Transparansi data pendapatan dianggap sebagai langkah awal yang penting untuk memulihkan kepercayaan publik. Selain itu, aparat penegak hukum, anggota DPRD Inhil, anggota DPRD Provinsi Riau, anggota DPR RI dan lembaga pengawas diminta untuk ikut meninjau apabila ditemukan indikasi pelanggaran atau penyimpangan. “Jangan gentar untuk menyuarakan kebenaran. Jika ada praktik yang merugikan daerah dan masyarakat, harus diungkap. Ini demi kepentingan publik dan kemajuan daerah,” jelasnya. Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Pemkab) belum memberikan klarifikasi resmi terkait perbedaan potensi pendapatan dan realisasi setoran PAD dari sektor parkir. Pihak redaksi telah berupaya menghubungi Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Indragiri Hilir, Dwi Budianto, Sos. M.si melalui pesan WhatsApp-nya untuk meminta penjelasan, tetapi belum ada tanggapan, dan klarifikasi.
Nasional
Nasional
Bersua Menteri Imipas, Ketua IWO Riau Siap Bersinergi Bangun Informasi Publik Sehat
Jakarta, katakabar.com - Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW IWO) Provinsi Riau, Muridi Susandi, menyatakan kesiapan IWO Riau untuk menjadi mitra strategis jajaran Imigrasi dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di seluruh wilayah Riau. Itu disampaikan Muridi saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke III Ikatan Wartawan Online (IWO) di Aula PDS HB Jassin, Jakarta Pusat, Selasa Pon, 28 hingga 29 Oktober 2025. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Jenderal (Purn) Drs. Agus Andrianto, S.H., M.H., sekaligus Ketua Majelis Kehormatan PP IWO, hadir di Rakernas, bersama H Teuku Yudhistira Adi Nugraha, serta pengurus IWO dari seluruh provinsi dan kabupaten di Indonesia. Muridi menegaskan, IWO Riau siap memperkuat kemitraan dengan Imigrasi dan Lapas di 12 kabupaten dan kota sebagai bagian dari komitmen organisasi mendorong transparansi dan literasi informasi publik. “IWO Riau siap menjadi mitra strategis bagi seluruh jajaran Imigrasi dan Lapas. Kami akan berperan aktif menyebarluaskan informasi positif, edukatif, dan berimbang agar masyarakat memahami kinerja lembaga pemerintah,” jelasnya, Rabu (29/10) Menurutnya, sinergi antara media dan pemerintah langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik dan menciptakan komunikasi yang sehat. “Kami tidak hanya menjalankan fungsi kontrol sosial, tapi juga ingin menjadi bagian dari solusi dengan tetap berpegang pada etika dan profesionalisme,” imbuhnya. Sementara, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Jenderal (Purn) Agus Andrianto, mengapresiasi semangat IWO membangun kemitraan positif dengan pemerintah. “Kami sambut baik komitmen IWO, terutama dari Riau. Media yang profesional adalah mitra penting dalam menjaga transparansi dan menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat,” terang Agus Andrianto. Ia menegaskan, kementerian yang dipimpinnya terus mendorong pelayanan publik yang humanis, transparan, dan profesional, serta terbuka terhadap kolaborasi dengan insan pers. Muridi menimpali, IWO Riau juga fokus pada peningkatan kapasitas wartawan online melalui pelatihan, sertifikasi, dan literasi digital. “Era digital menuntut wartawan tidak hanya cepat, tapi juga akurat. Kami ingin setiap anggota IWO menjunjung tinggi integritas dan kode etik jurnalistik,” tegasnya. Rakernas ke III IWO menjadi momentum penguatan peran organisasi pers digital di tingkat nasional dan daerah. Muridi menegaskan, PW IWO Riau akan menindaklanjuti hasil Rakernas dengan membangun sinergi nyata bersama jajaran Imigrasi dan Lapas di seluruh Riau.
Riau
Riau
Ketua IWO Riau Apresiasi Langkah Tegas Kapolda Riau, Basmi Premanisme Berkedok Ormas
Pekanbaru, katakabar.com – Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online atau PW IWO Provinsi Riau, Muridi Susandi memberikan apresiasi tinggi kepada Kapolda Riau, Irjen Pol Dr. Herry Heryawan, S.I.K., M.H., M.Hum., atas langkah tegas yang diambil memberantas aksi premanisme yang mengatasnamakan organisasi masyarakat atau Ormas di wilayah Riau. Irjen Herry Heryawan, yang dilantik sebagai Kapolda Riau pada 12 Maret 2025, dikenal memiliki rekam jejak cemerlang dalam penegakan hukum. Sebelum menjabat di Riau, beliau pernah menjabat sebagai Dirsidik Densus 88 AT Polri dan Staf Khusus Menteri Dalam Negeri RI. Pengalaman beliau menangani kasus-kasus besar, termasuk penangkapan tokoh kriminal terkenal, seperti John Kei, menunjukkan komitmennya dalam memberantas kejahatan dengan tegas dan profesional. Muridi menilai tindakan tegas Kapolda Riau terhadap oknum-oknum yang menyalahgunakan identitas ormas untuk melakukan tindakan kriminal merupakan langkah yang sangat tepat. Menurutnya, hal ini tidak hanya menjaga keamanan masyarakat, tapi melindungi nama baik organisasi kemasyarakatan yang sejatinya berperan positif dalam pembangunan daerah. Sebagai bentuk dukungan, PW IWO Riau berkomitmen untuk bekerja sama dengan Polda Riau dalam mengawasi dan melaporkan setiap aktivitas yang mencurigakan. Muridi mengajak seluruh elemen masyarakat dan insan pers untuk bersama-sama menjaga ketertiban dan keamanan, serta memastikan bahwa ormas benar-benar berfungsi sesuai dengan tujuan mulianya.