Kota
Sorotan terbaru dari Tag # Kota
Nasional
Nasional
Tak Ada Kota Menang Adipura 2025: Ckakak., Pemda Tak Bisa Lagi 'Poles' Data Persampahan
Jakarta, katakabar.com - Sirkularium menilai hasil Adipura 2025 sudah tepat, yakni belum ada satu pun kota di Indonesia yang layak menang Adipura. Adanya perombakan standar penilaian oleh Kementerian Lingkungan Hidup telah mengakhiri era 'Adipura-pura' di bidang pengelolaan sampah. Kini kota yang ingin menang Adipura wajib menganggarkan pengelolaan sampah minimal 3 persen dari APBD, memiliki Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS), serta menghentikan praktik open dumping di TPA. Meskipun mengejutkan, langkah ini diapresiasi sebagai upaya membangun transparansi dalam tata kelola pengelolaan sampah di Indonesia. Hasil penilaian Adipura 2025 yang diumumkan pada 25 Februari 2026 mengejutkan publik. Dari 514 kabupaten dan kota yang dinilai, tidak ada satu pun daerah yang berhasil memenuhi kriteria "Adipura" atau "Adipura Kencana" yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sebagai tolak ukur kota bersih di Indonesia. Sirkularium, firma konsultan independen di bidang ekonomi sirkular dan pengelolaan sampah berkelanjutan, menilai fenomena "The Adipura Reset" ini sebagai sebuah langkah berani dan jujur dalam tata kelola persampahan di Indonesia. "Hasil ini adalah market correction yang sangat diperlukan. Memiliki baseline data yang tepat jauh lebih berguna daripada menerima penghargaan berdasarkan data hasil polesan," ujar Dody Iswandi Maulidiawan, Direktur Sirkularium. Menurutnya, kebijakan Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, yang kerap melakukan verifikasi lapangan secara langsung dan mendadak telah berhasil membongkar praktik "Cosmetic Governance" dalam tata kelola persampahan yang selama ini lazim terjadi. Dokumen "The Adipura Reset" dari Sirkularium menyoroti beberapa alasan utama di balik rontoknya nilai kota-kota besar, yakni Penguatan Sistem Audit: Selama tahun 2025, KLH memperketat audit fisik untuk menutup celah antara klaim dan realitas lapangan. Pada berbagai kesempatan, Menteri tampak turun langsung untuk mengecek kondisi TPA, TPS3R, bank sampah dan lingkungan sekitar. Larangan Keras Open Dumping: Kota yang masih mempraktikkan pembuangan sampah terbuka (open dumping) langsung didiskualifikasi, sekalipun pusat kotanya terlihat sangat bersih. Komitmen Anggaran 3 persen: Untuk pertama kalinya, kota diwajibkan mengalokasikan minimal 3% dari APBD khusus untuk pengelolaan sampah agar layak mendapat penghargaan. Nasib Kota-Kota Besar Ketegasan standar baru ini membuat kota-kota yang sebelumnya menjadi langganan juara, termasuk Jakarta, harus turun kasta menjadi "Kota dalam Pembinaan". Meski demikian, terdapat 35 kota yang patut diapresiasi karena berhasil masuk dalam daftar pendek kategori "Menuju Kota Bersih" (Toward Clean City), terutama daerah di Jawa Timur seperti Surabaya, Sidoarjo dan Malang. Sirkularium memandang langkah "The Adipura Reset" ini menjadi fondasi empiris yang jujur dan dibutuhkan untuk memperbaiki tata kelola persampahan di Indonesia demi mencapai target pengelolaan sampah 100 persen pada 2029 mendatang.
Lingkungan
Lingkungan
KAI Logistik Kirim 45 Ribu Barang Retail Selama Libur Imlek 2026, Ini Kota Tujuan Favorit
Jakarta, katakabar.com - PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik) mencatatkan realisasi pengiriman lebih 45.854 barang retail atau 17.773 kilogram selama periode libur panjang Imlek 2026 yang berlangsung mulai 13 Februari hingga 18 Februari 2026. Capaian ini menunjukkan komitmen perusahaan menjaga kelancaran distribusi di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat pada masa liburan. Menurut data pengiriman, volume tertinggi terjadi saat arus balik liburan, pasnya 18 Februari 2026 dengan total 5.443 kilogram, disusul 13 Februari 2026 sebesar 4.194 kilogram. Sementara, kota-kota dengan tujuan pengiriman tertinggi tercatat di Yogyakarta, Solo, dan Semarang sebagai destinasi dengan aktivitas masyarakat yang cukup tinggi selama periode liburan. Manager Marketing dan Sales Courier KAI Logistik, Ayi Suryandi, menjelaskan melalui layanan KALOG Express, total volume yang berhasil dikelola mencapai 17.773 kilogram dengan jumlah hampir 46 ribu barang termasuk hewan peliharaan. Secara kuantitas, pengiriman tersebut didominasi oleh komoditas paket dan sepeda motor, sejalan dengan tingginya aktivitas dan mobilitas masyarakat selama libur panjang. “Secara rinci, pengiriman paket tercatat sebanyak 40.169 paket, diikuti hewan peliharaan sebanyak 2.511 ekor, 2.384 sepeda motor serta 790 paket untuk komoditas lainnya seperti sepeda, elektronik, dokumen, dan tanaman dengan total 435 kilogram. Komoditas utama, yakni paket, hewan peliharaan dan sepeda motor, menjadi pilihan pelanggan dalam mendukung kelancaran aktivitas selama periode tersebut termasuk bepergian bersama hewan peliharaan,” jelas Ayi. Untuk memastikan operasional tetap berjalan optimal, ujarnya, KAI Logistik telah menyiapkan pengaturan pola kerja khusus guna mengantisipasi lonjakan volume. Distribusi tetap berlangsung stabil tanpa terjadi penumpukan, meskipun periode libur bertepatan dengan akhir pekan. "Selama masa tersebut, perusahaan tetap mengoperasikan gerbong barang yang dirangkaikan pada KA Blambangan Express dan KA Sri Tanjung dengan kapasitas angkut mencapai 70 ton per hari. Langkah ini dilakukan guna menjaga jangkauan layanan di berbagai wilayah tetap terlayani secara maksimal, Ucap Ayi. Di sisi layanan, seluruh service point KALOG Express yang tersebar lebih dari 280 titik di Sumatera, Jawa, dan Bali tetap beroperasi selama libur Imlek. Adapun layanan pick up dan dooring menyesuaikan dengan jam operasional service point, yaitu pukul 09.00 hingga 14.00 waktu setempat. “Kami menyampaikan apresiasi kepada pelanggan yang telah mempercayakan distribusi barangnya selama masa libur panjang. Ke depan, perusahaan berkomitmen untuk terus menjaga kualitas layanan dan menghadirkan solusi logistik yang andal, khususnya pada momen dengan peningkatan permintaan seperti periode liburan nasional,” sebut Ayi.
Sawit
Sawit
Harga TBS Sawit Swadaya Bervariasi di Sumut, Mulai Rp2.695 Hingga Rp3.480 Per Kg
Medan, katakabar.com - Harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit bervariasi di Provinsi Sumatera Utara khususnya hasil panen perkebunan petani swadaya cukup di kabupaten dan kota sentra kelapa sawit. Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Sumatera Utara, merincikan harga mulai Rp2.695 per kilogram hingga Rp3.480 per kilogram. Dari total 15 kabupaten dan kota sentra kelapa sawit yang tercatat, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) sebagai pamuncak, TBS sawit dibeli Rp3.480 per kilogram dengan kualitas hasil panen bagus. Sedang, Kabupaten Langkat harga TBS kelapa sawit terendah dibeli Rp2.695 per kilogram. Meski harga ini lebih rendah dibandingkan kabupaten lainnya, Langkat tetap menjadi salah satu penghasil utama TBS di Provinsi Sumatera Utara. Jika dibandingkan dengan harga petani plasma, harga swadaya ini jauh tertinggal. Di mana harga sawit plasma dibeli Rp3.575.49 per kilogram. Padahal harga kelapa sawit plasma tersebut mengalami penurunan di pekan ini. Ini rincian harga TBS kelapa sawit di kabupaten se Sumatera Utara, yakni Kabupaten Langkat Rp2.695 per kilogram, Kabupaten Deli Serdang Rp 2.870 per kilogram, Kabupaten Serdang Bedagai Rp3.040 per kilogram, Kabupaten Simalungun Rp2.810 per kilogram, Kabupaten Batu Bara Rp2.800 per kilogram, Kabupaten Asahan Rp2.820 per kilogram, Kabupaten Labura Rp2.830 per kilogram, Kabupaten Labuhan Batu Rp2.700 per kilogram. Terus, Kabupaten Labusel Rp2.850 per kilogram, Kabupaten Paluta Rp2.900 per kilogram, Kabupaten Palas Rp3.100 per kilogram, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) Rp2.880 per kilogram, Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) Rp 2.920 per kilogram, Kabupaten Madina Rp3.480 per kilogram, dan Kabupaten Pakpak Bharat Rp2.960 per kilogram.
Riau
Riau
Diikuti Pokdarwis Tiga Kabupaten, H Asmar Resmi Buka Lomba PS dan KBT Air Merah
Kepulauan Meranti, katakabar.com - Perwakilan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Kabupaten Siak, Kota Dumai, perwakilan Pokdarwis Langgam Kabupaten Pelalawan, dan termasuk Kepulauan Meranti selaku tuan rumah ikut berpartisipasi pada Lomba Pacu Sampan ke-4 dan Kemah Budaya di Telaga Air Merah Desa Tanjung Kecamatan Tebingtinggi Barat. Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Kepulauan, H Asmar yang buka Lomba Pacu Sampan ke 4 dan Kemah Budaya di Telaga Air Merah Desa Tanjung Kecamatan Tebingtinggi Barat, pada Sabtu (2/3) kemarin. Event rutin tahunan itu diikuti 60 peserta dewasa dan 22 klub peserta tingkat SMP dan SMA. Itu tadi berasal dari tiga kabupaten ditambah Pokdarwis Kepulauan Meranti selaku tuan rumah. Plt Bupati Kepulauan Meranti, H Asmar sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak, baik panitia pelaksana maupun sponsor yang telah menggagas serta sukseskan event tersebut. "Selain menjadi objek wisata daerah, event ini dapat dijadikan ajang mempererat tali silaturahmi kita bersama dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar," harap Asmar, lewat rilis resmi diterima katakabar.com, pada Sabtu malam. Menurut Oang Nomor Satu di Pemkab Meranti ini, kegiatan salah satu bentuk usaha guna menjaga khasanah budaya daerah. Sekaligus sebagai upaya bersama guna menarik minat generasi muda dalam melestarikan budaya dan olahraga di Kepulauan Meranti. "Jadi, mari kita bersama-sama memeriahkan event ini. Kepada seluruh peserta kami ucapkan selamat datang dan selamat bertanding," kata Asmar. Terima kasih kepada manajemen PT Imbang Tata Alam (ITA) yang dinilai telah konsisten membantu kegiatan pacu sampan Telaga Air Merah setiap tahunnya. "Operasional PT ITA mudah-mudahan semakin berkembang dan maju sehingga semakin banyak manfaat bagi masyarakat ke depan," jelasnya. Sebelumnya, Kepala Desa Tanjung, Muhammad Anas ucapkan terima kasih ke Plt Bupati yang telah hadir. "Kegiatan ini event tahunan digelar BumDes Tanjung yang bekerja sama dengan PT ITA sebagai sponsor utama. "Alhamdulillah, tahun ini kita bisa membuat dua kategori lomba, yakni tingkat anak-anak SMP sampai SMA, dan tingkat dewasa," terangnya. Di pembukaan lomba tampak hadir para kepala OPD, Area Manager PT ITA, Haryo Suryo Nugroho, Upika Tebingtinggi Barat, dan pejabat serta lainnya.
Riau
Riau
Sekdakab Kepulauan Meranti Rakorwasda 2023, Ini Kata Bambang
Pekanbaru, katakabar.com - Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kepulauan Meranti, H. Asmar diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Bambang Suprianto hadiri Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) tahun 2023, di salah satu Ballroom hotel Pekanbaru, kemarin. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, SF Hariyanto yang buka Rakorwasda 2023, yang diikuti bupati dan walikota seProvinsi Riau, serta para inspektur kabupaten dan kota se Provinsi Riau. Sekda Kepulauan Meranti, Bambang Suprianto menuturkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti sangat mendukung pelaksanaan Rakorwasda ini. Kegiatan ini, ujar Bambang, sangat penting guna meningkatkan tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern terhadap penyelenggaraan pemerintahan. “Kita berharap, ke depan peran APIP semakin besar dan kuat dalam mengawal proses pembangunan di daerah, khususnya dalam mewujudkan Kabupaten Meranti maju, cerdas dan bermartabat," kata Bambang. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, SF Hariyanto menekankan, untuk mengawali percepatan perekonomian inklusif dan keberlanjutan, peran inspektorat daerah sebagai pengawas internal pemerintah sangat diperlukan. Peran inspektorat daerah yang dimaksud, sebut Haryanto, memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas terhadap pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. "Untuk itu, kami mengharapkan inspektorat daerah untuk menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada layanan pemerintah serta melaksanakan tugas audit kinerja dengan baik," bebernya. Di Rakorwasda itu, turut hadir Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Komjen Pol Drs. Tomsi Tohir, Inspektur Daerah Provinsi Riau, Sigit Juli Hendriawan, Inspektur Wilayah IV Itjen Kemendagri, Dr. Ihsan Dirgahayu, dan Kepala Perwakilan Badan Pemerikasaan Keuangan (BPK) Provinsi Riau, Jariyatna, dan Koordinator Pengawasan Bidang P3A (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau, Sugimulyo.
Nasional
Nasional
Pemprov Kalteng Taja Bimtek Perlancar Pelaporan RAD KSB
Palangkaraya, katakabar.com - Asisten Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Sri Widanarni buka Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan dan Pelaporan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB), di salah satu hotel di Palangka Raya, pada Selasa (28/11). Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, kata Sri Widanarmi telah menyusun dan melaksanakan RAD KSB sesuai Peraturan Gubernur Kalteng Nomor 53 tahun 2022 sebagai amanat Inpres 6 tahun 2019. "Di Bimtek pelaporan RAD KSB ini diharapkan partisipasi aktif provinsi dan kabupaten dan kota yang sudah memiliki dokumen RAD KSB, agar dapat menyampaikan laporannya sesuai dengan mekanisme dan tata cara yang berlaku," pesannya lewatketerangan resmi MMC Kalimantan Tengah, dilansir dari laman elaeis.co, Selasa malam. Dengan kegiatan bimtek ini, harap Sri, dapat membantu kabupaten dan kota menyusun dan melaporkan program serta kegiatannya masing-masing. Dokumen RAD KSB bakal mempengaruhi alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit bagi Kalimantan Tengah. "Pada tahun 2024 telah tersedia Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit di tingkat provinsi dan kabupaten serta kota. Harapannya dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat mewujudkan Kalimantan Bermartabat, Elok, Religius, Kuat, Amanah, dan Harmonis (BERKAH)," jelasnya. Kepala Bidang Pembinaan Usaha, Pemberdayaan, Kelembagaan, Pengembangan Potensi Perkebunan (PUPKP3) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah, Muhammad Rusan menimpali, kegiatan Bimtek ini bertujuan untuk memberikan bimbingan mengenai proses penyusunan dokumen RAD KSB dan tata cara pembuatan pelaporan capaian pelaksanaan RAD KSB. "Bimtek ini untuk memberikan bimbingan mengenai proses penyusunan dokumen RAD KSB dan tata cara pembuatan pelaporan capaian pelaksanaan RAD KSB," terangnya lagi. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah (SUPD) I Ditjen Bina pembangunan Daerah Kemendagri, Gunawan Eko Novianto, Sekretariat Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan, Ade Imansyah, WWF Indonesia, serta Kepala Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten dan Kota terkait, turut hadir.
Nasional
Nasional
Di Aceh, Sembilan Kabupaten dan Kota Dapat Alokasi Program Sarpras Sawit
Banda Aceh, katakabar.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) terus gencar dorong pengembangan perkebunan kelapa sawit rakyat di Provinsi Aceh. Selain lewat program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), dukungan diberikan lewat program Sarana dan Prasarana (Sarpras). Berdasarkan kerja sama penyaluran bantuan Sarpras yang sudah diteken Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Provinsi Aceh dengan Ditjenbun Kementerian Pertanian beberapa waktu lalu. Pad 2023 ini, BPDPKS bakal membantu Sarpras buat 9 kabupaten dan kota sentra sawit di Aceh. Data yang dihimpun dari Distanbun Aceh, 9 daerah itu, meliputi Kabupaten Aceh Jaya, Aceh Singkil, Aceh Utara, Nagan Raya, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Pidie Jaya, Aceh Barat, dan Kota Subulussalam. Jenis bantuan Sarpras yang mau disalurkan meliputi kegiatan ekstensifikasi benih, pupuk dan pestisida, kegiatan intensifikasi pupuk dan pestisida, alat pasca panen, unit pengolahan hasil, peningkatan jalan dan tata kelola air, alat transportasi, mesin pertanian dan infrastruktur pasar, serta verifikasi teknis Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Ini rincian bantuan yang dialokasikan untuk masing-masing kabupaten dan kota, yakni Aceh Jaya berupa bantuan pupuk dan pestisida untuk lahan 50 hektar peningkatan jalan perkebunan seluas 200 hektar satu paket ISPO Aceh Singkil, bantuan pupuk dan pestisida untuk lahan 100 hektar pembangunan jalan perkebunan seluas 300 hektar satu paket ISPO alat pasca panen satu paket Aceh Utara, bantuan pupuk dan pestisida untuk lahan 100 hektar peningkatan jalan perkebunan seluas 260 hektar satu paket ISPO Nagan Raya, bantuan pupuk dan pestisida untuk 100 hektar peningkatan jalan perkebunan seluas 300 hektar ISPO satu paket. Aceh Tamiang, bantuan pupuk dan pestisida untuk 50 hektar pembangunan jalan perkebunan untuk 100 hektar bantuan mesin pertanian 1 unit, satu paket ISPO bantuan alat pasca panen Aceh Timur, bantuan pupuk dan pestisida untuk 100 hektar pembangunan jalan perkebunan untuk 150 hektar satu paket ISPO Pidie Jaya, bantuan benih, pupuk dan pestisida untuk 200 hektar peningkatan jalan perkebunan untuk 50 hektar bantuan mesin pertanian satu paket ISPO Aceh Barat, bantuan bibit, pupuk dan pestisida untuk 50 hektar bantuan pupuk dan pestisida untuk 100 hektar pembangunan jalan perkebunan untuk 100 hektar satu paket ISPO Kota Subulussalam, bantuan pupuk dan pestisida untuk 100 hektar peningkatan jalan perkebunan untuk 170 hektar 1 unit mesin pertanian satu paket bantuan ISPO
Riau
Riau
Pemda Segera Laporkan RPK Baru Bisa DBH Kelapa Sawit Cair
Pekanbaru, katakabar.com - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Riau, Burhani menjelaskan, cara penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit dilakukan dua kali penyaluran, yakni tahap pertama 50 persen dan tahap kedua 50 persen. "Untuk penyaluran DBH kelapa sawit ini nanti dilakukan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) masing-masing daerah yang ada di Riau, yakni KPPN Pekanbaru, KPPN Dumai dan KPPN Rengat," kata Burhani, dilansir dari laman elaeis.co, pada Senin (2/10). Tapi penyalurannya itu, terang Burhani, berdasarkan rekomendasi dari teman-teman di Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). "Rekomendasi itu bisa dikeluarkan setelah masing-masing Pemerintah Daerah (Pemda) penuhi berbagai persyaratan termasuk pelaporan-pelaporan," ujarnya. Pada penyaluran tahap satu, tutur Burhani, realisasi penggunaan dana tahun sebelumnya serta laporan konsolidasi realisasi penggunaan dana tahun sebelumnya. "Lantaran belum ada, ini baru kali pertama disalurkan, mungkin tetap dibuat laporannya tapi isinya nanti nihil. Syarat lainnya,Rencana Kerja Pemerintah (RPK). Jadi, RKP dari Pemda nanti dananya digunakan untuk apa," bebernya. Nah, sebut Burhan, batas waktu penyampaian RPK dan laporan ini harus segera dilakukan oleh Pemda paling lama 15 November 2023 nanti. "Jika tidak dipenuhi persyaratan tadi, dilakukan penghentian menyalur. Kalau Pemda hinggab batas waktu tidak penuhi persyaratan bisa ditunda penyalurannya. Di mana batas akhir penyaluran itu 27 Desember 2023 mendatant," tegasnya. Menurutnya, semua tergantung dan kecepatan masing-masing Pemda menyampaikan RPK. Apalagi batas-batas penyalurnya tadi sudah disampaikan, ya jadi paling lambat sebagaimana langkah-langkah akhir tahun anggaran 27 Desember 2023 nanti. "Kita cepat menerima rekomendasi dari DJPK cepat pula disalurkan ke Pemda yang bersangkutan melalui KPPN," imbuhnya. Diketahui, Kementerian Keuangan (Kemnkeu) RI telah sediakan dana sebesar Rp3,4 triliun bagi 350 daerah Dana Bagi Hasil (DBH) kelapa sawit. Provinsi Riau, daerah penghasil kelapa sawit terbesar dapat jatah sebesar Rp300 juta lebih. Dana itu diberikan kepada provinsi serta 11 kabupaten dan kota, kecuali Kabupaten Meranti.
Riau
Riau
Selepas MoU 'Jaga Zapin', Kada Mesti Aktif Awasi Harga TBS Sawit di PKS
Pekanbaru, katakabar.com - Nota Perjanjian Kerja Sama atau Memorandum of Understanding (MoU) 'Jaga Zapin sudah kelar. Saatnya Kepala Daerah (Kada) aktif mengawasi harga Tandab Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS) yang beroperasi di masing-masing daerahnya. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsj Riau, H Suher meminta kepada seluruh bupati dan walikota se Riau agar aktif mengawasi harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di tingkat Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS). Hal ini sebagai tindak lanjut dari ditekennya Nota Perjanjian Kerja Sama (MoU) Jaga Zona Pertanian, Perekonomian, dan Perindustrian (Jaga Zapin), pada Senin (11/9) lalu. Program 'Jaga Zapin salah satu inovasi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Riau untuk mengawal stabilitas harga hasil pertanian, perkebunan dan industri secara komprehensif dan berkesinambungan. "Harapan kita seluruh kabupaten bergerak mengawasi harga TBS kelapa sawit yang ada di PKS-PKS. Soalnya yang punya wilayah itu kabupaten, jadi peran aktif kabupaten itu yang harus diperkuat," kata Suher dilansir dari laman elaeis.co, pada Kamis (14/9). Dengan pengawasan yang lebih aktif ujar Suher, para petani kelapa sawit, khususnya petani swadaya bisa mendapatkan harga yang berkeadilan. "Seperti arahan dari Pak Kajati dan Pak Gubernur, mudah-mudahan bisa diimplementasikan oleh bupati dan walikota, agar betul-betul petani swadaya dapat harga yang berkeadilan," jelasnya. Jangan setelah MoU nanti bupati tidak memfollow up. Itu sama saja. Menurutnya, program 'Jaga Zapin' ini telah sukses membuat harga TBS kelapa sawit di Riau menjadi lebih baik. Pasalnya setiap laporan dari para perusahaan yang menjadi sumber data dalam penetapan harga TBS kelapa sawit jadi lebih tertib "Sejak ikut serta Kejati Riau di penetapan harga TBS kelapa sawit, Alhamdulillah harga kelapa sawit menjadi lebih baik. Ini sangat tampak perkembangannya, dan ini suatu terobosan yang luar biasa yang dibuat oleh Kajati Riau dan Gubernur Riau," bebernya. Program ini mestinya bisa diterapkan di provinsi lain. Ini mudah-mudahan bisa jadi contoh untuk provinsi lain, timpanya.
Nasional
Nasional
Gubernur Bengkulu Seru Bupati dan Wako Gratiskan BPHTB Petani Sawit
Bengkulu, katakabar.com - Masyarakat Provinsi Bengkulu hingga kini masih banyak belum kantongi sertifikat lahan kebun kelapa sawit dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Melihat fakta itu, Gubernur Provinsi Bengkulu, Rohidin Mersyah minta pemerintah kabupaten dan kota agar menggratiskan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk mengurus sertifikat lahan kebun sawit program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kata Rohidin, dengan menggratiskan BPHTB permudah petani punya sertifikat tanah. "Saya minta bupati dan wali kota bisa menggratiskan BPHTB bagi petani yang membuat sertifikat melalui PTSL," harapnya dilansir dari laman elaeis.co, pada Sabtu (19/8). Gubernur Bengkulu mengambil keputusan setelah mempertimbangkan dengan matang untuk jangka panjang hak atas tanah. Memang, kebijakan yang diambil bisa berpotensi mengurangi pendapatan daerah dari perolehan BPHTB. Ia meyakini kebijakan ini dapat memberikan kontribusi signifikan sektor perekonomian masyarakat dan pendapatan daerah. "Pergerakan ekonomi daerah bakal cepat saat BPHTB nihil. Orang mau bikin pengembangan usaha jadi cepat. Sekarang ini, orang pikir-pikir disebabkan mengurus BPHTB mahal," jelasnya. Untuk itu ujar Rohidin, kepada pemerintah kabupaten dan kota tidak hanya terpaku mencari pendapatan daerah. "Kalau cara berpikirnya hanya pendapatan, sudah pasti menolak. Betul, BPHTB mengurangi pendapatan, tapi dampak dan manfaatnya, perekonomian daerah bakal lebih baik lagi ke depan," bebernya. Bagi para petani kelapa sawit, adanya progran gratis BPHTB peluang emas untuk melegalkan lahan sudah dikelola dan diusahai bertahun lamanya. Harapannya, adanya kebijakan ini dapat berkontribusi positif di sektor ekonomi petani kelapa sawit di Bengkulu.