Hukrim
Hukrim
Giat Cooling System Pemilu Damai OMB 2024, Ipda Bonni: Polri Netral di Pemilu 2024 Harga Mati
Rimba Melintang, katakabar.com - Kepolisian Sektor (Polsek) Kecamatan Rimba Melintang, Polres Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan giat Cooling System Pemilu Damai, sekaligus Ops Mantap Brata Tahun 2023-2024, di Masjid Al Munawarah bilangan Jalan Lintas Bagansiapiapi Kelurahan Rimba Melintang, Kecamatan Rimba Melintang, pada Jumat (15/12) sekitar pukul 13.00 WIB, selepas salat berjamaah jumat. Kapolsek Rimba Melintang, Ipda Bonni Ferdy Sagala, S.H.,M.H yang pimpin giat dihadiri Lurah Rimba Melintang, Khairul Mizan S.Pd, Ketua Pengurus Mesjid Al Munawarah, Ustadz Darwis, Personel Polsek Rimba Melintang, dan para Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama Kelurahan Rimba Melintang. Menurut Ipda Bonni, giat Cooling System Pemilu Damai, sekaligus Ops Mantap Brata Tahun 2023-2024 di wilayah hukum Polsek Rimba Melintang bersama para Tokoh Agama dan Tokoh Masyaraka Kelurahan Rimba Melintang, Kecamatam Rimba Melintang guna mensukseskan tahapan Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir. Saat kegiatan berlangsung, ujar Ipda Bonni, kita sampaikan imbauan seperti kami dari pihak TNI-POLRI bakal bersikap netral di Pemilu Tahun 2024, ini harga mati. "Bila ada permasalahan, kami segera dan cepat tanggap menyelesaikannya sehingga tidak dipolitisir pihak lain," tegasnya. Pertemuan seperti ini, kata Ipda Bonni, rutin dilaksanakan untuk membangun silahturahmi dan meningkatkan komunikasi guna mensukseskan Pemilu Tahun 2024, khususnya di Kecamatan Rimba Melintang. "Kepada masyarakat agar tidak terjadi perselisihan meski berbeda pilihan di Pemilu 2024 nanti," imbaunya. Selain itu, tutur Ipda Bonni, antara Polri dengan masyarakat agar dapat bekerja sama untuk menciptakan Pemilu damai di Kecamatan Rimba Melintang. "Mari, bersama-sana mengantisipasi perpecahan dan potensi konflik di tengah masyarakat, dan seluruh masyarakat untuk menghindari hal-hal dapat mengganggu stabilitas keamanan di acara pesta demokrasi ini," jelasnya. Dengan kegiatan ini, harap Ipda Bonni, situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif tercipta di pesta demokrasi ini, terjalin hubungan yang harmonis antara masyarakat dan Polri, bersama mencegah terjadinya konflik dan perpecahan di tengah masyarakat sehingga tercipta Pemilu damai
Nusantara
Nusantara
Sinergitas, IWO-Divisi Humas Polri Komit Wujudkan Pemilu Damai dan Perangi Hoaks
Jakarta, katakabar.com - Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Wartawan Online (IWO) Yudhistira M.I.Kom menuturkan, Ikatan Wartawan Online (IWO) bersama Divisi Humas Polri berkomitmen perangi dan mencegah hoaks, dan bertekad mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) damai pada tahun 2024 mendatang. "Ikatan Wartawan Online (IWO) bersama Divisi Humas Polri berkomitmen perangi dan mencegah hoaks, dan bertekad mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) damai pada tahun 2024 mendatang," kata Yudhistira, audiensi dan bersilaturahmi dengan Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Dr Shandi Nugroho, SH, M.Hum beserta jajaran Karo dan Kabag Divisi Humas Polri, di Gedung Divisi Humas Mabes Polri, pada Selasa (12/12). Perangi dan mencegah hoaks, ujar Ketum PP IWO ini, IWO tak bisa sendiri. Makanya, IWO mengajak stakeholder, terkhusus Divisi Humas Polri untuk bekerjasama demi menciptakan Pemilu damai di perhelatan pemilu 2024 ini. "Sinergi ini diharapkan mampu menjaga kondusifitas, sehingga bangsa Indonesia tidak terpecah, baik di antara keluarga, lingkungan, hingga masyakarat luas, hanya karena informasi palsu atau hoax, terlebih di masa pesta demokrasi," jelasnya. Selain itu, Ketum PP IWO, Yudhistira menceritakan organisasi yang sudah berusia 12 tahun, dari awal memiliki konsep bagaimana mencegah dan memerangi hoaks, seperti lirik di mars organisasi yang kerap dinyanyikan. Menurut pria disapa akrab Yudis ini, berbagai upaya yang dilakukan pihaknya antara lain melakukan riset untuk mengumpulkan data tentang fenomena gejala sosial di era digital dalam menggunakan media sosial dan memberikan solusi serta cara yang baik untuk menggunakan media sosial, agar tak menebar hoaks. “kita terus berupaya menyampaikan bagaimana cara menerima informasi yang valid dan akurat. Hal ini agar masyarakat luas tak langsung percaya, melainkan melakukan filterisasi dalam menerima informasi dari media sosial,” bebernya. IWO, lanjutnya, ingin mengajak Divisi Humas Polri bekerja sama dalam melakukan bimbingan teknis ke pelajar Indonesia dalam melakukan filterisasi informasi dari media sosial, agar ruang hoaks semakin menyempit. Ke depan, sebut Yudis, berharap agar IWO bersama Divisi Humas Polri bisa terus berkolaborasi menciptakan negeri ini bebas dari hoax agar target Indonesia Emas 2045 bisa terealisasi. “Dengan kolaborasi ini, kita menyadari dan kita selaku generasi muda begitu mencintai Indonesia. Jadi, kita tak menginginkan hoaks itu menghancurkan negeri ini. Apalagi hari ini, saatnya generasi muda menciptakan kedamaian dan kretivitas untuk menciptakan Indonesia Emas 2045,” harapnya. Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan, kolaborasi bersama IWO menjadi sangat penting di tengah tugas Polri menghadapi tahapan Pemilu 2024. Tak dipungkiri, tahun ini adalah pemilu yang spektakuler karena digelar secaea serentak antar pilpres, pileg dan disusul dengan pilkada di tahun yang sama. “Terima masih atas kedatangan serta dukungan IWO kepada Divisi Humas Polri dalam pelaksanaan tugas Divisi Humas Polri secara khusus dan Polri secara umum dalam memberikan informasi yang obyektif kepada masyarakat,” ucap Kadiv Humas Polri ini. Kadiv Humas Polri, kata Irjen Sandi, kolaborasi harus terus digaungkan agar literasi digital dapat dilakukan secara merata. Bahkan, ruang digital dengan konten-konten yang menyejukkan perlu terus dimasifkan demi menciptakan pemilu yang aman, damai, sejuk serta bermartabat. Pelajaran pada Pemilu 2019 lalu menjadi acuan untuk terus mengevaluasi dan menyusun berbagai upaya pencegahan kerawanan. Salah satu yang menjadi konsentrasi Polri adalah kekerasan terhadap jurnalis. “Sebagai upayanya beberapa waktu yang lalu Polri telah mengundang Para Pemred Media,” terangnya. Kegiatan audiensi ini, tambahnya, hendaknya dapat menguatkan komunikasi, koordinasi, serta kolaborasi dalam upaya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat di dunia nyata maupun di dunia maya.
Riau
Riau
Deklarasikan Pemilu Damai 2024, Ketua KPUD Meranti: Mesti Ada Kolaborasi Stakeholder
Meranti, katakabar.com - Ketua KPUD Kepulauan Meranti, Abu Hamid menjeĺaskan pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) bukan suatu hal mudah mesti ada kolaborasi dari seluruh stakeholder guna mendukung kesuksesannya. "Kami telah melaksanakan tahapan demi tahapan Pemilu dari tahun 2022 hingga saat ini sudah tahapan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Pemilu 2024. Kita semua mudah-mudahan bisa bersinergi untuk mewujudkan Pemilu yang sukses, damai dan kondusif," ujarnya saat Deklarasi Pemilu Damai 2024 pekan ketiga September 2023 lalu. Cerita Abu Hamid, Kepulauan Meranti terjadi perubahan Daerah Pemilihan (Dapil). Dari 4 menjadi 5 Dapil, meliputi Dapil Kepulauan Meranti 1 (Kecamatan Tebingtinggi) dengan jumlah alokasi kursi 9 kursi, Dapil 2 (Rangsang Barat dan Rangsang Pesisir) 6 kursi, Dapil 3 (Rangsang dan Tebingtinggi Timur) 5 kursi, Dapil 4 (Tebingtinggi Barat dan Pulau Merbau) 5 kursi serta Dapil 5 (Merbau dan Tasik Putripuyu) 5 kursi. "Terjadinya perubahan Dapil ini alasnya Pasal 183 UU Nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU Nomor 6 Tahun 2022," jelasnya. Selain itu sebutnya, pihaknya sudah menetapkan partai politik yang mengikuti kontestasi dalam 2024 yakni sebanyak 16 Partai Politik. KPU Kepulauan Meranti sudah menetapkan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD sebanyak 391 Calon yang mencalonkan diri dari ke 16 partai. "Terkait daftar pemilih Tetap, KPU Kepulauan Meranti sudah menetapkan DPT sebanyak 151.753 pemilih dengan porsi 78.207 laki-laki dan 73.546 perempuan," terangnya. Untuk itu harapnya, kepada seluruh elemen masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mengecek secara offline maupun online data diri, apakah sudah masuk dalam DPT atau belum! "Kesuksesan Pemilu salah satunya adalah kesiapan logistik, yakni pengadaan, pengepakan, dan distribusi," bebernya. Masih Hamid, waktu kampanye sesuai aturan dipersingkat menjadi 75 hari dibanding Pemilu sebelumnya 120 hari. "Kesuksesan pemilu secara umumnya harus diwujudkan partai politik, dukungan pemerintah daerah, TNI, Polri dan masyarakat luas sebagai pemilih. Untuk itu marilah kita berpartisipasi aktif yang positif untuk mewujudkan sukses Pemilu 2024," imbuhnya.