Sorot Deforestasi, Gubernur Kaltim; Negara Maju Jangan Asal Teriak Lantang

Balikpapan, katakabar.com - Gubernur Kalimantan Timur, H Isran Noor menegaskan persoalan hutan dan lingkungan tanggung jawab bersama, termasuk negara-negara maju di dunia. Itu dilontarkanya saat membuka Workshop Pelaksanaan Nilai Ekonomi Karbon dan Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Berbasis Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Timur. "Jangan kita disuruh menjaga hutan, tapi mereka yang justru merusak hutan duluan," kata Isran Noor lewat keterangan resmi dilansir dari laman elaeis.co, Jumat (8/9) Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia ini menjabarkan, selama ini negara-negara maju membangun industri besar dengan merusak hutan atau deforestasi dan menghasilkan emisi sangat besar. "Sekarang, mereka menuntut negara-negara pemilik hutan seperti Indonesia konsisten menjaga hutan dengan berbagai kampanye. Tap, mereka sendiri enggan membantu upaya penyelamatan hutan dan berkontribusi atas upaya-upaya tersebut," ujarnya. Lebih dari itu, negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa masih menyerang Indonesia. Salah satu dalam bentuk larangan ekspor minyak sawit atau Crude Palm Oil (CPO) dan produk turunannya ke Eropa lantaran dinilai perkebunan sawit di Indonesia tidak ramah lingkungan. Padahal terangnya, mereka duluan yang merusak hutan. Mereka hanya menanam bunga matahari yang enam bulan harus dipanen dan rata lagi jadi tanah. Coba, lebih ramah lingkungan mana dengan perkebunan sawit? Kelapa sawit adalah pohon yang umurnya bisa mencapai 30 tahun. Selama itu pula kelapa sawit menahan panas saat terik, dan menyimpan air saat hujan. "Sawit kita banyak menghasilkan oksigen untuk dunia. Sawit di Kalimantan Timur khususnya, bukan ditanam di hutan. Tapi, areal bukan hutan. Namanya, areal penggunaan lainnya atau APL, bukan lahan gambut," imbuhnya. Jadi saya tegaskan lagi, ini bukan soal lingkungan tapi persaingan. Persaingan minyak dari bunga matahari dengan sawit Khusus perkebunan sawit di Kalimantan Timur, pengusaha dan masyarakat sangat konsisten menjaga areal konservasi tinggi dengan beragam hayati dan habitat di dalamnya. "Dari lebih dari 10 tahun lalu Kalimantan Timur sudah komitmen menjaga hutan dan lingkungan. Menjadikan isu lingkungan dalam RPJMD 2018-2013 dan menggaungkan Program Kaltim Hijau atau Kaltim Green," ucapnya. Kalimantan Timur membuat berbagai regulasi berupa peraturan daerah dan peraturan gubernur untuk mitigasi perubahan iklim dan perkebunan berkelanjutan. Semua itu dilakukan melibatkan berbagai komponen daerah, masyarakat, pemerintah dan NGO serta LSM. "Faktanya, upaya penurunan emisi karbon kita sudah dibayar oleh World Bank sebesar USD 20,9 juta dari total USD 110 juta melalui program FCPF Carbon Fund. Kita berhasil menurunkan 32 juta ton CO2eq dari target 22 juta ton. Masih ada kelebihan 10 juta ton," bebernya. Nah, dana karbon untuk Kalimantan Timue secara keseluruhan mencapai Rp1,3 triliun. Saat ini dana kompensasi karbon itu telah disalurkan ke kabupaten dan kota di mana masyarakat penerima manfaat secara konsisten telah menjaga hutan di sekitar mereka, sebutnya.