Di Bengkulu Masih Tinggi Kemiskinan Meski Terkenal Penghasil Sawit

Bengkulu, katakabar.com - Siapa yang tak kenal dengan Provinsi Bengkulu, kaya hasil 'emas hijau' nama lain dari kelapa sawit. Tapi dibalik melimpahnya kelapa sawi tadi, ternyata provinsi ini masih menghadapi masalah serius mengenai kemiskinan. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu merilis data pada semester pertama 2023, di mana Provinsi Bengkulu menduduki urutan ke 7 daftar provinsi dengan penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Menurut Kepala BPS Provinsi Bengkulu, Win Rizal, walau sektor kelapa sawit mampu memberikan kontribusi besar kepada perekonomian daerah, tapi hanya sedikit yang benar-benar merasakan dampaknya. Faktanya, masih banyak penduduk yang berstatus miskin di Provinsi Bengkulu. "Provinsi Bengkulu masih memiliki angka kemiskinan yang sangat tinggi, mencapai 14,43 persen dari total penduduk sekitar 291.790 jiwa," jelasnya, dilansir dari laman elaeis.co, pada Kamis (7/9). Menurutnya, Provinsi Bengkulu buka satu-satunya provinsi yang menghadapi masalah kemiskinan di Indonesia. Provinsi lain yang masuk dalam daftar masih banyak penduduk miskin di Indonesia, yakni Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Gorontalo, Aceh, dan tentu saja, Bengkulu. Untuk mengatasi masalah ini pemerintah mesti menciptakan kondisi ekonomi yang lebih baik lagi bagi masyarakat. Paling perlu upaya nyata untuk meningkatkan akses pendidikan, pekerjaan, dan pengembangan ekonomi lokal. "Kami pikir perlu peningkatan akses pendidikan, pekerjaan, dan pengembangan ekonomi lokal guna mengurangi angka kemiskinan yang masih menghantui sebagian besar penduduk di Bengkulu," bebernya. Pengamat Ekonomi Bengkulu, Prof Kamaludin menuturkan, angka persentase kemiskinan di Provinsi Bengkulu lebih tinggi di wilayah perkotaan dari pada pedesaan. Ini menunjukkan masalah kemiskinan di Bengkulu tidak hanya terbatas pada sektor pertanian, tapi mencakup isu-isu perkotaan yang perlu diperhatikan. "Saya pikir ini disebabkan ada masalah di perkotaan, kalau persentase miskin banyak di desa, mungkin bisa jadi kelapa sawit belum berkontribusi. Tapi di perkotaan, yang jadi masalah ketimpangan pendapatan," terangnya.