WTO
Sorotan terbaru dari Tag # WTO
Sawit
Sawit
Pakar Ekonomi Ini Minta RI Ubah Narasi Global Minyak Sawit Pasca Menang Sengketa di WTO
Jakarta, katakabar.com - Pakar ekonomi dari Universitas Airlangga Surabaya, Gigih Prihantono menilai kemenangan gugatan sengketa dagang mengenai diskriminasi UE membuka keran ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia terutama terkait ekspor minyak sawit dan produk turunannya. “Ini momentum penting bagi Indonesia sudah lama berjuang melawan berbagai kebijakan yang tidak adil dari UE. Ini sebuah kemenangan yang luar biasa. Di mana Indonesia menunjukkan pengaruhnya di dunia internasional. Kemenangan dalam sengketa kelapa sawit menjadi simbol penting negara berkembang bisa melawan diskriminasi dagang negara-negara besar," ujar Gigih lewat keterangan pers, dilansir dari laman EMG, Jumat (24/1).
Sawit
Sawit
Menang Gugatan Sawit di WTO, Ini Bukti Indonesia Berdaulat di Mata Dunia
Jakarta, katakabar.com - Perjuangan Republik Indonesia dari 2019 lalu melawan diskriminasi Uni Eropa terhadap komoditas kelapa sawit berhasil. Melalui Panel Report (Laporan Hasil Putusan Panel) pada 10 Januari 2025 lalu, World Trade Organization (WTO) memutuskan Uni Eropa telah melakukan diskriminasi dengan memberikan perlakuan yang tidak adil, dan merugikan bagi minyak sawit, serta biofuel berbahan baku sawit produksi Indonesia. Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno apresiasi putusan Panel WTO tersebut. Ia menilai kemenangan Indonesia pada sengketa dagang dengan Uni Eropa menunjukkan diplomasi internasional Presiden RI, H Prabowo Subianto mulai memberikan hasil positif. “Kemenangan di WTO itu berkaitan dari terobosan diplomasi presiden beberapa waktu terakhir. Kepala berhasil memperkuat posisi Indonesia dalam dinamika politik global, termasuk bargaining position Indonesia di tengah semakin meningkatnya eskalasi perang dagang Amerika Serikat dengan China dan sekutunya,” jelasnya lewat keterangan tertulis, dilansir dari laman EMG, Selasa (21/1).
Internasional
Internasional
RI Ajukan Pembentukan Panel ke WTO Lindungi Biodiesel Dari Diskriminasi UE
Jakarta, katakabar.com - Pemerintah Indonesia ajukan permohonan pembentukan panel untuk kali kedua terkait sengketa DS618 dalam forum pertemuan reguler Dispute Settlement Body (DSB) World Trade Organization (WTO), pada Senin (27/11) lalu. Adanya pengajuan itu, panel otomatis bakal terbentuk terlepas dari adanya penolakan dari Uni Eropa. “Pengajuan ini sudah sesuai dengan komitmen dan upaya pemerintah untuk melindungi dan memperjuangkan akses pasar produk biodiesel Indonesia di pasar Uni Eropa yang mengalami perlakuan diskriminatif, sebab dianggap menerima subsidi yang tidak dapat dibenarkan secara hukum internasional oleh otoritas Uni Eropa,” ujar Kepala Biro Advokasi Perdagangan Kemendag, Nugraheni Prasetya Hastuti lewat siaran pers, kemarin, dilansir dari laman elaeis.co, pada Kamis (30/11). Sebelumnya, pada 11 Agustus 2023 lalu, Indonesia resmi mengajukan konsultasi dengan Uni Eropa ke WTO. Indonesia mengharapkan agar panel segera dibentuk dan sidang pemeriksaan sengketa dilaksanakan pada semester pertama 2024. Pokok gugatan yang diajukan Indonesia dalam sengketa, meliputi isu tuduhan pendanaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang dianggap sebagai subsidi oleh Komisi Eropa, tuduhan Komisi Eropa terkait adanya dukungan dari Pemerintah Indonesia untuk penyediaan minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO), dan perhatian atas penghitungan ancaman kerugian material oleh Komisi Eropa yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya (Agreement on Subsidies and Countervailing Measures/SCM Agreement). Kasus CVD biodiesel bermula pada 6 Desember 2018 silam, saat Komisi Uni Eropa menginisiasi penyelidikan antisubsidi terhadap produk biodiesel dari Indonesia. Hal itu dilakukan berdasarkan petisi yang diajukan oleh European Biodiesel Board (EBB) yang diwakilkan oleh firma hukum Fidal pada 19 Oktober 2018. Komisi Uni Eropa melakukan penyelidikan antisubsidi impor biodiesel asal Indonesia dengan mengambil lima perusahaan produsen/pengekspor biodiesel sebagai sampel. Sebelumnya, Uni Eropa melakukan penyelidikan atas isu yang sama kepada Argentina yang dimulai sejak 31 Januari 2018. Cakupan produknya adalah fatty-acid mono-alkyl estersdan/atau paraffinic gasoils (minyak gas parafin) yang diperoleh dari sintesis dan/atau hydro-treatment, yang berasal dari nonfosil, umumnya dikenal sebagai biodiesel, dalam bentuk murni atau dimasukkan dalam campuran, berasal dari Indonesia. Di mana, besaran pengenaan Bea Masuk Imbalan (BMI) berkisar antara 8 hingga 18 persen terhitung 29 November 2019 pertemuan sesi tematik di markas WTO di Jenewa, Swiss.